YD (KEPALA SMKN 2 TERBANGGI BESAR) : “JANGAN IRI KALAU SAYA MINTA GAJI RP 5 JUTA PERBULAN”

LAMPUNG TENGAH – Dana komite selama ini masih menjadi momok bagi orang tua siswa. Hal tersebut tentu sangat kontra dengan program pendidikan gratis yang selama ini digaungkan pemerintah.

Pasalnya, besaran biaya komite justru menjadi keluhan utama para walimurid di Kabupaten Lampung Tengah, salah satu sekolah yang memiliki biaya komite yang terbilang besar yakni SMK Negeri 2 Terbanggi Besar.

Setiap tahun, mayoritas walimurid mengeluhkan perihal besaran dana komite tersebut. Pasalnya, setiap tahun ajaran baru, biaya komite di SMKN 2 Terbanggi Besar mencapai Rp. 6,5 juta. Biaya yang dinilai sangat tinggi untuk sekolah yang berstatus negeri, sangat berbanding terbalik dengan program sekolah gratis.

Namun, belakangan diketahui, diduga dana komite di SMKN 2 Terbanggi Besar justru menjadi lahan basah bagi oknum kepala sekolah hingga guru. Hal itu karena, dana yang ‘digegerkan’ untuk kebutuhan sistem belajar siswa, justru dana komite dijadikan ‘gaji tambahan’ bagi oknum kepsek hingga guru.

Menurut sumber, salah satu ‘kegunaan’ milyaran dana komite yakni memberi honor bagi kepsek hingga guru. Bahkan sumber menyebutkan, oknum kepsek menerima Rp3,5 juta perbulan, Empat waka kepsek menerima Rp2 juta perbulan,

Kepala TU menerima Rp2 juta Perbulan, dan seluruh dewan guru mendapat honor Rp200 ribu.
“Milyaran dana komite itu, ada jatah kepsek Rp3,5 juta perbulan, jatah lima Wakil Kepsek Rp2 juta, seluruh dewan guru Rp200 ribu. Itu sudah dari lama. Kalo nggak percaya tanya saja ke kepsek (SMKN 2 Terbanggi Besar) langsung. Bener nggak kata saya,” ungkap sumber.

Bahkan dalam RKAS 2016/2017, sumber menyebutkan YDmeminta kenaikan honor hingga Rp5 juta. “Bapak – ibu (guru) jangan iri kalo saya minta gaji Rp5juta per bulan. Saya ini kerja dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Nanti juga, kalo gaji guru terlambat, akan saya talangin pakek dana BOS, Kata YD waktu itu dihadapan dewan guru.

SMK Negeri 2 Terbanggi Besar, Lampung Tengah,” ujar sumber kepada wartawan sambil menirukan ucapan YD.
Lebih lanjut dikatakan sumber, soal bagi-bagi dana komite itu memang sudah dari zaman dulu. “Dana komite emang dibagi-bagi?,” tanyanya.

Bahkan sumber lain menegaskan, “jadi kalo ada yang bilang sekolah ini (SMKN 2 Terbanggi Besar) tidak ada korupsi. justru, saya dapat memastikan sekolah ini dari kepsek hingga guru, korupsi semua dana komite,” tegas sumber lain.

Berdasarkan informasi diatas, (YD) kepala SMKN 2 Terbanggi Besar saat dikonfirmasi membenarkan adanya jatah tersebut. Namun, jatah tersebut memang sudah ada dari program kepsek sebelumnya.
Bahkan dalam RKAS 2016/2017, sumber menyebutkan YD meminta kenaikan honor hingga Rp5 juta.

“Memang benar, dalam RKAS tercantum Rp5 juta untuk kepala sekolah, namun tetapi saya menolak diberi uang Rp5 juta, saya hanya mengambil uang Rp3,5 juta. Karna dari zaman JS pun dulu, beliau hanya menerima uang sebesar Rp3,5 juta.

Makanya saya, hanya nerima Rp3,5 juta saja dari komite,” ungkap YD.
Disinggung apakah dibolehkan dana komite diperuntukan untuk kepala sekolah setiap bulan, YD menjawab, “Ya boleh – boleh saja, saya kan nggak tau peraturan sekolah ini, saya hanya melanjutkan. Jadi bukan kepsek saja, guru juga,” pungkasnya.

Pengakuan YD selaku kepala SMKN 2 Terbanggi Besar tersebut, jelas membuktikan buruknya prilaku korupsi dan pungli di sekolah tersebut. Pasalnya, jatah bagi kepsek dan dewan guru sudah berlangsung lama.

Bahkan hingga berganti kepala sekolah. Untuk itu, perlu adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum terkait pembagian jatah dana komite. Karena tidak menutup kemungkinan, pembagian jatah komite tersebut terjadi hampir disemua sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

Bagaimana tanggapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Pihak penegak hukum, berita selengkapnya dapat dibaca edisi mendatang. (TIM)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan