Realisasi APBD 2017 Disejumlah Kantor Camat Disoal

BANDAR LAMPUNG – Realisasi APBD tahun 2017 Pemkot Bandar Lampung disejumlah kantor Camat disoal. Pasalnya, berdasarkan informasi, diduga anggaran miliaran di sejumlah satker kantor kecamatan di Kota Bandar Lampung tersebut telah di Mark-Up, Korupsi dan Fiktif sehingga berpotensi merugikan uang Negara miliaran.

Diketahui, saat itu pada APBD 2017 Pemkot Bandar Lampung mengucurkan anggaran untuk belanja paket pengadaan dan kegiatan swakelola di sejumlah kantor camat. Keperluan tersebut diantaranya untuk belanja penunjang administrasi Rukun Tetangga (RT) dan Guru Ngaji.

“Penggunaan anggaran tersebut diantaranya untuk belanja tak langsung/ pegawai. Seperti tunjangan RT, Guru Ngaji, Babinsa, Tenaga Kontrak, Kaling, belanja pengadaan, pemeliharaan, operasioanal dan keperluan kantor lainnya, ujar sumber kepada Tipikor News, belum lama ini.

Lebih lanjut diungkapkan sumber, penerima kucuran APBD 2017 Pemkot Bandar Lampung saat itu diantaranya seperti, dikantor Camat Tanjung Senang menerima kucuran dana untuk 29 Kegiatan Swakelola Rp. 2,943 Miliar dan 20 Paket Pengadaan Langsung Rp. 484 Juta.

Selain itu, kantor Camat Bumi Waras menerima dana untuk 13 Kegiatan Swakelola Rp. 3,618 Miliar dan 39 Paket Pengadaan Langsung Rp. 716 Juta.

Namun, sambungnya, pada realisasi kegiatan swakelola dan realisasi paket pengadaan langsung di sejumlah kantor camat kota Bandar Lampung itu, diduga oknum pajabat selaku pengguna anggaran masing-masing satker tersebut telah melakukan mark-up (memperbanyak/ memperbesar) anggaran pada rincian biaya penyediaan/ belanja dan kegiatan tahun 2017 tersebut.

Lebih jauh dikatakan sumber yang enggan menyebut namanya ini mengatakan, diduga tindakan oknum pejabat bersama jajarannya ini menunjukkan bahwa dirinya hanya mengedepankan kepentingan pribadi dengan mencari keuntungan untuk memperkaya diri dari pengelolaan keuangan yang diperuntukan untuk pelayanan masyarakat.

“Diantaranya pihak sekretariat kantor Camat Tanjung Senang dan Bumiwaras ini diduga dalam modus korupsinya mengalokasikan penggunaan anggaran secara berlebihan serta tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya,” cetusnya.

Berdasarkan informasi diatas tersebut, Tim Investigasi Tipikor News telah melayangkan surat konfirmasi tertulis kepada masing-masing pihak kecamatan guna meminta klarifikasi sekaligus konfirmasi tentang adanya dugaan mark-up dan korupsi pada penggunaan APBD 2017 di lingkungan kantor kecamatan Tanjung Senang dan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Rabu (07/02/2018) lalu.

Bagaimana tanggapan masing-masing camat selaku pengguna anggaran, dan mau tahu rincian miliaran anggaran dimasing-masing kantor camat  ini. Tunggu berita selengkapnya edisi mendatang. (TIM)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan