Pemkab Lambar Realisasi PBB Rp. 3,542 Miliar

LAMPUNG BARAT – Khusus untuk penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2017 kita anggarkan rp.3.512.695.758,00 (tiga milyar lima ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dan sampai dengan saat ini telah terealisasi rp.3.542.882.765,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) atau sekitar 99,95 %.

Hal tersebut diketahui saat Rapat Koordinasi (RAKOR) PAD Dan PBB Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 yang di gelar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Pengelolaaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat, diruang rapat Kenghatun BPKD Lambar, Rabu, 20 Desember 2017.

Acara yang di buka oleh Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin, Asisten Bidang PemerintahanDan Kesra Drs. Adi Utama, Kepala BPKD Ir. Sudarto M., MM., Kepala OPD, Camat serta Peratin Se- Lambar.

Dalam Sambutanya Wakil Bupati Lambar Drs. Mad Hasnurin menyampaikan penerimaan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) berpotensi besar dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang bersifat close list tidak memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimilikinya.

Seperti kita ketahui total anggaran penerimaan daerah kabupaten lampung barat pada tahun 2017 adalah sebesar 1.094.492.577.075,65 (satu trilyun sembilan puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah enam puluh lima perseratus). dari total tersebut penerimaan dari pendapatan asli daerah (pad) hanya berjumlah 82.742.622.866,65 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah enampuluh lima perseratus) atau sekitar 7,56% dari total penerimaan daerah. hal ini menandakan bahwa tingkat ketergantungan kabupaten lampung barat kepada dana pemerintah pusat masih sangat tinggi.

“Dengan harapan keseriusan dari masing-masing organisasi perangkat daerah penanggung jawab pad, sehingga target PAD yang telah ditetapkan dapat terealisasi. saya mengharapkan masing-masing kepala OPD supaya dapat memberikan penekanan kepada pemungut PAD untuk segera memungut PAD dan menyetorkan ke kas daerah sebelum tanggal 29 desember 2017’, ujarnya.

Sementara itu dalam Laporannya Kepala BPKD Lambar Ir. Sudarto M.,M.M., menyampaikan berdasarkan UU No 28 tahn 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Perda Kabuapten Lambar No 1 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lambar. Perda No 3 Tahun 2012 Tentang retribhusi Jasa umum. Perda No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Perda No 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu . Surat Wakil Bupati Lambar No: 005/450/II.15/2017 Tanggal 18 Desember 2017 hal Undangan Rapat Koordinasi PBB dan PAD tahun 2017.

Kemudian peserta Rakor ini berasal dari Kepala OPD Pengelola atau Penanggung Jawab PAD dan camat selaku penggung jawab PBB , Tim intensifikasi PAD dan PBB, Kasi Trantib Kecamatan Se Kabupaten Lambard dan Peratin Lurah se Kabupaten Lambar.

Kemudian maksud dan tujuan dilaksanakan Rakor tersebut adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 khususnya dibidang penda[atan PBB dan PAD. Upaya optimalisasi dan langkah-langkah yang efektif dalam pengelolaan PBB dan PAD untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam tahun 2017. Upaya yang diperlukan guna meningkatkan peneriman PAD tahun 2017 dan pemberian hadiah lunas PBB bagi kecamatan dan pekon terbaik tahun 2017.

”Target PAD tahun 2017 adalah sebesar Rp 82.742.622.866.65,-. Adapun realisasi PAD sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 adalah sebesar Rp.81.563.588.753,31 (98,58%) dengan rincian pajak daerah dengan target perubahan Rp.9.285.746.936.00., terealisasi sebesar Rp. 9.897.602.098.00 atau 106,59%. Retribusi Daerah Rp 1.907.567.930.00-, terealisasi sebesar 1.634.030.425.00,- atau 85,66 %. Dan hasil  pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan /bagian laba atas penertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD Rp 3.213.618.613.65-, trealisasi sebesar Rp.3.213.618.613,65 atau 100,00%. Lain-lain PAD yang sah Rp 68.335.689.387.00,- terealisasi sebesar Rp 66.818.337.616.66 atau 97,78 % ”, Paparnya.

Terus sampai dengan 19 desember 2017 secara umum realisasi penerimaan dari PAD baru mencapai 98,,58% namun dari retribusi daerah baru tercapai 85,36% sampai dengan saat ini masih banyak  OPD yang belum memenuhi target penerimaan PAD tahun 2017 diantaranya  Dinkes 82,95%, Dinas PUPR 95,34%, Dinas Perhubungan 56,22%, DLH 77,02%,  Dinas Koprasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 77,48%, Dispora Dan Pariwisata 81,76 %, Diskominfo 91,51%, Dinas Peternakan Dan Perhubungan 93,18%.

Kemudian penerimaan dari lain-lain PAD yang sah mencapai 97,78% belum terealisasinya penerimaan dari lain-lain PAD yang sah disebabkan karena belumk terealisasinya pendapatan dari kapasitas dan non kapasitasi JKN walaupun demikian untuk diketahui bahwa penerimaan kapasitas dan non kapasitas JKN adalah penerimaan yang tidak melalui rekening kas Daerah. (Hms Lambar)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan