Pemkab Lambar Abaikan Suara Rakyat

LAMPUNG BARAT – Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Lampung Barat menuai kontroversi. 

Pemerintah Kabupaten setempat justru terkesan mengabaikan suara rakyat yang mengeluh terkait penyaluran bansos PKH tersebut disejumlah Pekon pelaksanaannya tidak tepat sasaran.

Seperti diberitakan sebelumnya berjudul “Penyaluran Bansos PKH di Sukarame Lambar Tidak Tepat Sasaran” pada edisi 26 Oktober 2020 lalu, diketahui sejumlah warga Pekon Sukarame Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat mengeluhkan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Pekon setempat. 

Pasalnya, bantuan PKH tersebut dinilai tidak tepat sasaran. Hal ini diketahui berdasarkan informasi masyarakat Pekon setempat yang melaporkan langsung ke redaksi Tipikornews Online, Minggu (25/10/2020) kemarin. Keluhan mereka ini untuk mendapatkan kejelasan penyaluran bantuan PKH.

Pihaknya menilai penerima PKH di tempat tinggalnya tidak sesuai. Sebab penerima PKH banyak yang memiliki rumah mewah dan sebaliknya warga yang miskin rumah geribik justru tidak mendapatkannya. Sehingga hal ini jelas membuat cemburu sosial bagi warga miskin.

“Dimana Dinas sosial pengelola PKH? apakah data kami tidak masuk kesana atau apakah kami kurang miskin? Bukannya kami pengen dikatakan miskin, tapi kami jauh lebih miskin ketimbang penerima PKH di Pekon Sukarame lainnya. Sampai hari ini belum ada kabar baiknya kami bakal dipedulikan negara ini. Anak sudah 3 yang tua 8 tahun yang kecil 1 tahun,” keluh Firmansyah Warga Pekon Sukarame ini kepada Tipikornews Online, Minggu (25/10/2020) kemarin.

Lebih lanjut Firman menjelaskan, yang sama miskinnya dengan kami ada beberapa KK tapi kami memang bukan keluarga aparat pekon.
“Kalau kami perhatikan keluarga aparat pekon walaupun dia cukup berada tetapi tetap saja mereka mendapatkan bantuan pemerintah berupa PKH,” bebernya.

Selain itu, ada juga pake bahasa sembako murah sedangkan kami gak disentuh. Anak sampai 3 yang tua kelas 2 SD yang kecil 1 tahun, keluh Firman.
Sementara, Patarina Rina warga Pekon di Lampung Barat ini juga mengutarakan keluhannya untuk Bupati Lampung Barat (Parosil Mabsus).

Ia mengatakan, “Pak bupati yg terhormat, kami ini pendukung bapak paling setia. Jika Bapak gak percaya kita pernah bareng poto-poto di pemuka dulu. Tetapi kenapa orang miskin kayak kami gak dapat apa-apa. Sudah anak banyak, kebun gak punya, cuma nunggu rumah aja suami buruh. Tolong dilihatlah keadaan kami,” keluhnya dilaman Grup Facebook “Kabar Lampung Barat (Liwa)”, Rabu (28/10/2020) kemarin.

Selain itu, Rusdan warga Lampung Barat yang tinggal di Kota Serang mengatakan, pengurus dikota Serang tidak pilih-pilih dalam menyalurkan Bansos dari Pemerintah.

“Alhamdulillah, saya ada pengurus lingkungan di kota serang tidak ada yang pilih-pilih. Sesuai kriteria yang diajukan. Mulai dari bansos dan dana UMKM/ BPUM. Tapi begitu lihat Lambat yang sebagian keluarga disana ceritanya sangat miris. Orang yang gak amanah pasti akan dapat balesan yang setimpal,” ucapnya.

Namun, meski sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan bantuan tersebut tidak sesuai sasaran dan sampai berita ini kembali ditayangkan, jajaran Pemkab/ Dinas Sosial Lampung Barat belum menanggapi.

Bagaimana tanggapan Bupati Parosil Mabus, tunggu edisi mendatang. (TIM)


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan