Mau Adukan Kasus Korupsi dan Pungli? Ombudsman Melayani Tanpa Pamrih

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggran pendapatan dan belanja daerah (pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya (pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).

“Pelayanan Publik hak kita bersama, awasi penyelenggaraannya, Maladministrasi? Laporkan segera..!!! Melayani Tanpa Pamrih, Mengawasi tanpa Berpihak. Awasi, Tegur dan Laporkan. Sampaikan keluhanmu mengenai pelayanan publik, hubungi 137 atau 0821 3737 3737 atau melalui: pengaduan@ombudsman.go.id.” 

Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan (pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia) : Kepatutan, Keadilan, Non-diskriminasi, Tidak memihak, Akuntabilitas, Keseimbangan, Keterbukaan dan kerahasiaan.

Tugas dan fungsi perwakilan Ombudsman adalah, Perwakilan Ombudsman berfungsi mengawasi Pelenggaraan Pelayanan Publik diwilayah kerjanya baik diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan Pelayanan Publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan atau/ anggaran pendapatan dan belanja daerah.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Bab III Pasal 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah)

Sementara tugasnya menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaran Pelayanan Publik diwilayah kerjanya. Melakukan pemeriksaan subtansi atas Laporan diwilayah kerjanya, menindak lanjuti Laporan yang tercangkup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman diwilayah kerjanya.

Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaran Pelayanan Publik diwilayah kerjanya. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintahan daerah, instansi pemerintah lainnya, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, dan perseorangan.

Membangun jaringan kerja, Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik diwilayah kerjanya dan Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ombudsman. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Bab III Pasal 6 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah).

VISI: Mewujudkan Pelayanan Publik Prima yang Menyejahterakan dan Berkeadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia. MISI: Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan saran dan rekomendasi serta mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Mendorong penyelenggara negara dan pemerintah agar lebih efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaraan hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan. Mendorong terwujudnya sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi berbasis teknologi informasi. (Novri/ Ist)

Sumber: www.ombudsman.go.id

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan