MARK UP ANGGARAN DIDUGA JADI MODUS KORUPSI DPRD METRO

KASUS KORUPSI diduga kuat mendera sekretariat DPRD Kota Metro, Propinsi Lampung. Modus korupsi yang diduga dilakukan DPRD tersebut adalah, memperbanyak/memperbesar mata anggaran (Mark Up) pada APBD pada tahun 2017 baik itu untuk belanja, pengadaan maupun pemeliharaan rutin/ barang/ jasa untuk kebutuhan biaya para wakil rakyat ini dalam 1 tahun menghabiskan anggaran hingga mencapai Rp. 8 Miliar lebih.

Menurut narasumber yang patut dipercaya ini, sekretariat DPRD Kota Metro mengalokasian APBD yang lebih banyak tersedot untuk belanja rutin dewan dari pada pembangunan, hal ini menunjukkan bahwa orientasi DPRD Kota Metro lebih mengutamakan kepentingan belanja aparat dibanding untuk pembangunan rakyat.

“Seperti banyaknya dana yang dianggarkan untuk belanja barang, makan dan minum, pemeliharaan rutin di sekretariat DPRD Kota Metro. Hal itu, dengan kreatif sengaja diciptakan untuk menambah pundi anggota dewan, ketimbang dana untuk kesehatan, pendidikan, dan dana untuk masyarakat lainnya,” ujar sumber kepada Tipikor News dikediamannya, Metro Pusat, belum lama ini.

Lebih lanjut dikatakannya, diduga penyimpangan ini terjadi mulai dari penyusunan APBD yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat, prosentase belanja rutin yang lebih membengkak daripada belanja pembangunan, serta pengalokasian pos anggaran yang banyak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

“Pembengkakan di pos anggaran untuk dewan yang telah diatur dalam  Peraturan Pemerintah (PP) No. 110 Tahun 2000 tidak sesuai dengan peraturan tersebut,” terang sumber ini yang enggan identitasnya dikorankan.

Modus lainnya adalah, sambungnya, pembuatan anggaran tanpa perincian. Menurutnya, modus ini dilakukan dengan cara membuat anggaran dalam bentuk satuan tanpa diperinci lagi. Dalam APBD ini, penulisannya selalu dalam bentuk satuan dan tidak diperinci lagi, sehingga menyusahkan untuk dibaca dan dianalisis.

Masih dikatakan sumber ini, selain itu juga persoalan yang turut memberikan kontribusi terhadap merebaknya perilaku korupsi di APBD adalah tertutupnya akses informasi yang berkaitan dengan dokumen APBD, sehingga luput dari pengawasan publik.

Kenyataan ini seringkali terjadi khususnya di daerah Kota Metro. Aparat masih memegang paradigma bahwa dokumen APBD adalah sesuatu yang sifatnya adalah rahasia negara dan tidak semua orang bisa mengakses informasi tersebut.

“Padahal APBD merupakan data terbuka yang dapat diketahui masyarakat. Akhirnya masyarakat mengalami kesulitan dalam setiap mendapatkan informasi yang berkaitan dengan anggaran publik. Akibatnya, masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk mempelajari dan menganalisis berbagai kebijakan yang dibahasakan dalam bentuk anggaran,” ungkapnya.

Bagaimana tanggapan masyarakat dan pihak penegak hukum setempat (Polres dan Kejari Kota Metro) maupun Polda dan Kejati Propinsi Lampung atas pemberitaan ini, dapat dibaca selengkapnya pada edisi mendatang. (TIM)

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan