Loh Kok, Buat KK di Way Pengubuan Dipatok Rp50 Ribu

LAMPUNGTENGAH, Tipikornewsonline.com – Pembuatan dan pengurusan data penduduk seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga akte dinilai sering kali dipersulit
seperti di kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ardi Tobing (27) yang saat itu tengah mengurusi Kartu Keluarga (KK) miliknya di Kantor Camat Way Pengubuan.

“Di sini buat KK seharga Rp. 50.000. Baru aja dari sana, padahal
saya mengurus sendiri ke instansinya. Kantor camat Way
pengubuan. Memang is the best. #pungli – di Kayu Palis Lam-
Teng,” tulis Ardy Tobing di akun Facebooknya, belum lama ini (25/1).

Padahal, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menggratiskan biaya pembuatan administrasi kependudukan seperti pembuatan dan perpanjangan KTP, kartu keluarga (KK),
dan akta kelahiran.

Jika masih ada pungutan, oknum yang melanggar bisa terancam pidana, hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lampung Tengah Sugandi.

Menurutnya, digratiskannya retribusi untuk seluruh pembuatan administrasi kependudukan merupakan penerapan Undang- undang (UU) sistem kependudukan baru, yakni UU No.24 tahun
2013, perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Semuanya mulai dari pembuatan KTP sampai akta kelahiran yang telat pun termasuk. Pokoknya semuanya gratis. Berdasarkan undang-undang kalau masih ada pungutan, jelas sanksinya bisa
hukuman pidana,” ancamnya.

Penerapan kebijakan ini, lanjut Sugandi, tidak hanya berlaku di Lampung Tengah, tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan tersebut sesuai UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU
No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Aparat pemerintah yang memungut biaya diancam 6 tahun dan atau denda maksimal Rp 75 juta.

Sugandi menegaskan, sebelum UU Sistem Kependudukan yang baru diberlakukan, sebenarnya untuk pembuatan KTP dan KK memang gratis. Sementara untuk akta kelahiran jika telat dari 14
hari baru dikenakan denda sebesar Rp 25 ribu.

“Kalau di lapangan ada pungutan itu hanya oknum. Sebab, pada dasarnya sudah ada peraturan bahwa membuat KTP dan KK itu tidak bayar alias gratis,” ungkap Sugandi.

Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dan pungutan liar (pungli) di lapangan, pihaknya telah memasang maupun menempel baliho dan stiker di setiap kantor kelurahan dan
kecamatan, agar masyarakat juga bisa langsung menegur dan mengawasinya.

“Masyarakat pun diimbau agar tidak memberikan imbalan kepada petugas saat mengurus administrasi kependudukan. Meskipun ada petugas yang minta pokoknya jangan dikasih,”
tekannya.

“Diharapkan dengan digratiskannya biaya retribusi ini, masyarakat semakin nyaman dan tidak kesulitan membuat administrasi di kelurahan maupun kecamatan,” kata Sugandi. (Novri)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan