Kemendagri Diminta Copot Sri Widodo dari Plt Bupati Lampung Utara

a


KOTABUMI – Ketegasan Kemendagri diminta untuk segera mencopot Plt Bupati Lampung Uatara, Sri Widodo karena kebijakannya banyak menyalahi prosedural.

“Roda pemerintahan daerah seakan tidak berjalan, dan program-program pro-rakyat seakan tidak berjalan selama masa kepemimpinan Plt Bupati, Sri Widodo. Karena banyaknya permasalahan yang terjadi, dengan aksi ini kami meminta Kemendagri mencopotnya, “kata Juaeni, salah seorang Koordinator aksi AMAL-LU berdemonstrasi di halaman Pemkab Lampura. 

Diketahui ratusan massa yang tegabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Utara (AMAL-LU) ini melaksanakan aksi demonstrasi turun kejalan menuntut hak kontraktor yang belum dibayarkan dari Tahun 2017, Rabu (30/5/2018). 

Tuntutan mereka terdiri dari tiga poin, yakni meminta segera membayarkan uang PHO kontraktor 2017, membatalkan proses lelang di DPUPR karena dinilai tidak prosedural dan bersifat memaksa serta terindikasi KKN.

“Jadi ini adalah kontrol masyarakat terhadap kebijakan diambil pelaksana tugas Kepala daerah selama tiga bulan terakhir dalam kondisi realnya menganggu stabilitas roda pemerintahan dan keuangan. Sehingga perlu dikritisi, karena tidak pro rakyat dan memperkeruh suasan, “kata Gunadi, Koordinator aksi lainnya saat berorasi di halaman Pemkab Lampura.

Menurutnya, dua hal penting tuntutan mereka berawal dari memaksakan proses pelelangan dilakukan di OPD Dinas Pekerjaan Umum. Sebab, masalah keuangan daerah saat ini sedang dalam keadaan rapuh. Untuk pihaknya meminta kepada pemerintah disana mengevaluasi kebijakan tersebut.

“Serta masalah lelang jabatan kami  kurang memberikan manfaat, bahkan fakta dilapangan roda pemerintahan kurang berjalan. Dimana ditingkat kecamatan telah terjadi dualisme kepemimpinan, sehingga masyarakat yang meninginkan pelayanan menjadi terhambat,” tambahnya. (*)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan