GAWAT! Pungli di BPN Bandar Lampung Perhari Rp100 Juta?

Ilustrasi

BANDAR LAMPUNG – Gawat! Berdasarkan pengamatan dan investigasi di lapangan serta informasi dari berbagai sumber, diwilayah kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung terindikasi adanya pungli besar-besaran. Dari berbagai proses pelayanan, dalam kurun waktu satu hari oknum pejabatnya meraup keuntungan mencapai Rp100 Jutaan.

Parahnya lagi, dugaan kasus pungli ini sudah berlangsung lama. Namun yang terbaru, dugaan pungli ini semakin parah semenjak Kepala Kantor BPN Kota Bandar Lampung dijabat oleh Mujahidin.

Hal ini diungkapkan sumber saat ditemui dikediamannya, namun kepada tipikornewsonline.com dirinya mewanti-wanti agar namanya tidak ditulis, baru-baru ini.

Lebih lanjut diutarakannya, berbagai modus pungli dalam pelaksanaannya yang terjadi di lingkungan kantor BPN Kota Bandar Lampung di Tahun 2017 selama ini salah satunya seperti, proses pengurusan sertifikat perubahan alih fungsi tanah milik dari proses peningkatan status sertifikat dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (SHM).

Menurut sumber, pihak BPN menetapkan pungutan untuk per bidangnya dikenakan tarif Rp1.550.000,- kepada warga melalui pihak ketiga. Padahal, Berdasarkan PP No. 128/2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, ditetapkan bahwa untuk per bidangnya dikenakan tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya Rp. 50.000,–/bidang.

“Setiap pelayanannya (Kantor BPN Bandar Lampung), jika masing-masing pihak ketiga (Notaris/ PPAT) dipungut tarif biaya Rp1.550.000,-/ bidang. Di Kota Bandar Lampung jumlah Notaris PPAT ada puluhan bahkan bisa mencapai seratusan. Dengan begitu setiap seharinya pungli yang terjadi dikantor tersebut setiap harinya bisa mencapai Rp100 Jutaan,” terang pria ini dengan nada tinggi.

Masih dikatakannya, selama ini mereka pelaku pungli dalam melakukan aksinya tidak pernah pandang bulu, baik itu masyarakat kalangan menengah atas maupun masyarakat miskin menjadi korban. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bisa menindak tegas, agar kedepan dapat menjadi efek jera bagi oknum pejabat BPN lain-lainnya.

Untuk itu, diharapkan kepada jajaran pihak penegak hukum khususnya Tim Saber Pungli setempat segera turun kelapangan untuk memantau proses pelayanan diwilayah kantor BPN Kota Bandar Lampung guna melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

“Jika nantinya ada oknum pejabat BPN setempat terjaring OTT saat sedang melakukan tindakan pungli ini, maka pelaku dapat dijerat pasal 12 huruf E UU tipikor no 20 tahun 2001 dengan ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,” ungkapnya.

Berdasarkan keterangan informasi dan investigasi di atas, dapat disimpulkan bahwa khususnya dalam pelaksanaan kegiatan proses pelayanan pengurusan sertifikat perubahan alih fungsi tanah milik dari proses peningkatan status sertifikat dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (SHM) maupun pelayanan lainnya dilingkungan kantor BPN Kota Bandar Lampung, diduga telah terjadi penyimpangan/pelanggaran (KKN) yang berpotensi merugikan masyarakat milyaran rupiah.

Demi terciptanya system pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, guna mendapatkan kebenaran dan keterangan yang berimbang tipikornewsonline.com langsung melakukan investigasi ke Kantor BPN Bandar Lampung. Namun Sayangnya sampai berita ini diturunkan Kakan BPN Kota Bandar Lampung Mujahidin tidak bisa ditemui karena sedang sibuk.

Bagaimana tanggapan dan tindakan aparat penegak hukum atas pemberitaan ini, berita selengkapnya tunggu edisi mendatang. (TIM)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan