DUGAAN KORUPSI DANA BOS DI LAMPUNG TENGAH “UPTD, PENGAWAS DAN K3S TERKESAN TUTUP MATA”

“Memberantas korupsi, Penegak hukum setempat harus bisa bertindak lebih cepat lagi. Karena, jika pelaku korupsi sudah masuk dan merajalela di ranah pendidikan maka masa depan generasi bangsa 110 persen terancam suram,” terang sumber yang juga merupakan pengamat bidang pendidikan Lamteng ini.”

LAMPUNG TENGAH – Korupsi dana BOS tingkat sekolah dasar (SD) diduga selama bertahun-tahun dibiarkan dan jadi rahasia umum khususnya bagi dunia pendidikan berkisar 26 Kepala SD di Kecamatan Padang Ratu , dan 22 Kepala SD di Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah.

Pasalnya, Kepala UPTD Pendidikan, Pengawas dan K3S setempat terkesan tutup mata. Atas dasar itu, puluhanoknum Kepala SD di beberapa kecamatan tersebut, terancam bisa menjadi penghuni Hotel Prodeo (Penjara). Hal itu dikatakan Narasumber yang patut dipercaya Media Cetak dan Online www.tipikornewsonline.com baru-baru ini.

Menurutnya, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Gunung Sugih perlu segera melakukan shock therapy dengan memantau secara langsung ke lapangan guna mengusut dan mengaudit setiap penggunaan dana BOS yang diduga mayoritas oknum kepala SD di dua kecamatan tersebut lihai dalam melakukan modus penggelembuangan (Mark-up) anggaran pada laporan pertanggung-jawaban keuangan dana BOS untuk memperoleh hasil korupsi yang besar.

Dugaan Mark-up dan korupsi yang dilakukan para kepala SD ini, pasalnya laporan rekap penggunaan dana BOS di tahun 2015 dan 2016 secara online disinyalir tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hampir dari 13 item kegiatan di setiap penggunaan dana BOS tahun 2015 dan 2016 telah di Mark-up sehingga mudah di korupsi.

“Hal ini sama saja Kepsek telah melakukan laporan palsu kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia. Memberantas korupsi, Penegak hukum setempat harus bisa bertindak lebih cepat lagi. Karena, jika pelaku korupsi sudah masuk dan merajalela di ranah pendidikan maka masa depan generasi bangsa 110 persen terancam suram,” terang sumber yang juga merupakan pengamat bidang pendidikan Lamteng ini.

Pihaknya yakin penegak hukum sangat tahu, tempat koruptor itu di penjara, bukan di sekolah,  tambahnya lagi.

Lebih jauh diungkapkannya, Salah satu bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan dana BOS, yakni penerapan proses hukum. Diketahui bahwa seorang kepala sekolah di suatu sekolah dasar (SD), Ia menyalahgunakan kewenangannya dalam penyaluran program BOS kepada Guru Tenaga Honor serta dalam pengadaan buku-buku penunjang dan buku pelajaran di sekolah dasar tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana penyaluran program BOS di hukum berupa Pidana penjara 1 tahun serta denda sebesar Rp. 50 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama tiga bulan.

Hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti atas apa yang ia korupsi dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama jangka waktu satu tahun, harta bendanya dapat disita dan dilelang. Jika harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.

Bagaimana tanggapan para pihak penegak hukum dan instansi terkait, tunggu edisi selanjutnya. (TIM FORED)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan