DPRD Lampung Tengah Sahkan Raperda Peredaran Miras

GUNUNG SUGIH – Peredaran minuman keras (Miras) beralkohol, sekalipun tradisional seperti tuak dan sejenisnya  tidak boleh beredar dimasyarakat tanpa izin yang lengkap.

“Minuman sejenis tuak, tidak boleh beredar tanpa izin, jika masih ada yang memperkual belikan sembarangan bisa dijerat dengan KUHP. Minuman itu, hanya bisa dikonsumsi saat terdapat kegiatan adat tertentu.”

Hal tersebut dikatakan Ketua Bapemperda DPRD Lamteng, Sumarsono, di ruang rapat utama DPRD Lampung Tengah saat Paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjulan Minuman Beralkohol (miras) menjadi perda yang segera diterapkan, Senin (31/7/2-17).

Lebih lanjut dijelaskan Sumarsono, bahwa perda yang disahkan masih mengadopsi perda lama. Hanya saja lebih dipatenkan terkait larangan penjualan miras, seperti tuak yang rentan dikonsumsi dengan dioplos dengan berbagai campuran sehingga berbahanya bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.

Untuk dapat memiliki izin yang resmi dari pemerintah daerah, penjual miras yang memabukan itu, dapat mengurusnya di Dinas Perizinan Lamteng. Dipatenkannya perda ini, kata dia, bertujuan supaya masyarakat terhindar dari bahaya alkohol dan minuman keras oplosan.

“Urus perizinanya di satu pintu sama dengan menguris izin-izin yang lain. Kita juga gak harus secara detail,  artinya dikemas sebaik mungkin dan diberi merek, ini untuk menghindari beredarnya minuman oplosan yang membahayakan. Jika masih nekat menjual tanpa izin akan ditindak dengan KUHP,” paparnya.

Pihaknya berharap, untuk implementasi perda ini, eksekutif terkait dapat membina para penjual miras. Sehingga ada jaminan. Misalnya, jika sampai tangan konsumen terdapat masalah, maka bukan lagi tanggung jawab penjual karena produk yang dijual bukan minuman oplosan.

Sementara, Bupati Lamteng Mustafa menyikapi positif dengan disahnya raperda tersebut yang merupakan kebutuhan di Lamteng untuk mencetak generasi berprestasi. Supaya para generasi terhindar dari minuman beralkohol yang memabukan.

“Adanya perda minuman keras, agar tidak beredar dan tidak asal jual di Lampung Tengah. Sehingga, terjadi situasi yang kondusif dan tidak ada anak muda ugal-ugalan dan mabuk-mabukan,” tandasnya usai paripurna.

Sekedar diketahui, selain raperda tersebut, DPRD Lamteng juga mengesahkan Raperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Perubahan Atas Perda Kabupaten Lampung Tengah Tentang Pajak Air Tanah. (adv/ist)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan