Ditengah Pandemi COVID-19|Oknum Kepala BPBD Tanggamus Minta Mahar?

TANGGAMUS – Realisasi anggaran milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanggamus sarat dengan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Indikasinya bisa diamati dari kacaunya pengelolaan anggaran disana hingga maraknya permainan mahar proyek.

Hal ini diketahui berdasarkan informasi dari narasumber yang patut dipercaya saat menghubungi Tipikornewsonline.net Jumat,(19/6) sore.

Lebih lanjut dikatakannya, atas semua kejadian yang mendera di satuan kerja itu, Kepala BPBD Tanggamus, Ediyan M Toha, dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dan mesti mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terbukti telah menyalahgunakan wewenang dan jabatanya untuk mencari keuntungan pribadi.

“Pada tahun 2020, pihak BPBD Tanggamus mengelola anggaran sebesar Rp20.731.000.000 yang digunakan untuk membiayai sebanyak 22 paket kegiatan. Bahkan dari sini saja, kuat dugaan anggaran jika dalam realisasinya kegiatan tersebut sarat dengan potensi Korupsi Kolusi dan Nepotisme,” jelasnya.

Sumber menambahkan, dalam hal ini, yang perlu sangat diperhatikan selain perjalanan program mitigasi bencana, juga perlu diawasi adalah upaya-upaya oknum pejabat korup yang kerap mencari-cari celah untuk bermain dengan dana penanganan bencana ini.

Namun segala upaya pencegahan dalam pemberantasan KKN sepertinya tidak berlaku dalam kamus Kepala BPBD Tanggamus, sebab, dibalik bencana wabah Covid-19, oknum pejabat ini diduga kuat justru memanfaatkannya untuk mencari keuntungan dalam mengeruk pundi-pundi Rupiah dengan mengorbankan nasib masyarakat Kabupaten Tanggamus.

Indikasi KKN BPBD Tanggamus juga dapat dipantau dalam realisasi kegiatan pembangunan rumah yang menelan dana hingga Rp5.000.000.000; Pembangunan prasarana lingkungan senilai Rp1.050.000.000; Rehabilitasi dan rekonstruksi Tanggul Pengaman Sungai Way Limau (Banjar Agung – Limau) Rp2.439.000.000; Rehabilitasi dan rekonstruksi Rp1.084.000.000; Rehabilitasi dan rekonstruksi tanggul pengaman Sungai Way Pertiwi (Banjar Negeri – Cukuh Balak) Rp1.626.000.000; Rehabilitasi dan rekonstruksi tanggul pengaman Sungai Way Kiluan (Kiluan – Kelumbayan) Rp4.444.400.000, serta Rehabilitasi dan rekonstruksi tanggul pengaman Sungai Way Napal (Napal Kelumbayan ) Rp3.739.800.000.

“Kuat dugaan jika dalam setiap kucuran anggaran yang direalisasikan itu, dijadikan lahan korupsi bagi Kepala BPBD Tanggamus dengan melancarkan aksi permainan mahar proyek yang dibandrol kepada rekanan pelaksana sebesar 15 sampai 20 persen,” urainya.

Sumber juga berharap, Aparat penegak Hukum di Kabupaten Tanggamus dapat segera bertindak untuk memberikan efek jera kepada oknum koruptor di BPBD Tanggamus.


  • Video Pilihan

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, Zulfadli mengatakan, anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut telah banyak pengalihan dari satuan kerja lain guna meringankan beban hidup masyarakat lantaran terdampak Covid -19.

“Anggaran yang di terima oleh Dinas Sosial pada tahun anggaran 2020 melalui anggaran APBD senilai Rp2,2 milyar untuk membiayai 53 paket proyek sudah dialihkan ke BPBD Tanggamus sebagai anggaran Covid-19,” bebernya.

Sampai berita ini ditayangkan, Kepala BPBD Tanggamus belum dapat dikonfirmasi. Mau tahu tanggapan pihak terkait, tunggu berita Edisi selanjutnya akan diungkap secara terang soal indikasi KKN di BPBD Tanggamus secara mendalam dan terperinci untuk memudahkan kinerja aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan KKN. (TIM)



0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan