DIREKTUR RSUD A YANI METRO DIDUGA KORUPSI DANA BLUD

KOTA METRO – Pelaksanaan realisasi anggaran bantuan layanan umum daerah (BLUD) di RSUD Jendral Ahmad Yani Kota Metro tahun 2017, diduga oknum direktur drg. Erla Andrianti melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara mencapai miliaran.

Pasalnya, dalam dugaan tindakan korupsi anggaran BLUD tersebut, jajarannya diduga dalam melaksanakan pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD tahun anggaran 2017 tentang proyek pembangunan fisik untuk fasilitas rumah sakit tidak sesuai pada juklak juknis.

Hal ini diungkapkan Direktur CV. Panca Bakti, Drs. Ecan Indonant kepada tim investigasi media ini dengan Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) Kota Metro, dikediamannya belum lama ini.

Menurutnya, setiap adanya pelaksanaan proyek infrastruktur yang ada di pemerintahan harus memiliki surat keputusan (SK) Walikota sebelum digelarnya lelang proyek tersebut.

“Pembangunan dalam bentuk infrastruktur, Walikota diwajibkan untuk memberikan surat keputusan walikota tentang adanya surat yang menyetujui perintah mulai kerja terkait setiap pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan atau dilelangkan,” ujar Ecan.

Hal ini juga dikatakannya kepada tipikornewsonline.com dan Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi, berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, tentang pengadaan barang atau jasa sebagaimana dimaksud, dalam pasal 99 ayat 2 berdasarkan ketentuan pengadaan barang atau jasa yang telah ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui kepala daerah.

“Kami ingin melihat surat dari pemimpin BLUD dan surat Walikota yang menyetujui tidak dilaksanakan lelang dengan jenjang nilai diatas Rp. 200 Juta tanpa ditenderkan,” ujarnya.

Lebih jauh diutarakannya, hal ini tidak boleh ditutupi karena sudah diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP), karena dalam peraturan perundang-undangan proyek bernilai tertentu harus dilakukan tender dalam pihak yang mengerjakannya.

“Namun dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di RSUD Jend Ayani Kota Metro pada tahun 2017 saat ini diduga telah melanggar Permendagri diamksud,” ungkap Ecan.

Sementara Direktur RSUD Jendral Ahmad Yani Kota Metro, drg. Erla Andrianti yang didampingi penasehat hukumnya, Hadri Abunawar, SH, MH mengatakan, bahwa pihaknya dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sudah sesuai aturan yang ada.

Hadri Abunawar mengatakan, bahwa uang rumah sakit ini semi swasta, jadi cari duet sendiri dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan PAD. Jadi duet yang kita bangun dari bangunan ini duet kita sendiri. Ini tidak masuk dalam APBN.

Mau kita bangun gedung, mau beli obat dan mau kita hibahkan itu sudah terserah rumah sakit. Ini duet rumah sakit bukan duetnya negara ini. Sebelumnya hal ini pihak Pers pernah menanyakan. Sebelum melangkah lebih jauh kalian pahami terlebih dahulu dari pada kalian malu. Jadi untuk membangun cukup dengan melaporkan kepada walikota dan persetujuan DPRD selesai.

Lebih jauh dikatakannya, dalam hal ini dirinya bertanggung jawab terhadap masalah hukum dikrumah sakit ini. jangan sampai mengorbankan direktur seperti direktur rumah sakit di Liwa. “Orang makan duitnya, dia masuk penjara dan dana rumah sakit ini satu pintu,”   jelasnya.

Jika memang dalam permasalahan ini kalian ada datanya, silahkan laporkan. Jangan melaporkan laporan fitnah. Sebab laporan fitnah ada konsekuensinya. Dan saya akan bertindak. Dana rumah sakit ini BLUD bukan APBD, APBN atau dana pemerintah, terang Hadri.

Menanggapi hal ini, Ketua DPC Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) Kota Metro, Agus Saputra mengatakan disela-sela perbincangan mempertanyakan kepada direktur, bahwa permasalahan ini sudah dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Metro terkait tentang persetujuan Walikota yang menyetujui adanya pembangunan fisik RSUD Jendral Ahmad Yani Kota Metro atas laporan dari Direktur CV tentang pelaksanaan proyek yang diatas Rp. 200 Juta tanpa dilelang (tender) kepada Direktur.

Menurut Direktur drg. Erla Andrianti, hal ini jangan dilanjutkan dan dirinya juga meminta tolong agar permasalahan ini jangan dipertanyakan lagi di Kejaksaan. Karena sebaik-baiknya Jaksa, yaa.. namanya juga kejaksaan. Apabila permasalahan ini tetap diteruskan, maka kita semua akan jadi abu yang sama-sama kita rugi, ujar Erla yang didampingi penasehat hukumnya kepada Ketua LSM, Agus saat diruang kerjanya, belum lama ini.

Dari hasil investigasi diatas tersebut, Direktur RSUD drg. Erla Andrianti seolah terkesan alergi terhadap pihak kejaksaan negeri Kota Metro. Untuk dalam hal ini pihak LSM KPK akan terus meminta tanggapan Walikota dan Kejari Kota Metro atas pemberitaan dugaan Nepotisme pihak pimpinan BLUD RSUD A Yani.

Bagaimana kelanjutan berita ini selengkapnya dapat dibaca pada edisi yang akan datang. (TIM)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan