Diduga Oknum Pejabat Disperindag Kota Metro Pungli

KOTA METRO – Pemerintah Kota Metro yang saat ini menyusun program pemerintah terkait mengenai pedagang kaki lima (PKL) yang berada di badan jalan dan trotoar tepatnya didepan pasar kopindo. tepat didepan pagar bekas terminal kota yang pada malam hari badan jalan dan trotoar sekitaran lokasi itu sangat terkesan kumuh.

Informasi kepada Tipikornewsonline.com yang tadi malam sempat berkomunikasi kepada sekretaris KNPI Kota Metro, Eka Syafrianto yang juga demisioner ketua cabang Himpunan Mahasiswa Islam Kota Metro ini memberikan informasi ada kejanggalan soal legal PKL yg merasa dilegalkan atas pungutan Rp. 30.000- (tiga puluh ribu rupiah) yg ditarik oleh perwakilan pasar, dugaan penarikan atas perintah kabid pasar, melalui oknum tokoh pasar pedagang kaki lima.

Leo Hutabarat

Informasi komite nasional pemuda indonesia (KNPI) yang mendapatkan info pada saat mendampingi kunjungan mahasiswa pergururuan tinggi ilmu kepolisian (PTIK).

Didalam penelitian yg diperkirakan 11 orang mahasiswa (PTIK) pada saat turun ke Kota Metro untuk menggali informasi kepada seluruh masyarakat Kota Metro, didalam pendataan yang akurat dan terpercaya, ketua OKP Affandi Atmanegara yang ikut serta mendampingi dan menyempatkan mengambil rekaman sebagai bukti lapangan.

Bahwasanya salah satu pedagang yang enggan diaebutkan namanya ini merasa mempunyai hak atas usahanya karena mereka telah membayar tiga puluh ribu oleh yang mewakili dari dinas pasar ujar narasumber yang sempat di sadap oleh ketua knpi kota metro belum lama ini.

Tak lama pun Pada pagi hari ini, Jum’at (13/10/2017) setelah rapat terakhir mahasiswa perguruan tinggi (PTIK) di aula Pemkot Metro Ketua DPD LSM Perkara dan DPD Provinsi Lampung Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (KPK), yang ingin konfirmasi mengenai pungutan Rp. 30.000- kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan yang usai menghadiri acara mahasiswa PTIK di kantor Walikota tak kunjung bertemu oleh dua elemen LSM di ruang dinasnya.

Leo Hutabarat selaku kadis yang didampingi oleh Kabid Pasar Fajar mengatakan, “bahwa persoalan pungutan Rp. 30 ribu itu kami tidak memerintahkan mengenai pungutan itu, memang benar pungutan itu sudah ada didalam perencanaan, tetapi bukan lokasi yang di badan jalan dan trotoar itu, yang akhirnya mereka mengeluarkan surat resmi dari pengembang pasar PT. Satria Sukarso Wawai, yang sudah melakukan pengajuan kepada pemerintah untuk pemberitahuan ke pedagang bahwasannya akan ada biaya sebesar Rp. 30 ribu perhari dari setiap PKL yang berdagang di lokasi atas lantai dua yang sudah kami siapkan kios khusus pedagang.

Tak lama pun, ketua DPD LSM Pemerhati Kinerja Aparatur Negara (PERKARA) Hendrik RI konfirmasi mengenai paket proyek tahun 2017 yang ada Disperindag Kota Metro, Leo Hutabarat selaku kadis menjawab, “Bahwa untuk proyek itu sudah jelas aturan mainnya, dan saya tidak bisa menjelaskan, karna itu sudah tanggung jawab dan urusan Walikota Metro.

Tipikornewsonline.com yang menyempatkan konfirmasi tentang keterbukaan informasi publik. soal rab dan gambar proyek Leo mengatakan, “Harus membuat surat ke Walikota, apa langkah dan perintah dari walikota turun ke saya, Apa rekomendasi dari Pak Walikota memerintahkan saya memberikan atau tidaknya,” ketus Leo Hutabarat.

®Agus

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan