Di Lamsel Ada 500 Randis Belum Bayar Pajak

Ilustrasi

LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mendapat teguran dari Pemerintah Provinsi Lampung. Ini terkait pajak ratusan kendaraan dinas (randis) yang belum dibayar.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lamsel Fredy Sukirman mengatakan, ada sekitar 500 kendaraan yang pajaknya belum dibayar. ’’Bahkan ada yang sampai tiga tahun,” kata Fredy saat menyampaikan arahan pada rapat koordinasi (rakor) bulanan di aula Krakatau, belum lama ini.

Fredy menuturkan, ratusan randis yang belum dibayar pajaknya itu terdiri dari sepeda motor dan mobil. Penggunanya mulai pegawai di Pemkab Lamsel hingga kepala desa (Kades).

”Untuk kendaraan dinas yang digunakan kepala desa dan belum membayar pajak, jumlahnya mencapai 126 unit,” ujarnya.

Lebih lanjut Fredy menegaskan, agar hal tersebut tidak terulang lagi, ia meminta masing-masing pegawai satuan kerja (satker) yang memakai kendaraan dinas bisa taat terhadap kewajiban membayar pajak.

”Ke depan, kecamatan dan pemerintah desa bisa menganggarkan pembiayaan pajak kendaraan ini. Jangan hanya mau menggunakannya saja. Tapi pajaknya tidak dibayar,” tegs Fredy.

Tidak hanya pajak yang belum dibayar, sekitar tiga tahun lalu diketahui puluhan dokumen randis di Pemkab Lampung Selatan berupa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) hilang. Rinciannya, 22 BPKB sepeda motor dan 17 BPKB mobil.

BPKB yang hilang itu di antaranya truk yang digunakan Dinas Kebersihan Lamsel, mini bus di Dekranasda, Toyota Inova di BPBD, Avanza G di Dinsosnakertrans serta minibus di Dinas Kelautan dan Perikanan.

Kemudian untuk sepeda motor di antaranya digunakan di Kantor BPKAD, Bagian Umum dan Protokol, Bagian TUK, serta Dispenda Lamsel.

Randis tersebut selama ini dipegang oleh sejumlah pegawai satuan kerja dan kecamatan. Hilangnya BPKB ini juga dimungkinkan karena para pengguna randis lupa mengembalikannya setelah membayar pajak.

Sementara, menunggaknya pajak randis ini juga pernah terjadi di Pemkab Pesawaran. Hal ini diketahui dari apel randis yang dilaksanakan pemkab setempat.

Persoalan randis ini juga menjadi perhatian DPRD Pesawaran. Bahkan ini menjadi penelusuran panitia khusus (pansus) penataan aset daerah.

Ketua Pansus Penataan Aset Daerah Sucipto mengatakan, ratusan randis tidak membayar pajak. Bahkan ada yang sudah beberapa tahun. Sementara, setiap tahun untuk perbaikan selalu dianggarkan.  ®Ist

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan