Daftar 8 Buronan KPK

ilustrasi buronan_net

JAKARTA – Daftar tersangka yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buron oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini bertambah menjadi delapan orang. Lima tersangka terakhir diketahui kabur selama periode pimpinan KPK Firli Bahuri Cs.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengaku lembaganya tetap serius untuk menangkap para tersangka yang melarikan diri tersebut. Meskipun ada di antara mereka yang menurut instansi terkait masih berada di Indonesia namun tak kunjung tertangkap.

“Kalau keseriusan nangkap para buron, kami sangat-sangat serius. Tapi persoalannya bukan hanya pada tataran itu. Ini yang sedang kami evaluasi praktik yang membuat para tersangka ‘potensi’ melarikan diri,” kata Nawawi yang dirilis ccn indonesia,Kamis (7/5) lalu.

Samin Tan

KPK memasukkan nama taipan Samin Tan ke dalam DPO pada 17 April 2020. Bos PT Borneo Lumbung Energy & Metal (BLEM) itu terjerat kasus dugaan suap pengurusan terminasi atau penghentian kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), anak perusahaan BLEM.

Ia ditetapkan tersangka oleh KPK pada 15 Februari 2019.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-I yang menjerat eks Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, dkk. Samin Tan diduga telah menyuap Eni sebesar Rp5 miliar.

Sejumlah pihak sempat diperiksa penyidik KPK dalam perkara ini. Misalnya mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan. KPK memandang Jonan mengetahui bagaimana Samin Tan memengaruhi keputusan terminasi kontrak PKP2B.

Terlebih, dalam persidangan Eni mengakui menerima uang sejumlah SGD10.000 dari staf Jonan. Eni sendiri telah memberikan uang itu kepada KPK sebagai laporan gratifikasi.

Nurhadi Abdurrachman dkk

KPK mengumumkan status DPO untuk tersangka eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurrachman, Kamis (13/2) malam lalu. Langkah ini diambil karena tersangka kasus dugaan suap itu lima kali mangkir dari pemeriksaan.

Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan DPO untuk dua tersangka lain, yakni Rezky Herbiyono yang merupakan menantu Nurhadi dan Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto.

Meskipun sudah tiga bulan berjalan, KPK masih belum memperoleh kemajuan mengenai keberadaan ketiga tersangka tersebut. Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, menyebut lembaganya bakal mengusut tuntas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di MA tahun 2011-2016 yang menjerat Nurhadi. Bahkan, KPK sudah melempar wacana untuk mengadili Nurhadi secara In Absentia.

“Tidak menutup kemungkinan akan tetap kami lanjutkan persidangan dengan in absentia,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/3) lalu.

Harun Masiku

Tersangka lain yang masuk ke dalam daftar DPO adalah eks caleg PDIP, Harun Masiku. Ia ditetapkan KPK sebagai tersangka pada awal bulan Januari tahun ini. Kasus yang menjeratnya belakangan menjadi ‘aib’ bagi KPK di bawah kepemimpinan Firli lantaran tidak bisa menangkapnya.

Harun, bersama tiga orang lainnya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Ketiga orang itu ialah eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan; eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina; dan kader PDIP, Saeful Bahri.

Harun diduga memberi suap kepada Wahyu agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Keimas yang lolos ke DPR, namun meninggal dunia. Harun diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan. (**)

Baca selengkapnya di cnnindonesia 👉

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200513144752-12-502934/daftar-8-buronan-kpk-5-tersangka-kabur-di-era-firli-cs

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan