Camat Bumiwaras Lempar Tanggung Jawab ke Pemkot

BANDAR LAMPUNG – Soal dugaan mark-up dan korupsi APBD 2017 Pemkot Bandar Lampung yang dikucurkan dikantor Camat Bumiwaras untuk 13 Kegiatan Swakelola Rp. 3,618 Miliar dan 39 Paket Pengadaan Rp. 716 Juta tampaknya banyak oknum pejabat terlibat.

Pasalnya, Camat Bumiwaras, Kota Bandar Lampung, Riana Apriana, A.P, MM saat dikonfirmasi Tipikor News diruang kerjanya belum lama ini, pihaknya justru terkesan melempar tanggung jawab kepada pihak Pemkot setempat.

“Saya bingung dan tersenyum saat membaca surat konfirmasi tertulis itu, yang mengatakan adanya dugaan mark-up dan korupsi pada rincian APBD 2017 untuk berbagai keperluan Kantor Camat Bumiwaras. Selama ini saya sendiri selaku camat tidak tahu adanya bantuan anggaran sebesar dari Pemkot. Pihaknya sama sekali tidak menggunakan anggaran yang dikucurkan Pemkot tersebut,” ujar Riana.

Lebih lanjut dikatakannya, jika ingin konfirmasi hal ini, silahkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung. Karena sudah menjadi bagian tugas Diskominfo untuk melayani wartawan yang ingin wawancara.

“Jika ingin lebih jelasnya, pesan dari pak Sekkot (Sekretaris Kota) silahkan hubungi pihak Diskominfo kota,” jelas Camat Riana Apriana.

Terpisah, Camat Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Andy, S.Sos tidak banyak berkomentar. Pihaknya sama sekali tidak membantah atas konfirmasi tertulis perihal dugaan mark-up dan korupsi APBD 2017 pada realisasi 29 Kegiatan Swakelola Rp. 2,943 Miliar dan 20 Paket Pengadaan Langsung Rp. 484 Juta diwilayah kerjanya.

Selaku pengguna anggaran, Camat Andy, S.Sos justru mengalihkan pembicaraan. Dirinya tidak mau membahas soal surat konfirmasi tertulis tersebut.

“Kamu orang mana, Lampung mana? Sudahlah tidak usah bahas itu, nanti kalau kita tau kalau kita ini saudara kan gak enak. Sudahlah bantu dulu,” kata Andy kepada Tipikor News saat ditemui diruang kerjanya, belum lama ini.

Dari hasil investigasi diatas tersebut, tampak camat Bumiwaras dan Tanjungsenang, Kota Bandar Lampung terkesan tertutup dan tidak transparan terkait penggunaan miliaran anggaran tersebut.

Selain itu juga, dari keterangan oknum camat di atas, berbagai pihak menduga bahwa anggaran miliaran tersebut di satuan kerja dan dilokasi wilayah Kecamatan Bumiwaras, dan Tanjung Senang diduga kuat telah terjadi penyimpangan/ pelanggaran (KKN) yang berpotensi merugikan uang negara.

Bagaimana kelanjutan berita ini selengkapnya, tunggu edisi mendatang. (TIM)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan