Calo Proyek Gentayangan di Kantor Bupati Lambar ?

LAMPUNG BARAT – Seorang anggota ormas bernama Gugun (nama samaran), tidak begitu sibuk setiap harinya. Namun jangan kaget, Gugun bisa mendapatkan belasan proyek penunjukan langsung (PL) atau tanpa tender, meskipun dirinya tidak memiliki perusahaan jasa konstruksi atau pengadaan lainnya. 

Ia pun bukan seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat (Setdakab Lambar)

“Ada lah caranya untuk dapatkan proyek di Pemkab Lambar. Semua proyek itu tidak saya kerjakan, tetapi kemudian saya jual ke kontraktor,” katanya kepada Kabar Lampung, belum lama ini.

Gugun menuturkan, proyek-proyek yang anggarannya dibawah Rp 200 juta itu dijual dengan memotong anggaran proyek 5-10 persen dari pagu anggaran. Dengan jumlah persentase itu, katanya, banyak kontraktor yang bersedia menggarap pekerjaannya.

“Rata-rata satu paket proyek itu keuntungannya 20 persen dari total anggaran. Kalau buat saya 10 persen, kemudian saya sampaikan ke kontraktor agar memberikan fee rekomendasi 5 persen, kontraktor masih bisa dapat keuntungan,” jelasnya.

Dalam mendapatkan proyek di Kantor Setdakab Lambar, selain karena dirinya aktif di ormas, dirinya juga dekat dengan beberapa pejabat setempat dan anggota DPRD Lambar. Melalui mereka itu pula, beberapa proyek PL diperolehnya.

Ia mengatakan, sedikitnya melalui satu anggota DPRD yang mempunyai pengaruh, Gugun bisa mendapatkan 2 proyek.
 
“Nantinya ada timbal balik. Dari satu paket pekerjaan, saya juga setor ke pejabatnya yang kasih rekomendasi. Biasanya saya setor ke mereka juga,” bebernya.

Gugun mengatakan, proyek yang biasanya dia pegang, adalah proyek pengadaan berupa sarana dan prasarana. Namun, beberapa kali dirinya juga mendapatkan penunjukan atas proyek konstruksi.

“Saya lebih suka mengerjakan yang secara fisik tidak terlihat. Kalau konstruksi kan fisiknya kelihatan. Bukan apa-apa, hanya kalau konstruksi itu lebih mengkhawatirkan,” ucapnya.

Gugun sudah menjalankan praktik seperti ini sejak 2016 lalu. Sejak itu, Gugun menjadikan praktik jual beli proyek pemerintah ini sebagai mata pencahariannya, di samping dirinya juga bekerja di tempat lain. Hanya saja, seluruh kebutuhan pribadi dan keluarganya justru ditopang dari hasil menjual proyek-proyek yang didapatnya.
 
Minta fee 10 persen seorang kontraktor, sebut saja Panji, tidak kaget jika ada perantara atau penghubung dengan pihak Pemkab Lambar atau Dinas dalam hal lelang proyek.

Bahkan menurutnya, perantara itu tidak hanya pada proyek yang pelaksanannya merupakan penunjukan langsung tapi juga yang dilelangkan melalui unit layanan pengadaan (ULP).

Panji menceritakan pengalamannya mengikuti lelang menggunakan perusahaannya, Panji mendaftarkan dan menyerahkan profil perusahaan (company profil) dan mengikuti lelang beberapa proyek yang tercantum dalam Website ULP Kabupaten Lampung Barat.

“Usai menyerahkan, saya ditemui seseorang. Katanya dia bisa mengatur pembagian proyek jika saya mau menang lelang itu. Syaratnya dia minta bagian 10 persen dari nilai kontrak,” kata Panji baru-baru ini.

Ia menuturkan, dari penjelasan oknum tersebut, permintaan 10 persen bagian itu masih dibagi-bagi lagi. Dimana 7 persen di antaranya akan disetor dan dibagikan kepada para pimpinan. Sedangkan 3 persen sisanya untuk oknum perantara tersebut.

“Dia hanya sebut pimpinan. Saya tidak tahu siapa saja mereka. Mungkin bisa panitia lelang, mungkin juga bisa pengguna anggaran. Dia hanya sebut pimpinan,” jelasnya.

Saat itu, Panji tidak menerima tawaran oknum perantara atau makelar tersebut. Berdasarkan perhitungannya, jika dia menerima tawaran itu, maka dirinya tidak mendapatkan keuntungan dari proyek yang dikerjakan.

Memang masih ada sedikit keuntungan dari anggaran proyek, tapi nilainya tidak seberapa dan akan habis untuk biaya transportasi dan konsumsi dirinya selama pekerjaan berlangsung.

“Hanya dapat lelahnya saja kalau dipotong sebesar itu. Bisa sih saya dapat banyak, tapi saya harus mengurangi anggaran untuk pekerjaan. Misalnya, saya kurangi semennya, pasirnya, atau bagian lain,” tuturnya.

Pekerjaan yang saat itu di inginkan Panji adalah proyek fisik barupa bangunan. Ia tidak menjelaskan tahun berapa lelang proyek tersebut dan di instansi apa yang mengampu proyek itu. Panji menyebutkan setelah menolak tawaran makelar, ia pun gagal memenangi lelang dengan pagu anggaran sekitar Rp 750 juta itu.

Panji mengaku tidak menyesal menolak tawaran makelar. Pasalnya, dirinya tidak ingin mendapat tekanan dalam mengerjakan proyek tersebut apalagi melakukan kecurangan dengan mengurangi kualitas atau volume pekerjaan.

Bagaimana tanggapan Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus, tunggu edisi mendatang. (TIM)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan