Bupati, Walikota dan Ketua DPRD Lampung Komitmen Berantas Korupsi

BANDAR LAMPUNG – Seluruh Bupati/Walikota dan Ketua DPRD se- Provinsi Lampung, komitmen bersama berantas korupsi.

Hal itu dilakukan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Se- Provinsi Lampung, dihadapan Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pjs. Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Kepala Kepolisian Daerah Lampung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, pada acara Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Lampung, di Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/4/2018).

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya KPK untuk terus memaksimalkan program pencegahan korupsi. Untuk itu dibutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah yang harus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

KPK juga menyoroti rendahnya kesadaran para penyelenggara negara di Lampung dalam melaporkan hartanya. Anggota DPRD di Lampung tergolong paling malas melapor kekayaannya. Hanya sekitar seperempat anggota legislatif di Lampung yang melaporkannya.

“Ini bisa dilihat dari jumlah angka yang sudah melaporkan hartanya. Sebanyak 69,10 persen di tingkat eksekutif, dan 26,45 persen di tingkat legislatif,” kata Agus. (*)

Bupati Winarti Teken Komitmen Berantas Korupsi, dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Balai Keratun Pemprov, Rabu (11/4/2018).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan