Boros! Biaya Sewa Tenda di Dinas Pendidikan Lambar Capai 1 Miliar

LAMPUNG BARAT – Ditengah masa darurat pandemi COVID 19 dan kondisi keuangan negara yang semakin memprihatinkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat (Disdikbud Lambar) Bulki, S.Pd terkesan melakukan pemborosan anggaran.

Pada APBD Tahun 2020, ditemukan sejumlah anggaran janggal dalam paket pengadaan maupun kegiatan swakelola milik Disdikbud Lambar total anggaran mencapai puluhan miliar rupiah.

Seperti salah satunya, biaya belanja sewa tenda pada Januari 2020 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 1.063.950.000 yang tersisip dalam paket tipe swakelola I: dana bantuan operasional sekolah SD, dan SMP tahun anggaran 2020 sebanyak Rp 11.641.650.000, dengan deskripsi:

Honorarium non PNS Rp 3.215.700.000, belanja sewa tenda Rp 1.063.950.000, belanja sewa alat studio Rp 555 juta, belanja biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp 1.998.000.000, dan honorarium tenaga ahli/ instruktur/ narasumber Rp 4.809.000.000.

Selain itu, masih banyak inefisiensi anggaran pada program-program di Disdikbud Lambar lainnya. Seperti belanja modal pengadaan almari Rp 6,437 miliar dan belanja modal pengadaan megapon Rp 1,3 miliar serta belanja modal pengadaan ups/ stabilizer Rp 1 miliar yang tersisip dalam paket penyedia Dana Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP, APBD tahun anggara 2020 Rp 11.314.514.500, dengan uraian pekerjaan untuk 15 item belanja pengadaan modal, diantaranya seperti:

Pengadaan Genset Rp 282.500.000, AC Rp 11.100.000, Almari Rp 6.437.214.500, Gorden Rp  377.400.000, Laptop/ Note book Rp 277.500.000, Printer Rp 352.500.000, UPS/ Stabilizer Rp 1 Miliar, Peralatan Internet Rp 40 juta, Meja Kerja Rp 173.400.000, Rak Rp 222 Juta, Megapon Rp 1,3 Miliar, Peta/ atlas/ globe Rp 503.940.000, Pengadaan Buku Pelajaran Rp 177.600.000, Pengadaan Lukisan/ Foto Rp 75 Juta, dan Alat-alat Kesenian Rp 84.360.000.

Menanggapi hal ini, tim investigasi yang tergabung dalam Gerakan Anak Bangsa Anti Korupsi, Feri Gunawan mengatakan, penyebab utama inefisiensi di Dinas tersebut karena banyak program yang tidak sesuai dengan sasaran.

“Kebanyakan buat kegiatan tapi outcome-nya gak tahu,” katanya kepada Tipikornewsonline di ballroom swiss belhotel di Bandar Lampung belum lama ini.

Selain itu, sambungnya, penyebab lain dari inefisiensi tersebut juga berkaitan dengan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah komitmen serta kebiasaan.

Dia juga berujar, dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan hampir 50 persen program-program Disdikbud Lambar diduga tidak sesuai dengan sasaran.

Menurutnya, di tengah keterbatasan ekonomi masyarakat karena masa pandemi seperti saat ini, Kepala Dinas Bulki.,S.Pd sebaiknya lebih mawas diri dan gencar melakukan efisiensi, pungkasnya.

Terpisah, Bulki, S.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat saat dikonfirmasi justru tidak mengakui kucuran dana bantuan operasional sekolah SD dan SMP untuk kategori belanja modal dan sewa tersebut yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 dengan total anggaran Rp 22.956.164.500.

“Orang itu kalau nanya nanya yang bener, jangan masuk masukin kayak gitu. Ya beritakan aja gak apa apa. Saya gak emosi, saya paling gak seneng dimasuk masukin orang. Itu berita dari mana, sumber dari mana kamu itu? Soal Bosda Gak ada anggaran itu, dana itu mana ada. Cuma ada BPPM itu, berapa itu per anak. Kalau ada, itu yang dari Pemerintah Pusat dan anggarannya malah lebih besar Rp 35 miliar,” elaknya dengan nada tinggi. Bersambung. (Tim)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan