Gubernur Lampung Kawal 2 Menteri ‘Cek’ Kesiapan Jalan Tol

Jelang Natal dan Tahun Baru 2020

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi kawal dua menteri mengecek kesiapan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Lampung, Selasa (24/12). Pengecekan terkait kesiapan sarana dan prasarana di Rest Area KM 87, Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Lampung Selatan.

Keduanya adalah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Turut serta Kapolda Lampung Irjen Pol. Purwadi Arianto.

Diketahui, dua menteri tersebut menaruh perhatian serius pada kesiapan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Lampung, menyambut N18atal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Berita Lainnya:

Menhub dan Menteri PUPR tiba di Rest Area KM 87, pukul 13.00 WIB, setelah bertolak dari Dermaga Eksekuif Merak menggunakan Helikopter Bell 429 BBKFP.

Mereka tiba di Bandara Raden Inten II pukul 11.45, dan langsung menuju jalan tol dan berhenti di Rest Area KM 87 guna memastikan berbagai kesiapan, seperti kecukupan bahan bakar dan sarana kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Menteri PUPR menuturkan bahwa JTTS Lampung-Palembang sekitar 370 Km telah berfungsi, walaupun Tol Kayu Agung – Palembang masih fungsional.

“Terdapat 13 rest area sepanjang JTTS Lampung – Palembang. Rest area ini terus dilakukan percepatan pembangunannya, dan ditargetkan 2 bulan lagi selesai, termasuk Rest Area Km 87,” jelas Basuki.

Ia juga menjelaskan, bahwa secara minimal sarana dan prasarana yang ada di Rest Area KM 87 telah siap digunakan guna menghadapi Natal dan Tahun Baru, mulai dari Mushola, toilet, UKM/tempat makan, dan pertamina sementara.

“Kita bisa melihat bahwa sarana dan prasarana di rest area telah siap dengan baik. Juga kebutuhan bahan bakar yang biasanya 2500-3000 liter/hari, untuk menghadapi Nataru. Bahan bakar tersebut ditambah sekitar 6 persen guna memenuhi kebutuhan para pemudik,” ungkapnya.

Menurut Basuki, untuk menghadapi Nataru ini, semuanya sudah siap mulai dari jalan fisik tol sampai sarana dan prasara di rest area ini.

Sementara itu, Menhub Budi menjelaskan bahwa Rest Area KM 87 sudah bagus, meskipun masih baru tetapi sudah dilengkapi beberapa fasilitas.

 “Walaupun masih baru, tapi sudah perfect. Bahkan sarana dan prasarananya siap untuk menghadapi natal dan tahun baru. Tadi saya juga mencicipi makanan yang sangat enak disini seperti es dugan dan nasi ikan. Hal ini diharapkan kedepannya semakin beragam,” ujar Menhub.

Berita Pendidikan:

Menhub menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung rest area ini guna kelancaran dan kemudahan masyarakat dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru.

 “Terimakasih kepada Gubernur Lampung, Kapolda Lampung, dan berbagai pihak lainnya yang telah turut mendukung sarana dan prasarana yang da di rest area ini,” jelasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Menhub Menteri PUPR, Gubernur, dan Kapolda Lampung menyempatkan diri untuk menikmati es kelapa muda dan nasi ikan yang ada di Rest Area KM 87 A. (W9/rel)

DPRD Metro Gelar Paripurna Pembahasan Raperda APBD 2020

METRO | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro mengadakan rapat Paripurna membahas Raperda APBD Tahun 2020 dan Raperda Usul Pemerintah Daerah Kota Metro serta Penyampaian Raperda Inisiatif DPRD Kota Metro yang berlangsung di Lantai 2 Gedung DPRD Kota Metro, Rabu (20/11/19).

Rapat Paripurna dihadiri oleh Walikota Metro, Wakil Walikota Metro, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kota Metro, Forkopimda Kota Metro, Sekretaris Daerah Kota Metro, tokoh agama, Ormas, Organisasi Wanita Kota Metro, dan beserta rekan LSM.

Dalam sambutan Walikota Metro Achmad Pairin, menyampaikan penyusunan anggaran Kota Metro tahun 2020 tentunya berpedoman pada dokumen perencanaan RKPD dan Kebijakan Umun Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam dokumen-dokumen tersebut telah disusun kegiatan dan anggaran pembangunan prioritas berdasarkan Musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD, Kebijakan Pemerintah Pusat, Kebijakan Pemerintah serta hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh OPD di Kota Metro.

“Selanjutnya, adapun perhitungan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 yaitu, Program Pendidikan dengan akolasi anggaran sebesar 20,01 persen, Program Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar 27,94 persen, Program Pembangunan infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar 20,05 persen, dana Kelurahan alokasi anggaran sebesar 1,24 persen, dan Anggaran APIP dengan alokasi anggaran sebesar 0,96 persen,” terang Pairin.

“Untuk melaksanakan program-program prioritas tersebut, pemerintah telah merencanakan Pendapatan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 943,59 miliyar yang terdiri dari Pendapatan Asli Derah sebesar Rp. 178,46 miliyar dan Dana Perimbangan sebesar Rp. 638,66 miliyar dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 126,46 miliyar.

Dari sisi belanja daerah, tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 1,006 triliun yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 405,78 miliyar dan Belanja Langsung sebesar Rp. 603,74 miliyar. Dalam persentase Belanja Langsung sebesar 59,8 persen dan Belanja Tidak Langsung sebesar 40,2 persen. Komposisi ini terbilang sangat baik dengan pengalokasian belanja pembangunan lebih besar daripada belanja aparatur,” papar Pairin.

Pairin menambahkan yang perlu ditekankan pada alokasi Belanja Tidak Langsung adalah pembiayaan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 yang dialokasikan untuk KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim sebagai stakeholder pelaksana Pilkada.

“Selanjutnya terkait Raperda, yang pertama Rencana Pembangunan Induksi Kota Metro Tahun 2019-2020, memerlukan sebuah roadmap untuk menetapkan rencana pembangunan industri secara terarah. Selanjutnya, terkait Raperda Penyelengaraan kearsipan, perlu kepastian hukum pedoman penataan penyelengaraan kearsipan di Kota Metro. Terakhir adalah Raperda Penataan Kelurahan, ini sangat diperlukan untuk penguatan secara kelembagaan serta mendudukan fungsi LKK sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat,” tutup Pairin.

Walikota Metro juga berharap dengan Keanggotaan DPRD yang baru ini mampu memberikan corak yang baru dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Metro dengan hasil yang lebih baik. (adv/ist)

Oknum Kakam Sri Purnomo Lamteng Korupsi Ratusan Juta?

LAMPUNG TENGAH | Minimnya pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintahan dan infrastruktur khususnya di Kampung Sri Purnomo kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, diduga menjadi lahan korupsi oknum Kepala Kampung (Kakam) setempat.

Diketahui, Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Kampung tahun 2019 di Kampung Sri Purnomo senilai Rp 945.107.971 dan ADK Rp497.937.248, diduga kuat kedua postur anggaran tersebut dikorupsi secara berjamaah, sehingga potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah.

Dugaan korupsi oknum Kades ini diantaranya seperti, penyalahgunaan dana bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung sebesar 462.687.825 serta bidang pelaksanaan pembangunan 965.463.971, dengan rincian biaya diantaranya, untuk dana pemeliharaan balai kampung senilai 150 juta, pembangunan drainase 2, 3 dan 9 dengan ukuran 1900 meter dengan biaya 496.459.000 yang paling berpotensi merugikan negara ratusan juta rupiah.

“Anggaran yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur tersebut justru disinyalir dikorupsi para oknum aparat kampung,” beber sumber kepada wartawan belum lama ini.

Terpisah, menurut keterangan Ketua Bidang Investigasi LSM Gerakan Bersama Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Kabupaten Lampung Tengah Bagian Barat Redho Faisal mengatakan, Dana desa dikampung Sri Purnomo diduga dikerjakan asal asalan sehingga sarat dengan KKN.

Redho mengungkapkan, bahwa pihaknya selama ini jika sudah turun kelapangan guna mengecek langsung pembangunan infrastruktur di desa Sri Purnomo pihaknya kerap menerima keluhan dari warga setempat atas buruknya kualitas dan kuantitas pekerjaan yang direalisasikan pihak kampung Sri Purnomo.

“Sebagian besar proyek dana desa tersebut dikerjakan asal jadi. Seperti pembangunan drainase 2, 3 dan 9 dengan ukuran 1900 meter dengan biaya 496.459.000 pengerjaannya tidak memenuhi standar baku dan penggunaan material bercampur dengan material yang berkualitas rendah,” ujarnya. Bagaimana tanggapan oknum Kakam Sri Purnomo serta pihak instansi terkait pemberitaan ini, tunggu edisi mendatang. (TIM)

Konspirasi Korupsi Oknum Kabag Perlengkapan Lambar Terungkap?

LAMPUNG BARAT | Berdasarkan data dan pantauan Tipikornewsonline mengenai modus korupsi yang diduga kuat terjadi di Sekdakab Lampung Barat sepanjang 2018 dan 2019. Disinyalir modus yang paling sering digunakan khususnya oleh oknum pejabat Kabag Perlengkapan setempat adalah mark-up (penggelembungan) anggaran.

Menurut Ketua Gerakan Masyarakat Lampung Peduli Anggaran (Gemal P@), Djohan mengatakan, terdapat puluhan paket pengadaan belanja barang maupun jasa di Sekdakab Lambar besaran pagunya patut dicurigai, karena adanya mark up anggaran dan tentunya modus tersebut jika tidak segera diungkap maka dapat menyebabkan kerugian negara miliaran.

Perlu adanya sinergi antara penegak hukum, lembaga audit negara terkait potensi tindak korupsi yang menyebabkan kerugian negara, dan seharusnya Pemda Lambar juga harus lebih transparan soal keuangan. Pasalnya, mark up dan penyalahgunaan anggaran yang diduga terjadi di Sekdakab Lambar ini karena adanya konspirasi antara oknum pejabat dan pengusaha dalam sebuah proyek.

“Jika hal ini didiamkan maka terjadilah kerugian negara dalam bentuk anggaran yang membengkak atau menurunnya kualitas suatu proyek. Besarnya alokasi anggaran di daerah dan rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan serta jalan pintas pengusaha untuk mendapatkan proyek juga menjadi penyebab korupsi,” katanya kepada Tipikornews Online, (30/10/2019) kemarin, di Bandar Lampung.

Selain itu, sambung Djohan, pihaknya menilai untuk melakukan tindakan korupsi sangat mudah bagi oknum pejabat tersebut karena langsung mengakses sumber keuangan baik itu APBN atau APBD. Sehingga diduga kuat adanya peningkatan kekayaan tidak wajar salah satu indikator pejabat tersebut mengambil uang negara,” ungkapnya.

Sementara, hingga berita ini diturunkan kepala Bagian Perlengkapan Sekdakab Lambar belum dapat dikonfirmasi, saat dihubungi ke nomor WhatApps (WA) nya meski aktif namun tidak dijawabnya.

Bagaimana tanggapan Sekdakab setempat Akmal Abdul Nasir, berita selengkapnya tunggu edisi mendatang.

Berikut daftar nama paket belanja dan pengadaan jasa/ barang Tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan pagu Rp 41,406 miliar, yang diduga korupsi dan masuk kantong pribadi oknum pejabat Kabag Perlengkapan Sekdakab Lampung Barat:

  1. Jasa Pembuatan Meja Istirahat Wakil Bupati dan Piket Pol PP 145 JUTA  (APRIL 2019)
  2. Pengadaan Meja dan Kursi Peruntukan Sekretariat Daerah 118.500.000  (APRIL 2019)
  3. Pengadaan Peralatan Dapur serta kelengkapannya peruntukan Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Juni 2019 384400000 (Juni 2019).
  4. Springbed Merk Kingkoil dengan Ukuran Bed nomor 1 dan 2 ( 7 Set) 330000000 (Feb2019).
  5. Pengadaan Gorden Beserta Kelengkapannya, berbahan Kain, dengan warna Khas dan total panjang 220 meter di Rumdis Bupati dan Wakil Bupati 198 Juta (Februari 2019).
  6. Custum Plakat yang mencerminkan Kabupaten Lampung Barat 200 juta (Feb 2019).
  7. Jasa Cleaning Service Gedung Sekretariat Daerah meliputi Ruang Kerja, Halaman Kanan dan Kiri, Pemeliharaan Taman, Kebersihan WC, Kebersiham Plafon dan Kebersihan Gedung Sekretariat setelah Acara Resmi 255 Juta.
  8. Penyediaan Jasa Event Organizer selama kegiatan Lampung Fair di Anjungan Lampung Barat (APRIL 2019). Spesifikasi Pekerjaan: – MC Acara Lampung Fair – Panggung Acara Lampung Fair – Lighting Panggung Lampung Fair – Live Music di Anjungan Lampung Fair – Tenda Sarnafil 5×5 sebanyak 3 unit dan 3×3 sebanyak 2 unit – Kelengkapan Kursi dan Meja Bagi Tamu dan Pengunjung pada Acara Pembukaan, Malam Pesona dan Malam Penutupan 195 Juta.
  9. Penyedian Tim Event Organizer kegiatan Liwa Fair (September 2019). Spesifikasi Pekerjaan: – MC harian Liwa Fair 7 hari – Dekorasi dan Panggung Utama – Alat Music Pendukung Panggung Utama – Artis Hiburan Ibukota – Dekorasi Pintu Masuk dan Panggung 195 Juta.
  10. Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati (Februari 2019). Spesifikasi Pekerjaan: Set Custom Isi Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Terdiri dari Custom Kursi Tamu sesuai luas ruangan, terbuat dari kayu kelas 1, bahan berkualitas, dan terdapat ukiran khas Lampung Barat, Custom Sekat Ruangan yang mencerminkan lambang 4 paksi di Lampung Barat dan terbuat dari Kayu Kelas 1, Custom Meja Rapat sesuai Luas Ruang Rapat, berbaha kayu berkualitas 1.670.000.000,-
  11. Rehab Ruang Protokol meliputi ruang protokol bupati dan Sekda, penataan ruang tunggu tamu bupati dan Sekda serta pemasanganplapon PVC lobi sekretariat 633.290.000 (APRIL 2019).
  12. Kendaraan Dinas Operasional 1 unit dan Kendaraan Operasional Pick-up 1 Unit 575 Juta (Februari 2019).
  13. Pengadaan Cetak Sekretariat 106.487.900 January 2019
  14. Belanja Sewa Meja Kursi 61.500.000 Januari 2019
  15. Belanja sewa meja kursi 57.500.000 Januari 2019
  16. Belanja sewa meja kursi 8.500.000 Januari 2019
  17. Belanja Sewa Meja Kursi 15.500.000 Januari 2019
  18. Belanja Sewa Meja Kursi 10.000.000 Januari 2019
  19. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 40.000.000
  20. Belanja Bahan Display/Dekorasi 135.000.000
  21. Belanja Sewa Generator 35.000.000
  22. Belanja Sewa Alat Studio 30.000.000
  23. Belanja Sewa Alat Dekorasi 10.000.000
  24. Belanja Pakaian Batik Tradisional 40.000.000
  25. Belanja Jasa Event Organizer 195.000.000
  26. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 35.000.000
  27. Pengadaan Lampu Hias 25.000.000 January 2019
  28. Pengadaan Televisi 85.000.000 January 2019
  29. Rehab Lantai Sekretariat 50.000.000 February 2019
  30. Belanja Alat Tulis Kantor 126.609.000 January 2019
  31. Pengadaan Plakat 200.000.000 January 2019
  32. Pengadaan Ac dan Kipas Angin 47.100.000 February 2019
  33. Pemeliharaan WC dan Ledeng 25.000.000 February 2019
  34. Pemasangan Tralis Kantor Sekda dan Assisten 10.000.000 Feb 2019
  35. Knsultan Prencnan rhb R. Prtkol & Plapn Lobi Seketriat 39.410.000
  36. Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas 125.000.000 April 2019
  37. Sewa Billboard 200.000.000 April 2019
  38. Cetak Baliho, Sticker, dan Spanduk 194.160.000  April 2019
  39. Pengadaan Billboard 68.000.000 April 2019
  40. Belanja Sewa Elektronik 35.000.000 May 2019
  41. Belanja Jasa Event Organizer 195.000.000 May 2019
  42. Belanja Sewa Meja Kursi 29.400.000 Agustus 2019
  43. Belanja Sewa Meja Kursi 190.200.000 Agustus 2019
  44. Belanja Meja Kursi 202.800.000 Agustus 2019
  45. Belanja Sewa Generator 31.500.000 August 2019
  46. Belanja Sewa Alat Dekorasi 5.000.000 August 2019
  47. Belanja Sewa Meja Kursi 135.500.000 September 2019
  48. Cetak Kalender 97.500.000 September 2019
  49. Belanja Modal Pengadaan Prasasti 90.000.000 October 2019
  50. Pengadaan Gorden 198.000.000 December 2018

KNPI Bandar Lampung Ajak Pemuda Jaga Persatuan

Jajaran KNPI Bandar Lampung foto bersama Walikota Herman HN.

BANDAR LAMPUNG | Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bandar Lampung menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Senin 28 Oktober 2019.

Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda, Ketua KNPI Bandar Lampung Sudibyo mengajak seluruh pemuda untuk menjaga persatuan.

“Pemuda jangan sampai terpecah, karena setiap perubahan terjadi karena gerakan pemuda,” tutur Sudibyo.

Ia menjelaskan sumpah pemuda yang dilantangkan pada 1928 itu ikrar pemuda untuk bersatu. Hal itu atas kesepakatan sebagai bangsa yang satu. Untuk itu, jangan sampai terpecah hanya karena kepentingan golongan.

“Kita disatukan oleh sumpah yang sama atas nama bangsa, bukan atas golongan, kelompok, ideologi dan lainnya,” kata dia.

Upacara itu dipimpin oleh pengurus KNPI Bandar Lampung Iqbal Ardiansyah. Acara juga dilaksanakan bersama jajaran pemerintah kota Bandar Lampung. (Rls/Ist)

Fahrizal Dilantik Sebagai Sekdaprov Lampung

BANDAR LAMPUNG | Gubernur Lampung Arinal Djunaidi atas nama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Melantik dan mengambil sumpah jabatan Ir. Fahrizal Darminto, M.A. sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menggantikan pejabat lama Ir. SUTONO yang pada awal tahun 2018 lalu mengundurkan diri dari Jabatan Sekretaris Daerah.

Pelantikan dilaksanakan di Gedung Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung Kamis, (24/10/2019). Dihadiri oleh Wakil Gubernur Chusnunia Chalim, seluruh unsur Forkopimda Provinsi Lampung serta pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten / Kota.

Fahrizal Darminto yang sebelumnya sebagai Penjabat Sekretraris Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/TPA Tahun 2019, tentang pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung , hari ini resmi diangkat menjadi Sekda Provinsi Lampung.

📷 : Humas Provinsi Lampung

Herman HN Hadiri Pisah Sambut Wakapolda Lampung

Bandar Lampung –Herman HN, menghadiri pisah sambut Wakapolda Lampung dari Brigjen Pol. Rudi Setiawan, SIK, SH, MH ke Brigjen Pol. Drs. Sudarsono, SH, Hum di Novotel, selasa malam 20 agustus 2019.

BPK RI: Akuntabilitas Keuangan Pemprov Lampung Terbaik
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi foto bersama jajaran BPK pada acara Sertijab Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (23/8/2019) di Kantor BPK Perwakilan Lampung.

BANDARLAMPUNG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI apresiasi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Lampung. Menurut BPK Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang paling baik dalam hal akuntabilitas keuangannya.

Hal ini ditunjukkan pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Lampung bersama 12 Pemerintah /kabupaten/kota se-Provinsi Lampung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Demikian diungkapkan Anggota V BPK RI Isma Yatun pada acara Serah Terima Jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (23/8/2019) di Kantor BPK Perwakilan Lampung.

“Hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan 15 kab/kota di Provinsi Lampung menunjukkan adanya peningkatan transparantasi dan akuntabilitas dimana 13 pemda di Provinsi Lampung memperoleh WTP sedangkan sisanya 2 pemda mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” ujarnya.

Namun, dirinya menekankan bahwa hal yang paling penting bukan hanya sebatas penghargaan WTP, namun dampak transparansi anggaran tersebut. “Masyarakat semakin dewasa dan paham bahwa uang yang digunakan untuk kegiatan pemerintah merupakan sebuah amanat sehingga transparansi sebuah keharusan,” tegas Isma Yatun.

Pada kesempatan tersebut, Isma Yatun juga mengatakan jika serah terima jabatan bukan sekedar acara seremonial namun memiliki arti penting terutama dalam rangka menjaga kontinunitas fungsi pelaksaan tugas BPK juga untuk membangun sinergitas sebagai stake holder dan mitra kerja BPK.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengucapkan selamat datang kepada Hari Wiwoho sebagai Kepala BPK Perwakilan Lampung.

“Semoga kehadiran bapak akan memberikan warna, semangat serta motivasi baru dalam penyelesaian tugas di Lampung,” ujar Gubernur.

Ia mengatakan jika Pemprov Lampung telah menerapkan sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) guna mendukung pengelolaan keuangan yang baik.

“Mulai tahun anggaran 2019, perencanaan dan pengganggaran APBD sudah terintegrasi (e-planning dan e-budgeting) berbasis standar satuan harga (SSH). Integrasi melalui aplikasi ini juga akan diterapkan oleh kab/kota di Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2020,” jelas Gubernur. (Humas Pemprov)

Nasri Kosasi: Komite Sekolah Bukan Hanya Menggalang Dana

LAMPUNG TENGAH – Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan itu, Komite Sekolah bisa melakukan penggalangan dana melalui upaya kreatif dan inovatif.

 

Namun, tugas Komite Sekolah bukan hanya menggalang dana. Komite Sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disekolah.

 

Tugas Komite Sekolah bukan hanya menggalang dana. Komite sekolah juga bisa sebagai penghubung dan sarana komunikasi antara sekolah, murid dan wali murid menjadi sangat penting.

 

“Keberadaannya bisa mendorong kreativitas guru untuk mengembangkan kurikulum menjadi terbantu. Dan jika wali murid ataupun murid ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar menjadi terbantu keberadaannya,” ujar Ketua Komite SMKN 1 Terbanggi Besar, Nasri Kosasi kepada tipikornewsonline, Senin (5/8/2019).

 

Lebih lanjut Nasri mengungkapkan, sebagai Ketua Komite harus disertai tanggungjawab dan konsekuensi mengetahui berbagai macam aktivitas di sekolah.

 

“Saya harus tidak hanya mengetahui, akan tetapi sebisanya mengikuti berbagai macam kegiatan sekolah, kecuali belajar mengajar dan ekstra kurikuler yang sudah pasti penanggung jawabnya guru kelas masing-masing,” katanya.

 

Kemudian, Nasri menambahkan, sebagai komite sekolah juga harus bisa mengawasi, memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan dan program Sekolah.

 

Misalnya, pada saat  perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS), kriteria kinerja Sekolah, kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah, serta kriteria kerja sama Sekolah dengan pihak lain.

 

“Selain melakukan pengawasan kinerja sekolah, Komite juga bisa menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat,” jelas Nasri.

 

Selain itu, Nasri juga mengatakan, sebagai Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan dengan masyarakat di sekolah guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dimaksud, pihaknya mengajak orang tua dan masyarakat untuk bersama dapat terus meningkatkan perhatian dan partisipasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan disekolah.

 

“Guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan sekolah,  perhatian, komitmen masyarakat dan pemerintah sangat diharapkan,” pungkasnya. (TIM)

 

 

TERHARU! Kakek Berumur 100 Tahun Ini Merasa Seperti Mimpi Terima Bantuan Bedah Rumah

Festival Skala Beghak VI Tahun 2019 Resmi Dibuka

LAMPUNG BARAT – Bupati Lambar, H. Parosil Mabsus S.Pd menghadiri dan membuka secara resmi acara Festival Skala Beghak VI tahun 2019 di Kawasan Sekuting Terpadu Lampung Barat (Sabtu,07/06/2019). Acara ini dibuka oleh penampilan tarian dari IKPM Yogyakarta bekerjasama dengan Sanggar Seni Setiwang Lampung Barat.

Selanjutnya, dalam sambutannya Bupati menyampaikan bahwa poin penting terselenggaranya acara ini yaitu silaturahmi, wadah eksplorasi banyaknya seni budaya yg dimiliki lambar, melestarikan dan memperkokoh seni budaya yang ada di Lambar, alat untuk mempersatukan kita semua, serta menumbuhkan promosi seni-budaya yang kita miliki ke depannya.

Selebihnya, acara yg digelar selama 5 hari ini menampilkan beragam seni tradisional nyambai, tabuh hadra, Orkes gambus dan ditutup dengan karnaval 50 tim.

Selain itu, disebutkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Ronggur S.IP MM tujuan diadakannya kegiatan agar menjadi literasi budaya dan wisata dengan menjawab tantangan pariwisata.

Bupati berpesan “saya titip kepada masyarakat untuk ikut memeriahkan acara Festival Skala Beghak ini” tutupnya.

Terakhir, pemukulan gamelan peghing sebagai tanda dibukanya acara Festival Skala Beghak VI tahun 2019. Acara ini dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pariwisata Prov. Lampung, Perwakilan dari Way Kanan.

Selain itu, tampak hadir Perwakilan dari Pesisir Barat, Forkopimda Lambar, Sai Batin Paksipak Skala Beghak, Asisten dan Staf Ahli Bupati Lambar,Kepala OPD, Kapolres Lampung Barat, Pasi Intel Kodim 0422/LB, Ketua Tim Penggerak PKK Partinia Parosil Mabsus, Ketua DWP Irma Akmal Abd. Nasir, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Se-Lampung Barat. (Rls/Adv)

DPRD Lampung Gelar Sidang Paripurna Istimewa Pidato Sambutan Gubernur Arinal Djunaidi

BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menggelar sidang Paripurna Istimewa dalam rangka Pidato Sambutan Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi dan pemaparan visi dan misi serta 33 program janji kerja Gubernur Ir. Arinal Djunaidi dan Wagub Hj. Chusnunia Chalim, Jum’at 14 Juni 2019.  

 

Rapat paripurna ini turut dihadiri Forkopimda, Ketua Dekranasda, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala BPK Perwakilan, Kapolda Lampung, Danlanal, Rektor, Akademisi, Bupati/Walikota, para Kepala Dinas/Badan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi dan Profesi.

 

Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal dalam sambutannya mengatakan badan musyawarah DPRD Lampung menyepakati perihal sidang paripurna sambutan Gubernur Lampung.

“Arinal dan Nunik yang memasuki ruang sidang utama diterima langsung oleh Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal.”

Sesaat sebelum dilakukan sidang paripurna, Dinas Pariwisata Lampung mempersembahkan penyambutan terhadap Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia dengan tari penghormatan sigeuh pungeten dilanjutkan dengan persembahan lagu “Egham Ku di Lampung”. Terakhir dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

 

Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal dalam sambutannya mengatakan badan musyawarah DPRD Lampung menyepakati perihal sidang paripurna sambutan Gubernur Lampung .

 

Sementara dalam sambutannya, Arinal Djunaidi mengatakan suatu kehormatan bagi dirinya bersama Nunik memimpin Lampung selama lima tahun ke depan.

 

 

“Ini adalah amanah yang patut saya syukuri. Terimakasih atas dukungan semua pihak sehingga diharapkan Lampung ke depannya bisa lebih baik,” kata Arinal.

 

Sebagai wilayah yang sangat strategis, maka Lampung merupakan wilayah yang terkoneksifitas dengan ibukota negara. Lampung merupakan wilayah yang memasok sejumlah kebutuhan pangan nasional. Begitu juga dengan potensi keindahan alam yang bisa meningkatkan pariwisata Lampung. (ADV)

 

 

DPRD Lampung Gelar Paripurna Penyerahan LHP BPK RI

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo menghadiri Rapat Paripurna Istimewa yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (28/05/2019).

Dalam kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, Gubernur Ridho menyatakan rasa syukur bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung selama masa pemerintahannya lima tahun berturut-turut selalu memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Syukur Alhamdulillah, ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Di mana selama lima tahun berturut-turut Pemerintah Provinsi Lampung selalu memperoleh predikat Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan,” ucap Ridho.

Adapun menurut Gubernur Ridho, hasil audit laporan keuangan Pemprov Lampung oleh BPK dengan hasil opini WTP adalah bentuk dari tanggung jawab dan kerja keras seluruh OPD selaku entitas akuntasi, dan DPRD Lampung selaku legislatif.

Gubernur Ridho juga menyatakan ungkapan terimakasih atas kerjasama semua pihak, terutama kepada BPK RI Perwakilan Lampung, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga laporan dapat diaudit tepat waktu dan berjalan lancar.

Kemudian mengenai rekomendasi BPK terkait laporan keuangan tahun anggaran 2018 yang masih ada sedikit kendala meski tidak memperngaruhi Opini WTP, Gubernur Ridho menyatakan akan segera ditindaklanjuti secara bersama-sama agar dapat diselesaikan tepat waktu.

“Memang masih ada sedikit kendala, meskipun sebenarnya tidak mempengaruhi Opini WTP, tapi kita akan selesaikan secepatnya. Sebenar nya jika kita bandingkan dengan tahun 2014, kendala-kendala tersebut sudah berkurang dengan signifikan.

Hal ini tentunya sebagai bentuk tanggung jawab dalam rangka meningkatkan efektifitas, produktifitas, dan akuntablitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah,” pungkasnya. (Adv)

Penempatan Pejabat Harus Profesional

METRO – Penempatan pejabat harus dilakukan secara profesional dan transparan, sesuai kebutuhan dan melihat latar pendidikan, karena tujuannya menghasilkan para pemimpin OPD yang berkualitas sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Sehingga proses open bidding harus betul-betul sesuai mekanisme.

Anggota komisi 2 DPRD Metro, Alizar mengatakan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi, Pemerintah Kota Metro harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, profesional, dan efisien Salah satu melalui penempatan pejabat dan lelang jabatan.

“Jadi target-target yang telah ditentukan dalam visi misi Metro bisa semakin cepat tercapai. Makanya harus the right man on the right place. Supaya kinerjanya jajarannya semakin baik juga, cepat, dan profesional,” imbuhnya, Minggu, 3 Maret 2019.

Ia meminta, selain dilakukan secara transparan, lelang jabatan pemerintah bisa melibatkan akademisi dan media massa. Sehingga kemampuan calon pemimpin bisa terseleksi secara maksimal dan profesional dengan melibatkan pihak luar.

Sekretaris Kota Metro Nasir AT sebelumnya mengaku, pemkot masih menunggu hasil assesment beberapa pejabat yang dilakukan beberapa waktu lalu sebagai persiapan lelang jabatan tinggi pratama.

Menurutnya, pemkot telah melaksanakan assesment yang diikuti 76 pejabat eselon II.

“Assesment sudah. Sekarang kita tinggal menunggu hasil itu. Nah, setelah hasilnya keluar, mana yang perlu ditempatkan kita tempatkan, ada yang kosong ya kita lelang,” ungkapnya.

Namun, belum bisa dipastikan kapan waktu dilaksanakannya lelang jabatan. Nasir berharap, bulan Maret atau sebelum pemilu April sudah terlaksana seleksi terbuka.

“Kan lebih cepat kan lebih baik. Kalau bisa sebelum Pemilu ini. Tapi kalau sudah terbentur, ya apa boleh buat. Karena setiap perubahan kepala OPD, banyak dokumen-dokumen yang berubah, butuh waktu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pemkot Metro berencana lelang jabatan pada November 2018 untuk mengisi kekosongan lima eselon II yang pensiun. Seleksi terbuka bagi seluruh ASN se-Provinsi Lampung.

Namun, akhirnya ditunda. Sementara untuk jabatan yang kosong saat ini, telah diisi dengan pelaksana tugas. (IST/Adv)

Anna Morinda: Menempatkan ASN Harus Sesuai Latar Pendidikan

METRO – Dalam proses lelang jabatan yang direncanakan pada November mendatang, selain harus profesional dan transparan, Pemerintah Kota (Pemkot) Metro juga harus menempatkan ASN sesuai dengan kebutuhan dan latar pendidikannya.

Ketua DPRD Metro Anna Morinda menjelaskan, hal tersebut bertujuan agar target yang ditentukan dalam visi misi daerah bisa cepat tercapai. “Artinya harus the right man in the right place. Sehingga kinerjanya bisa maksimal. Karena suatu tim akan bergerak lebih cepat kalau di dalamnya mengurusi hal yang sesuai dengan keahliannya,” ujarnya belum lama ini.

Lebih lanjut Anna menambahkan, untuk mewujudkan good governance yang baik, salah satunya dengan menempatkan ASN sesuai dengan latar belakang keahlian atau kemampuan.

“Selain mempercepat juga untuk menghindari kesalahan. Jadi bagaiamana menempatkan orang-orang ditempat yang tepat. Karena setiap orang kan mempunyai passion, latar pendidikan, dan pengalaman yang berbeda,”  jelasnya.

Kemudian, selain dilakukan secara transparan, pihaknya juga berharap dalam lelang jabatan nantinya pemerintah bisa melibatkan akademisi. Sehingga kemampuan calon pemimpin bisa betul-betul terseleksi dengan baik. (Ist/Adv)

DPRD Metro Lupa Peningkatan SDM

METRO  Dari hasil evaluasi pembangunan di Kota Metro untuk dinas pendidikan, pihak Komisi II DPRD Kota Metro mengakui lupa terhadap peningkatan SDM, dikarenakan selama ini lebih memprioritaskan pembangunan fisik.

Menurut Tondi Nasution, Ketua Komisi II DPRD Metro mengutarakan, bahwa untuk kedepannya, Komisi II DPRD Metro menginginkan anggaran pendidikan harus lebih mengedepankan pembangunan SDM ketimbang fisik.

“Kita lupa dengan peningkatan SDM. Kalau fisik kan sudah banyak dan sekolah yang ada sudah cukup baik. Salah satu dari hasil evaluasi pembangunan kita untuk dinas pendidikan ialah peningkatan mutu tenaga pendidik itu masih kurang,” katanya.

Selain itu, Sekretaris Komisi II Yulianto menambahkan, anggaran pembangunan fisik pada tahun ini sekitar Rp 7 miliar. Sementara hasil UN kita ini rata-ratanya masih 6. “Makanya ini jadi catatan kita agar fokus pada peningkatan tenaga pendidik. Kita targetkan rata-rata UN jadi 7. Sehingga kualitas anak-anak kita makin baik,” ungkapnya. (Ist/Adv)

Loekman Djoyosoemarto Akhirnya Menjabat Bupati Lampung Tengah

BANDAR LAMPUNG – Setelah dilantik Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, akhirnya Loekman Djoyosoemarto resmi sebagai Bupati Lampung Tengah definitif.

Pelantikan Bupati yang berlangsung di Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (20/9/2018) sesuai dengan tata dan undang-undang pelantikan kepala daerah tersebut dihadiri oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, serta Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung dan jajaran Forkopimda Provinsi Lampung.

 

“Saya ucapkan selamat atas dilantiknya pak Loekman Djoyosoemarto sebagai Bupati Lampung Tengah, juga kepada ibu Dewi Handajani dan bapak M AM Syafi’i sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus. Semoga dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat Lampung, khususnya yang berada di Kabupaten Lampung Tengah dan di Tanggamus,” kata Ridho.

Pelantikan bupati dan wakil bupati kali ini, lanjut Ridho, memiliki makna yang dalam serta catatan sejarah, baik bagi Provinsi Lampung maupun bagi Kabupaten Lampung Tengah dan Tanggamus.

Lebih lanjut Ridho mengatakan, Lampung Tengah merupakan kabupaten terluas dengan penduduk terbanyak di Provinsi Lampung. Oleh karenanya kemajuan Kabupaten Lampung Tengah akan memberi dampak pada kemajuan Provinsi Lampung.

“Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang besar sebagai pusat agro industri dan basis ketahanan pangan bagi Provinsi Lampung. Apalagi Kabupaten Lampung Tengah ini adalah salah satu kabupaten yang dilalui Jalan Tol Trans Sumatera. Harapan saya dengan potensi yang sangat besar tersebut, pak Bupati dapat melakukan optimalisasi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah,” ujar Ridho.

Pelantikan Loekman Djoyosoemarto sebagai Bupati Lampung Tengah dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-6118 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Bupati Lampung Tengah Provinsi Lampung tertanggal 17 September 2018. (Adv)

VIDEO PELANTIKAN BUPATI LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Oknum Polisi Sukabumi Diduga Perdaya Wanita

SUKABUMI — Nasib malang menimpa seorang PNS dikota Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Dimana dia merasa dirugikan baik materil dan moril yang diduga ulah oknum polisi berpangkat Bripka, yang berinisial U.

Lebih dari lima tahun lalu kasus ini tersimpan rapi bak bangkai namun akhirnya tercium juga.

Menurut pengakuan E pada wartawan, dirinya berkenalan dengan U dan dari sini dia diperdaya untuk memberikan apa saja yang dimintanya.

Nilai total uang yang diserahkan terbukti dengan resi transfer atm kepada U telah menjadi bukti kuat adanya unsur perbuatan terlebih adanya bukti lainnya.

Semisal emas dan cincin juga motor yang turut digadaikan untuk setoran pada komandan saat oknum U berniat kenaikan pangkat.

Akankah propam mabes polri turun tangan demi penegakan hukum atas ulah U yang dinilai mencoreng Korp Tibrata dan Catur Prasetya Polri itu?

(Agus Subagja)

Dirut PDAM Hasan Taher Gagas Konsep “Kota Ramah Air”

BOGOR — Pengalaman kerja dan Dedikasi total bidang layanan air minum rupanya membentuk karakter kerja seseorang. Nah dari liku-liku dan prototype ini manajemen perusahaan sekelas PDAM selaku BUMD harus mampu bergerak pada tatanan nilai lebih bagi masyarakat pengguna.

“Saya rasa kita harus berani bermimpi, wujud rasa tangunggjawab pada tingkat kesadaran warga akan pentingnya air harus juga dibentuk. Stekaholder juga bergerak tidak pasif saling bahu membahu bekerja demi kelangsungan kehidupan masa depan. Ini harus dipresepsikan sama dulu,” ujar Hasanuddin Taher, Dirut PDAM Tirta Kahuripan.

Hasan panggilan akrab dirut ini menegaskan kembali akan korelasi membangun kesadaran kolektif pada regulasi dan kajian aspek masyarakat yang tumbuh bergerak. Kita tidak boleh diam tapi harus jemput bola membangun paradigma itu.

Bayangkan saja kritisnya air yang ada itu bukan akhir masalah tapi inovasi pemecahan pasti ada. Jika disudutkan pada kemampuan anggaran terus maka alangkah kreatif akan mati.

“Saya setuju jika ada forum independen yang lahir dari elemen wartawan, warga serta pihak ketiga dalam membantu jalan keluar dari problem ini,” paparnya.

Lebih jauh dirinya mengatakan, Forum independen ini bisa dibuka pada publik jika perlu digagas dengan kualifikasi jelas dan tahapan test sehingga lahir mutu unggul sesuai harapan.

“Konsep ini dinilai berlian dalam menjawab masalah dan tantangan PDAM 10 bahkan 20 tahun kedepan, Kala manusia sudah berpadu dengan teknologi dalam layanan kebutuhan modern,” ungkapnya. (Agus Subagja)

PERINGATAN HARI JADI KOTA METRO KE 81 TAHUN (25 JUNI 2018)

PERINGATAN HARI JADI KOTA METRO KE 81 TAHUN (25 JUNI 2018)

 

 

Rombongan DPRD Metro Rela Diguyur Hujan? Ini Alasannya..

Rombongan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Anna Morinda bersama sejumlah Anggota Dewan dan juga pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Metro rela diguyur hujan saat melakukan kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota setempat, Senin (25/6/2018).

Tabur bunga di TMP tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Metro yang ke-81 tahun yang dipringati setiap tanggak 25 Juni.

Dalam kegiatan Tabur bunga yang juga dilakukan Wali Kota Metro dan unsur Forkopimda itu berlangsung khitmat, meski berlangsung dalam cuaca hujan rintik-rintik selama tabur bunga berlangsung.

Dalam kesempatan itu, Anna mengungkapkan untuk meraih kemerdekaan dari cengkraman bangsa penjajah, banyak para pendahulu yang rela mati mengorbankan harta, keluarga, perasaan, waktu, tenaga, pikiran dan bahkan nyawa. “Merdeka atau Mati” adalah jiwa mereka karena tidak rela dijadikan budak para penjajah yang kejam menindak bangsa Indonesia selama lebih dari 350 tahun.

“Kita sebagai generasi penerus perlu untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang berguna yang dapat membuat para pahlawan bangga kepada kita. Hindari melakukan tindakan yang menjadikan kita pengkhianat bangsa, tidak tahu diuntung, generasi tidak berguna, hedonis, atheis dan lain sebagainya,” katanya.

Menurut Anna ada beberapa cara untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, yaitu belajar dengan baik bagi pelajar dan mahasiswa serta bekerja dengan baik bagi yang sudah bekerja lagi halal.

Kemudian, menjaga keamanan dan ketertiban nasional dari segala bentuk ancaman pihak dalam maupun luar. Menjalankan pancasila, peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan agama, serta budaya dalam masyarakat dengan baik dan benar. Saling menghormati dan menghargai sesama anggota masyarakat dengan menerapkan musyawarah mufakat, tepo seliro, gotong royong, toleransi, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, tambah dia, tidak melakukan perbuatan sia-sia yang tidak memberi manfaat seperti begadang, hura-hura, madat, tawuran, dugem, clubbing, nongkrong di mall, melakukan tindak kenakalan, dan rela berkorban dalam bela negara ketika kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diinjak-injak bangsa asing, pungkasnya. (Adv)

Lapor Pak Gubernur! Oknum Pejabat Disdikbud Lampung Diduga Korupsi Tunjangan Guru Honor Rp14,7 M

BANDAR LAMPUNG – Lapor Pak Gubernur! Diduga dana tunjangan 6000 guru honor murni SMA/SMK negeri Rp14,706 miliar pada APBD 2017 dikorupsi oknum pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung.

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran serta informasi dilapangan, diketahui bahwa pihak Disdikbud Provinsi Lampung ternyata hanya memberikan tunjangan 4085 guru honor masing-masing Rp. 2.451.000,- pertahun yang dibayarkan per semester bukan 6000 guru honor.

Tertulis dengan jelas, salah satu kegiatan swakelola APBD TA 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada item Belanja Jasa Pihak Ketiga (ID Paket : 11367771), Pagu (1): Rp.14.706.000.000 – MAK (1): 5.2.2.28 , Program: Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Kegiatan: Peningakatan Kesejahteraan Guru Honor Murni, Lokasi: Provinsi Lampung, Deskripsi: Belanja Jasa Pihak Ketiga, Pelaksanaan pekerjaan Januari – Desember 2017, dengan Volume hanya 4.085 orang.

Diduga penyimpangan ini terjadi mulai dari penyusunan APBD yang lebih membengkak, memperbanyak atau memperbesar (Mark-Up) mata anggaran  belanja dari jumlah kebutuhan sebenarnya.

Sehinga dalam pelaksanaan kegiatan belanja jasa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung tersebut, diduga kuat telah terjadi penyimpangan/ pelanggaran (KKN) yang merugikan uang negara Rp.4.582.650.000,- (Empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Kronologis:

Dugaan korupsi ini berawal dari keterangan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo kepada hampir seluruh media local pada pertengahan tahun 2017 beberapa waktu lalu. Pada saat itu Gubernur M. Ridho Ficardo menyatakan bahwa Pemprov Lampung menganggarkan Rp14,7 miliar untuk tunjangan 6000 guru honor murni Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri pada tahun anggaran 2017.

Ridho menjelaskan, pemberian tunjungan itu merupakan konsekuensi pengalihan kewenangan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi, setelah sebelumnya kewenangan berada di Kabupaten/Kota.

“Sebenarnya sejak dulu tunjangan ini dibayarkan merata untuk guru honor murni mulai SD hingga SMA/SMK, namun dibagi rata per kabupaten. Setelah kewenangan SMA/SMK beralih ke provinsi, maka Pemprov fokus ke guru honor SMA/SMA negeri.

Kami berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat membayar guru honor yang menjadi kewenangannya,” kata alumnus SMA Alkautsar Bandar Lampung itu.

Selain itu juga, Pemprov Lampung menargetkan seluruh guru honor yang berjumlah 17 ribu mendapat tunjangan pada 2018. Gubernur berkomitmen memperjuangkannya pada pembahasan Rancangan APBD 2017 bersama DPRD Provinsi Lampung.

“Jangan sampai nasib guru yang mengangkat harkat dan martabat bangsa, kalah dengan buruh yang mengangkat karung di pelabuhan,” kata Ridho.

Meski demikian, Gubernur menyadari tunjangan itu masih jauh dari ideal, karena buruh angkut di pelabuhan bisa berpenghasilan Rp1,8 juta per bulan.

“Untuk itu, pada APBD 2018, Pemprov akan memperjuangkan penambahan jumlah honor tersebut,” katanya.

Di Lampung, terdapat 225 SMA dan 99 SMK negeri yang kini menjadi tanggung jawab provinsi. Jumlah guru honor pun lebih banyak daripada guru PNS.

Gubernur berharap tunjangan itu dapat memperkecil disparitas kualitas pendidikan antar kabupaten di Provinsi Lampung.

“Guru penerima tunjangan paling tidak mengabdi dua tahun dan belum mendapat tunjangan dan belum ikut sertifikasi,” kata Gubernur.

Menanggapi informasi dugaan korupsi anggaran tunjangan guru honor ini, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat justru mengatakan bahwa apa yang dilontarkan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo diatas tersebut salah dan terkesan ngelantur.

Sementara selama ini ternyata usut punya usut, dugaan korupsi di Disdikbudprov Lampung belum diketahui oleh Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo.

Bagaimana tanggapan Pak Gubernur Ridho atas pemberitaan diatas, baca berita selengkapnya edisi mendatang. (TIM)

Realisasi APBD 2017 Rp. 63,6 Miliar, Diduga Oknum Direktur RSUAY Metro Dapat Untung Besar

KOTA METRO – Dari realisasi pelaksanaan 31 paket proyek dengan total anggaran Rp. 63.670.000.000,- di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani (RSUAY) Kota Metro, Provinsi Lampung, diduga kuat oknum Direktur (EA) mendapat untung besar namun tindakannya tersebut telah mengakibatkan kerugian uang Negara mencapai miliaran.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, bahwa pada tahun anggaran 2017 diduga modus operandi oknum pejabat direktur RSUAY Kota Metro untuk mendapat keuntungan pribadi secara besar-besaran, ia bersama kroni-kroninya secara berjamaah telah melakukan memperbanyak/ memperbesar (Mark-Up) mata anggaran belanja disetiap masing-masing item kegiatan paket proyek.

Dari 31 paket proyek tersebut diantaranya, belanja modal pengadaan perlengkapan dapur dan rumah tangga Rp. 997.500.000, konsultan perencana pembangunan lanjutan gedung rawat inap bedah Rp. 216.070.000, Pengadaan Alat – alat Kesehatan Rumah Sakit Rp. 22.028.110.400, Belanja Obat Pasien Dengan Jaminan

Rp. 10.500.000.000, Belanja Bahan Kesehatan Habis Pakai Rp. 8.000.000.000, Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai Rp. 700.000.000, Belanja Bahan dan Alat Radiologi Rp. 700.000.000,

Konsultan Perencana Rehab Gedung Rehabilitasi Medik Rp. 40.000.000, Konsultan Perencana Rehab Rawat Jalan Bawah, Rp. 80.000.000, Konsultan Perencana Rehab IGD Rp. 60.000.000, Konsultan Perencana Rehab gedung OK Rp. 20.000.000, Konsultan Perencana Rehab gedung Haemodialisa Rp. 30.000.000, Konsultan Perencana Rehab Ruang Inap RPD A Rp. 28.000.000,

Konsultan Perencana Rehab Ruang Rawat Inap RPD B Rp. 28.000.000, Konsultan Perencana Rehab Ruang Bedah Bawah Rp. 8.000.000, Konsultan Perencana Pemasangan Granit Koridor ICU-Bedah Rp. 8.000.000.

Konsultan Perencana Pemasangan Granit Koridor Laboratorium-Bersalin Rp. 8.000.000, Konsultan Perencana Pemasangan Granit Koridor Haemodialisa – Loundry Rp. 8.000.000, Konsultan Perencana Pemasangan Interior Kolom Rp. 6.579.674,

Pembangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap Bedah Rp. 5.401.750.000, Rehab Gedung Rehabilitasi Medik Rp. 1.000.000.000,Rehab Rawat Jalan Bawah Rp. 2.000.000.000, Rehab IGD Rp. 1.100.000.000, Rehab Gedung OK Rp. 900.000.000, Rehab Gedung Haemodialisa Rp. 750.000.000, Rehab Ruang Inap RPD A Rp. 700.000.000, Rehab Ruang Inap RPD B, Rp. 700.000.000, Biaya Peralatan Kedokteran/Kesehatan Rp. 3.094.753.564, Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan Rawat Jalan Rp. 517.900.000.

Berdasarkan informasi di atas, banyak pihak mempunyai pandangan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, belanja jasa maupun barang di RSUAY Kota Metro diduga telah terjadi penyimpangan/pelanggaran (KKN) yang berpotensi merugikan uang negara mencapai miliaran.

Mau tahu hasil investigasi tipikornewsonline.com bersama tim dilapangan dan bagaimana tanggapan pihak RSUAY dan APH Kota Metro, berita selengkapnya dapat dibaca edisi mendatang. (TIM)

 

BERITA TERKAIT => http://www.tipikornewsonline.com/direktur-rsud-a-yani-metro-diduga-korupsi-dana-blud/ 

Tondi MG Nasution: Semoga kita terus menjadi Negara besar dan kuat

Tondi MG Nasution dan Istri.

KOTA METRO – Dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 ini, Ketua DPRD Kota Metro Tondi Muamar Gaddafi Nasution mengajak seluruh Anggota DPRD Kota Metro dan seluruh masyarakat, untuk menanamkan jiwa nasionalisme, dengan saling berbagi dan menguatkan satu sama lain.

Pada rapat sidang Istimewa mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia secara virtual yang digelar DPRD Kota Metro, Jum’at (14/8) Tondi mengatakan, dimoment kemerdekaan ini mari kita sama-sama membangun Kota Metro yang kita cintai. Jangan mudah terpengaruh oleh isu yang dapat memecah belah demi suatu kepentingan pribadi.

“Mari kita bangun Kota Metro yang cerda berpendidikan, bermoral Pancasila serta memiliki keimanan ketuhanan, serta saling meringankan beban sesama. Semoga kita terus menjadi Negara yang besar dan kuat,” harapnya.

Sebelumnya, pada rapat Paripurna istimewa yang dihadiri Walikota Metro A. Pairin beserta Wakilnya Djohan serta Forkopimda, termasuk Kapolres Metro, perwakilan Dandim 0411/LT  serta  Anggota DPRD Kota Metro tersebut berlangsung secara virtual dipusatkan di Gedung Nusantara Senayan Jakarta, dibuka langsung oleh Puan Maharani Ketua MPR-RI.

Presiden Joko Widodo hadir dalam sidang menggunakan pakaian adat suku Sabu asal Nusa Tenggara Timur (NTT), dan memakai masker berwarna hitam.

Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, dimasa kritis pandemi Covid-19 ini seluruh warga negara Indonesia harus dapat bersatu dan jangan mudah terprovokasi oleh info digital yang dapat memecah belah bangsa.

“Kita sebagai bangsa yang merdeka, dimasa pandemi Covid-19 ini, jangan mudah terprovokasi oleh info digital yang dapat memecah belah bangsa, kita harus bisa saling merangkul dan bersatu, jangan semata merasa benar sendiri, merasa paling beragama, merasa paling Pancasila, yang dimana nantinya malah dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan antara sesama,” ucap Joko Widodo.

Presiden RI juga meminta kepada media–sebagai pemberi informasi cektak maupun digital– untuk dapat memberikan informasi yang dapat memberikan rasan nyaman bagi masyarakat Indonesia.

“Kita harus bijak di momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum kemerdekaan ini. Menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju. Menjadikan Indonesia Maju yang kita cita- citakan, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah bangsa Indonesia” tandasnya. (Adv/rls)

Bansos Covid-19 Dikorupsi? Kejagung Turun ke Lamtim

BANDAR LAMPUNG – Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) turun ke Kabupaten Lampung Timur menyelidiki dugaan korupsi Dana bantuan sosial (bansos) Covid-19, hal itu dibenarkan langsung oleh Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin jika memang anggotanya turun ke Lamtim pada pekan lalu. 

Dalam penyelidikan tersebut, Tim Pidsus memeriksa sejumlah pejabat Lamtim terkait dugaan korupsi dana Covid-19. “Iya betul ada, pemeriksaannya disini (Kejati Lampung),” ujar Burhanuddin kepada wartawan usai kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Lampung, baru-baru ini.

Burhanuddin juga membenarkan jika kejaksaan saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi dana bansos Covid-19. “Namanya penyelidikan, ini kan mencari. Itu ada informasi kita untuk tindaklanjuti. Apakah di dalam pelaksanaannya itu ada niat jahatnya gak, kalau gak ada niat jahat, tutup. Kalau ada niat jahat, harus dilakukan penindakan,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengaku telah mendapat atensi dari Presiden RI terkait pendampingan dana covid-19 agar sampai ke tangan masyarakat dan tepat sasaran. “Kami diminta melakukan pendampingan. Kalau sudah ada pendampingan, diarahkan begini-begini, kemudian ada terjadi kesalahan,” bebernya.

Menurut dia, selama kesalahan hanya terdapat pada bagian administratif, maka pihaknya tidak akan melakukan penindakan. “Selagi kesalahan itu bersifat administrasi kita gak ada masalah, tapi kalau kejadian itu ada niatan jahat untuk mengambil atau korupsi, ya itu (tegas),” ungkap Burhanuddin. 

Terpisah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) akan proaktif terkait langkah Kejasaan Agung melakukan penyelidikan penggunaan anggaran penanganan covid-19.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lamtim Zaiful Bokhari usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD setempat, Jumat  (14-8-2020). Rapat paripurna tersebut mengagendakan menyimak pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesai.

“Kami akan menghormati upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung sebagai tindak lanjut laporan masyarakat terkait penanganan covid-19,” kata Bupati Zaiful Bokhari.

Menurut Zaiful, pelaksanaan penanganan covid-19 di Lamtim sudah sesuai aturan perundangan yang berlaku. Berkat dukungan dan kerja sama semua pihak Lamtim berstatus daerah Zona hijau.

“Kami siap memberikan laporan yang sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi kepada pihak Kejaksaan Agung. Masyarakat juga berhak tahu dan kita juga akan sampaikan terkait dengan apa yang sudah  dan telah kita lakukan terkait upaya penanganan covid- 19,” terangnya. (**)

Sugino Pengusaha Kayu Sarkel Goyang Istri Tetangga?

LAMPUNG TIMUR – Sugino sang pengusaha kayu sarkel goyang istri tetangga. Pasalnya, ia diduga kuat melakukan hubungan intim dengan istri tetangganya sendiri berinisial YL, yang beralamat di Desa Sendang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

Hal ini terungkap setelah suami dari YL mendapatkan telepon yang mengatakan, bahwa istrinya sedang di Hotel dengan laki-laki lain.

“Pada awak media ini bahwa pada hari Rabu tepatnya tanggal 17 Juli 2020 dirinya mendapatkan telpon dari orang yang mengaku jika istrinya sedang berada di hotel dengan lelaki lain,” bebernya kepada wartawan belum lama ini.

Lebih lanjut YL mengatakan, telah mendapatkan informasi tersebut dirinya langsung meluncur ke lokasi dan benar dia melihat bahwa istrinya sedang berada di kamar hotel dengan laki – laki yang ternyata tetangganya sendiri.

“Saat penggerebekan itu, banyak yang melihat bukan saya sendiri, bahkan salah satu aparat penegak hukum ada juga di lokasi,” katanya.

Pada akhirnya, karena SG tidak mau melanjutkan perkara tersebut ke ranah Hukum, akhirnya dirinya meminta damai kepada SI, selaku suami dari wanita yang dikencaninya, dengan denda uang perdamaian sebesar Rp25 juta.

Dengan adanya kejadian tersebut seorang tokoh masyarakat, merasa kecewa atas prilaku yang dilakukan SG terhadap Istri tetangganya. Karena mencoreng nama kampung sendang Anom.

“Itu kan perbuatan perzinahan yang sangat di kecam keras dari agama manapun juga,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi Sugino terkesan mengelak dan berpura-pura tidak tahu. “Saya bingung mas saya tidak merasa ada kejadian seperti yang di ceritakan SL,” elaknya.

Terpisah, Anggota LSM TOPAN RI Provinsi Lampung Julio menanggapi terkait masalah ini jika apa yang dilakukan Sugino merupakan perilaku tidak senonoh, yang mengakibatkan rusaknya rumah tangga seseorang sesuai dengan aturan UUD tentang perkawinan.

Seyogyanya masalah ini harus ada tindakan hukum, agar ada epek jera bagi pelaku perzinahan, sesuai dengan pasal 471 ayat (1) tentang perzinaan.

“Setiap orang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami isrtinyadi pidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II,” jelasnya. (**)

Laporan: A Muri Alfa

DPRD Lambar Gelar Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan

LAMPUNG BARAT – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat Dengan Acara Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) Dalam Rangka Menyambut Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-75.

Paripurna tersebut bertempat di Ruang Sidang Maghgasana DPRD Lampung Barat. Jumat (14/08/2020) dan diikuti seluruh jajaran Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung Barat.

Diantaranya Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus, Wakil Bupati Drs. Mad Hasnurin, Ketua DPRD Edi Novial S.Kom., Kajari Lambar Riyadi SH., Kapolres Lambar AKBP Rachmat Tri Haryadi S.IK, MH.,

Selain itu, Dandim 0422/LB Letkol CZI Benni Setiawan, S.T, Sekda, Assisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Ketua TP PKK Lambar, Ketua GOW Lambar serta Ketua Darma Wanita Lambar. (Adv/Ist)

DPRD akan Bahas 12 Raperda, Salah satunya tentang Hak Hukum Adat Lampung

BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung bersama Pemprov setempat sepakat untuk membahas 12 Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat lanjut.

“Pada prinsipnya kami dapat menyetujui ke-12 Raperda dimaksud untuk dibahas pada tingkat pembicaraan selanjutnya, termasuk hal-hal yang menyangkut teknis penulisannya, narasi atau bahasa yang kurang sempurna dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan Raperda yang baik, benar dan berkualitas,” kata Wagub Lampung Chusnunia di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (12/8/2020).

Ke-12 Raperda tersebut adalah Raperda tentang Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pelayanan Kesejahteraan Sosial Disabilitas serta Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Lampung.

Kemudian, Kerjasama Antar Daerah, Rencana Induk Pariwisata Daerah Provinsi Lampung, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tambak Air Tawar Provinsi Lampung dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Selanjutnya, Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung, Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Pengendalian Operasional Bandara Intemasional Raden Inten II, Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung.

Sebelumnya , penjelasan 12 Raperda tersebut telah disampaikan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Dearah DPRD Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 10 Agustus 2020 yang lalu.

Nunik mengatakan  12 Raperda tersebut harus dipastikan, konten/substansi Raperda haruslah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

“Kita harus pastikan, substansi/materi Raperda bukanlah merupakan peraturan copy paste terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum dan kesusilaan serta tidak diskriminatif,” katanya.

Menurut Nunik, juga harus dipastikan, bagi Raperda yang berkaitan dengan masyarakat, diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik di Provinsi Lampung.

“Khusus terhadap Raperda yang memiliki kesamaan pengaturan terhadap Peraturan Daerah Provinsi yang sudah ada, pengaturannya diarahkan untuk memperkuat yang sudah ada agar dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi saat ini,” katanya.

Nunik berharap DPRD melalui panitia khusus dari setiap Raperda yang dibahas dapat memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat, akademisi, praktisi, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

“Hal ini untuk memberikan saran, masukan dan/atau kritikannya agar Peraturan Daerah nantinya dihasilkan dapat berlaku efektif dan memberikan manfaat, kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat,” katanya. (Adv/ist)