Uji nyali Kejari Kota Bandar Lampung Dugaan Korupsi Stadion Mini Way Dadi 4,9 M

Walikota Bandar Lampung Herman HN, saat meninjau progres pembangunan stadion mini  Way Dadi, belum lama ini. (Foto: Istimewa)

BANDAR LAMPUNG | Integritas Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Bandar Lampung menerima ujian untuk mengungkapkan dugaan korupsi pembangunan stadion mini Way Dadi dengan nilai pagu Rp 4.950.252.600 di dinas Pekerjaan Umum tahun anggaran 2019.

Dengan diwarnai permainan, setoran, maka paling dekat dengan kualitas dan tingkat kualitas pekerjaan yang sudah pasti akan dikorbankan.Karena begini. Sudah tidak mungkin ada rekanan yang rela bersusah payah berhasil tanpa untung.

Dalam tinjauan ini, pembangunan Stadion Mini Yang ada di Kecamatan Sukarame, Kelurahan Way Dadi yang menghabiskan anggaran hingga Rp5 juta hanya merupakan satu dari sekian banyak yang menunjukkan Korupsi anggaran yang dikeluarkan di unit kerja itu.

Namun demikian sangat mengherankan adalah penayangan pembiaran yang dilakukan jajaran pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menyikapi dugaan Korupsi, kolusi, nepotisme dan Mark-up yang terjadi di setiap SKPD Organisasi Perangkat Daerah, salah seperti di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung .Melalui Iwan Gunawan, SP., MA.

Seperti dilansir handalnews.id, selaku Kepala Dinas PU Bina Marga kota Bandarlampung yang layak dikunjungi sebagai eksekutor yang layak digunakan untuk tabir dari pada kasak-kusuk yang diduga KKN yang selama ini yang menyelaraskan Dinas PU kota Bandarlampung.

Namun, seperti yang dibahas, selama ini penegak Hukum di kota Bandarlampung sendiri seperti sudah terbelenggu dan tidak lagi mampu melakukan, kendati mempertanyakan KKN ini secara terang-terangan. Budi. selaku pemilik Pekerjaan / kontraktor PT.Haberka Mitra Persada, mengatakan kepada wartawan koran ini.

“Pekerjaan saya tidak semua nya salah kata nya”. Justru Budi bahas terkait dengan Dinas, karena perlu pengawasan kegiyatan itu, dan mohon keterlibatan juga pihak Dinas. Ucapnya melalui Ponselnya, 24/10.Untuk menghentikannya, sebenarnyaPenegak Hukum hanya perlu dilihat dan dilihat yang disetujui sebagaimana dimaksud. Kemudian dilakukan sebaliknya. Sangat mudah sebenarnya, jika Penegak Hukum serius.Adanya dugaan penyimpangan Proyek yang di kerjakan oleh PT.Haberka Mitra Persada dengan Tidak, kontrak: 602.2 / 031 / KTR-LL / D.18 / PGP / 111.03 / 2019 akan dibeberkan secara gamblang pada edisi mendatang. ( Ist)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *