LAPOR BUPATI ! Oknum Kadis Pertanian Tuba Korupsi?

LAPOR BUPATI !!! Anggaran belasan paket kegiatan swakelola dengan pagu Rp5,988 miliar (APBD 2019) di Dinas Pertanian Tuba, terkuras habis hanya untuk belanja kantor dan ASN dinas setempat.

MENGGALA – Berdasarkan analisa data yang masuk dimeja redaksi tipikornews dari berbagai sumber, kucuran APBD di Tahun anggaran 2019 di dinas pertanian tulang bawang tersebut, ditemukan belasan paket kegiatan swakelola terkesan banyak kejanggalan dan tidak masuk akal.

Karena, paket program kegiatan yang mengatasnamakan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan pertanian/ perkebunan/ peternakan dan penyuluhan untuk kemakmuran rakyat di dinas terkait, diduga hanya menjadi akal-akalan atau modus oknum Kadis Pertanian Tuba melancarkan tindakan korupsi anggaran hingga miliaran rupiah.


“Jangan ada fitnah ya, berita anda tidak benar. Itu data ngarang dari mana?,” kata Sumarno.


Pasalnya, dalam rincian disejumlah paket tersebut justru terkesan tidak sesuai dengan kebutuhan tujuan program kegiatan yang sebenarnya. Justru hampir dari keseluruhan paket kegiatan swakelola tersebut, ternyata hanya dihabiskan untuk membiayai belanja kebuuhan  kantor dan ASN Dinas Pertanian Tuba.

Berita Lainnya:

Sehingga, banyak kalangan masyarakat menilai, pihaknya lebih mengedepankan kebutuhan internalnya, bukan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para petani setempat.

Hal itu sangat nampak jelas,  bahwa oknum Kadis Pertanian Tuba diduga kuat hanya ingin mencari keuntungan pribadi untuk memperkaya diri sendiri dari anggaran yang seharusnya untuk kesejahteraan petani. Sejumlah paket kegiatan swakelola tahun 2019 tersebut, diantaranya:

  1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp1.461.904.235 dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Listrik, Belanja Surat Kabar dan Majalah, Belanja surat kawat/Faximili/Internet/Tv Kabel/Tv satelit, Belanja Jasa Publikasi, Belanja Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Belanja perjalanan dinas dalam daerah, Belanja perjalanan dinas luar daerah, dan Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan.
  2. Kegiatan Penyusunan metode Informasi penyuluhan dan Sistem Latihan dan Kunjungan  Rp190.590.000, dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
  3. Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pendataan Potensi Pengembangan Tanaman Pangan Rp181.679.400, dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Jasa Publikasi, Belanja Transportasi/Akomodasi, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Transport Lokal/Uang Saku, Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli (PNS).
  4. Kegiatan Pelaksanaan Program IPDMIP (Integrated Participatory Development Management Of Irrigation Project) dengan rincian Rp141.600.000, dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Jasa Publikasi, Belanja Transportasi/Akomodasi, Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli (PNS).
  5. Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Rp137.950.000 dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Transportasi/Akomodasi, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli (PNS).
  6. Kegiatan optimalisasi program upsus siwab, hasil usaha peternakan dan pendataan ternak Rp136.000.000, dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Prangko, Matrai,dan benda pos lainya, belanja trasportasi/akomodasi, Belanja perjalanan dinas dalam daerah, Belanja perjalanan dinas Luar daerah, Belanja jasa instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli.
  7. Kegiatan Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM) dan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Rp76.245.500,- dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Transportasi/Akomodasi, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
  8. Kegiatan perencanaan monitoring dan Pelaporan program Pembangunan Pertanian dan perkebunan Rp90.120.000,- dengan rincian: Belanja Pegawai,Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Transportasi/Akomodasi,Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
  9. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian (pendukung dak) Rp62.570.000,- dengan rincian: Belanja pegawai, belanja perangko, matrai dan benda pos lainnya, belanja perjalanan dinas dalam daerah.
  10. Kegiatan Optimalisasi sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan Rp61.100.000,- dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Transport lokal/akomodasi, Belanja Perjalanan Dinas.
  11. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat/ Pembinaan Lingkungan Sosial (DBH – CHT) Rp60.205.000,- dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Transportasi/ Akomodasi, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Tenaga Kerja/Buruh Non Pegawai, Belanja Jasa Instruktur/ Narasumber/ Tenaga Ahli (PNS).
  12. Kegiatan Produksi dan Produktifitas Hortikultura Rp 43.535.000,- dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
  13. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan Rp40.500.000,- dengan rincian:  Belanja Pegawai, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
  14. Kegiatan peningkatan produksi usaha peternakan dan kualitas bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) Rp 36.555.000,- dengan rincian: belanja pegawai,belanja prangko,matrai dan benda pos lainnya, belanja transportasi/ akomodasi, belanja perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, dan Swakelola kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian (DAK) Rp3.252.233.000.

Sementara, menanggapi pemberitaan dugaan korupsi ini Kepala Dinas Pertanian Tulangbawang Ir. Sumarno.MP mengatakan, “Silahkan datang ke kantor dan bawa data tersebut. Jangan ada fitnah ya, berita anda tidak benar. Itu data ngarang dari mana? Silahkan datang temui saya,” jawabnya kepada Tipikor News, Minggu (9/2/2020) kemarin.

Bagaimana kelanjutan berita ini selengkapnya, dan mau tahu tanggapan Bupati Tulang Bawang, Hj. Winarti, SE.,M.H atas pemberitaan ini. Tunggu edisi mendatang. (TIM)


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan