Pos

Atal: Pemerintah Tidak Berwenang Mencampuri UU Tentang Pers

Pemerintah pemerintah (PP) tidak berwenang dalam mencampuri UU tentang Pers. “Silakan sanksi diatur pada Pasal 18 ayat (3) UU Pers saja seperti sekarang ini. Namun bila nominalnya mau dinaikkan silakan, PWI setuju, asal tidak membunuh kemerdekaan pers.”

Hal itu disampaikan Ketua Umum PWI Atal S Depari usai diskusi terbatas tentang RUU di Jakarta, Kamis (20-2-2020).

Pasalnya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak beberapa pasal dalam rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.  PWI menilai ada pasal-pasal dalam RUU tersebut yang berpotensi menghalangi kemerdekaan pers, seperti yang tercantum dalam UU nomor 40 tahun 1999.

Kami menolak adanya Pasal 18 ayat empat yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat peraturan guna mengatur sanksi administrasi terkait pelanggaran pasal 9 ayat dua dan pasal 12 UU pers,” tegas Atal.

Menurut Atal, pemerintah pemerintah (PP) tidak berwenang dalam mencampuri UU tentang Pers. “Silakan sanksi diatur pada Pasal 18 ayat (3) UU Pers saja seperti sekarang ini. Namun bila nominalnya mau dinaikkan silakan, PWI setuju, asal tidak membunuh kemerdekaan pers,” jelasnya.

Meski demikian, ada beberapa pasal yang membuat PWI setuju. “Inikan bentuk kesetaraan dihadapan hukum, baik untuk orang yang menghalangi kerja jurnalistik maupun perusahaan pers pelanggar Pasal 5 ayat satu UU Pers,” terangnya.. 

Naiknya sanksi itu diharapkan bisa menjadi pengingat baik kepada masyarakat atau pers itu sendiri. Sanksi pidana pers yang semula dendanya Rp500 juta naik menjadi Rp2 miliar.

“Setidaknya ada dalam penjelasan yang dimaksud pers nasional adalah perusahaan pers dan atau wartawan,” ujarnya.

Selain itu, Atal mendukung uji kompetensi wartawan dan verifikasi perusahaan pers hadir dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. “PWI akan usulkan agar UKW dan Verifikasi Perusahaan Pers diatur langsung dalam UU, tidak seperti sekarang ini,” jelasnya.

Pasal 7 UU Pers yang selama ini hanya dua ayat, perlu ditambah. PWI usulkan Pasal 7 ayat satu wartawan Indonesia wajib mengikuti pelatihan khusus dan uji kompetensi wartawan.

Kemudian, pasal 7 ayat dua Wartawan Indonesia wajib masuk dalam organisasi profesi kewartawanan. “Lalu, pasal 7 ayat (3) Wartawan Indonesia wajib memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik,” ujarnya.

Atal juga meminta verifikasi perusahaan pers masuk menjadi syarat yang diatur pada Pasal 9 UU Pers. “Jadi selain berbadan hukum wajib terverifikasi namun verifikasinya tidak mengarah kepada pers industri. Verifikasinya lebih untuk melihat apakah badan hukumnya sudah sesuai,” tegasnya. (Ist)

Sejarah & Makna Hari Pers Nasional

Sepertinya, boleh dikatakan kalau informasi termasuk kebutuhan manusia. Hal ini melihat informasi yang bisa dibilang telah menjadi makanan sehari-hari manusia pada masa kini.

Namun, informasi memang bukanlah kebutuhan pokok yang jika tidak terpenuhi, maka akan memengaruhi keberlangsungan hidup manusia.

Nah, salah satu sumber pembuatan dan penyebaran informasi adalah pers. Di Indonesia sendiri, terdapat peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Februari.

Tentu terdapat cerita sejarah di balik penetapan Hari Pers Nasional tersebut. Berikut sudah kami rangkum 5 poin penting tentang sejarah dan makna Hari Pers Nasional.

1. Peran penting wartawan

Mobilitas pers di manapun itu, termasuk Indonesia, tak bisa lepas dari keberadaan wartawan dalam proses pengumpulan, penyajian, sampai penyebaran informasi bagi masyarakat.

Pertama, wartawan sebagai aktivis pers berperan dalam pemberitaan yang membangkitkan kesadaran nasional masyarakat Indonesia semasa masih menjadi negara koloni.

Menyoal Hari Pers Nasional, perlu diketahui bahwa wartawan menyumbang peran ganda dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa.

Sedangkan peran yang kedua adalah sebagai aktivis politik di mana wartawan bertugas menyulut perlawanan rakyat terhadap kolonialisme agar bisa mencapai kemerdekaan.

Pun hingga Indonesia bebas dari masa penjajahan, kegiatan pers masih terus berlangsung dan mengambil peran vital dalam mewujudkan cita-cita bangsa setelah merdeka.

2. Lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia

Berangkat dari peran wartawan yang begitu penting dan mungkin bisa dibilang vital dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, terbentuklah organisasi bernama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Berdirinya PWI ini menjadi wadah dan sarana, serta lambang persatuan para wartawan Indonesia dalam memertahankan kedaulatan Indonesia dari bahaya kembalinya penjajahan.

3. Menjadi salah satu hasil Kongres PWI ke-28

Ditetapkannya Hari Pers Nasional erat hubungannya dengan PWI karena telah dibahas, bahkan menjadi salah satu butir dari hasil Kongres PWI ke-28 di Padang pada tahun 1978.

Dalam kongres tersebut, isu tentang Hari Pers Nasional tercetus dari keinginan tokoh-tokoh pers untuk memeringati kehadiran dan peran pers Indonesia dalam lingkup nasional.

Hal itu pun kemudian dikemukakan lagi dalam sidang Dewan Pers ke-21 yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 19 Februari 1981. Setelah disetujui, isu tersebut disampaikan pada pihak pemerintah melalui perpanjangan tangan Dewan Pers.

4. Diresmikan pada era orde baru

Prosesnya memang panjang, tapi tidak sia-sia. Setelah sekitar tujuh tahun berlalu, akhirnya tanggal 9 Februari ditetapkan secara resmi oleh pemerintah sebagai Hari Pers Nasional.

Kala itu, Indonesia berada dalam era orde baru yang mana masih dipimpin oleh Soeharto. Penetapan Hari Pers Nasional sendiri dapat ditemukan dalam Keputusan Presiden RI No.5 Tahun 1985.

5. Mengapa tanggal 9 Februari?

Tak jarang banyak yang bertanya-tanya, mengapa 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional?

Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, lahirnya Hari Pers Nasional berhubungan erat dengan PWI. Ternyata 9 Februari bertepatan dengan hari jadi PWI yang dibentuk pada tahun 1946.

Sejak penetapan tanggal 9 Februari itu, peringatan Hari Pers Nasional diselenggarakan setiap tahun di ibu kota provinsi se-Indonesia secara bergilir dengan mengusung tema yang berbeda-beda.

Pada tahun 2019 sendiri, Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur dipilih menjadi tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional dengan mengangkat tema “Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital”.

Dengan adanya peringatan Hari Pers Nasional ini, semoga keberlangsungan dan kebebasan pers di Indonesia bisa terus berkobar. Tentunya dengan turut memerhatikan verifikasi informasi yang akan disampaikan pers sebagai fasilitator warta untuk masyarakat. (**)

Sumber: https://www.gramedia.com/blog/sejarah-dan-makna-hari-pers-nasional/


HPN 2020

Ketua PWI Lampung Kecam Oknum Wartawan Pemeras

METRO | Melakukan tindakan melanggar hukum atau pemerasan, kartu keanggotaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan tegas dicabut.

Hal itu disampaikan Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian, pada pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (PWI) XXI di Hotel Grand S’kuntum, Kota Metro, Jumat (13-12-2019).

Bang Yadi sapaan akrab Supriyadi Alfian mengatakan, kerap mendapat keluhan perihal etika wartawan. Bahkan sampai ada yang memeras narasumber,” terangnya.

Karena itu, ia menegaskan kepada seluruh anggota PWI Lampung tetap memegang teguh kode etik jurnalistik dan patuh dengan UU Pers 40 Tahun 1999. “Saya janji. Akan saya cabut kartu anggotanya ketika diketahui memeras dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya,” tegasnya.

Berita Lainnya:

Terkait UKW, Bang Yadi menyebutkan itu merupakan proses yang menjadi kewajiban setiap wartawan. “Terutama bagi anggota PWI. UKW merupakan tolok ukur kompetensi seorang wartawan,” ujarnya. 

Dia juga berpesan kepada peserta UKW dapat mengikuti kegiatan dengan serius dan hati-hati, karena yang bisa membantu adalah diri sendiri. 

Dalam sambutannya, Ketua PWI Metro Wahab mengatakan, uji kompetensi ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya di kota ini. Kali ini, jumlah peserta sebanyak 30 orang dengan rinciannya 18 kategori muda dan 12 madya. 

Sementara, salah satu penguji UKW Cahyono Adi mewakili Ketua PWI Pusat Atal S Depari mengharapkan para peserta dapat mengikuti kegiatan itu dengan sebaik-baiknya.

Dia juga mengimbau peserta UKW harus serius dan hati-hati dalam mengerjakan soal-soal ujian tersebut. “Kami dari tim penguji tidak bisa membantu peserta. Anda sendiri yang berusaha. Jika ada nilai uji dapat angka di bawah tujuh puluh, maka anda belum berkompeten,” katanya.

Sementara, Sekkot Metro A Nasir, A.T. mengatakan, wartawan dapat bersenergi dengan pemerintah untuk bersama-sama mendukung pembangunan di Kota Metro. Dia juga berharap wartawan yang tergabung dalam PWI bisa bekerja secara profesional. 

“Jurnalis yang kompeten akan mampu menyampaikan berita secara profesional di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Kota Metro Nasir A.T. dan Wakil Ketua DPRD Anna Mourinda, serta tamu undangan lainnya.

Sumber: Harian Momentum

Kepala Bappeda dan Diskominfo Metro Saling Tuding Soal Anggaran Media

KOTA METRO – Soal pengucuran anggaran kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kemitraan dengan Media Cetak dan Elektronik yang mengalir ke Dinas Komunikasi dan Informastika (Diskominfo) Kota Metro, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ir. Bangkit Haryo Utomo, MT dan Diskominfo Metro saling menuding.

 

Menurut kepala Bappeda, Bangkit mengatakan, bahwa anggaran seluruh media di kota Metro adalah 1,2 Miliar untuk ABT ditahun 2019. Sedangkan, pihak Dinas Kominfo mengajukan 2 miliar. Namun karena anggaran tidak ada maka dari itu terealisasi 1,2 miliar.

 

”Pada dasarnya anggaran tersebut Dinas Kominfo yang mengaturnya untuk apapun peruntukannya, dan itu yang menyetujui bukan saya,tapi TAPD yang mana ketuanya adalah Sekda,Supriyadi BPKAD, Arif Dispenda dan Inspektur hanya meluluskan saja. Jangan kominfo menyalahkan kami Bappeda yang memangkas anggaran untuk media,” ujar Bangkit yang dilansir media abpedsi com, Senin (17/8/2019) kemarin.

 

Sementara itu, salah satu pejabat Diskominfo Metro, Yudha saat dikonfirmasi tipikornewsonline.net justru mengaku, soal anggaran publikasi khusus di Diskominfo Metro untuk di ABT 2019 ini hanya diberikan tambahan publikasi khusus Rp413.260.000 dan langganan koran Rp619.340.000.

 

“Tota keseluruhan anggaran Publikasi 2019 ini, baik itu Murni dan ABT jumlahnya Rp2,6 Miliar. Itu untuk 2 kegiatan Kemitraan, dengan rincian: untuk langganan koran pada APBD Murni dianggarkan Rp1,060,080,000, karena langganan koran perintahnya 12 bulan sehingga dapat tambahan ABT sebesar Rp619.340.000,” jelasnya saat dihubungi Rabu, (18/9/2019) siang tadi.

 

Sedangkan, sambung Yudha, anggaran untuk publikasi khusus (Online, TV, ADV dan sebagainya) pada APBD Murni 2019 ini hanya Rp583.800.000,- dan dapat tambahan ABT hanya Rp413.260.000, urainya.

 

Sementara, soal anggaran kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kemitraan dengan Media Cetak dan Elektronik diketahui setiap tahun Pemkot bersama DPRD Metro telah menyetujui besaran dana untuk belanja Media dan Publikasi di lingkungan pemerintahan Metro.

 

Namun anehnya sudah sejak tiga tahun berturut – turut para wartawan selalu merasa kesulitan soal pembayaran untuk berlangganan koran/ media dan publikasi di pemerintahan kota Metro. Padahal setiap tahunnya anggaran tersebut tersedia namun pihak pengelola anggaran (Diskominfo Metro) selalu mengatakan bahwa anggaran tidak mencukupi.

 

Berdasarkan data yang diperoleh tipikornewsonline.net pada tahun 2018, diketahui Diskominfo Metro dianggarkan 2,798,684,600,- dengan rincian untuk kegiatan Kemitraan dengan Media Cetak dan Elektronik Rp1.522.114.000, dan penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Rp1.276.570.600.

 

Sedangkan APBD 2019, keseluruhan anggaran Rp2,6 Miliar untuk 2 kegiatan Kemitraan, dengan rincian: Langganan koran sebesar Rp1,060,080,000, karena langganan koran perintahnya 12 bulan dapat tambahan ABT Rp619.340.000,- dan Publikasi khusus (Online, TV, ADV dan sebagainya) Rp583.800.000,- tambahan anggaran publikasi ABT Rp413.260.000. Bersambung.. (Novri)

 

<div id=”30a0b73609456022ae729282fd9753d4″></div>
<script async src=”https://click.advertnative.com/loading/?handle=3530″ ></script>

Kapolri Diminta Segera Usut Kasus Pembakaran Kantor PWI

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengecam tindakan brutal dan aksi main hakim sendiri yang dilakukan orang tak dikenal (OTK) yang membakar Kantor PWI Aceh Tenggara di Kutacane, Aceh, Kamis (1/8/2019) dini hari.

 

Pembakaran terhadap kantor organisasi wartawan terbesar dan tertua di Indonesia itu merupakan bentuk ancaman terhadap kemerdekaan pers dan teror terhadap wartawan.

 

Karena itu, PWI mendesak Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk memerintahkan Kapolda Aceh dan jajarannya agar bertindak cepat mengusut kasus tersebut.

 

Di samping itu, PWI juga kembali mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk tetap menghormati hukum dan tidak menghalangi kerja wartawan dengan cara melakukan teror.

 

Apabila ada pihak-pihak yang keberatan atas suatu karya jurnalistik, sebaiknya menempuh jalur hukum atau menyampaikan hak jawab kepada media yang memberitakan.

 

“Saya kira, tindakan main hakim sendiri, tindakan teror dalam bentuk pembakaran kantor PWI Aceh Tenggara apa pun alasannya tidak bisa dibenarkan. PWI mengecam tindakan barbar tersebut dan meminta Bapak Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk memastikan jajaran kepolisian mengusut tuntas kasus ini,” ujar Ketua Umum PWI Atal S Depari di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

 

PWI pusat telah meminta masukan dari PWI Provinsi Aceh terkait kasus pembakaran kantor PWI Aceh Tenggara tersebut. Dari laporan tersebut, PWI Pusat berharap polisi cepat mengusut kasus ini dan mengungkap pihak-pihak yang terlibat dan motif di balik pembakaran itu.

 

Sebelumnya, PWI Pusat juga telah meminta polisi untuk segera mengungkap kasus pembakaran rumah wartawan Serambi Indonesia, Asnawi Luwi, di Kutacane, Aceh Tenggara.

 

Rumah Asnawi Luwi diduga dibakar orang tak dikenal, Selasa (30/7/2019) sekitar pukul 02:00. Asnawi Luwi selama ini dikenal sebagai wartawan yang kritis dalam membuat berita, terutama terkait kasus illegal logging dan proyek-proyek bermasalah di Aceh.

 

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Tetapi, rumah Asnawi Luwi ludes dilalap si jago merah. Polisi dari Polres Aceh Tenggara telah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus tersebut.

 

⇒ Teror Wartawan Aceh
Teror terhadap pekerja pers di Kabupaten Aceh Tenggara mengarah kepada tindakan brutal dan barbar dan tidak bisa didiamkan.

 

PWI Aceh meminta kepada Kapolda Aceh untuk menurunkan aparatnya, mengusut tuntas dan menangkap para pelaku teror tersebut.

 

Teror terhadap wartawan dilakukan oleh OTK dengan berupaya membakar kantor PWI Aceh Tenggara di Kutacane, Kamis dinihari tadi (1/8/2019). Sehari sebelumnya, OTK diduga juga membakar rumah dan mobil milik wartawan Harian Serambi Indonesia, hingga hangus dan tinggal puing.

 

Aldin NL, Sekretaris PWI Aceh, mengatakan, “Tindakan para peneror itu sudah di luar batas kemanusiaan, dan mengarah kepada tindakan bar-bar. Untuk itu kami minta Polda Aceh untuk membantu Polres Aceh Tenggara mengungkap kasus pembakaran kantor PWI dan pembakaran rumah wartawan Harian Serambi Indonesia.”

 

Aldin mengimbau masyarakat, bila keberatan dengan suatu pemberitaan di media massa, dapat menggunakan Hak Jawab melalui saluran yang dibenarkan oleh Undang-undang.

 

Wartawan, kata Aldin, dalam menjalankan tugasnya, dilindungi oleh Undang-undang No.40 tahun 1999, tentang Pers.

 

“Wartawan itu bekerja secara profesional dan mempedomani kode etik. Jadi bila ada yang keberatan dengan pemberitaan media, silahkan menggunakan Hak Jawab, bukan dengan cara bar-bar. Kami mengecam keras segala tindakan teror,” lanjut Aldin NL.

 

Menurut Aldin semakin jelas indikasinya bahwa pembakaran rumah wartawan Harian Serambi Indonesia dan pembakaran kantor PWI Aceh Tenggara, terkait dengan pemberitaannya. Karena sasarannya memang ditujukan kepada wartawan sebagai pribadi dan organisasi.

 

Informasi dari pengurus PWI Aceh Tenggara, selama ini wartawan di Kutacane. Aceh Tenggara kritis terhadap sejumlah masalah, seperti ilegal loging, galian C hingga kasus kasus hukum lainnya.

 

Diduga aksi pembakaran di rumah wartawan Serambi Indonesia. Asnawi Luwi dan kantor PWI Aceh Tenggara ada relevansi dengan kerja kerja jurnalis di daerah itu.

 

PWI Aceh juga sudah melaporkan peristiwa pembakaran itu ke PWI Pusat dan pusat minta polisi harus sering ungkap siapa pelaku dibalik pembakaran itu. (***)

Oknum Kepala Kordinator Gerbang Tol Gunung Sugih-Seputih Jaya Dilaporkan ke Polda

LAMPUNG TENGAH – Merasa dihalang-halangi saat melakukan tugas Pers, salah satu pemimpin Media Cetak dan Online di Lampung melaporkan Oknum Kepala Kordinator Gerbang Tol Gunung Sugih-Seputih Jaya, yang bekerja di perusahaan HK (BUMN) Dilaporkan ke Polda Lampung, Kamis, (11 Juli 2019).

 

Laporan resmi telah dilayangkan pemimpin Media Cetak dan Online Ryan Maulana Said SE ke Polda Lampung dan diterima langsung oleh kepala SPKT AKP. Pujiono, dan Ryan langsung memberikan penjelasan kepada Tim BAPK Mulya dan Bambang.

 

Kronologisnya, Pemimpin redaksi Media Cetak dan Online Ryan Maulana Said SE, ketika dirinya hendak melakukan  perjalanan dari Bandar Jaya menuju Bandar Lampung melalui jalan tol, Selasa (02/07/2019).

 

Sekira pukul 15.00 WIB masuk pintu tol Seputih Jaya Gunung Sugih Lampung Tengah menuju gerbang tol Kota Baru, tapi di tengah perjalanan ia hendak kembali lagi karena ada sesuatu yang tertinggal, maka harus kembali lagi menuju Bandar Jaya, saat hendak balik arah, dirinya melihat di tengah perjalanan terdapat ruang yang tidak tertutup oleh blok maupun rambu larangan putar balik, Ungkapnya

 

Dirinya langsung putar balik melalui jalan tersebut, dan sesampainya di tempat awal masuknya, yaitu gerbang tol Geputih Jaya Gunung Sugih Lampung Tengah ia langsung di kenakan denda, denda yang dimaksud menurut petugas gerbang tol mengatakan, bahwa dirinya (Ryan red) telah melanggar PP No 15 tahun 2005 tentang jalan tol yaitu larangan untuk putar balik di jalan tol.

 

Dikarenakan kartu e-toll tersebut saldo nya hanya Rp. 150.000,- (seratus Lima puluh ribu rupiah) ia langsung membayar dengan uang tunai sebesar Rp. 225.000. Selesai pembayaran, dirinya yang bertugas selaku pers (Media Ampera News) langsung menanyakan terkait peraturan tersebut, ujarnya.

Saat di konfirmasi oleh wartawan Ampera News SA selaku kepala kordinator gerbang tol gunung sugih seputih jaya, yang bekerja di perusahaan HK (BUMN) mengatakan “bahwa wartawan yang ingin meliput, mengambil gambar atau dokumen harus ada izin dari kantor tol kota baru”, ucapnya.

 

Ada pun rekan SA yang mengenakan baju HK ikut mengatakan bahwa setiap dokumen, pengambilan gambar, video dan peliputan harus ada izin nya. SA mengaku ada larangan yang di perintahkan ke mereka (petugas HK) “ada pak, karena kami memang diterapkan oleh kepala cabang kami masing-masing”, Pungkasnya.

 

Tidak berhenti sampai disitu, Rabu, 03 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB tim media Ampera News langsung mendatangi kantor HK yang berada di gerbang tol Kota Baru Bandar Lampung untuk menanyakan perihal tersebut kepada Kepala HK Cabang Lampung yaitu HH.

 

Ketika sesampainya disana, kami diminta tunggu karena HH selaku kepala cabang PT Hutam Kary Lampung sedang ada tamu, kurang lebih 3 jam, keluar lagi staf nya memberitahu bahwa HH tidak ada di kantor, tim coba menghubungi melalui telpon genggam yang di berikan staf HK yang bernama RD, tapi tidak ada jawaban dari HH.

 

Terpisah, Ketua Persatuan Wartawan Lampung Tenga h Ganda Hariyadi SH, mengatakan, hingga saat ini belum ada aturan yang melarang pet ugas Pers mencari berita, lebih garang lagi Ganda minta kejadian tersebut harus diusut dengan tuntas “Usut sampai dengan tuntas”, tegasnya dengan lantang.

 

Lebih lanjut Ganda menjelaskan, Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

 

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggung-jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

 

Bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28 f bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

 

Tercantum Dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 Ayat 1 disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda sebanyak Rp200 juta, pungkasnya. (rls)

 

Ini yang Harus Kamu Lakukan Jika Merasa Dirugikan Karena Berita

PWI Lampung Prioritaskan Wartawan Milenial? Ini Alasannya

BANDAR LAMPUNG – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung segera mereshuffle pengurus. Wartawan milenial menjadi prioritas menjadi pengurus sehingga dapat menunjang program organisasi.

 

Hal tersebut terungkap dalam rapat Pengurus Harian yang dipimpin Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian, di Balai Wartawan Hi. Solfian Achmad, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandar Lampung, (Jumat 5/7).

 

Rapat dihadiri Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan Juniardi, Wakil Ketu Bidang Kerjasama Adolf Ayatullah, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Hi. Yulizar Kundo, Wakil Sekretaris I Zahdi Basran, Wakil Sekretaris II M. Furqon, Bendahara Elkana Rio Adik, dan Wakil Bendahara II Abdullah Al Mas’ud.

 

 

Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian menerangkan, pengurus harian menyepakati memaksimalkan program kerja. Agar hal tersebut terwujud akan dilaksanakan restrukturisasi pengurus, termasuk pembenahan sumber daya wartawan di Provinsi Lampung.

 

“Reshuflle mendesak karena ada pengurus yang mengundurkan diri, l sudah terlibat aktif di lembaga lain, dan tidak aktif lagi dalam menjalankan profesi kewartawanan. Reshuffle bertujuan agar program kerja dapat berjalan maksimal,” terang Bang Yadi, sapaan akrabnya, usai rapat kepada wartawan.

 

Hal tersebut disambut baik oleh beberapa pengurus harian. Mereka sepakat untuk bersama-sama menyukseskan reshuffle kepengurusan demi berjalanya organisasi dengan menggandeng anggota PWI milenial yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan pemikiran demi tercapainya geliat organisai yang lebih baik.

 

“Dalam reshuffle, diprioritaskan untuk wartawan milenial karena PWI Lampung segera melakukan regenerasi. Yang penting dan perlu dicatat dia anggota kita yaitu PWI Lampung. Ayo kita aktif dan kembangkan sdm wartawan yang ada di provinsi Lampung,” tegas Bang Yadi dengan senyum khasnya.

 

Selain restrukturisasi, PWI Lampung juga sedang menggodok penambahan seksi yang ada saat ini. Selain untuk penajaman dalam mewujudkan kompetensi seluruh wartawan di Lampung, ada beberapa kegiatan lain yang akan diterapkan sebagai rutinitas di gedung Balai Wartawan Hi Solfian Achmad.

 

“Kita wacanakan nanti ada penambahan seksi untuk peningkaran kualitas dan sumber daya wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Kita juga akan menggelar diskusi mingguan atau bulanan, guna memberikan masukan konstruktif untuk pemerintah daerah,” ujar Wakil Kepala Bidang Organisasi Nizwar.

 

Menurutnya, memang ada beberapa pengurus yang perlu direshuflle, sehingga secara otomatis PWI Lampung menbutuhkan sumbang, saran dan tenaga anggota milenial PWI yang mampu memberikan kontribusi nyata akan majunya roda organisasi.

 

“Ayolah para generasi milenial PWI Lampung tunjukan dirimu. Kita siap melakukan regenerasi. Mari membaur. Kita mengajak siapa saja anggota PWI yang ingin berkontribusi memajukan dan melanjutkan estafet regenerasi,” ajaknya.

 

Selain sumber daya wartawan, PWI Lampung juga tengah mengadakan pembenahan dan peningkatan untuk seksi kesekretariatan, seksi organisasi, seksi pembelaan wartawan, seksi pendidikan, seksi SJI dan UKW, bidang kesejahteraan dan kerjasama.

 

“Semua seksi dan bidang kita perkuat demi geliat PWI ke depan. Termasuk saat ini kita juga tengah mempersiapkan atlet secara dini untuk Porwanas Papua, dan HPN di Sumatera Utara tahun depan,” pungkas Nizwar. (Rls)

 

 

Bupati Lampung Barat “Ngupi Bebakhong” Insan Pers

LAMPUNG BARAT – Ngupi Bebakhong (Ngopi Bersama) yang dibalut dengan silaturahmi bersama insan Pers Lampung Barat dilaksanakan di Taman Ham tebiu, Senin (1/7) dan dihadiri langsung oleh Bupati Lambar H. Parosil Mabsus didampingi Wakil Bupati Drs. H. Mad Hasnurin dan Sekda Akmal Abd Nasir, SH.

 

 

“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk silaturahmi antara Pemkab Lambar dengan segenap insan pers, karena pembangunan daerah tentunya sangat membutuhkan peningkatan sinergi bersama insan pers sebab pemerintah yang baik itu jika ada yang mengkritisi kegiatan pemerintahan itu sendiri,” ujar Bupati.

 

 

Kemudian, sebagai media dan penyampai informasi tentang program pemerintah kepada masyarakat sehingga diharapkan kerjasama dapat lebih baik lagi, karena progran yang sudah di canangkan tidak akan berarti jika masyarakat setempat tidak mengetahuinya. (humas lambar/adv)

 

MAPPILU Lamteng Audensi Bersama Bawaslu

GUNUNGSUGIH – Pengurus Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia (Mappilu PWI) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) melakukan audensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lamteng.

Kedatangan Mappilu PWI di sambut Ketua Harmono dan anggota Bawaslu Alfian Wahyudi dikantornya, Senin (17/03/2019).

Pada kesempatan itu Ketua Mappilu Haris Subing menyampaikan telah terbentuknya lembaga pemantau pemilu dari unsur Pers yang diprakarsai PWI Pusat, dalam itu juga ia mengatakan siap bekerjasama dengan Bawaslu untuk melakukan pemantauan Pemilu yang bersih, aman, jujur dan adil.

“Keberadaan Mappilu PWI Lampung Tengah akan memberi kontribusi positif dalam pelaksanaan pemilu yang bersih, aman, jujur dan adil. Kami segenap pengurus Mappilu Lampung Tengah akan selalu berkoordinasi dengan Bawaslu, agar pemilu bersih, aman, jujur dan adil dapat terlaksana,” ujar haris.

Menanggapi kedatangan Mappilu PWI Lamteng, Ketua Bawaslu, mengungkapkan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mappilu dan dia juga mengapresiasi terbentuknya Mappilu Lamteng.

“Semoga dengan adanya Mappilu dari rekan-rekan Pers merupakan titik awal kerjasama yang baik, dapat membantu kami memantau berjalannya proses pemilu yang baik. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Mappilu yang selanjutnya untuk sama-sama melakukan pelaksanaan pengawasan,” ungkap Harmono.

Masih kata Harmono, mereka melakukan pengawasan pemilu tidak bisa bekerja sendiri tanpa partisipasi partisipasif dari berbagai elemen diantaranya Mappilu PWI sendiri.

“Kami sangat sangat mengapresiasi kehadiran Mappilu, kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa partisipasi parrpartisif dari berbagai elemen, baik itu masyarakat maupun Mappilu PWI sendiri.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua dan anggota Bawaslu Lamteng, pengurus Mappilu PWI Lamteng, Ketua Haris Subing, Sekretaris Sudirman Hasanuddin, Bendahara Tika Sudarlis, Ketua Satgas Mappilu Firman Hakiki, Wanhat Mappilu Roy M Prioly, Ketua Relawan Mappilu Wahyu, anggota Gunawansyah, Noval, Syaiful.

Pertemuan berlangsung di aula kantor Bawaslu setempat dengan suasana penuh keakraban dan pembicaraan berjalan santai dan rileks. (jn)