Pos

Anggaran Pilkada Rp941 M Cair

JAKARTA – Anggaran tambahan Pilkada Serentak 2020 tahap pertama sebesar Rp941 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah dicarikan Kementerian Keuangan. Dana tersebut telah disalurkan ke sejumlah KPU di daerah yang menyelenggarakan pilkada.

Anggaran (Rp941 miliar) dikelola oleh satuan kerja KPU di masing-masing daerah,” ujar Komisioner KPU I Dewa Wiarsa Raka Sandi, di Jakarta, Minggu, 28 Juni 2020.

Dewa menambahkan total anggaran Pilkada Serentak 2020 untuk tahap pertama mencapai Rp1,02 triliun. Dana tersebut dibagi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Detail pembagian anggaran menjadi kewenangan dua instansi tersebut. “Yang jelas untuk KPU sebesar Rp941 miliar,” jelasnya.

Tambahan anggaran akan digunakan untuk membelanjakan alat pelindung diri (APD) bagi petugas yang bertemu langsung dengan masyarakat. Hal itu akan diterapkan pada tahapan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan, serta pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Eks Ketua KPU Provinsi Bali itu memastikan anggaran tambahan dapat mencukupi kebutuhan APD tahap pertama pada Juni dan Juli. Sehingga penyelenggara pemilu di daerah bisa menekan penyebaran dan penularan virus korona (covid-19).

“(Anggaran) bisa mencukupi. Sudah disesuaikan dengan usulan masing-masing daerah,” imbuhnya.

Kemenkeu menyetujui pengajuan penambahan anggaran Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp4,7 triliun. Pencairan anggaran tersebut dibagi dalam tiga tahap.

Tahap pertama akan dicairkan Rp1,024 triliun pada Juni 2020. Tahap kedua, Rp3,28 triliun pada Agustus 2020. Kemudian, tahap tiga Rp457 miliar diminta dicairkan pada Oktober 2020. (**)

Sumber: Lampost

Jelang Pilkada, Bupati Adipati Minta Petunjuk Pangdam II/SWJ

WAY KANAN – Pangdam II/Sriwijaya Mayor Jendral TNI Irwan, S.I.P.,M.Hum, beserta jajarannya hari ini melakukan Kunjungan Kerja di Kodim 0427/Way Kanan yang disambut langsung oleh Bupati H. Raden Adipati Surya, S.SH.,M.M, Dandim 0427/Wk Letkol Czi. Komara ST. M.Si dan Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten, Selasa (23/06/2020).

Saat berbincang dengan Pangdam II/SWJ, Bupati Adipati mengucapkan selamat datang kepada Pangdam beserta jajaran di Bumi Ramik Ragom, dimana kedatangan tersebut merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan khususnya bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Kabupaten Way Kanan dengan berharap akan menambah wawasan terhadap situasi keamanan dan ketertiban terkini di Wilayah Kabupaten ini. 

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa meskipun dalam situasi Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Kabupaten Way Kanan, namun situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten yang berusia 21 Tahun ini aman dan terkendali.

“Dimana keamanan dan ketertiban yang terjaga sampai saat ini adalah berkat kerjasama yang baik antara berbagai pihak termasuk jajaran dari TNI khususnya Kodim 0427/Way Kanan. Dan Kami juga memohon kepada Bapak Pangdam agar berkenan memberikan masukan-masukan dan petunjuk bagaimana mensikapi kondisi keamanan saat ini, baik ditingkat Nasional maupun Daerah, terlebih tidak akan lama lagi tepatnya di Bulan Desember 2020 mendatang akan dilaksanakan pesta Demokrasi Pemililhan Kepala Daerah secara serentak termasuk di Bumi Ramik Ragom tercinta ini”, ujar Bupati Warga Kehormatan Artileri Marinir itu.

Karena Pesta Demokrasi yang akan dihelat dalam waktu dekat ini sangat berpengaruh terhadap berjalannya pembangunan lima tahun mendatang. Untuk itu, pelaksanaannya harus benar-benar bersih, bebas intervensi dan tertib serta dapat meminimalisir potensi kecurangan yang dapat merusak semangat demokrasi.

Selain itu kunjungan kerja tersebut sebagai jalinan silaturahmi dalam upaya menyatukan visi dan persepsi guna menatap masa depan yang lebih baik, aman, serta penuh kedamaian di Kabupaten Way Kanan khususnya. (Humas Waykanan)

Oknum Kepsek dan Bendahara SDN 1 Sinar Negeri Diduga Pungli PIP

LAMPUNG TENGAH (Tipikornewsonline) -Program Indonesia Pintar (PIP) adalah wujud pelaksanaan program unggulan kerjasama tiga kementrian yaitu Kementrian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud), Kementrian Agama (Kemenag), dan kementrian Sosial (Kemensos).

Hal itu guna untuk membantu siswa miskin dan rawan miskin agar berkesempatan bisa mengenyam pendidikan dasar bahkan hingga sampai ke perguruan tinggi. Besaran Dana Bantuan PIP yang dikucurkan untuk tingkatan Sekolah Dasar (SD) Tahun 2019 Senilai Rp.450,- dari setiap tahunnya.

Tapi apa hendak dikata program pro masyarakat miskin ini diduga sering di salah gunakan oleh oknum Kepala sekolah dan bendahara untuk mengambil kesempatan dengan cara memotong/ Pungutan liar (PUNGLI), melalui dana yang disalurkan kerekening atas nama siswa itu sendiri.

Seperti yang terjadi di SD Negeri 1 Sinar Negeri Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah,dengan jumlah siswa penerima PIP sebanyak 60 tersalurkan, dan 47 yang Dicairkan sehingga total dana yang tersalurkan sebesar Rp.25.650.000.- sedangkan yang dicairkan Rp.20.700.000,-

sehingga diperoleh informasi bahwa Dana tersebut dipotong oleh pihak Oknum kepala sekolah 50 hingga 200 ribu/siswa,l. Bahkan ada yang diduga tidak sampai, sehingga hal ini menjadi polemik dikalangan orang tua yang anaknya bersekolah disana.

Disi lain menurut narasumber yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan “seharusnya pihak sekolah tidak memotong dana PIP karna itu buat siswa miskin, dan kalau pun dipotong kok sebesar 100 ribu dan ada yang 50 ribu, bahkan yang lebih parah ada yang berhak menerima namun tidak dapat,apa memang dapat tapi tidak disampaikan kepada siswa”,ungkapnya

Ia juga menambahkan saya sangat berharap kepada aparat penegak hukum segera memeriksa oknum yang terlibat dalam permasalahan ini, sebab menurut saya jika hal ini dibiarkan maka akan memberi contoh yang tidak baik terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika memang ia terbukti maka sudah seharusnya diberi sanski tegas dengan dijebloskan didalam penjara”,harapnya.

Sementara, hingga berita ini ditayangkan, Kepala SDN 1 Sinar Negeri ketika dikonfirmasi melalui via telepon ke nomor 0852 6974 xxxx sayangnya tidak menjawab.

Mau tau kelanjutan berita ini selengkapnya serta bagaimana tanggapan aparat penegak hukum terkait dugaan pungutan liar dana PIP bahkan informasinya diduga korupsi dana Bantuan operasional sekolah (BOS). Edisi mendatang Masalah ini akan terus dikupas tunggu. (FERI GUNAWAN)



KPU Lampung Gelar Rakor Divisi Hukum dan Pengawasan

BANDAR LAMPUNG – KPU Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Divisi Hukum dan Pengawasan, Rabu (10/6).

Rapat membahas mengenai persiapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Persiapan pembentukan JDIH KPU Kabupaten Kota dan Evaluasi pelaporan SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah.

M Tio Aliansyah, Anggota KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum dan Pengawasan meminta kepada KPU Kabupaten Kota di Provinsi Lampung untuk meningkatkan pengawasan di seluruh bagian, agar tupoksi berjalan dengan baik tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan tersebut di sampaikan melalui pelaporan SPIP setiap bulannya.

Selain itu beliau juga mengarahkan kepada KPU Kabupaten Kota untuk mempublikasikan produk hukum di website JDIH yang telah disediakan KPU RI melalui KPU Provinsi Lampung.

Rapat koordinasi yang berlangsung melalui daring virtual Meeting dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung, Kabbag Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Lampung, Kasubbag Hukum KPU Provinsi Lampung dan Kasubbag Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

Sumber: KPU Prov Lampung

Bupati RAS Terima Audiensi MKKS SMK Way Kanan

WAY KANAN – Usai menerima Audiensi dari Pengurus Pedagang Sayur Keliling Way Kanan, selanjutnya Bupati H. Raden Adipati Surya, SH, MM menerima Audiensi Musyawarah Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Way Kanan, Selasa (16/06/2020).

Dari informasi yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika, pada audiensi ini membahas tentang semua kebijakan yang harus disosialisasikan sebelumnya kepada para Wali Murid agar dapat diakses.

Dimana Anak SMK harus diperdayakan dan dapat dibantu dengan Perusahaan di Kabupaten Way Kanan.

Selanjutnya, pada Audiensi ini juga membahas Surat Edaran tentang Normal Baru untuk Pendidikan dan Pemerintah juga siap membantu aset-aset yang bermasalah seperti masalah tanah bangunan di Sekolah SMA / SMK.

Sebelumnya, Bupati muda Peraih Penghargaan Bupati Top dari Seven Media juga menerima Audiensi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam dan Pengurus Pedagang Sayur Keliling Kabupaten Way Kanan. (**)

Pandemi Covid-19, Sistem Pembelajaran Pendidikan Lamsel Berbasis Daring Terus Berjalan

LAMPUNG SELATAN – Di musim pandemi Covid-19 ini, sistem pembelajaran yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Selatan (Disdikbud Lamsel) terus berjalan dengan sistem yang dilakukan berbasis jaringan internet (daring).

Seperti masa berakhirnya pelajaran bagi siswa, dengan akan berakhir tahun pelajaran 2019-2020 dan persiapan awal tahun pelajaran 2020/ 2021, Kepala Disdikbud Lamsel, Thomas Amrico mengatakan, Maka dari jadwal yang telah disetujui yang pertama tanggal kelulusan SMP adalah 5 Juni 2020 dan SD 15 Juni 2020. 

Kemudian, jadwal kenaikan kelas SD dan SMP adalah hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020. Ketiga, untuk PPDB SD: A. Pendaftaran calon peserta didik tanggal 1 Mei hingga 4 Juli 2020. B. pendaftaran penerimaan tanggal 6 Juli 2020. C. Pendaftaran kembali tanggal 6 sampai 9 Juli 2020. D. Awal tahun pelajaran 2020 hingga 2021 tanggal 13 Juli 2020. E. Pengenalan Lingkungan sekolah tanggal 13 hingga 15 Juli 2020.

Selain itu, PPDB SMP: A. pendaftaran calon peserta didik tanggal 15 hingga 30 Juni 2020. B persetujuan penerimaan tanggal 3 Juli 2020. C pendaftaran ulang tanggal 3 hingga 8 Juli 2020. D awal tahun pelajaran 2020 hingga 2021 tanggal 13 Juli 2020. Lingkungan sekolah Tanggal 13 hingga 15 Juli 2.

Srmentara, kepala sekolah agar melakukan cadangan data (data cadangan) dokumen yang penting pada seluruh proses pembelajaran tahun pelajaran berjalan. Serta, semua kegiatan (pengumuman kelulusan, kenaikan kelas, PPDB) harus ditingkatkan pada protokol kesehatan tentang covid-19. Ketujuh, PPDB SD dan PPDB SMP yang terhimpun (terjadi kerumunan) peserta didik dan orang tua atau wali, maka dibutuhkan melalui sistem berani (dengan aplikasi PPDB, whatsapp, web dan lainnha).

Demikian untuk diakui dan disetujui diterbitkan mestinya. “Dan bila dikemudian hari ada perubahan yang terjadi lantaran karena keputusan pusat, tetap akan kita pertimbangkan itu,” pungkas Thomas. (**)

Suara Rakyat Suara Hati

Penyamun Sekretariat DPRD Metro Korupsi Anggaran BBM?

METRO (TIPIKOR-NEWS) – Diperkirakan gelombang “suara rakyat suara hati” akan muncul kepermukaan. semua tercipta gegara ulah oknum Penyamun di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro. Dimana penyediaan 20.000 liter bahan bakar minyak (BBM) sarana mobilitas di DPRD Kota Metro dengan nilai pagu Rp440.756.400 (APBD 2019) terindikasi dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Menurut Narasumber, permasalahan KKN penyediaan BBM sudah berlangsung lama. Dugaan markup anggaran 20.000 liter BBM dengan nilai pagu Rp440.756.400 (APBD 2019), setiap tahun berpotensi merugikan negara mencapai ratusan juta rupiah. Salah satu indikatornya adalah Oknum Pejabat Sekretariat DPRD Kota Metro menaikkan harga BBM Rp 22.037 perliter.

Lain sisi, menurut sudut pandang Hadi Syaputra selaku Sekjen Lembaga Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK) Provinsi Lampung mengutarakan, perilaku oknum koruptor mencerminkan penjahat kelas kakap. maka, para koruptor tersebut layak mendapat hukuman yang seberat-beratnya.

“Hati nurani rakyat jangan dirampas. Jangan buat rakyat itu menderita. para koruptor tunjukkanlah bahwa kalian masih mempunyai hati nurani walau sudah gelap,” kata dia berapi-api.

Sedikit tenang, Hadi menambahkan, Ya saya tahu, masalah paket penyediaan BBM di sekretariat DPRD Kota Metro. memang yang saat ini menjadi buah bibir dikalangan masyarakat. Aparat penegak harus bergerak untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pihak sekretariat.

“Bagian umum yang merealisasikan kegiatan tersebut, ya maka kepala bagian yang harus dipanggil, karena dia yang selaku kuasa pengguna anggarannya, misalnya kalau dipanggil gak datang, ya sudah itulah,” celotehnya.

🔴 Berita sebelumnya.. “Anggaran 20 Ribu Liter BBM di DPRD Kota Metro Rugikan Negara Ratusan Juta?”

Dugaan penggelembungan (markup) anggaran penyediaan 20000 liter bahan bakar minyak (BBM) sarana mobilitas di DPRD Kota Metro dengan nilai pagu Rp440.756.400 (APBD 2019), setiap tahun berpotensi merugikan negara mencapai ratusan juta rupiah.

Berdasarkan informasi berbagai sumber, penggelembungan itu terjadi pada tahun anggaran 2019. Salah satu indikatornya adalah Sekretariat DPRD Kota Metro menaikkan harga BBM Rp 22.037 perliter.

”Berdasarkan penghitungan ulang kami, anggaran penyediaan 20 ribu liter BBM disekretariat DPRD Kota Metro ditemukan kejanggalan,” kata sumber kepada Tipikornews Online, di Bandar Lampung, Sabtu (16/5) kemain.

Sumber menghitung, penetapan harga BBM pihak DPRD Kota Metro dengan anggaran Rp 440,756,400 jika dibagi untuk 20 ribu liter, menghasilkan harga eceran BBM untuk sarana mobilitas DPRD Kota Metro seharga Rp 22,037 per liter, lebih mahal daripada harga yang ditetapkan oleh PT. Pertamina.

Sementara berdasarkan informasi yang dirilis oleh PT. Pertamina daftar harga BBK Tmt 5 Januari 2019 untuk wilayah Provoinsi Lampung: Pertalite 7.850/ Liter, Pertamax 10,400/ Liter, Pertamax Turbo 12,200/ Liter, Dexlite 10,500/ Liter, Pertamina Dex 12.000/ Liter, Solar Non-Subsidi 9.800/ Liter, dan Minyak Tanah Non-Subsidi 10.670/ Liter.

Terpisah, menanggapi pemberitaan ini Budiyono selaku sekwan dan Ade Erwinsyah selaku Kabag Umum, bahkan Wakil ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda berulang kali dikonfirmasi dan dihubungi, namun mereka seakan menghindar dan memblokir semua nomor telepon maupun WhatsApp. (TIM)


Ditengah Pandemi COVID-19|Oknum Kepala BPBD Tanggamus Minta Mahar?

TANGGAMUS – Realisasi anggaran milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanggamus sarat dengan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Indikasinya bisa diamati dari kacaunya pengelolaan anggaran disana hingga maraknya permainan mahar proyek.

Hal ini diketahui berdasarkan informasi dari narasumber yang patut dipercaya saat menghubungi Tipikornewsonline.net Jumat,(19/6) sore.

Lebih lanjut dikatakannya, atas semua kejadian yang mendera di satuan kerja itu, Kepala BPBD Tanggamus, Ediyan M Toha, dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dan mesti mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terbukti telah menyalahgunakan wewenang dan jabatanya untuk mencari keuntungan pribadi.

“Pada tahun 2020, pihak BPBD Tanggamus mengelola anggaran sebesar Rp20.731.000.000 yang digunakan untuk membiayai sebanyak 22 paket kegiatan. Bahkan dari sini saja, kuat dugaan anggaran jika dalam realisasinya kegiatan tersebut sarat dengan potensi Korupsi Kolusi dan Nepotisme,” jelasnya.

Sumber menambahkan, dalam hal ini, yang perlu sangat diperhatikan selain perjalanan program mitigasi bencana, juga perlu diawasi adalah upaya-upaya oknum pejabat korup yang kerap mencari-cari celah untuk bermain dengan dana penanganan bencana ini.

Namun segala upaya pencegahan dalam pemberantasan KKN sepertinya tidak berlaku dalam kamus Kepala BPBD Tanggamus, sebab, dibalik bencana wabah Covid-19, oknum pejabat ini diduga kuat justru memanfaatkannya untuk mencari keuntungan dalam mengeruk pundi-pundi Rupiah dengan mengorbankan nasib masyarakat Kabupaten Tanggamus.

Indikasi KKN BPBD Tanggamus juga dapat dipantau dalam realisasi kegiatan pembangunan rumah yang menelan dana hingga Rp5.000.000.000; Pembangunan prasarana lingkungan senilai Rp1.050.000.000; Rehabilitasi dan rekonstruksi Tanggul Pengaman Sungai Way Limau (Banjar Agung – Limau) Rp2.439.000.000; Rehabilitasi dan rekonstruksi Rp1.084.000.000; Rehabilitasi dan rekonstruksi tanggul pengaman Sungai Way Pertiwi (Banjar Negeri – Cukuh Balak) Rp1.626.000.000; Rehabilitasi dan rekonstruksi tanggul pengaman Sungai Way Kiluan (Kiluan – Kelumbayan) Rp4.444.400.000, serta Rehabilitasi dan rekonstruksi tanggul pengaman Sungai Way Napal (Napal Kelumbayan ) Rp3.739.800.000.

“Kuat dugaan jika dalam setiap kucuran anggaran yang direalisasikan itu, dijadikan lahan korupsi bagi Kepala BPBD Tanggamus dengan melancarkan aksi permainan mahar proyek yang dibandrol kepada rekanan pelaksana sebesar 15 sampai 20 persen,” urainya.

Sumber juga berharap, Aparat penegak Hukum di Kabupaten Tanggamus dapat segera bertindak untuk memberikan efek jera kepada oknum koruptor di BPBD Tanggamus.


  • Video Pilihan

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, Zulfadli mengatakan, anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut telah banyak pengalihan dari satuan kerja lain guna meringankan beban hidup masyarakat lantaran terdampak Covid -19.

“Anggaran yang di terima oleh Dinas Sosial pada tahun anggaran 2020 melalui anggaran APBD senilai Rp2,2 milyar untuk membiayai 53 paket proyek sudah dialihkan ke BPBD Tanggamus sebagai anggaran Covid-19,” bebernya.

Sampai berita ini ditayangkan, Kepala BPBD Tanggamus belum dapat dikonfirmasi. Mau tahu tanggapan pihak terkait, tunggu berita Edisi selanjutnya akan diungkap secara terang soal indikasi KKN di BPBD Tanggamus secara mendalam dan terperinci untuk memudahkan kinerja aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan KKN. (TIM)



Ketua PWI Lampung Bersama Keluarga Berburu Kuliner di Tuba

BANJAR AGUNG — Menghilangkan penat di tengah-tengah rutinitas yang padat sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung Supriyadi Alfian berburu kuliner di Kabupaten Tulangbawang, tepatnya di Rumah Makan Tiwul Suryati, di Jalan Etanol Unit II, Kecamatan Banjar Agung. Jum’at (19-6-2020).

Setibanya di warung tersebut bang Yadi sapaan akrab Supriyadi Alfian langsung memilih nasi tiwul dan bebek ingkung yang mana menu tersebut merupakan masakan ciri khas dari rumah makan Tiwul Suryati.

Berburu kuliner kali ini bang Yadi tidak sendiri, ia di temanin istri beserta cucu laki-laki nya.

“Sudah lama tidak berpergian jauh, sekalian bertemu dengan ketua PWI Tulangbawang Abdur Rahman untuk menanyakan program-program PWI Tulangbawang untuk tahun 2020 terkhusus untuk menyambut persiapan memasuki era new normal,” ucapnya

Meski berpergian jauh bang Yadi tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan selalu mencuci tangan dan memakai masker kemana pun dirinya berpergian.

“Kesehatan itu mahal tidak bisa di bayar dengan uang, kalo uang bisa kita cari tetapi kesehatan hanya bisa diri kita yang menjaga. Untuk rekan-rekan seprofesi di dunia jurnalistik tetap semangat menjalankan tugas dan selalu mengikuti arahan protokol kesehatan demi kesehatan kita semua,” pesan Bang Yadi. (rhm)