Pos

Anggaran Pengadaan Buku Perpustakaan Rp1,515 M di Disdikbud Way Kanan BOCOR?

WAY KANAN – 2paket anggaran pengadaan buku koleksi perpustakaan total pagu Rp1,515 miliar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada APBD tahun 2019 lalu ditemukan adanya kebocoran anggaran.

Diduga kuat anggaran paket yang dimanfaatkan pada Agustus 2019 lalu, seperti Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik) Rp1,2 miliar (1.16.92.5.2.03.26.01), dan Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah Rp315 Juta (1.16.03.5.2.3.27.31) hanya menjadi lahan korupsi oknum pejabat Disdikbud setempat.

Menanggapi hal ini, sumber Tipikor News mengatakan, merujuk pada Perpres 54 tahun 2010 diatur mengenai etika pengadaan dimana pada pasal 6 disebutkan, salah satunya adalah menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa.

“Etika pengadaan tersebut menegaskan bahwa rekanan maupun pengelola pengadaan secara tegas dilarang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dapat mengakibatkan pemborosan keuangan negara,” ujar sumber saat menghubungi Tipikornewsonline, Minggu (19/4) dini hari.

Namun, lanjutnya, seluruh peristiwa pengadaan barang dan jasa di Disdikbud Way Kanan hampir selalu mengakibatkan pemborosan. Praktek penggelembungan harga ini diawali dari penentuan HPS yang terlalu tinggi, karena penawaran harga peserta lelang/ seleksi tidak boleh melebihi HPS sebagaimana diatur pada pasal 66 Perepres 54 tahun 2010.

“Seharusnya, pihak Disdikbud dalam menganggarkan setiap program kegiatannya mengacu pada HPS. Karena dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Selain itu sumber juga mengatakan, seharusnya dua paket tersebut tidak dianggarkan. Pasalnya, terkait pengadaan buku koleksi perpustakaan selama ini sudah dianggarkan pemerintah pusat melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Regular. Sehingga pihaknya sangat menduga 2paket anggaran pengadaan buku koleksi perpustakaan Rp1,515 miliar tersebut menjadi lahan korupsi.



Seperti dilansir dari situs resmi https://bos.kemdikbud.go.id/ pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2019 memutuskan, bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik, dan Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga yang ditetapkan setinggi-tingginya sebesar taksiran biaya wajar untuk mencetak dan mendistribusikan buku sampai ditangan konsumen akhir.

Read more

Oknum Kadis Pendidikan Waykanan Kuras Miliaran APBD?

WAY KANAN – Selama 3 tahun terakhir, sejumlah paket kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung ditemukan cendurung copi paste (Salin Tempel).

Hal ini diduga menjadi salah satu modus korupsi oknum pejabat Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan yang direncanakan melalui anggaran pengeluaran belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2018, 2019 hingga tahun 2020 ini.

Berdasarkan informasi sumber Tipikornews Online yang patut dipercaya mengungkapkan, terhitung sejak tiga tahun terakhir ini, ratusan paket pengadaan maupun kegiatan Disdikbud Waykanan telah menguras anggaran mencapai puluhan miliar.

Seperti pada APBD tahun 2018 pihak Dinas merealisasikan sebanyak 120 paket yang menelan anggaran Rp25,524 miliar. Kemudian, pada APBD 2019 sebanyak 170 paket proyek senilai Rp47 miliar terindikasi korupsi, dan pada APBD 2020 ini Dinas Pendidikan Way Kanan kembali mendapat kucuran anggaran Rp40,848 miliar guna merealisasikan 163 paket proyek, urai sumber kepada Tipikornews Online, Kamis (16/4) kemarin.

Sebagai contoh, sambungnya, terdapat sejumlah paket proyek (data terlampir)  diduga paket proyek Copy paste yang menjadi lahan korupsi bagi oknum pejabat setempat.

Kemudian, diperkirakan sebesar 22 persen APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Way kanan diduga kuat masuk ke kantong pribadi oknum Kadis.

“Kami menduga totalnya 22 persen, Kadis 5 persen (termasuk PA, KPA dan PPTK), Keuangan Dinas xx persen, Keuangan xx persen, Panitia xx persen, Pengawas xx persen, Pengamanan xx persen, dan sisanya kami menduga untuk kepala dan wakil daerah setempat,” beber sumber kepada Tipikornews Online, Kamis (16/4) kemarin.

Lebih lanjut sumber menjelaskan, modus korupsi yang terjadi yaitu perusahaan yang menang dalam proses lelang bukan membuat langsung penawaran, tetapi dibuatkan oleh pokja (PPK) dengan copy paste yang diserahkan di dalam plesdis.

Read more

Oknum Kabag Humas Lambar Realisasikan APBD “Sesuka Hati”

LAMPUNG BARAT | Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan media masa di sekretariat daerah kabupaten lampung barat pada APBD tahun anggaran 2019 lalu, diduga tidak sesuai aturan atau sesuka hati dilakukan oknum-oknum yang tak bertanggungjawab di sekretariat tersebut.

Berdasarkan informasi sumber Tipikornewsonline mengatakan, realisasi Anggaran Belanja Surat Kabar maupun publikasi Advertorial sejumlah 3.819.400.000 rupiah, dengan rincian:

Untuk Belanja Surat Kabar/ Majalah 1.073.400.000 rupiah, Belanja Jasa Publikasi (Advetorial) 1.600.000.000 dan Penyediaan Jasa Propaganda/ Publikasi/ Pameran melalui paket Publikasi Pembangunan Lampung Barat di Surat Kabar Harian Umum, Surat Kabar Mingguan, dan Digital lingkup Provinsi Lampung 1.146.000.000, menemukan adanya dugaan korupsi dengan modus mark up anggaran.



Bahkan, sambung sumber, parahnya lagi ada dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oknum pejabat pada saat proses pencairan dana. Selain itu juga penggunaan miliaran anggaran itu realisasinya tidak diyakini kebenarannya.

Diduga hal ini terjadi akibat dari banyaknya duplikasi pembayaran atas pengeluaran belanja koran dan publikasi tersebut. “Bahkan besaran rupiah yang tercatat juga tidak sesuai dengan yang saya terima untuk media saya. Dana yang diterima selama ini tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia,” keluh sumber.

Berdasarkan informasi dari beberapa pemilik media yang telah menjalin kerjasama, di Bagian Humas dan Protokol Pemda Lampung Barat, mengakui merasa dirugikan akibat ulah korupsi oknum pejabat bagian humas tersebut.

Untuk memastikan  adanya tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan adanya tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran disejumlah paket belanja Jasa tahun anggaran 2019 tersebut, diharapkan Aparat hukum dapat mengusut tuntas, ungkapnya.

Bagaimana tanggapan pihak instansi terkait atas pemberitaan ini, tunggu edisi mendatang. (TIM)


Video Terkait


Salah Ketik | Skandal Besar Korupsi APBD?

Kesalahan pengetikan di sejumlah kasus dugaan korupsi APBD khususnya diwilayah Provinsi Lampung adalah skandal besar. Hal ini bukan cuma kesalahan administratif semata.

“Pengakuan adanya kesalahan typografi itu sebenarnya sebuah skandal besar, karena dalam nilai pagu anggaran itu misalnya seperti titik koma maupun kelebihan digit saja bisa berdampak besar pada jumlah saat penganggaran,” kata Pemred Tipikornewsonline.net Novri Yansyah di kantornya, Bandar Lampung, 8 Maret 2020.

Menurutnya, adanya salah ketik dilingkungan pemerintahan daerah ini sudah terjadi sejak 3 tahun terakhir ini. Pihaknya merasa sudah tidak aneh lagi karena sudah sering menemukan dan mendengar baik dari jajarannya sendiri maupun kalangan Wartawan media lainnya.

Saya menganggap kesalahan pengetikan itu merupakan bukti terhadap modus korupsi oknum pejabat daerah dengan cara mark up anggaran. Saya heran bagaimana kesalahan itu bisa luput dari ratusan pihak DPRD dan Pemerintah Daerah yang terlibat pada saat pembahasan anggaran,” ucapnya.

Lebih lanjut, pihaknya menganggap typo tersebut bukan hanya kesalahan teknis, namun diduga kuat ada konspirasi niat jahat dalam suatu pembahasan anggaran.

“Itu bukan salah ketik, karena saat pengesahan bersama seharusnya sudah sangat detail pembahasannya, dari titik komanya hingga jumlah digitnya. Parahnya sudah beberapa kali ini saya menemukan soal salah ketik anggaran di sejumlah Pemda di Lampung selalu kelebihan 3 digitnya, nol nol nol,” kata dia.

Seharusnya, bila terjadi perubahan dalam jumlah digit disetiap angggaran, maka pembahasan harusnya diulang dari awal. Jika hanya mekanisme klarifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, menurut dia, tidak cukup.

“Harusnya terjadi pembahasan ulang, karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilalui,” pungkasnya. (Aria/Tim)

Video Terkait:

Berita Lainnya:

Membongkar Anggaran Janggal di Kantor Camat Panjang

BANDAR LAMPUNG – Besaran anggaran yang sangat fantastis pada Kegiatan Pembangunan Drainase Kelurahan Panjang Selatan ( Sumber Dana Dau Tambahan ), melalui paket Belanja Hibah Barang Dan Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat dengan nilai pagu 120.273.625.000  terkesan banyak kejanggalan.

Berdasarkan pantauan tim investigasi Tipikornewsonline.net dilapangan, Jumat (28/2/2020), kucuran anggaran yang mengalir ke Kantor Camat Panjang itu, yang dialokasikan untuk pembangunan drainase di keluruhan Panjang Selatan, Kota Bandar Lampung tersebut sangat terindikasi korupsi.

Pasalnya, menurut keterangan Pokmas setempat, pembangunan drainase yang menelan APBD 2019 hingga mencapai ratusan miliar tersebut ternyata hanya menghabiskan dana sekitar 300 juta rupiah yang dicairkan 2 tahap.

Berikut cuplikan hasil liputan Tim Investigasi Tipikor News yang turun langsung kelokasi pembangunan drainase di kelurahan Panjang Selatan:

Bagaimana tanggapan Camat Panjang, Bagus Harisma Bramado selaku pengguna anggaran, baca edisi mendatang. (TIM) 


Berita Lainnya:

Anggaran Pelayanan Adm di Setdakab Tuba Rp21 Miliar Dimark up?

MENGGALA – Mark up dan penyalahgunaan anggaran diduga menjadi modus korupsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang,

Diketahui, besarnya alokasi APBD 2019 lalu sebesar Rp60,361 miliar untuk 393 paket pengadaan barang dan jasa di Setdakab Tulang Bawang Provinsi Lampung. Banyak ditemukan anggaran janggal, salah satunya seperti Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun dianggarkan sebanyak Rp21.052.251.575 dengan rincian:

Berita Lainnya

Belanja Swakelola Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp10.775.450.000, Swakelola Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Belanja Pegawai, Materai, Telepon, Listrik, BBM Genset, BBM, Perjalanan Dinas, Bimtek & Kursus dan Sewa Gedung) Rp10.053.401.575, dan Swakelola Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Kearsipan Lingkup Sekretariat Daerah (Belanja Pegawai, Materai, Perjalanan Dinas dan Kursus) Rp223.400.000.

Menanggapi hal ini, sumber Tipikor News mengatakan, bahwa merujuk pada Perpres 54 tahun 2010 diatur mengenai etika pengadaan dimana pada pasal 6 disebutkan, salah satunya adalah menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa. Etika pengadaan tersebut menegaskan bahwa rekanan maupun pengelola pengadaan secara tegas dilarang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dapat mengakibatkan pemborosan keuangan negara.

Namun, semua peristiwa tindak pidana pengadaan barang dan jasa di Setdakab Tuba hampir selalu mengakibatkan pemborosan. Praktek penggelembungan harga ini diawali dari penentuan HPS yang terlalu tinggi karena penawaran harga peserta lelang/seleksi tidak boleh melebihi HPS sebagaimana diatur pada pasal 66 Perepres 54 tahun 2010.

“Seharusnya, pihak Sekretariat dalam mengalokasikan anggaran program kegiatannya mengacu pada HPS. Karena dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya. (TIM)

Hukum Diminta Segera Bertindak, Usut Mafia Anggaran di Setdakab Tuba

MENGGALA – Banyaknya kejanggalan pada APBD Pemkab Tulang Bawang (Tuba) sejak 2 sampai 3 tahun terakhir ini, khususnya ditahun 2019 pihak sekretariat merealisasikan 393 paket dengan menelan anggaran Rp60.361 miliar, diduga berawal dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sarat dengan kepentingan percaloan proyek oleh sejumlah oknum pejabat daerah setempat bersama kroni kroninya.

Karena itu, pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Provinsi Lampung diminta segera melakukan tindakan pemberantasan Mafia Anggaran yang disinyalir bermain lewat salah satu pihak pejabat daerah setempat sebagai pintu masuk penyusunan khususnya APBD 2018, 2019 dan 2020.

Sejumlah pejabat daerah Kabupaten Tulang Bawang diduga melakukan pengaturan dan mark up anggaran pengadaan mengunakan dana APBD, yang melibatkan sejumlah pihak sebagai pendukung. Sehingga sangat diharapkan semua Mafia Anggaran itu harus dibongkar.

Berita Lainnya

Kemudian, adapun modus yang dilakukan Mafia Anggaran antara lain dengan cara memasuki pembahasan dana optimalisasi yang alokasinya diduga sarat akan praktek mafia anggaran yang sedang diatu- atur oleh salah satu pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembahasan terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS dalam penyusunan anggaran.

Modus lain, mafia anggaran juga kerap menggandeng pengusaha dengan imbalan mendapat proyek di daerahnya. Caranya, persyaratan tender diatur agar hanya bisa dimenangi perusahaan milik pengusaha tersebut.

Permainan diatur melibatkan banyak pihak. Pengusaha memasukkan kepentingannya melalui tahap perencanaan. Disinilah perlu semacam sinergi dengan orang dalam di lembaga pemerintahan agar proyek itu masuk rencana prioritas.  Di sini, anggaran juga dibengkakkan. Ini perlu dilakukan untuk mengganti pengeluaran yang telah digelontorkan pengusaha guna memperoleh proyek melalui pintu belakang.

Diketahui, kejanggalan pada APBD 2019 dari 393 Paket pengadaan barang dan jasa yang menelan anggaran Rp60.361 miliar dengan rincian: 334 paket penyedia dengan jumlah pagu Rp24.909 miliar dan 59 paket kegiatan swakelola Rp35.451 miliar, terkesan banyak ditemukan duplikasi program disejumlah paket pengadaan dan kegiatan Setdakab Tuba pada APBD 2018 maupun pada APBD tahun 2020 ini. (Rincian terlampir)      

Diberitakan sebelumnya (21/1/2020), Bupati kabupaten Tulang Bawang Winarti diharapkan segera mengusut siapa mafia anggaran di sekretariat daerah kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Dimana,ada kejanggalan pada APBD Tahun 2020 yang berkaitan dengan alokasi anggaran di Sekdakab Tuba ditemukan, adanya duplikasi program kegiatan untuk sejumlah paket pengadaan yang ternyata sudah dianggarkan ditahun sebelumnya.

Misalnya, seperti salah satunya pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Berikut rinciannya: APBD tahun 2020 ini dianggarkan pengadaan 180 unit motor bebek Rp. 3,364.200.000,- Pengadaan Kendaraan 3 Unit Mobil Minibus, 1 Unit Mobil Tamu dan 1 Unit Mobil Hilux Rp. 2.035.616.000, pengadaan 1 unit mobil jeep Rp. 672.050.000, dan Pengadaan 5 unit Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Motor Bebek) Rp. 100 Juta.

Lalu sebelumnya, pada APBD 2019 pihak setdakab Tuba juga telah dianggarkan untuk Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan spesifikasi pekerjaan Motor Metic, Motor Bebek dan Motor Besar dengan nilai pagu Rp2.978.500.000, Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 4 Unit Rp. 1.525.000.000, Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1 unit Rp700 Juta, Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9 unit (Mobil Jeep, Innova Type V, Innova Type G Pull Tamu Sekretariat) Rp. 3,4 Miliar, 5 Unit Motor Trail Rp. 175 Juta, dan 5 unit motor Beber Rp. 89 Juta. Selanjutnya, di APBD 2018 Setdakab Tuba juga menganggarkan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 6 unit (Mobil Jeep, Minibus, Pick Up dan Double Cabin) Rp. 2.550.000.000, dan 2 Unit Motor Bebek Rp. 40 Juta.

“Bupati Winarti diharapkan dapat segera tanggap terhadap kelompok kekuatan jahat yang ingin merusak pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang. hal Ini akan berdampak buruk bagi pembangunan “Sai Bumi Nengah Nyappur” jika masih di obok-obok oleh mafia anggaran tersebut,” kata Joko Waluyo, Ketua Lembaga pemantau investigasi tipikor provinsi lampung saat berkunjung ke kantor redaksi tipikornews grup, senin 20 januari 2020 di Bandar Lampung.

Lebih lanjut joko mengatakan,dirinya berharap agar seluruh warga di tulang bawang untuk terlibat aktif mengawasi bentuk kejahatan yang akan merugikan bagi pembangunan daerahnya.

“Praktik mafia anggaran banyak kedok dan modus yang diperankan oleh para makelar anggaran ini. Mereka pasti tidak mau kehilangan jatah dari kebiasaan yang sudah lama mengakar,” bebernya.

Sehingga, sambung Joko, kita harus hati hati dan teliti serta masyarakat harus diberikan akses untuk mengontrol karena sering sekali masyarakat terbatas informasi atau data tentang hal ini.

“Untuk itu, diharapkan praktik calo mafia anggaran ini harus mampu dituntaskan melalui alat penegakan hukum dan budaya penegakan hukum yang bersih dan tegas,” pungkasnya.

Sementara, menanggapi pemberitaan ini selaku pengguna anggaran, Sekdakab Tulang Bawang, Ir. Anthoni, M.M, hanya menyarankan kepada wartawan untuk kordinasi dengan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab setempat.

Ia mengatakan, “Kordinasi saja dengan kabag umum dan perlengkapan biar jelas bung infonya,” elaknya saat ditanya Wartawan, Sabtu (20/1/2020) kemarin. (red)

Pemkab, Lembaga Terbesar Merugikan Negara Hingga Rp 6,1 Triliun

Indonesia Corruption Watch (ICW) memeringkatkan 10 besar lembaga dengan temuan kasus korupsi terbanyak pada 2019. Pemerintah kabupaten adalah lembaga terbanyak dengan 95 temuan kasus korupsi.

Korupsi di lembaga ini telah merugikan negara hingga Rp 6,1 triliun. Pemerintah desa menyusul dengan 48 temuan kasus. Negara merugi sekitar Rp 32,7 miliar akibat korupsi yang dilakukan lembaga tersebut.

Beberapa lembaga lain juga terlibat, seperti pemerintah kota, kementerian, Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah. Bahkan penegak hukum pun tak luput dari temuan kasus korupsi.

Penegak hukum yang dimaksud adalah kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Setidaknya terdapat enam temuan kasus korupsi yang dilakukan penegak hukum selama 2019.

Sumber: databoks.katadata.co.id

Jawaban soal dan seleksi PPK di KPU Lamtim Bocor?

Lampung Timur – Diduga 100 (seratus) soal Computer Assisted Test (CAT) saat rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN 1) Simpang Sribawono sudah bocor, Kamis (30/01/2020)

Pasalnya, salah satu peserta dari kecamatan Batanghari Nuban mampu mengerjakan 100 soal dengan waktu kurang dari 16 menit dan mendapatkan nilai 95. Padahal, waktu yang di tetapkan dalam mengerjakan 100 soal dengan disiapkan 90 menit atau satu setengah jam lamanya.

Berita Lainnya:

Wahyudi mengungkapkan bahwa dalam rekrutmen PPK pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, sebanyak 100 soal diduga sudah bocor, bayangkan saja hal ini diluar logika dan nalar manusia, peserta mampu menyelesaikan semua ini.

“Waktu yang di siapkan 1,5 jam, akan tetapi salah satu peserta nomor 13 : 13 mampu menyelesaikan dalam waktu 16 menit, bisa selesai dan sisa waktu 01:14:19 menit,” ujarnya.

Lebih lanjut kata dia, sungguh ironisnya dalam pengrutmen ini, karena kalau bukan dapet rembesan hal ini tidak mungkin terjadi, mengingat banyaknya soal yang disuguhkan KPU saat Pengrutmen PPK.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Timur Jarwo Asmoro menepis dengan adanya kebocoran soal, karna soal 100 ini di buat oleh kabupaten kota dan provinsi.

“Iya bisa saja dia ngasal nebak-nebak, atau kalau dia memang mampu hal ini. Kalau saya mengerjakan soal ini, hanya membutuhkan waktu 30 menit selsai,” kata Jarwo.


Menurut pantauan di lapangan, hasil kecamatan Batanghari Nuban, nomor urut 13.13 bisa menyelesaikan 100 soal dengan waktu 16 menit, sisa waktunya 01:14 :19, sedangkan waktu yang di gunakan (90 menit) satu setengah jam lamanya. (TIM)