Oknum Kadis Kesehatan Lambar Diduga Korupsi Rp 26,810 Miliar

LAMPUNG BARAT – Sebanyak Rp 26,810 Miliar anggaran khususnya pada program kegiatan swakelola APBD 2018 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat (Lambar) diduga dikorupsi oknum Kadis.

Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun Tipikor News, dari realisasi 95 paket kegiatan swakelola di Dinkes Lambar, dengan nilai total pagu Rp 26,810 miliar terdapat banyak kejanggalan.

Seperti misalnya pada alokasi anggaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin di Luar Quota Rp 2.760.000.000, DAK Bantuan Operasional Kesehatan Rp 7.796.369.000, Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp 6.881.774.142, Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Rp 1.904.400.000, Operasional Ambulan Hebat Rp 966.526.500 disinyalir sangat berpotensi menjadi ladang korupsi berjamah oknum pejabat setempat.

Menurut Ketua LSM Gemal P@, A Tri Djohan mengungkapkan, setidaknya ada dua aspek yang berpotensi menjadi ladang korupsi oknum Kadis ini, yaitu upaya pencegahan penyakit, peningkatan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam hal ini Djohan menyebut modus korupsi yang kuat dugaan dilakukan oknum Kadiskes Lambar ini  adalah mark up atau penggelembungan anggaran. Pihaknya mencatat dari 95 paket kegiatan swakelola tahun anggaran 2018 di Dinas Kesehatan Lambar, beberapa diantaranya banyak terjadi penyalahgunaan anggaran.

Modus korupsi yang dilakukan para oknum pejabat ini diduga telah memperbanyak/ memperbesar mata anggaran (Mark-Up). Baik itu untuk belanja barang maupun jasa lainnya guna kebutuhan biaya kegiatan dimaksud, sehingga dalam satu tahun menghabiskan anggaran sesuai dengan jumlah yan3g telah ditentukan pihaknya.

“ Hal ini tentunya pihak dinas terkait sangat terkesan menunjukkan bahwa orientasi pihaknya lebih mengedepankan kepentingan pribadi dibanding kesehatan masyarakat.

“Selain tidak mengedepankan kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, uang rakyat tersebut lebih banyak tersedot untuk belanja rutin dinas,”  katanya.

Berdasarkan dugaan mark up dan korupsi di Dinkes Lambar ini, pihaknya mempunyai pandangan bahwa dalam pelaksanaan realisasi 95 kegiatan swakelola pada APBD 2018 di Dinkes Lambar diduga telah terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan uang negara mencapai miliaran rupiah.

Lebih jauh dikatakannya, Kepada pihak aparat penegak hukum (APH) tingkat kabupaten maupun Provinsi Lampung diharapkan segera dapat memantau langsung kondisi dilapangan terkait kebenaran informasi kasus dugaan korupsi berjamaah ini.

“Jangan sampai anggaran yang menelan miliaran uang rakyat tersebut tidak dirasakan manfaatnya,” pungkasnya.

Bagaimana tanggapan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Barat, Paijo, Skm, M.Kes,  selengkapnya tunggu edisi mendatang. (TIM)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *