Kecerobohan Bupati Lampung Timur, DPMDP Minta Jatah Setoran Dana Desa

LAMPUNG TIMUR – Dugaan Keterlibatan Oknum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon (DPMDP) Kabupaten Lampung Timur, dalam Melancarkan Aksi penarikan Setoran Dana Desa (DD) tahun 2019, senilai Rp.30.000.000,-. Hingga Rp.50.000.000,-. Perpekon, ikut berdampak kepada Zaiful Bokhari selaku Bupati setempat.

Label kata, Ceroboh yang dialamatkan kepada Bupati setempat tidak bisa dielakkan. Menurut sudut pandang yang beredar ditengah kalangan masyarakat Kabupaten setempat, pak Bupati harus lebih intens dalam mengawasi DD.

“Tahun 2019 fakta yang tersaji dilapangan, hampir rata-rata realisasi pekerjaan kontruksi yang dilakukan oleh pihak desa tidak ada yang mengacu kepada Ketentuan. salah satunya pembangunan Lapisan penerasi yang ada di Desa Benteng Sari”, kata sumber.

Berita Lainnya:

Sumber menambahkan, adanya setoran tersebut diyakini menjadi awal mula keberanian para kepala desa melaksanakan prilaku korup. “ kegiatan kontruksi pasti di akal-akali oleh oknum-oknum Kepala Desa, logisnya masyarakat jarang yang paham akan pembangunan fisik sehingga yang ada didalam benak pikiran masyarakat yang penting sudah ada jalan”,ucapnya.

Selain itu, Sumber menceritakan kronologis aliran Dana tersebut, Oknum Koruptor Dinas PMDP mengumpulkan seluruh kepala Desa, dalam pertemuan tersebut, diatur scenario sangat rapih, gunannya untuk mengecoh pihak-pihak yang berwenang, lalu dilihat ada kesempatan maka oknum koruptor tersebut langsung menyampaikan tujuan utamanya, dimana kepada seluruh kepala Desa agar bersedia untuk menyetorkan Dana sebesar Rp.50.000.000,-. Sampai Rp.30.000.000,-.


Video


Dengan cara mengumpulkan dana tersebut kepada pihak Organisasi Apdesi kecamatan.
“setelah dana terkumpul maka barulah pihak organisasi kecamatan memberikan dana kepada pihak Apdesi Kabupaten, sehingga setelah itu barulah dana diberikan kepada Oknum Korup Dinas PMDP”paparnya.

Masih kata sumber, setoran tersebut bervariasi, karena dilihat dari besaran DD yang diterima pihak Desa masing-masing. “ ternyata kepala Desa bersedia mengikuti aturan main tersebut didasari adanya suatu tekanan juga, kalau ada yang tidak mau mengikuti aturan maka pasti akan dipersulit dalam urusan adminitrasi”,.

Lebih parah, Kata sumber, korupsi DD bukan hanya ada ditingkat Kabupaten setempat, Dugaan tingkat kecamatan diyakini melakukan hal yang serupa, walau nominalnya tidak sebesar untuk Jatah Di Kabupaten. “kalau bahasa beken para koruptor bagi-bagi jatah”

Terlihat dari stateman, Camat Jabung, ketika dipertanyakan adanya Dugaan aliran yang masuk kekantong pribadi dirinya, camat dengan jawaban yang kurang pas dia menumbalkan Kasi PMD yang ada di Kecamatan setempat.

“ya nanti saya minta kasi PMD cek dilapangan, nantikan ada laporan, saya kan manusia biasa, masak saya harus turun”,ujarnya ketika dihubungi Via telpon.

Hingga berita ini dilansir Kepala Dinas PMDP Lamtim belum Bisa Dihubungi.

Bagaimana tanggapan Pejabat instansi terkait serta Bupati Lampung Timur, Zaiful Bukhori atas pemberitaan ini. Tunggu berita selengkapnya edisi mendatang. (TIM)

Tinggalkan Balasan

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments