Jerat Pidana Bagi Penyebar Berita Bohong. (Baca sampai habis biar gak Gagal Paham)

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(“UU 19/2016”) menyatakan: Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”.

Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”.

Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong.

Berita Lainnya:



Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menurut hemat kami, penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong.

Menurut hemat kami, kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/keliru.

Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu: 

  1. Setiap orang.
  2. dengan sengaja dan tanpa hak. Terkait unsur ini, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. dalam artikel Danrivanto Budhijanto, “UU ITE Produk Hukum Monumental” diunduh dari www.unpad.ac.id) menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati (unsur, ed) ’perbuatan dengan sengaja’ itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Periksa juga apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak? Menurutnya, kalau pers yang melakukannya tentu mereka punya hak. Namun, bila ada sengketa dengan pers, UU Pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Persed) yang jadi acuannya.
  3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru).[1] Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka menurut hemat kami tidak dapat dilakukan pemidanaan.

  1. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Contoh KasusSebagai contoh dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 36/Pid.Sus/2018/PT.DKI, putusan tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1116/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, dalam putusan tingkat pertama tersebut terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan dengan sarana Transaksi Elektronik dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penipuan tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengenai investasi yang mengakibatkan kerugian konsumen. Perbuatan terdakwa tersebut, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dijatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 500 ribu dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 Putusan:Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 36/Pid.Sus/2018/PT.DKI. Referensi:

  1. Danrivanto Budhijanto, “UU ITE Produk Hukum Monumental”, diakses pada 21 Agustus 2018, pukul 15.25 WIB;
  2. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991;
  3. Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 25 September 2018 pukul 11.37 WIB.

[1] Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana yang kami akses dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .

Sumber: Hukumonline.com

Buat yang Belum Tau.. Inilah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Berdasarkan keputusan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (KEMEN-DPDTT) Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Sesuai pada Pasal 3: Prioritas penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip diantaranya, kebutuhan prioritas, keadilan, kewenangan Desa, fokus, Partisipatif, swakelola, berbasis sumber daya Desa.

Kemudian, Pasal 4 mengatur ruang lingkup peraturan menteri ini, diantaranya meliputi: prioritas penggunaan Dana Desa, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan; dan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

Prioritas Bidang Pembangunan Desa:

  1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa:
    1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: www.peraturan.go.id 2019, No.1012 -26- 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin; 2) penerangan lingkungan pemukiman; 3) pedestrian; 4) drainase; 5)tandon air bersih atau penampung air hujan bersama; 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk; 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; 8) sumur resapan; 9) selokan; 10) tempat pembuangan sampah; 11) gerobak sampah; 12) kendaraan pengangkut sampah; 13) mesin pengolah sampah; 14) pembangunan ruang terbuka hijau; 15) pembangunan bank sampah Desa; dan 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Video Populer:

  • Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain: 1) perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS; 2)tambatan perahu; 3) dermaga apung; 4)tambat apung (buoy); 5) jalan pemukiman; 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; 7) jalan poros Desa; 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; 9) jembatan Desa: 10) gorong-gorong; 11) terminal Desa; dan www.peraturan.go.id 2019, No.1012 -27- 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  • Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain: 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 2) pembangkit listrik tenaga diesel; 3) pembangkit listrik tenaga matahari; 4) pembangkit listrik tenaga angin; 5) instalasi biogas; 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  • Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: 1) jaringan internet untuk warga Desa; 2) website Desa; 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker); 4) radio Single Side Band (SSB); dan 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  • Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar :
    • Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain: 1) air bersih berskala Desa; 2) jambanisasi; 3) mandi, cuci, kakus (MCK); 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 5) balai pengobatan; www.peraturan.go.id 2019, No.1012 -28- 6) posyandu; 7) poskesdes/polindes; 8) posbindu; 9)tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting; 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Berita Lainnya:

  • Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 1)taman bacaan masyarakat; 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD; 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI; 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; 5) wahana permainan anak di PAUD; 6)taman belajar keagamaan; 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak; 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa; 9) bangunan perpustakaan Desa; 10) buku/bahan bacaan; 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif; 13) film dokumenter; 14) peralatan kesenian dan kebudayaan; 15) pembuatan galeri atau museum Desa; 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa; 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan www.peraturan.go.id 2019, No.1012 -29- 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  • Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
    • Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      • bendungan berskala kecil; 2) pembangunan atau perbaikan embung; 3) irigasi Desa; 4) pencetakan lahan pertanian; 5) kolam ikan; 6) kapal penangkap ikan; 7)tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 8)tambak garam; 9) kandang ternak; 10) mesin pakan ternak; 11) mesin penetas telur; 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,); 14) embung Desa; 15) gudang pendingin (cold storage); 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air); 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap); 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu); 19) keramba jaring apung; www.peraturan.go.id 2019, No.1012 -30- 20) keranjang ikan; 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan; 22) alat produksi es; 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan); 24) tempat penjemuran ikan; dan 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  • Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1) mesin jahit; 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor; 3) mesin penepung ikan; 4) mesin penepung ketela pohon; 5) mesin bubut untuk mebeler; 6) mesin packaging kemasan; 7) roaster kopi; 8) mesin percetakan; 9) bioskop mini; 10) alat pengolahan hasil perikanan; 11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  • Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: www.peraturan.go.id 2019, No.1012 -31- 1) pasar Desa; 2) pasar sayur; 3) pasar hewan; 4)tempat pelelangan ikan; 5)toko online; 6) gudang barang; 7)tempat pemasaran ikan; dan 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  • Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain: 1) ruang ganti dan/atau toilet; 2) pergola; 3) gazebo; 4) lampu taman; 5) pagar pembatas; 6) pondok wisata (homestay); 7) panggung kesenian/pertunjukan; 8) kios cenderamata; 9) pusat jajanan kuliner; 10) tempat ibadah; 11) menara pandang (viewing deck); 12) gapura identitas; 13) wahana permainan anak; 14) wahana permainan outbound; 15) taman rekreasi; 16) tempat penjualan tiket; 17) angkutan wisata; 18) tracking wisata mangrove; 19) peralatan wisata snorkeling dan diving; 20) papan interpretasi; 21) sarana dan prasarana kebersihan; 22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual); www.peraturan.go.id 2019, No.1012 -32- 23) internet corner; dan 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  • Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1) penggilingan padi; 2) peraut kelapa; 3) penepung biji-bijian; 4) pencacah pakan ternak; 5) mesin sangrai kopi; 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran; 7) pompa air; 8)traktor mini; 9) desalinasi air laut; 10) pengolahan limbah sampah; 11) kolam budidaya; 12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  • Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain: 1) pembuatan terasering; 2) kolam untuk mata air; 3) plesengan sungai; 4) pencegahan kebakaran hutan; 5) pencegahan abrasi pantai; 6) pembangunan talud; www.peraturan.go.id 2019, No.1012 -33- 7) papan informasi lingkungan hidup; 8) pemulihan stock ikan (restocking) lokal; 9) rehabilitasi kawasan mangrove; 10) penanaman bakau; dan 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  • Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam; 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 3) pembangunan gedung pengungsian; 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; 7) P3K untuk bencana; 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Baca selengkapnya di link: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Video Pilihan:

Untuk Diangkat Sebagai Pimpinan KPK Harus Penuhi Syarat ini

Berikut isi pasal 29 UU KPK hasil revisi yang mengatur soal syarat pimpinan KPK:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan;

e. berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan

f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela

g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik

h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik

i. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi

j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, dan

k. mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (**)

Dikenal Dermawan, Masyarakat Inginkan Wiradi Sapda Pimpin Kampung Bakung Ilir

Wiradi Sapda, A.Md, salah satu pemuda Kampung Bakung Ilir bakal maju sebagai calon Kepala Kampung Bakung Ilir periode 2019-2025 agar kampung Bakung Ilir, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang kedepannya menjadi lebih baik lagi.

 

Pemuda yang akrab disapa Wira dikenal masyarakat kampung Bakung Ilir sosok pemuda yang dermawan. Selama ini, dirinya dikenal sering menyumbangkan hartanya untuk diberikan kepada anak yatim piatu dan panti jompo diwilayah kampung terdekat.

 

Dari hasil mengumpulkan dari hasil usaha lapak singkongnya, serta didukung para teman maupun sahabat pengajiannya, Wira dapat sering membantu anak yatim piatu dan panti jompo yang ada di Kampung Bakung Ilir, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang dan sekitarnya.

 

Dengan kedermawanan dan kepeduliannya terhadap warga, dari kaula muda sampai tokoh adat dan tokoh agama menginginkan dirinya agar bisa menjadi kepala kampung, hal ini diketahui saat Tiras Post berkunjung ke kediaman dan melihat langsung kedekatan Wiradi Sapda dengan masyarakat di Bakung Ilir, belum lama ini.

 

Disamping itu, menurut Wira, seorang Kepala Kampung dalam mengemban tugas, mampu membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.

 

“Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai Kepala Kampung tidak dapat menuruti keinginannya sendiri. Pembangunan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat kampung menjadi tanggung jawabnya,” ujar Wira.

 

Kemudian, Untuk itu dengan segala kerendahan hati Wiradi Sapda meminta dukungan serta doa kepada seluruh warga kampung Bakung Ilir agar niatnya untuk menjadi mengabdikan diri sebagai kepala Kampung Bakung Ilir dapat terkabul.

 

“Mari kita bersama merajut kebersamaan, demi menuju kampung Bakung Ilir yang lebih baik lagi,” pungkas Wira. (Angga)

Mengenal Hukum Jinayat di Aceh

Provinsi Aceh merupakan satu satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang disebut juga hukum jinayat. Undang-undang yang menerapkannya disebut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

 

Meskipun sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler tetap diterapkan di Aceh, pemerintah provinsi dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam.

 

Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan setiap provinsi untuk menerapkan peraturan daerah, tetapi Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal.

 

Beberapa pelanggaran yang diatur menurut hukum pidana Islam meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, bermesraan di luar hubungan nikah, dan seks sesama jenis.

 

Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini diganjar hukuman cambuk, denda, atau kurungan. Hukum rajam tidak diberlakukan di Aceh, dan upaya untuk memperkenalkan hukuman tersebut pada tahun 2009 gagal karena tidak mendapat persetujuan dari gubernur Irwandi Yusuf.

 

Pendukung hukum jinayat membela keabsahannya berdasarkan status otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh, dan mereka menegaskan bahwa wewenang tersebut dilindungi undang-undang sebagai hak kebebasan beragama untuk masyarakat Aceh.

 

Para penentangnya, termasuk Amnesty International, menolak hukuman cambuk dan pemidanaan hubungan seks di luar nikah, sementara pegiat-pegiat hak perempuan merasa bahwa hukum ini tidak melindungi perempuan, khususnya korban pemerkosaan yang dianggap lebih berat beban pembuktiannya dibandingkan dengan tersangka yang bisa lepas dari tuduhan dengan lima kali sumpah. (Wikipedia)

LSM FKPK Segera Melaunching Media Online

TUBABA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Komunikasi Pemberantas Korupsi (FKPK) dalam waktu dekat ini segera memiliki media online yang akan diberi nama MEDIAFKPK.COM.

Hal tersebut disampaikan langsung Wahidin selaku Pendiri LSM FKPK, Sabtu, kemarin 3/8 kepada awak media dikediamannya di kecamatan Panaragan kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba).

Tentu hal ini, untuk mensinergikan LSM FKPK agar lebih efektif dan efisien dalam penyebarluasan informasi, mengingat banyaknya temuan hasil investigasi kegiatan menyimpang (korupsi) yang dilakukan Oknum pejabat.

“LSM FKPK dalam waktu dekat ini akan memiliki media online yakni MEDIAFKPK.COM guna mengiringi hasil investigasi penyimpangan anggaran yang dilakukan para Oknum Pejabat. Jadi, apapun hasil temuan (penyimpangan) akan langsung kita publikasikan di media online FKPK,” jelas Wahidin.


Disamping itu, selain untuk kebutuhan LSM FKPK, MEDIAFKPK.COM juga ikut berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui penyebarluasan informasi.

“Melalui media online kami, MEDIAFKPK.COM juga ikut berperan serta melakukan kontrol sosial terhadap segala bentuk penggunaan uang rakyat,” tegas Wahidin yang juga Wakil Pemimpin Redaksi SKU Tipikor News itu.

Ditegaskan Wahidin, menilai kondisi dan situasi saat ini, nampaknya sudah selayaknya LSM FKPK memiliki media onlinenya sendiri. Sebab, dengan berkembangnya tehknologi saat ini, diharapakan dapat direspon dengan cepat oleh seluruh elemen masyarakat, sehingga apapun hasil temuan LSM FKPK dapat langsung disebarluaskan melalui media onlinenya.

Untuk itu, Wahidin berharap dukungan dari semua pihak, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif serta masyarakat pada umumnya, agar dapat menunaikan tugas dan fungsinya sebagai kontrol sosial yang “Cepat, Independen, Aktual dan Terpercaya” melalui media online MEDIAFKPK.COM, pungkasnya. (Rls) 

Dampak dari Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan
A. Karakteristik Pemerintahan Tidak Transparan (Tertutup)
Apabila ditinjau dari segi hukum, yaitu konstitusi maka secara umum semua memang tidak akan bisa membedakan pemerintahan suatu negara adalah tertutup. Hal ini karena secara umum negara di dunia sekarang adalah negara hukum dan menganut demokrasi dengan coraknya masing-masing. Namun, apabila dilihat dari perilaku dan kebijakan pemerintahannya maka dapat dianalisis apakah pemerintahan itu tertutup atau terbuka.
Secara praktik, perilaku dan kebijakan pemerintahan adalah cenderung bersifat otoriter dan diktator. Adapun secara definitif, karakter pemerintahan tertutup tersebut adalah sebagai berikut:
  • Budaya politik secara personal dan kelembagaan negara cenderung elitis dan eksklusif.
  • Kekuasaan ekonomi terpusat pada golongan elite politik.
  • Penyelesaian politik cenderung secara kekerasan.
  • Kebijakan politik pemerintah cenderung bersifat mendikte.
  • Pengadilan tidak bebas dan bersifat memihak.
  • Kegiatan organisasi politik dibatasi.
  • Kebebasan pers sangat dikebiri.
  • Pengambilan kebijakan negara cenderung sentralistik atau Top Down.
https://youtu.be/ykMTQIeHhWA
Demikianlah beberapa karakteristik penyelenggaraan pemerintahan tertutup. Apabila dikaitkan dengan corak pemerintahan yang pernah ada di Indonesia, yaitu zaman Orde Lama dan Orde Baru maka kita dapat menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia cenderung tertutup.
Hal ini terkait dengan adanya pembatasan terhadap ruang gerak pilar-pilar demokrasi (kedaulatan rakyat), yaitu partai politik, pers, dan lembaga sosial (kelompok kepentingan dan kelompok penekan).
B. Pemerintahan Tertutup dan Akibatnya
Berkaitan dengan hal di atas maka bila kita analisis pemerintahan Orde Baru secara formal bersifat konstitusional. Hal ini terlihat dari setiap kebijakan pemerintahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atas ipersetujuan DPR.
Namun demikian, bila kita melihat perilaku politik dan kebijakannya kiranya dapat kita telaah lbahwa pemerintahan Orde Baru adalah cenderung sebagai pemerintahan tertutup. Karena semua yang dilakukan !senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan wakil rakyat. Namun, apabila dari praktiknya maka kiranya tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ketertutupan itu dapat dilihat dalam bidang atau kebijakan sebagai berikut:
1. Bidang Politik
Dalam bidang ini, kondisi politik secara umum dapat dtgambarkan seperti berikut.
Pengaruh budaya masyarakat yang sangat kental dengan corak paternalistik dan kultur neofeodalistiknya sangat kuat masuk dalam tatanan kehidupan politik yang dibangun. Hal ini mengakibatkan proses partisipasi dan budaya politik dalam sistem politik nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya. Corak pemerintahan seperti ini berdampak kepada aspek-aspek sebagai berikut:
a. Sikap mental ketergantungan dari atas (elite politik), yaitu
  • terbiasa melakukan sesuatu dengan menunggu petunjuk atau perintah dari atas,
  • kurang berani mengambil inisiatif dan menghadapi risiko, IR
  • daya kreativitas tumpul karena takut salah, takut atasan tidak berkenan, dan
  • bangsa sulit menjadi dewasa dan maju.
b. Sikap mental (kultur) suka menyenangkan atasan yang berdampak pada
  • corak paternalistik dan neofeodalistik,
  • bawahan atau masyarakat cenderung berusaha untuk selalu menyenangkan atasannya,
  • tumbuh budaya Asal Bapak Senang, dan
  • banyak rekayasa dan kamuflase, antara yang dilaporkan dengan kenyataannya berbeda.
c. Sikap mental (kultur) mengesampingkan kritik apalagi oposisi, yaitu
  • pimpinan dipandang sebagai figur yang pertama,
  • gagasan yang paling benar diyakini muncul dari pimpinan, dan
  • korupsi, kolusi, dan nepotisme tumbuh subur.
d. Sikap mental (kultur) apatis, yaitu
  • segala sesuatu (keputusan atau kebijakan negara) selalu ditentukan dari atas,
  • usul atau kritik diabaikan dan dianggap salah,
  • rakyat bersikap diam dan acuh tak acuh terhadap pemerintahan, dan
  • munculnya golput (golongan putih/tidak memilih) dalam pemilihan umum.
Kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden dan tertutup di bawah kontrol lembaga kepresidenan, berakibat pada:
  • krisis struktural dan sistemik, yaitu kurang fungsinya lembaga negara secara maksimal (DPR, MPR, DPA, BPK kurang produktif dan aspiratif), dan
  • pergerakan partai politik maupun dinamika masyarakat terkooptasi (melalui UU Pemilu, Partai Politik dan keanggotaan DPR dan MPR yang memungkinkan menguatkan eksekutif)
Dinamika tersebut berwujud pada aspek-aspek sebagai berikut:
  • UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang ABRI tidak memiliki hak pilih tapi mempunyai wakil di DPR MPR.
  • UU No. 16 Tahun 1969 ditetapkan untuk anggota MPR sepertiga anggota diangkat oleh Presiden . Untuk anggota DPR dari jumlah 460 orang, 100 orang di antaranya diangkat oleh Presiden dari unsur Golongan Karya, ABRI, dan bukan ABRI.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1969 yang menggiring Pe g g ntuk awai Ne eri u menyalurkan aspirasi politiknya ke dalam Golongan Karya. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970 yang melarang semua Pegawai Negeri Sipil, termasuk ABRI terlibat dalam berbagai kegiatan partai dan menuntut loyalitas tunggal terhadap pemerintah.
  • Dalam pemilu tahun 1971 Golkar meraih 62,8%, tahun 1977 memperoleh 62,1%, tahun 1982 meraih 64,3%, dan tahun 1987 memperoleh 73,2%. Dalam pemilu tahun 1992 meraih 68,1% dan pada pemilu tahun 1997 meraih 70,2%.
Dengan kemenangan mutlak suara Golkar di DPR maupun MPR, berarti memperkukuh posisi Presiden di lembaga itu. Mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan dan kebijhi, berdampak pada hal-hal sebagai berikut akan sehingga:
  • Kebijakan pemerintah kurang sesuai dengan kondisi geografis dan demografis.
  • Peraturan Perundang-undangan bersifat memihak pemerintah pusat. UU No. 5 Tah Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam kebijakan meliputi un 1974 tentang  pengelolaan sumber kekayaan pembagian keuangan, penentuan pejabat daerah., dan Iain-lain dirasakan kurang tepat dan tidak adil,: sebab akan rnembuat rakyat merasa asing di daerahnya.
  • Rakyat bersifat pasif dan hanya sebagai objek pembangunan belaka. Banyaknya kebocoran dana yang dibawa dari daerah ke pusat, penentuan pejabat di daerah melalui rekayasa untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
2. Bidang Ekonomi
Penyelenggaraan perekonomian ditentukan secara monopolistik. Artinya, dilaksanakan oleh sekelompok orang penguasa dan untuk kepentingannya. Jadi, sesuai dengan pemerintahan oligarki atau otokrasi. Praktik menyimpang atau kebijakan yang keliru adalah sebagai berikut.
  • Para pengusaha yang dekat dengan elite kekuasaan mendapatkan prioritas khusus yan berdamak timbulnya kesenjangan sosial. Kelemahan fundamental juga disebabkan pada pengabaian perekonomian kerakyatan yang bersandar pada basis sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai komparatif dan kompetitif.
  • Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh jiwa nasionalisme dan kewirausahaan sejati. Hal ini mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi rapuh dan tidak kompetitif sehingga krisis moneter yang melanda Indonesia tidak dapat diatasi dengan baik.
  • Pemerintah tidak mengambil berbagai langkah konkrit dan jelas untuk mengatasi jatuhnya nilai tukar rupiah sampai ke tingkat terendah. Pembangunan industri tidak berbasis pada masyarakat atau potensi unggulan daerah. Tidak ada keterkaitan antara industri besar, menengah, dan kecil yang serasi serta struktur industri yang lemah antara industri hulu dan hilir. Di samping itu, sebagian besar Iahan pertanian yang subur telah berubah fungsi menjadi lahan industri sehingga dari kondisi semula swasembada beras telah berubah menjadi pengimpor beras.
  • Sistem perbankan tidak mandiri karena intervensi pemerintah terhadap Bank Sentral terlalu kuat sehingga melemahkan ekonomi nasional. Hubungan erat antara penguasa dengan pemilik bank swasta telah menyebabkan pemberian fasilitas yang tidak terbuka akan merugikan masyarakat dan negara. Di samping itu, ketidakhati-hatian dan kecurangan dunia perbankan dalam mengelola dana memperparah kondisi ekonomi negara.
Karena serangkaian praktik atau kebijakan demikian maka keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama tiga puluh dua tahun Orde Baru akhirnya mengalami kemerosotan yang memprihatinkan dengan terjadinya krisis moneter di pertengahan tahun 1997 dan berlanjut menjadi krisis ekonomi yang lebih luas. Mengapa demikian? Sebab landasan ekonomi yang dianggap kuat ternyata tidak berdaya menghadapi gejolak keuangan eksternal serta kesulitan-kesulitan makro dan mikro ekonomi yang ada.
3. Bidang Agama dan Sosial Budaya
Kondisi kehidupan beragama dan sosial budaya di masa Orde Baru, khususnya setelah terjadinya krisis ekonomi, dapat disebutkan sebagai berikut:
  • Kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa akhlak mulia dan moral serta etika masyarakat cenderung mengalami penurunan.
  • Krisis ekonomi membalikkan situasi, yang semula penduduk miskin sudah dapat dikurangi dan pendapatan perkapita dapat ditingkatkan, akhirnya menjadi bertambah besar kembali, pertumbuhan ekonomi nol atau rendah sekali yang berakibat terjadinya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan banyaknya jumlah pengangguran.
  • Kondisi kehidupan sosial ekonomi rakyat makin memprihatinkan, harga sembilan bahan pokok dan obat-obatan tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat. Taraf hidup rakyat menurun dengan tajam, kualitas hasil didik tidak memberjkan harapan, dan jumlah peserta didik yang putus sekolah makin meningkat.
  • Jati diri bangsa yang disiplin, jujur, beretos kerja tinggi, serta berakhlak mulia belum dapat diwujudkan, bahkan cenderung menurun. Aksi brutal oleh sebagian warga masyarakat berupa penjarahan dan perampokan serta tindak kejahatan lainnya mengalami peningkatan. Hal ini bertentangan dengan alchlak mulia dan budi pekerti luhur yang bersumber dari norma dan ajaran agama serta nilai budaya bangsa.
  • Kelimpangan, kecemburuan, ketegangan, dan penyakit sosial lainnya makin menggejala, di samping berkurangnya rasa kepedulian dan kesetiakawanan masyarakat.
4. Bidang Hukum
Di masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang rnenyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa.
Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, serta kurangnya perlindungun dan kepastian hukum bagi masyarakat Jarang dijumpai bahwa hukum ditegakkan dengan serius apabila akibatnya akan berisiko menyentuh golongan elite yang sedang berkuasa. Sekelumit contoh, siapa pembunuh Marsinah ataupun Udin, hingga akhir pemerintahan Orde Baru, bahkan sekarang belum terungkap tuntas.
Di samping itu, pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupalcan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan, serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihalC yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan penyelenggaraan pemerintahan tertutup di berbagai bidang juga berdampak pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah sebagai berikut:
a) Penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik yang pada hakikatnya didominasi oleh Presiden, Golonganz Karya, dan ABRI telah tertutup dari unsur masyarakat lain sehingga masyarakat merasa aspirasinya tidalC dapat disalurkan dengan baik (tersumbat).
Akibatnya mereka acuh tak acuh dan tidak puas dengan keadaanth tetapi mereka tidak bisa dan tidak berani berbuat apa-apa untuk melakukan perubahan. Akhirnya, mereka memilih diam dan menahan seraya menunggu kesempatan tiba.
b) Sementara itu, penyelenggaraan perekonomian yang ditentukan oleh sekelompok elite penguasa di bawah: komando Presiden dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mendapatkan kesempatan dengan. kepandaian melobi penguasa, mereka mendapatkan banyak fasilitas dan kemudahan.
Sedangkan yang tidak menjadi terpinggirkan. Dari praktik seperti itu kemudian melahirkan konglomerat di Indonesia yangj sekaligus pula melahirkan kecemburuan antarpelaku ekonomi di samping kesenjangan sosial yang tajam ditengah masyarakat.
c) Soko guru perekonomian bergeser, bukan terletak di tangan koperasi yang pada hakikatnya seluruh rakyat,melainkan berada di tangan konglomerat tersebut. Belum lagi merebaknya praktik korupsi dan utang luar negeri yang dikatakan cukup aman ternyata mengkhawatirkan. Hal inilah yang membuat bangsa menjadi terpuruk dan harga dirinya jatuh di depan rnasyarakat internasional. Akibatnya, rakyat menjadi banyak yang tidak puas.
d) Penyelenggaraan di bidang hukum yang dinilai oleh masyarakai kebanyakan, banyak berpihak pada pihak yang kuat. Para penegaknya bermoral rendah sehingga dalam masalah peradilan sampai ada kata sindirati KUHP yang mestinya singkatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diplesetkan menjadi “Kasih Uang Habis Perkara”.
Kemudian juga ada istilah calo perkara, mafia peradilan. Itu semua mencerminkan betapa buruknya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Akibatnya rakyat menjadi putus asa mempunyai perkara yang seharusnya diselesaikan di pengadilan, karena hasilnya sudah dapat ditebak akan dimenangkan pihak yang kuat, baik kuat kedudukannya, uangnya, maupun kuat hubungannya, dan lain lain. Itulah sebabnya masyarakat menjadi sulit dicegah untuk tidak main hakim sendiri, karena merekai menilai pengadilan belum mampu menciptakan rasa keadilan masyarakat.
Kondisi politik yang demikian kemudian melahirkan perasaan tidak puas, sistem penyelenggaraan perekonomian yang banyak menguntungkan sekelompok kecil orang dan penegakan hukum yang buruk. Akhirnya, dengan dipicu adanya krisis moneter dan berlanjut menjadi krisis ekonomi, spontan sebagian besar rakyat yang sejak semula merasa kecewa dengan kondisi seperti di atas, Seakan-akan menjadi kehilangan kesabaran bahkan kehilangan akal sehatnya, kemudian tidak percaya lagi dengan pemerintah.
Mereka menumpahkannya lewat demonstrasi, unjuk rasa besar-besaran, bahkan ada yang melakukan perusakan, penjarahan, dan aksi-aksi brutal lainnya. Mereka menuntut agar pucuk pimpinan pemerintah Orde Baru mundur dari jabatannya dan segera diadakan langkah-langkah perbaikan ekonomi di samping pembersihan praktik KKN.
Presiden Soeharto yang merasa sudah tidak mendapatkan kepercayaan, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 mengundurkan diri dari jabatan Presiden dan menyerahkannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang bersifat tertutup dan menandai lahirnya pemerintahan Reformasi.
Demikian selayang pandang pemerintahan tertutup Orde Baru berikut akibatnya. Setelah tahu akibatnya demikian, semoga pemerintah sekarang dapat mengambil hikmah dari pemerintahan sebelumnya sehingga tidak mengulangi kesalahan masa lalu.
Dengan demikian, ke depan bangsa ini tidak saling menggugat dan saling menyalahkan. Akan tetapi, tinggal melanjutkan dan mengembangkan apa-apa yang telah diletakkan sekarang sehingga akan cepat maju, kuat, dan mampu menjaga kelangsungan hidupnya.
Sumber: https:tugassekolah.co.id/2016/02/dampak-dari-penyelenggaraan-pemerintahan-yang-tidak-transparan

Jangan Sampai Salah, Begini Cara Menghitung Pembayaran Zakat Fitrah

Jakarta – Di Bulan Ramadhan, umat Islam melaksanakan ibadah membayar Zakat Fitrah. Begini cara menghitungnya, biar tidak bingung.

Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap orang baik laki-laki atau perempuan, yang dilakukan pada bulan Ramadhan.

HR Bukhari Muslim dari Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah SAW mewajibkan Zakat Fitrah satu sha kurma atau satu sha gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau memerintahkan dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk salat.

Dilihat detikcom dari Badan Amil Zakat Nasional, Rabu (29/5/2019) Sheikh Yusuf Qardawi telah membolehkan Zakat Fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara 1 sha (3,5 liter/2,7 kg) bahan makanan. Jika dikonversikan saat ini di Indonesia nilainya sebesar Rp 40.000, menurut Baznas.

Sebagai contoh, ada sebuah keluarga yang terdiri dari dua orangtua dan tiga orang anak. Dengan demikian, Zakat Fitrah yang dibayarkan adalah 5 x Rp 40.000 = Rp 200.000.

Banyak juga umat Islam yang mengukurnya dari harga beras yang biasa dia makan sehari-hari bersama keluarga. Petugas zakat pun biasanya memiliki beberapa pilihan harga Zakat Fitrah untuk dibayarkan, biasanya Rp 30.000-Rp 40.000.

Zakat Fitrah bisa dibayarkan ke masjid-masjid terdekat, atau lembaga amil zakat yang resmi. Yuk jangan lupa bayar Zakat Fitrah kamu mumpung masih bulan Ramadhan.  (**)

Gara-Gara Korupsi Semuanya “UUD”

Penegakkan hukum dan layanan masyarakat jadi amburadul

Semuanya UUD (Ujung-Ujungnya Duit), contohnya dari ngurus SIM sampai sidang kasus tilang, mau ambil ijazah di sekolah, diwajibin bayar padahal seharusnya gratis. Semuanya nggak berjalan sebagaimana mestinya kan?

Pembangunan fisik jadi terbengkalai

Jalanan rusak, gedung sekolah roboh sampe memakan korban jiwa udah bukan rahasia lagi nggak sih? Ya lagi-lagi karena korupsi. Mulai dari mengorbankan kualitas bangunan biar duitnya bisa dikantongin hingga bikin proyek yang sebenarnya nggak perlu.

Prestasi jadi nggak berarti

Harusnya, yang menduduki jabatan tertentu adalah orang yang kompeten dan berprestasi. Tapi kenyataannya, banyak jabatan diduduki hanya karena mereka yang punya uang dan kekuasaan. Hasilnya? Banyak banget posisi penting yang diduduki oleh orang nggak bisa kerja, apalagi pas ambil keputusan. Kalo udah gitu, yang kena getahnya ya kita-kita lagi.

Demokrasi makin amburadul

Contohnya Pemilihan kepala daerah. Udah repot-repot dipilih, eh… Kena OTT KPK juga karena hanya mementingkan kepentingan mereka yang punya duit ketimbang kepentingan kesejahteraan rakyat.

Ekonomi jadi ancur

Ada dua kuncinya: nggak efisien. Mau bikin pabrik, musti nyogok sana-sini. Mau buka usaha dengan modal kecil, kalah sama perusahaan-perusahaan bermodal gede yang deket sama pejabat negara. Nggak heran orang asing males investasi di Indonesia. Ujung-ujungnya kita yang sengsara… Nyari kerja jadi susah!

Sumber: Waspada korupsi