2000 Bidang Tanah Pasar Sukadana Segera Miliki Sertifikat

SUKADANA – Berkat program Prona dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 ini, Sebanyak 2000 bidang tanah di Pasar Sukadana segera memiliki sertifikat secara keseluruhan atas kepemilikan yang sah.

Hal ini disampaikan Kepala Desa Pasar Sukadana, Delly Salthoni Sangjaya bersama Camat dan Kapolsek Sukadana saat mendampingi anggota Pokmas PTSL dan jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur melakukan sosialisasi program PTSL guna mengantisipasi Upaya pencegahan terjadinya konflik soal pertanahan, di Balai Desa setempat, Sukadana, baru-baru ini.

Lebih lanjut dijelaskan Delly, Berdasarkan peraturan Bupati Lampung Timur No 31 tahun 2017 tentang PTSL, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur mendapatkan jatah 2000 bidang untuk Prona dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Saya sebagai kepala desa sangat mengapresiasi program ini, karena dilaksanakan untuk mempercepat terwujudnya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Desa Pasar Sukadana,” ungkap Adell sapaan akrabnya.

Lebih jauh dikatakan Kades, pihaknya menyambut baik dan berterimakasih kepada BPN Lampung Timur yang sudah memberikan kepercayaan dengan memberikan jumlah bidang yang cukup besar, mengingat Desa Pasar Sukadana cukup luas terdiri dari 14 dusun, 41 RT, program ini adalah tahun ketiga Desa Pasar Sukadana mendapatkan dari tahun 2015, 2016 dan 2018.

“Saya harap dikesempatan sosialisasi PTSL oleh pihak BPN lampung timur,peserta bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi ketentuan untuk mendapat buku sertifikat, serta program pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2018 bisa berjalan dengan baik” tutupnya. (Ariza)

Pejabat BPN Pringsewu Terjaring OTT

TANGGAMUS – Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Tanggamus, berhasil meringkus DV, oknum pejabat Kasubsi Penetapan dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat (KPPHTM) di kantor BPN Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT), Sabtu (24/3/2018).

Penangkapan terhadap (DV) oknum pegawai Administrasi Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pringsewu ini berdasarkan informasi adanya upaya melakukan pemerasan yang di lakukan oleh salah satu oknum pegawai BPN Pringsewu.

“Modus tersangka, yaitu untuk mempermudah proses pengurusan surat tanah seperti roya, balik nama dan sebagainya,” ujar Kapolres Tanggamus AKBP Made Rasma melalui Kasat Reskrim AKP Devi Sujana kepada awak media, Sabtu (24/3/2018) malam.

Lebih lanjut diungkapkan Devi Sujana, sebelumnya, pihaknya mendapat informasi. Setelah kita selidiki, pada Jumat (23/3/2018) pukul 10.00 WIB, kita melakukan penangkapan terhadap tersangka DV salah satu oknum BPN yang melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UU Tipikor.

“Dari penangkapan itu pihaknya telah mengamankan Barang Bukti (BB), yakni uang sebesar Rp2,1 juta, notebook, buku agenda warna hitam, buku kerja warna putih hijau, dua handphone, empat lembar nota dinas PNBP serta buku kontrol warna hijau,” jelasnya.

Selain itu, kami juga masih melakukan penyelidikan dan pengembangan, apakah ada pelaku lainnya dari wanita yang berpropesi sebagai oknum pegawai BPN tersebut, pungkasnya. (*)

Cara Mengurus Peningkatan HGB Menjadi SHM

Mengurus SHGB menjadi SHM  sebenarnya prosesnya itu tidak rumit. Perubahan Peningkatan sertifikat tanah dari HP / HGB ke SHM, yang perlu dipersiapkan tidaklah banyak. Sebaiknya silahkan diurus sendiri dan untuk lebih detailnya bisa tanya langsung ke BPN.

Ada beberapa syarat dan dokumen yang perlu Anda siapkan saat akan mengubah HGB menjadi SHM, berikut ini beberapa dokumen-dokumen untuk melengkapi persyaratan merubah sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi sertifikat Hak Milik, antara lain:

  1. Sertifikat Asli HGB
    Siapkan sertifikat asli HGB yang akan dirubah status, karena sertifikat asli merupakan dokumen paling penting dalam kepengurusan. Anda juga memerlukan beberapa fotokopi sertifikat untuk cadangan
  2. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal
    Dokumen Izin Mendirikan Bangunan diperlukan sebagai bukti legalitas bahwa lahan dipergunakan untuk mendirikan suatu bangunan. Sebagai tambahan juga bisa dipakai surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa lahan tersebut digunakan untuk mendirikan bangunan atau sebagai rumah.
  3. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun Berjalan
    Bukti pembayaran pajak SPPT PBB diperlukan untuk melihat rekam jejak pembayaran pajak dan kondisi lahan, seperti luas tanah dan luas bangunan yang terkena pajak.
  4. Fotokopi Identitas Pemohon Berupa Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga (KTP Dan KK)
    Siapkan dokumen identitas diri pemohon seperti KTP dan KK, atau akta pendirian usaha jika dilakukan oleh badan hukum. Jika dikuasakan kepada orang lain mesti turut disertakan surat kuasa dan fotokopi kartu identitas penerima kuasa.
  5. PM1 dari Kelurahan
    PM1 dari Kelurahan yang menyatakan bahwa rumah digunakan untuk tempat tinggal (dalam hal rumah tidak memiliki IMB). Inilah anehnya negara kita, sangat banyak ditemukan bahkan di Jakarta rumah didirikan dengan tanpa IMB.
  6. Surat Pernyataan
    Anda perlu melampirkan pernyataan bahwa pemohon akan memiliki SHM tidak lebih dari 5 bidang atau keseluruhan 5000 m2(lima ribu meter persegi). Formulir pernyataan ini disediakan oleh BPN, bisa diambil di Kantor Pertanahan setempat. Hal ini untuk memenuhi syarat yang diatur dalam Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal.
  7. Surat Kuasa
    Surat kuasa diperlukan jika pengurusan dikuasakan kepada pihak tertentu. Kebanyakan masyarakat lebih percaya kepada kantor Notaris untuk mengurus peningkatan hak ini. Selain karena masyarakat tidak perlu repot-repot ke BPN juga dengan menyerahkan pengurusan kepada Notaris juga terjamin keamanannya.

Anda perlu mengajukan surat permohonan kepada kepala kantor pertanahan tempat lokasi properti tersebut berada. Biasanya sudah disatukan dalam sebuah map dan ada dua lembar dokumen yang harus diisi, yaitu lembar permohonan itu sendiri dan surat pernyataan dari pemohon. Siapkan satu materai untuk ditempel di surat pernyataan. Ketika surat ini sudah ada, segera fotokopi beberapa lembar dan lampirkan aslinya bersama dengan dokumen-dokumen yang sudah disiapkan.

Dari persyaratan tersebut terlihat bahwa tanah yang bisa diajukan SHM adalah tanah yang dipergunakan untuk rumah tinggal atau peruntukan tertentu yang disyaratkan undang-undang, seperti organisasi kemanusiaan, badan keagamaan dan badan-badan atau organisasi lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sumber: BPN Kota Bandar Lampung

BPN Balam Kini Lebih Baik, Mujahidin: Cek Urusan Tanah Lebih Mudah

BANDAR LAMPUNG – Pelayanan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung (Balam) kini lebih baik. Khususnya, untuk mengecek proses pengurusan berkas dan sertipikat tanah masyarakat akan menjadi lebih mudah dan cukup melalui genggaman anda dengan aplikasi berbasis Android Sentuh Tanahku.

“Karena berbasis Android, maka tentu saja Anda harus menggunakan telepon seluler yang berbasis Android. Untuk mendapatkannya, silahkan download melalui Google Play di halaman >>

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.bpn.sentuh

Hal tersebut disampaikan Kepala BPN Kota Bandar Lampung, Mujahidin melalui Kepala Pelayanan Seksi Hubungan Hukum Pertanahan setempat, Zainal Abidin, di kantor ATR/BPN Kantah Kota Bandar Lampung, Jumat (19/03/2018).

Lebih lanjut Zainal menjelaskan, sebuah aplikasi berbasis Android yang ditawarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ BPN telah direlease sejak tanggal 24 September 2017.  Aplikasi ini sudah didowload dan terinstal lebih dari 1o ribu.

Selain itu, katanya, Jika sertipikat tanah belum terdaftar pada aplikasi, masyarakat dapat melaporkannya langsung melalui aplikasi ini dengan menyertakan informasi rinci sertipikat dan foto bukti sertipikat.

“Untuk dapat menggunakan fitur Info Berkas dan Info Sertipikat, Anda wajib mengkonfirmasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke kantor pertanahan terdekat salah satunya yang ada di Kota Bandar Lampung untuk proses aktifasi,” jelas penanggung jawab loket BPN Bandar Lampung ini.

Lebih jauh Zainal menambahkan, Aplikasi Sentuh Tanahku menyajikan fitur untuk partisipasi plot bidang tanah jika sertipikat tanah Anda belum terdata sebagai persil bidang pada peta yang bisa diperiksa pada fitur Lokasi Bidang Tanah.

“Berbagai informasi syarat-syarat pengurusan pelayanan juga disajikan beserta simulasi biaya yang interaktif sehingga Anda dapat memprediksikan besaran biaya yang diperlukan untuk pengurusan layanan tersebut,” ungkapnya. (TIM)

Cara Mendaftar Hak Tanggungan Tanah

Belum mengetahui persyaratan yang dibutuhkan jika ingin mendaftarkan hak tanggungan tanah. Berdasarkan keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, syarat pendaftaran Hak Tanggungan:

  1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup,
  2. Surat kuasa apabila dikuasakan
  3. Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP/KK)/ Kartu Ijin menetap serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket,
  4. Fotokopi Akta Pendirian dan pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi Badan Hukum,
  5. Sertifikat asli,
  6. Akta Pemberian Hal Tanggungan,
  7. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan,
  8. Fotokopi KTP pemberi HT (Debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum, penerima HT (Kreditur) atau kuasanya yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, dan
  9. Surat kuasa membebankan hak Tanggungan SKMHT apabila pemberian hak tanggungan melalui kuasa.

Sumber: Pelayanan Seksi Hubungan Hukum Peratanahan Kota Bandar Lampung