Sejarah & Makna Hari Pers Nasional

Sepertinya, boleh dikatakan kalau informasi termasuk kebutuhan manusia. Hal ini melihat informasi yang bisa dibilang telah menjadi makanan sehari-hari manusia pada masa kini.

Namun, informasi memang bukanlah kebutuhan pokok yang jika tidak terpenuhi, maka akan memengaruhi keberlangsungan hidup manusia.

Nah, salah satu sumber pembuatan dan penyebaran informasi adalah pers. Di Indonesia sendiri, terdapat peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Februari.

Tentu terdapat cerita sejarah di balik penetapan Hari Pers Nasional tersebut. Berikut sudah kami rangkum 5 poin penting tentang sejarah dan makna Hari Pers Nasional.

1. Peran penting wartawan

Mobilitas pers di manapun itu, termasuk Indonesia, tak bisa lepas dari keberadaan wartawan dalam proses pengumpulan, penyajian, sampai penyebaran informasi bagi masyarakat.

Pertama, wartawan sebagai aktivis pers berperan dalam pemberitaan yang membangkitkan kesadaran nasional masyarakat Indonesia semasa masih menjadi negara koloni.

Menyoal Hari Pers Nasional, perlu diketahui bahwa wartawan menyumbang peran ganda dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa.

Sedangkan peran yang kedua adalah sebagai aktivis politik di mana wartawan bertugas menyulut perlawanan rakyat terhadap kolonialisme agar bisa mencapai kemerdekaan.

Pun hingga Indonesia bebas dari masa penjajahan, kegiatan pers masih terus berlangsung dan mengambil peran vital dalam mewujudkan cita-cita bangsa setelah merdeka.

2. Lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia

Berangkat dari peran wartawan yang begitu penting dan mungkin bisa dibilang vital dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, terbentuklah organisasi bernama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Berdirinya PWI ini menjadi wadah dan sarana, serta lambang persatuan para wartawan Indonesia dalam memertahankan kedaulatan Indonesia dari bahaya kembalinya penjajahan.

3. Menjadi salah satu hasil Kongres PWI ke-28

Ditetapkannya Hari Pers Nasional erat hubungannya dengan PWI karena telah dibahas, bahkan menjadi salah satu butir dari hasil Kongres PWI ke-28 di Padang pada tahun 1978.

Dalam kongres tersebut, isu tentang Hari Pers Nasional tercetus dari keinginan tokoh-tokoh pers untuk memeringati kehadiran dan peran pers Indonesia dalam lingkup nasional.

Hal itu pun kemudian dikemukakan lagi dalam sidang Dewan Pers ke-21 yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 19 Februari 1981. Setelah disetujui, isu tersebut disampaikan pada pihak pemerintah melalui perpanjangan tangan Dewan Pers.

4. Diresmikan pada era orde baru

Prosesnya memang panjang, tapi tidak sia-sia. Setelah sekitar tujuh tahun berlalu, akhirnya tanggal 9 Februari ditetapkan secara resmi oleh pemerintah sebagai Hari Pers Nasional.

Kala itu, Indonesia berada dalam era orde baru yang mana masih dipimpin oleh Soeharto. Penetapan Hari Pers Nasional sendiri dapat ditemukan dalam Keputusan Presiden RI No.5 Tahun 1985.

5. Mengapa tanggal 9 Februari?

Tak jarang banyak yang bertanya-tanya, mengapa 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional?

Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, lahirnya Hari Pers Nasional berhubungan erat dengan PWI. Ternyata 9 Februari bertepatan dengan hari jadi PWI yang dibentuk pada tahun 1946.

Sejak penetapan tanggal 9 Februari itu, peringatan Hari Pers Nasional diselenggarakan setiap tahun di ibu kota provinsi se-Indonesia secara bergilir dengan mengusung tema yang berbeda-beda.

Pada tahun 2019 sendiri, Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur dipilih menjadi tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional dengan mengangkat tema “Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital”.

Dengan adanya peringatan Hari Pers Nasional ini, semoga keberlangsungan dan kebebasan pers di Indonesia bisa terus berkobar. Tentunya dengan turut memerhatikan verifikasi informasi yang akan disampaikan pers sebagai fasilitator warta untuk masyarakat. (**)

Sumber: https://www.gramedia.com/blog/sejarah-dan-makna-hari-pers-nasional/


HPN 2020

Kalangan Oknum DPRD Kerinci Diduga Gunakan Ijazah Palsu

KERINCI – Maraknya menerpa kasus dugaan ijazah Aspal (Asli Tapi Palsu) di kalangan oknum DPRD Kerinci, semakin heboh dan menjadi sorotan publik.

Belum selesai kasus Edminudin Ketua DPRD Kerinci yang diproses pihak Polda Jambi terkait dugaan penggunaan Ijazah Illegal, kini satu Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Kerinci 2019 inisial DS diduga kuat menggunakan ijazah S1 illegal dilaporkan ke Polda Jambi.

Ijazah tersebut digunakan mendaftar ke KPU Kerinci saat mencaleg beberapa waktu lalu. Data yang diperoleh, DS yang merupakan salah satu caleg Dapil 4 Kerinci, Kecamatan Sitinjau Laut, Danau Kerinci dan Batang Merangin kuat dugaan ijazah S1 dari salah satu perguruan tinggi swasta Sumatera Utara.

Berita Lainnya:

Menurut pengakuan sumber, DS mendaftar sebagai caleg menggunakan ijazah S1. Bahkan, masyarakat merasa heran, tiba-tiba nama DS sudah menggunakan titel S1 S.Pd, sedangkan DS tidak pernah kelihatan kuliah di Sumut.

Menurut pengakuan sumber, DS mendaftar sebagai caleg menggunakan ijazah S1. Bahkan, masyarakat merasa heran, tiba-tiba nama DS sudah menggunakan titel S1 S.Pd, sedangkan DS tidak pernah kelihatan kuliah di Sumut.

“Kita heran, kapan dia (DS) kuliah? Tiba-tiba dia sudah menggunakan SPd,” ujar sumber. Melansir dari kerincitime.co.id media partner siasatinfo.co.id, di situs forlap.ristekdikti.go.id , dengan memasukan nama DS, PTS dan nomor ijazah 335/STKIP-PB/XII/2011 tidak muncul alias tidak terdaftar.

Untuk memastikan kembali, di situs ijazah.ristekdikti.go.id, DS ternyata status mahasiswa di keluarkan dari kampus sejak 2007. Sementara DS dikonfirmasi melalui via WhatsApp, tidak ada tanggapan meskipun contreng biru tanda pesan sudah dibacakan oleh yang bersangkutan.

Ketua LSM Gasak, M.Sidik mengatakan sudah melaporkan terkait dugaan ijazah aspal ini ke mapolda Jambi. “sudah kita laporkan dengan nomor laporan 028/LSM – Gasak/I/2020, dan tembusan laporan juga sudah kita teruskan ke Ketua DPRD Kerinci” ungkap M.Sidik. (**)

Berita ini sebelumnya telah ditayangkan di: https://siasatinfo.co.id/belum-usai-kasus-edminudin-satu-lagi-dprd-kerinci-dilaporkan-ke-polisi-diduga-gunakan-ijazah-aspal/

Laut Natuna Diklaim China, TNI Tingkatkan Kesiagaan

Jakarta – Republik Rakyat China mengklaim sebagian perairan Natuna Indonesia sebagai wilayahnya. Kapal aparat (coast guard) China masuk ke laut Natuna. Bagaimana penjagaan TNI di laut Natuna?

“TNI meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara meningkatkan sistem penginderaan dan sistem deteksi dini,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi kepada detikcom, Kamis (2/1/2020).

Peningkatan kesiapsiagaan ini untuk mengantisipasi insiden serupa terjadi lagi. Alat utama sistem persenjataan (alutsista) juga disiagakan. Bukan hanya alutsista berupa kapal-kapal, tapi juga pesawat.

“TNI juga menyiagakan alutsista matra laut dan matra udara yang sudah tergelar di sekitar perairan Natuna,” kata Sisriadi. Penggunaan armada-armada tempur TNI berdasarkan prinsip ‘economy of force’ atau pengerahan secara ekonomis bila diperlukan, sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan.

TNI juga berencana mengaktifkan Pusat Informasi Maritim, yang berlokasi di Markas Korps Armada RI I, Jakarta. Bila fasilitas itu sudah aktif, setiap pergerakan yang melanggar teritori di laut bisa diketahui.

“Dalam waktu dekat TNI akan mengoperasikan Pusat Informasi Maritim, yang salah satu fungsinya adalah melakukan deteksi dan identifikasi setiap wahana laut yang masuk ke perairan kita,” kata Sisriadi.

Sebelumnya, juru bicara Kemlu RRC, Geng Shuang, telah menyampaikan tanggapan atas dipanggilnya Dubes RRC oleh Kemlu RI, juga atas nota keberatan RI ke China soal sengketa di Natuna. Menurut Geng, perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands) masih menjadi milik China. Dubesnya di Jakarta juga menegaskan itu ke Kemlu RI.

Kemlu RI telah merilis siaran pers pada Rabu (1/1/2020) kemarin, isinya adalah bantahan atas klaim China. Indonesia kembali menegaskan penolakannya terhadap klaim historis China di perairan Natuna. Menurutnya, klaim China adalah klaim sepihak (unilateral).

Sumber: FB Forum Pencinta TNI AD

Wagub Lampung Chusnunia Bakal Hadiri Seminar Mimpi Tokoh Muda untuk Indonesia 2045

BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dipastikan bakal hadir pada acara Seminar Mimpi Tokoh Muda untuk Indonesia 2045, Rabu (18/12/2019) besok, di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 17, Jakarta Pusat.

Diketahui, Kehadiran Wakil Gubernur Lampung Chusnunia pada acara yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat tersebut, yakni sebagai salah satu pembicara pada seminar 100 Tahun Indonesia.

Hal ini diketahui dan disampaikan langsung oleh Ketua PWI Provinsi Lampung, Supriyadi Alfian, S.Kom.,M.H kepada Tipikornewsonline.net, Selasa (17/12/2019) di Bandar Lampung.

Lebih lanjut, Supriyadi mengatakan, Wagub Lampung Chusnunia akan menjadi pembicara dalam agenda diskusi bersama Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko; dan Bupati Jember, Faida, dan kegiatan ini melanjutkan seminar jilid pertama yang terselenggara dengan baik pada Oktober lalu.

Berita Lainnya:

“Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melanjutkan seri diskusi yang amat penting yaitu Seminar 100 Tahun Indonesia Jilid II “Mimpi Tokoh Muda untuk Indonesia 2045”, jelasnya.

Selain itu, Seminar dilaksanakan guna menciptakan regenerasi kepemimpinan nasional Indonesia yang mumpuni dan berintegritas membutuhkan kesatuan cita-cita seluruh elemen bangsa. “Semua dimulai dengan persatuan pikiran, pengolahan, dan tindakan,” pungkasnya.

Sementara, Sekjen PWI Pusat yang juga Ketua Panitia Seminar, Mirza Zuhaldi menambahkan, tujuan utamanya terpusat pada pemulihan keseluruhan lndonesia untuk mencapai kesejahteran dan kemakmuran bersama tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, jiwa Proklamasi dan UUD 1945.

Indonesia 100 tahun, yang akan kita temui dalam 26 tahun ke depan di tahun 2045, adalah saat di mana seharusnya seluruh cita-cita dasar kebangsaan yang dicanangkan para pendiri bangsa sudah terwujud.

Namun, semua tujuan besar dalam hidup bernegara dan berbangsa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 itu tidak akan tercapai bila tidak ada kontinuitas kepemimpinan yang bisa menyatukan cita-cita dan gerak seluruh rakyatnya.

“Sebetulnya semua potensi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 sudah terlihat saat ini. Indonesia akan mendapatkan bonus demografl dengan jumlah penduduk usia produktif paling tinggi (antara usia 45-54 tahun), di mana usia tersebut adalah usia emas atau matang,” kata Mirza  seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Dudy Supriyadi.

Sayangnya, lanjut Mirza, potensi tersebut ini hanya terjadi sekali saja dalam siklus jumlah penduduk suatu negara. Jika kondisi ini dikelola dengan baik, maka dapat menjadi sebuah berkah untuk Indonesia. Namun, jika dikelola dengan buruk maka bonus tersebut akan terlewati dengan sia sia.

Pertanyaan penting untuk dijawab, apa saja tantangan yang akan dihadapi Indonesia dan strategi apa yang harus disiapkan untuk Indonesia Emas 2045?

Tujuan utama dari seri diskusi itu adalah mengetahui kondisi kekinian mengenai permasalahan dalam kepemimpinan bangsa saat ini serta dapat menentukan langkah untuk memperbaiki masalah yang akan kita hadapi bersama. Terutama memberikan gambaran kondisi umum pembangunan intelektualilas Iintas generasi selama ini.

Selain itu, diskusi tersebut diharapkan bisa memberi gambaran isu kekinian dan perkembangan program pemerintah, juga gambaran rodmap Indonesia Emas 2045. Tak ketinggalan, tentu untuk mendapatkan jawaban untuk kendala dan tantangan situasi politik dan ekonomi selama ini.

Menariknya, dalam serial diskusi ini, PWI Pusat konsisten menggali pemikiran orisinil dari putra-putri terbaik daerah yang masih aktif menjabat pimpinan daerah.

Berita Lainnya:

Peran para tokoh dan kepala daerah tentu seharusnya tidak dikecualikan dalam upaya mempersiapkan generasi Indonesia Emas. Dari mereka juga diharapkan ada langkah-langkah strategis dalam menyiasati bonus demografi, dengan warna tersendiri sesuai kekhasan daerah masing-masing seiring perkembangan teknologi digital.

Para narasumber yang sudah dipastikan menjadi pembicara dalam agenda diskusi tersebut adalah Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Halim; Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko; dan Bupati Jember, Faida.

Dari parlemen, Anggota Komisi III DPR RI, Hillary Brigitta Lasut, direncanakan turut hadir. Untuk kalangan akademisi yang akan menyampaikan pandangannya adalah peneliti politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth.

Sedangkan diskusi akan semakin menarik karena yang akan bertindak sebagai moderator dalam diskusi tersebut adalah presenter kondang, Tina Talisa.

Peserta yang akan hadir dalam diskusi tersebut antara lain dari pengurus PWI Pusat, Tokoh Pers, Wartawan, Organisasi Pemuda, Partai Politik, Mahasiswa, Pengusaha, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, dan masyarakat umum. (red)

Star Rating:

⭐⭐⭐⭐⭐

Terdakwa Kasus Korupsi Proyek PT PLN Batubara Kembalikan Kerugian Negara 477 M

Kokos Leo Lim, terdakwa kasus korupsi Proyek PT PLN Batubara kembalikan kerugian Negara Rp. 477 M dan sudah diserahkan oleh Kejaksaan Agung ke kas negara, di Jakarta, Jumat, 15 November 2019.

Kokos sendiri telah diamankan pada Senin (11/11) lalu di Ciracas, Jakarta Timur, setelah sebelumnya sempat divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta.

Namun, jaksa lantas meminta kasasi dan akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Agung yang membuktikan Kokos terbukti.

“Hari ini adalah eksekusi barang senilai dengan nilai Rp477.359.539.000 yang ada (persetujuan) di sini Rp100 miliar, ditanyakan jika ditagih di sini kita tidak akan kelihatan yang ada di sini,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jumat (15 / / 11) yang dikutip dari cnn indonesia.

Berita Lainnya

Berdasarkan putusan MA Nomor 3318k / pid / sus Tahun 2019 tertanggal 17 Oktober 2019, Kokos dijatuhi hukuman empat tahun penjara berhasil selama terdakwa berada di tahanan. Kokos juga diharuskan membayar uang sebesar Rp477 miliar.

Disampaikan Burhanuddin, uang tersebut saat ini telah disetor ke kas negara lewat sistem informasi PNBP online Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Warih Sadono menuturkan kasus korupsi yang bermula dari PT PLN Batubara dan PT Tansri Madjid Energi (PT TME) yang terkait dengan kerja sama pengadaan batu bara untuk keperluan PLN. Kokos sendiri dikenal sebagai Direktur Utama PT TME.

Dalam proses (kerja sama) itu banyak hal yang tidak sesuai dengan persyaratan-undangan yang diberikan kepada PT. TME tidak dilakukan pembayaran, namun oleh PT PLN Batubara dilakukan pembayaran sejumlah Rp477 miliar,” tutur Warih.

Terkait proses hukum terhadap Kokos, kata Warih, sudah mulai masuk dalam proses penuntutan. Nanti, lanjut Warih, ganti rugi negara oleh Kokos akan diambil pertimbangan.

“Pertimbangannya yang seharusnya diterima tentang negara yang dinikmatinya, sesuai pasal 2 maka kita ajukan pertanggungan yang dipasalkan minimal empat tahun,” ujar Warih. (Cnn)

Nenanti Terobosan Nadiem Makarim

Menanti berbagai terobosan yang akan dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Khususnya, inovasi dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang lebih berkualitas.

Sri Mulyani mengatakan terobosan tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efektif. Hal itu penting agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di setiap daerah.

“Mungkin kita akan melihat bagaimana inisiatif beliau dalam mengefektifkan belanja-belanja pendidikan yang sebagian besar dalam bentuk DAK non fisik untuk bantuan operasional sekolah,” katanya seperti dikutip dari Antara, Jumat, 15/11/2019.

Untuk itu, ia berharap Nadiem bisa segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) agar dana alokasi khusus (DAK) non fisik tersebut dapat dikelola dengan optimal.

“Kami berharap nanti Mendikbud bisa komunikasi dengan daerah terkait penggunaan anggaran pendidikan melalui DAK non fisik,” ujarnya.

Melalui pengelolaan DAK non fisik yang baik pada sektor pendidikan, upaya penciptaan SDM yang berdaya saing tinggi bisa optimal.

“Presiden saja enggak sabar karena merasa negara lain maju lebih cepat. Jangan lupa Indonesia maju hanya bisa terjadi kalau manusianya memiliki pendidikan, pengetahuan, skill, dan karakter etos kerja yang baik,” tegasnya.

Sebagai informasi, tahun depan, pemerintah menganggarkan DAK non fisik sebesar Rp130,3 triliun atau naik 3,7 persen dari 2019.  Anggaran ini merupakan tambahan dana dari APBN bagi daerah untuk membiayai kegiatan di luar pembangunan fisik seperti kesehatan, pariwisata, termasuk pendidikan. (Ant)

Heran, Predikat WTP Tapi Defisit

JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019 Pemprov DKI Jakarta yang defisit di tengah predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saya tidak bangga hari ini APBD kita defisit. Duit kita banyak di luar oleh oknum eksekutif. Sekali lagi, saya jalan keliling, kenapa [pemerintahan] sebelumnya masalah BPK ini WDP [Wajar Dengan Pengecualian] tapi pembangunan ada. Namun saat ini WTP [Wajar Tanpa Pengecualian] tapi kita defisit?” ucap Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Prasetio menyoroti masalah anggaran di Pemprov DKI Jakarta karena berdasarkan data per 17 Oktober 2019, penerimaan pajak baru mencapai Rp31,5 triliun atau sekitar 70,86 persen dari target Rp44,5 triliun. Karena itu, dia meminta Pemprov DKI Jakarta agar lebih aktif mengejar pendapatan.

“Pendapatan kurang. Jangan naik-naik terus PBB, naik-naik pajak lainnya. Dari luar mana nih? Banyak, ada denda KLB,” kata Prasetio.

Selain itu, pendapatan dari parkir juga bisa ditingkatkan antara lain melalui pengaturan parkir valet.

“Khusus parkir di Jakarta, yang kerja sama dengan DKI untuk pemilik semua, nggak boleh monopoli. Terutama ‘Secure Parking’ itu. Panggil khusus. Valet juga itu belum ada Pergub-nya. Itu kan pendapatan juga. Kita masuk sebentar Rp150 ribu,” ucap Prasetio.

Prasetio juga meminta pengelola keuangan daerah, seperti Bappeda, agar bisa berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terutama jika ada masalah dan kekurangan.

“Bappeda punya hak bicara kepada gubernur. Jangan gubernur kasih enak terus. Dia orang baik, pak. Jangan takut pada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP),” kata Prasetio menambahkan. (Ant/*)

Profil Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang Dirikan Gojek, Lulusan Harvard

Ilustrasi Nadiem Makariem Pantau com Amin H Al Bakki

Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju masa jabatan 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (23/10/2019).

 

Salah satu tokoh yang cukup mencuri perhatian adalah Nadiem Makarim. Pendiri dan CEO Gojek ini akhirnya diumumkan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

 

Selain karena sosoknya yang lekat dengan perusahaan startup Gojek, Nadiem (35) juga menjadi menteri termuda di kabinet ini. Nadiem memang dikenal sebagai pengusaha. Namun, latar belakang keluarganya jauh dari ranah bisnis.

 

Pria kelahiran Singapura, 4 April 1984, ini merupakan anak ketiga pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Algadri. Ayah Nadiem merupakan aktivis sekaligus pengacara ternama di tanah air.

 

Ia menghabiskan masa sekolah dasar dan menengah pertama di Indonesia, lalu melanjutkan pendidikan menengah atas di Singapura. Lepas dari SMA, Nadiem melanjutkan pendidikan ke salah satu universitas Ivy League di Amerika Serikat.

 

Jenjang strata satu ia tempuh di Brown University jurusan Hubungan Internasional. Ia juga sempat ikut pertukaran pelajar di London School of Economics and Political Science di Inggris.

 

Setelah menyabet gelar BA (Bachelor of Arts), Nadiem melanjutkan S2 ke almamater sang ayah, Harvard University, hingga meraih gelar Master of Business Administration. Dengan ijazahnya, Nadiem kembali ke Indonesia dan bekerja di perusahaan konsultan bertaraf internasional, McKinsey & Company di Jakarta.

 

Ia menghabiskan waktunya selama tiga tahun di perusahaan tersebut. Nadiem kemudian pindah ke Zalora Indonesia sebagai Co-founder dan Managing Editor selama setahun.

 

Kemudian Nadiem berpindah perusahaan ke KartuKu dan menjabat sebagai Chief Innovation Officer di perusahaan layanan pembayaran nontunai itu pada 2013-2014.

 

Mendirikan Gojek Di tengah-tengah lompat dari satu perusahaan ke perusahaan lain, pada 2010 ia mulai mendirikan startup sendiri yakni Gojek yang kini menjadi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.

 

Gojek lahir dari kejelian insting bisnis Nadiem yang mengaku sering menggunakan ojek untuk ke kantor. Ia pun mencoba mengawinkan teknologi dan ojek menjadi inovasi baru. Kehadiran Gojek sangat distruptif. Gojek menjadi alat transportasi umum “rasa baru” di Indonesia dan cepat menarik perhatian masyarakat karena kemudahan akses yang ditawarkan.

 

Transportasi ini disambut baik dan berkembang hingga hari ini meski sempat beberapa mengundang kontroversi, terutama dari pekerja ojek konvensional.

 

Gojek berkembang pesat dan menjadi decacorn pertama di Indonesia sebagai startup dengan valuasi lebih dari 10 miliar dollar AS. Bahkan, layanan Gojek tidak hanya beredar di Indonesia. Gojek telah melakukan ekspansi ke sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Vietnam, Singapura, dan Thailand. Kedekatan dengan Presiden Jokowi Nadiem beberapa kali mengundang Presiden Jokowi ke acara Gojek.

 

Saat peluncuran Go-Viet-nama layanan Gojek di Vietnam-misalnya, Presiden Jokowi bahkan hadir langsung bersama dengan sejumlah menteri. Ia juga pernah mendampingi RI 1 ke Silicon Valley, AS, Oktober 2015.

 

Namun, Nadiem tidak sendiri, ia menemani Jokowi bersama pentolan startup lokal lain, yakni pendiri Tokopedia Wiliam Tanudjaya, pendiri Traveloka Ferry Unardi, dan pendiri Kaskus Andrew Darwis. Kala itu, Nadiem beralasan bahwa keikutsertaannya adalah ingin mempromosikan Indonesia kepada investor global.

 

“Kami ingin beri tahu bahwa Indonesia adalah pasar potensial untuk investasi startup, bukan cuma India dan China,” kata Nadiem kala itu. Kini Nadiem tak hanya jadi “juragan” Gojek.

 

Ia resmi menjabat sebagai Mendikbud di Kabinet Indonesia Maju. Dengan jabatan eksekutif ini, Nadiem bertanggung jawab untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

 

“Kita akan membuat terobosan yang signifikan dalam pengembangan SDM yang menyiapkan SDM siap kerja, siap usaha yang link and match antara pendidikan dan industri ada di wilayah Mas Nadiem,” ucap Jokowi saat memperkenalkan Nadiem sebagai Mendikbud.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Profil Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Lulusan Harvard yang Dirikan Gojek”

(Rls/Ist)

Kominfo Imbau Masyarakat Tidak Sebar Hoaks Soal Wiranto

Menko Polhukam RI, Wiranto

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, mengimbau kepada masyarakat Indonesia agar tidak menyebarkan kabar bohong atau hoaks, terkait insiden penusukan yang menimpa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto.

Menteri Rudiantara mengajak masyarakat agar mendapatkan informasi seputar insiden tersebut dari institusi resmi negara, yakni Kepolisian Republik Indonesia. 

“Kepada teman-teman, saudara-saudara dimanapun berada di Indonesia, saya harap dengarkan informasi dari sumber yang benar yaitu dari Polri,” kata Rudiantara di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Menteri Kominfo mengatakan, institusi Polri diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan atas kejadian tersebut. “Karena Polri yang mempunyai kapasitas-kapabilitas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan,” ujarnya.

Menteri Rudiantara berharap masyarakat jangan sampai berspekulasi menyoal kejadian yang menimpa Menkopolhukam Wiranto. “Kita tidak usah berspekulasi apapun, saya pun masih menunggu informasi dari Polri. Saya mendoakan agar segera pulih, segera sembuh Pak Wiranto,” lanjut Rudiantara.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto, diserang orang tidak dikenal dengan upaya penusukan usai meresmikan Universitas Matha’ul Awal di Pandeglang, Banten pada Kamis (10/10/2019) siang. **

SUMBER BERITA