Part 3 | Kebohongan Oknum Kepsek SMANTAP Terbongkar?

TANGGAMUS – Ditemukan adanya indikasi dan potensi kerugian negara dalam pengelolaan dana BOS di SMAN 1 Talng Padang (SMANTAP), Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

 

Diduga pengelolaan dana BOS tahun 2018 dan 2019 di SMANTAP menyalahi petunjuk teknis (Juknis), sehingga merugikan negara ratusan rupiah. Semenjak kepala SMAN 1 Talang Padang dijabat oleh Sudirman, kerugian negara ditaksir mencapai miliaran rupiah.

 

Kerugian negara ini terjadi karena dana BOS tidak disalurkan dengan maksimal. Pasalnya, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tidak sesuai juknis. Bahkan sejumlah penggunaan dana tidak didukung bukti memadai dan sejumlah pembelian kebutuhan sekolah tidak diyakini kebenarannya.

 

“Diduga kerugian negara ini terjadi akibat dari banyaknya duplikasi pembayaran atas sejumlah pengeluaran kegiatan sekolah,” jelas sumber.

 

Kemudian, dalam pengelolaan dana BOS selama ini oknum kepala SMANTAP (Sudirman) diduga kuat memandulkan peran Komite Sekolah dan tidak pernah diketahui oleh dewan guru sekolah. Pasalnya, menurut informasi dilapangan Dana BOS hanya dikelola oleh oknum Kepsek dan Bendahara sekolah setempat.

 

Oknum Kepsek disinyalir mengambil alih peran komite sekolah yang bersama-sama dengan penanggung jawab dana BOS untuk menyusun perencanaan penggunan dana BOS. Sehingga penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), penggunaan dana dan pertanggung jawabannya selama ini tanpa sepengetahuan komite sekolah.

 

Pihaknya menilai, Dana BOS di SMANTAP sengaja dikelola secara tidak transparan. Indikasinya, diketahui selama ini bahwa pihak sekolah tidak lagi memasang papan informasi tentang dana BOS.

 

Karena tidak transparan, peluang penyelewengan dana BOS oknum kepala SMANTAP menjadi sangat terbuka. Hampir disetiap kasus penyelewengan dana BOS disebabkan oleh pengelolaan BOS yang tidak transparan.

 

Dampak tindakan penyelewangan tersebut, oknum Kepsek selalu berdalih bahwa untuk biaya pendidikan, dari dana BOS saja kurang. Sehingga, kurangnya dana BOS itu dijadikan dalih bagi pihak sekolah untuk menarik dana sumbangan dari para orang tua siswa dengan jumlah sumbangan yang sudah ditetapkan pihak sekolah.

 

 

“Dana BOS SMANTAP diduga banyak digunakan untuk kepentingan pribadi oknum Kepsek. Untuk menutupi tindakan korupsi dana BOS, oknum kepala SMANTAP melakukan penarikan sumbangan kepada para orang tua siswa dengan jumlah sumbangan yang sudah ditetapkan pihak sekolah, dengan dalih dana operasional sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak mencukupi,” jelasnya.

 

Hal tersebut dilakukan, sambung sumber, lantaran untuk pihak sekolah menambah sarana prasarana sekolah, seperti membangun RKB, rehabilitasi ruang kelas, toilet dan sebagainya, yang sebenarnya ternyata semuanya telah dianggarkan oleh Pemerintah pusat maupun provinsi.

 

“Selain itu, oknum Kepsek SMANTAP selama ini diduga membuat laporan sejumlah belanja barang/ jasa untuk kegiatan sekolah diduga dengan tanda tangan palsu,” pungkasnya.

 

Sementara, dilansir dari konkritnews.com, diketahui sumbangan Komite di pihak SMANTAP menetapkan pungutan biaya untuk Kelas 10 sebesar 3,3 juta rupiah per siswa, Kelas 11 sebesar 1,4 juta dan untuk Kelas 12 sebesar 1,4 juta rupiah persiswa.

 

Menurut keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Talangpadang,  Sudirman mengatakan, sistem pembayaran yang dilakukan dalam pemungutan ini melalui Bank BNI dan dibayarkan secara Tunai kepada Komite dari Orang Tua Murid.

 

Selaku Kepala Sekolah, Sudirman membenarkan adanya pungutan komite tersebut. Menurutnya, hal ini sudah hasil kesepakatan dari Komite dan Orang Tua Murid. Dana tersebut dialokasikan ke pembangunan sekolah dan untuk membayarkan Siltap Guru Honor SMA Negeri 1 Talangpadang.

 

“Di sekolah ini jumlahnya ada 84 tenaga pendidikan, yang terdiri dari 41 PNS dan 43 tenaga honorer. Jika tidak ada sumbangan dari Orang Tua Murid, lalu dari mana kami bisa membayarkan jasa tenaga honorer? Maka dari itu kami meminta sumbangan dari orang tua murid, karena jika kami tidak meminta sumbangan dari Orang Tua Murid maka beban dari sekolah ini siapa yang akan menanggung, sebab dari pemerintah juga tidak”, ujar Kepsek Sudirman mengelak.

 

Namun, dari hasil analisa data yang berhasil dihimpun tipikornewsonline, diduga kuat keterangan Sudirman diatas tersebut bohong. Pasalnya, yang dikatakannya bahwa jumlah tenaga honorer sebanyak 43 orang, ternyata hanya berjumlah 30 orang.

 

Berikut daftar nama Guru dan Tenaga Kependidikan di SMAN 1 Talang Padang, Kabupaten Tanggamus yang dikutip dari situs informasi.jaga@kpk.go.id, Kamis (17/10/2019):

  1. Aditya Pratama: Guru Honor Daerah TK. I Provinsi
  2. Ahmad Amir Nurdin : Guru Honor Sekolah
  3. Ardiansyah : Guru Honor Daerah TK. I Provinsi
  4. Asvin Vera Yolanda: Guru Honor Daerah TK. I Provinsi
  5. Candra Pri Anggraini : Laboran Honor Daerah TK. I Provinsi
  6. Deni Efriyani: Tenaga Adm Honor Daerah TK. I Provinsi
  7. Emilia: Tenaga Adm Honor Daerah TK. I Provinsi
  8. Ferry Dwi Fadly: Guru Honor Daerah TK. I Provinsi
  9. Hertati: Pustakawan Honor Daerah TK. I Provinsi
  10. Largo Fitson: Guru Honor Daerah TK. I Provinsi
  11. Mardiansah: Honor Daerah TK. I Provinsi
  12. Meidiantika Utami: Guru Honor Daerah TK. I Provinsi
  13. Nita Maisaroh: Guru Honor Daerah TK. I Provinsi
  14. Octaviani: Guru Honor Daerah TK. I Provinsi
  15. Ria Herpiana: Guru Honor Daerah TK. I Provinsi
  16. Roni Johansyah: Guru Honor Daerah TK. I Provinsi
  17. Samawati: Honor Daerah TK. I Provinsi
  18. Shera Heni Pratiwi: Tenaga ADM Honor Daerah TK. I Provinsi
  19. Siera Ariza: Guru Honor Daerah TK. I Provinsi
  20. Siti Nurhidayah: Guru Honor Daerah TK. I Provinsi
  21. Srie Avriantie: Tenaga Adm Honor Daerah TK. I Provinsi
  22. Sunahdi Bahri: Honor Daerah TK. I Provinsi
  23. Tiara Hidayat: Guru Honor Daerah TK. I Provinsi
  24. Tri Pujiaty: Guru Honor Daerah TK. I Provinsi
  25. Viza Sherly Muviara: Pustakawan Honor Daerah TK. I Provinsi
  26. Waliyus: Honor Daerah TK. I Provinsi
  27. Yazid Fauzan: Tenaga Adm Honor Daerah TK. I Provinsi
  28. Yolan Tanamal: Guru Honor Daerah TK. I Provinsi
  29. Zainal: Tenaga Adm Honor Daerah TK. I Provinsi
  30. Zakiyatun Kamalia: Guru Honor Daerah TK. I Provinsi

Bagiamana kelanjutan berita ini selengkapnya, tunggu edisi mendatang. (TIM)

Aliran Dana Kemendikbud Rp1,4 M di SMANTAP Terindikasi Korupsi (II)

» Pembelian Alat Multimedia Pembelajaran Rp230 Juta di Mark-Up?

TANGGAMUS – Berdasarkan laporan rekapitulasi dana BOS per komponen tahun 2018 di SMA Negeri 1 Talang Padang (SMANTAP), Kabupaten Tanggamus, dengan total penggunaan anggaran Rp. 1,4 Miliar terindikasi korupsi.

 

Pasalnya, besaran anggaran yang digunakan pihak SMANTAP disejumlah komponen dana BOS 2018, khususnya untuk pembelian alat multi media pembelajaran Rp. 230.350.000, dengan rincian; triwulan  ke  II  senilai  Rp.  200.350.000,-  dan  triwulan  ke  III  Rp. 30.000.000,- terkesan berlebihan dan tidak sesuai dengan Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Juknis BOS).

 

Berdasarkan  data  yang  dihimpun  tipikornewsonline,  Mark-up anggaran diduga menjadi modus korupsi di SMAN 1 Talang Padang. Beragam modus korupsi seolah sudah diatur sedimikian rupa. Dalam mengalokasikan biaya belanja kebutuhan sekolah terkesan berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.

 

 

Jika mengacu pada Juknis BOS SMA tahun 2018 pada item pembelian alat multi media pembelajaran seperti yang diuraikan sebagai berikut (Terlampir), Pihak SMANTAP seharusnya hanya mengeluarkan biaya untuk pembelian item tersebut diperkirakan paling maksimal menghabiskan dana BOS Rp. 100 Juta.

 

Selain itu, untuk sebagai pelengkap dalam memperlancar tindakan korupsi dana BOS, Oknum  Kepsek  ini  diduga bekerja sama  dengan oknum bendahara sekolah dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dengan cara mark up anggaran.

 

Kemudian, dana BOS di SMANTAP selama ini juga diduga dikelola secara  tidak  transparan.  Sehingga,  peluang  korupsi  dana  BOS  di SMANTAP selama ini sangat terbuka lebar.

 

Menanggapi  dugaan  korupsi  dana  BOS  ini,  Kepala  SMAN  1  Talang Padang  (SMANTAP)   Sudirman,   S.Pd   saat   dikonfirmasi,   pihaknya mengakui   bahwa   data   laporan   realisasi   dana   BOS   2018   yang terindikasi mark up dan korupsi tersebut memang benar.

 

“Ya.. berita yang dimuat.. itu data laporan online bos.. Memang begitu penggunaannya,”   ucap   Sudirman   kepada   Wartawan,   (7/7/2019) belum lama ini.

 

Mau  tahu  dugaan  pungli  oknum  Kepsek  SMANTAP  dan  tanggapan pihak Disdikbud Lampung serta pihak hukum setempat, tunggu berita selengkapnya edisi mendatang. (TIM)

 

 

JUKNIS BOS SMA 2018

Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran

Membeli komputer desktop/work station berupa PC/All in One Computer untuk digunakan dalam proses pembelajaran, maksimal 5 (lima) unit per tahun per satuan pendidikan dengan spesifikasi minimal:

  1. prosesor Intel Core i3 atau yang setara;
  2. memori standar 4GB DDR3;
  3. hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
  4. CD/DVD drive;
  5. monitor LED 18,5 inci;
  6. sistem operasi Windows 10;
  7. aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation;
  8. garansi 1 (satu) tahun.

Harga untuk pembelian komputer tidak boleh melebihi dari Rp10.000.000,00  (sepuluh juta rupiah) per unit. Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan dan/atau upgrade komputer desktop/work station milik sekolah.

 

Membeli printer atau printer plus scanner maksimal 1 (satu) unit per tahun per satuan pendidikan. Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan printer milik sekolah.

  1. Membeli laptop maksimal 1 (satu) unit per tahun per satuan pendidikan dengan spesifikasi minimal:
  2. prosesor Intel Core i3 atau yang setara;
  3. memori standar 4GB DDR3;
  4. hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
  5. CD/DVD drive;
  6. monitor 14 inci;
  7. sistem operasi Windows 10;
  8. aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation;
  9. garansi 1 tahun;

Harga untuk pembelian laptop tidak boleh melebihi dari Rp10.000.000,00  (sepuluh juta rupiah) per unit. Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan atau upgrade laptop milik sekolah.

 

Membeli proyektor maksimal 5 (lima) unit per tahun per satuan pendidikan dengan spesi fikasi minimal:

  1. sistem DLP;
  2. resolusi XGA;
  3. brightness 3000 lumens;
  4. contras ratio 15.000:1;
  5. input HDMI, VGA, Composite, S-Video;
  6. garansi 1 (satu) tahun.

Harga untuk pembelian proyektor tidak boleh melebihi dari Rp7.000.000,00  (tujuh juta rupiah). Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan proyektor milik sekolah.

 

Keterangan:

a. komputer desktop/workstation, printer/printer scanner, laptop dan/atau proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memberikan garansi resmi;

b. proses pengadaan barang oleh sekolah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris sekolah.

 

Aliran Dana Kemendikbud Rp. 1,4 Miliar di SMAN 1 Talang Padang Terindikasi Korupsi

TANGGAMUS – Dugaan Korupsi aliran dana BOS dari Kemendikbud di tingkat SMA tahun anggaran 2018, seakan menggurita khususnya di SMA Negeri 1 Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. 

Meksi telah diberikan Petunjuk Teknis aturan dan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), diduga oknum Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Talang Padang, Tanggamus tetap memiliki celah untuk melakukan praktek korupsi besar besaran.

Berdasarkan temuan tim investigasi, Beragam modus yang dilakukannya seolah sudah diatur sedimikian rupa. Mulai dari penggelembungan (Mark-up) anggaran hingga melakukan kongkalikong dengan oknum Komite serta bendahara Sekolah.

“Oknum Kepsek ini terkesan sudah sangat lihai dan memiliki modus tersendiri. Pihaknya dalam mengalokasikan biaya belanja untuk kegiatan sekolah terkesan berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Mark-up anggaran diduga menjadi modus korupsi di SMAN 1 Talang Padang,” beber sumber yang enggan menyebut namanya saat dikonfirmasi Tipikor News, belum lama ini.

VIDEO PILIHAN

Lebih lanjut dikatakannya, untuk sebagai pelengkap dalam memperlancar korupsi dana BOS, Oknum tersebut diduga bekerja sama dengan oknum bendaharanya. Agar dapat memperoleh keuntungan pribadi mereka bekerja sama dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dengan cara mark up anggaran. Sehingga kerugian uang negara berpotensi mencapai ratusan juta.

Berikut rincian dana BOS tahun 2018 di SMAN 1 Talang Padang dengan total anggaran sebesar Rp 1,419.320.000, yang diduga banyak dikorupsi: Penerimaan Peserta Didik Baru TW II Rp 48.368.000, Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler: TW I Rp 28.670.000, TW II Rp 34.765.000, TW III Rp 27.870.000 dan TW V Rp 25.970.000, Kegiatan Evaluasi Pembelajaran: TW I Rp  81.314.000, TW II Rp 25.024.000, TW III Rp 20.946.000 dan TW IV Rp 66.064.000.

Kemudian, untuk Pengelolaan Sekolah: TW I Rp 78.138.000, TW II Rp 62.855.000, TW III Rp 50.624.500 dan TW IV Rp 60.558.000, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah:  TW I Rp 45.000.000, TW II Rp 41.150.000, TW III Rp 44.961.500 dan TW IV Rp 40.000.000. Langganan Daya dan Jasa TW I Rp 17.328.000, TW II Rp 20.328.000, TW III Rp 17.328.000 dan TW IV Rp 17.328.000, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah TW I Rp 39.070.000, TW II Rp 46.200.000, TW III Rp 43.150.000 dan TW IV Rp 61.960.000, serta Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran: TW II Rp 200.350.000 dan TW III Rp 30.000.000.

“Dana miliaran yang dikeluarkan dari BOS tersebut diduga sangat tidak diyakini keberannya. Bahkan, sejumlah biaya belanja kegiatan pendidikan di SMAN 1 Talang Padang  itu ada yang fiktif,” katanya.

Selain itu, dana BOS di SMAN 1 Talang Padang disinyalir sengaja dikelola secara tidak transparan. Selama ini pengelolaannya tanpa melibatkan guru. “Karena tidak transparan, peluang korupsi dana BOS selama ini disekolah tersebut sangat terbuka lebar,” jelas sumber.

Bagaimana tanggapan Kepala SMA Negeri 1 Talang Padang, Kabupaten Tanggamus terkait dugaan korupsi dana BOS 2018 ini, tunggu berita selengkapnya edisi mendatang. (TIM)

VIDEO PILIHAN

OKNUM KADISKES TANGGAMUS DIDUGA KORUPSI

TANGGAMUS – Oknum Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes), Kabupaten Tanggamus, Sukisno, SKM, M.Kes diduga melakukan tindakan korupsi APBD 2017 dengan total pagu anggaran Rp. 11.733.000.000,- terhadap sejumlah paket kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan obat dan Perbekalan Kesehatan.

Berdasarkan data dan informasi yang diterima Tipikor News, diduga kuat tidak kurang dari Rp. 1,1 Miliar dana sebanyak 29 paket kegiatan tersebut diduga telah dikorupsi oleh oknum kepala dinas kesehatan setempat.

Terungkapnya kasus dugaan korupsi ini atas pengakuan dari sejumlah sumber yang patut dipercaya. Sejumlah narasumber mengatakan, jika oknum Kadiskes Tanggamus, Sukisno dalam melancarkan aksi korupsinya tidak sendiri melainkan mengajak kroni-kroninya untuk berjamaah “Kongkalikong” salah satunya dengan melakukan mark-up anggaran disetiap item kegiatan belanja barang/ jasa di kantor dinas yang ia pimpin.

“Dugaan maraknya praktik korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Tanggamus, hingga saat ini nyaris tidak terdeteksi media. Sehingga publik melihat ada kesan praktik korupsi tersebut berhasil ditutupi serta Mark-up anggaran diduga jadi salah satu modus korupsi sang Kadis,” ujar sumber kepada Tipikor News, belum lama ini.

Berbagai keterangan dari sumber terpercaya yang berhasil dihimpun Tipikor News, memberikan indikasi hebatnya permainan korupsi di instansi yang memberikan pelayanan kesahatan ini. Paket kegiatan yang terindikasi korupsi di Dinkes Tanggamus, terhitung waktu pekerjaan berbagai paket kegiatan sejak Juni 2017 – Juli 2017,

Seperti beberapa kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan obat dan Perbekalan Kesehatan diantaranya, Pengadaan 5 Ambulance UGD (Ops Puskesmas) Rp. 1.425.000.000,- Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan (Tersebar di 23 Puskesmas) Rp. 3.237.700.000,- Pembangunan Puskesmas Sumberejo Rp. 1.400.000.000,- Alat Kesehatan Puskesmas dan Pustu (Alat membantu kesehatan) Rp. 1.269.000.000,-

Kemudian, Rehabilitasi Berat Puskesmas Kota Agung Kec. Kota Agung Rp. 900.000.000,- Rehabilitasi Berat Puskesmas Kedaloman Kec. Gunung Alip Rp. 800.000.000,- Pengadaan Bahan Reagensia (Tersebar di 23 Puskesmas) Rp. 900.000.000,- Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (Tersebar di 23 Puskesmas) Rp. 500.000.000,- dan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor salah satunya Pegadaan alat Dapur UPT Puskesmas Rawat Inap (Alat Memasak) Rp. 106.900.000,-

Selain itu, kegiatan yang terhitung waktu kerjaan sejak November-2017 – Akhir: December-2017, salah satunya Penataan Halaman UPT. Puskesmas (Pemasangan Veving halam UPT. Puskesmas) di UPT. Puskesmas Kelumbayan, UPT. Puskesmas Way Nilah dan UPT. Puskesmas Bulok Sukamara Rp. 80.000.000,-

Sementara, sumber lain juga mengatakan, disinyalir oknum Kadiskes Tanggamus, patut diduga telah mendoktrin bawahannya untuk membuat manajemen keuangan tidak transparan dan banyak penyelewengan. Baik dari dana kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan obat dan Perbekalan Kesehatan maupun Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, tandasnya.

Bagaimana tanggapan Kadis Kesehatan Tanggamus, Sukisno, SKM, M.Kes atas kasus dugaan korupsi ini, tunggu edisi mendatang. (TIM)