Jawaban soal dan seleksi PPK di KPU Lamtim Bocor?

Lampung Timur – Diduga 100 (seratus) soal Computer Assisted Test (CAT) saat rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN 1) Simpang Sribawono sudah bocor, Kamis (30/01/2020)

Pasalnya, salah satu peserta dari kecamatan Batanghari Nuban mampu mengerjakan 100 soal dengan waktu kurang dari 16 menit dan mendapatkan nilai 95. Padahal, waktu yang di tetapkan dalam mengerjakan 100 soal dengan disiapkan 90 menit atau satu setengah jam lamanya.

Berita Lainnya:

Wahyudi mengungkapkan bahwa dalam rekrutmen PPK pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, sebanyak 100 soal diduga sudah bocor, bayangkan saja hal ini diluar logika dan nalar manusia, peserta mampu menyelesaikan semua ini.

“Waktu yang di siapkan 1,5 jam, akan tetapi salah satu peserta nomor 13 : 13 mampu menyelesaikan dalam waktu 16 menit, bisa selesai dan sisa waktu 01:14:19 menit,” ujarnya.

Lebih lanjut kata dia, sungguh ironisnya dalam pengrutmen ini, karena kalau bukan dapet rembesan hal ini tidak mungkin terjadi, mengingat banyaknya soal yang disuguhkan KPU saat Pengrutmen PPK.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Timur Jarwo Asmoro menepis dengan adanya kebocoran soal, karna soal 100 ini di buat oleh kabupaten kota dan provinsi.

“Iya bisa saja dia ngasal nebak-nebak, atau kalau dia memang mampu hal ini. Kalau saya mengerjakan soal ini, hanya membutuhkan waktu 30 menit selsai,” kata Jarwo.


Menurut pantauan di lapangan, hasil kecamatan Batanghari Nuban, nomor urut 13.13 bisa menyelesaikan 100 soal dengan waktu 16 menit, sisa waktunya 01:14 :19, sedangkan waktu yang di gunakan (90 menit) satu setengah jam lamanya. (TIM)

Kecerobohan Bupati Lampung Timur, DPMDP Minta Jatah Setoran Dana Desa

LAMPUNG TIMUR – Dugaan Keterlibatan Oknum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon (DPMDP) Kabupaten Lampung Timur, dalam Melancarkan Aksi penarikan Setoran Dana Desa (DD) tahun 2019, senilai Rp.30.000.000,-. Hingga Rp.50.000.000,-. Perpekon, ikut berdampak kepada Zaiful Bokhari selaku Bupati setempat.

Label kata, Ceroboh yang dialamatkan kepada Bupati setempat tidak bisa dielakkan. Menurut sudut pandang yang beredar ditengah kalangan masyarakat Kabupaten setempat, pak Bupati harus lebih intens dalam mengawasi DD.

“Tahun 2019 fakta yang tersaji dilapangan, hampir rata-rata realisasi pekerjaan kontruksi yang dilakukan oleh pihak desa tidak ada yang mengacu kepada Ketentuan. salah satunya pembangunan Lapisan penerasi yang ada di Desa Benteng Sari”, kata sumber.

Berita Lainnya:

Sumber menambahkan, adanya setoran tersebut diyakini menjadi awal mula keberanian para kepala desa melaksanakan prilaku korup. “ kegiatan kontruksi pasti di akal-akali oleh oknum-oknum Kepala Desa, logisnya masyarakat jarang yang paham akan pembangunan fisik sehingga yang ada didalam benak pikiran masyarakat yang penting sudah ada jalan”,ucapnya.

Selain itu, Sumber menceritakan kronologis aliran Dana tersebut, Oknum Koruptor Dinas PMDP mengumpulkan seluruh kepala Desa, dalam pertemuan tersebut, diatur scenario sangat rapih, gunannya untuk mengecoh pihak-pihak yang berwenang, lalu dilihat ada kesempatan maka oknum koruptor tersebut langsung menyampaikan tujuan utamanya, dimana kepada seluruh kepala Desa agar bersedia untuk menyetorkan Dana sebesar Rp.50.000.000,-. Sampai Rp.30.000.000,-.


Video


Dengan cara mengumpulkan dana tersebut kepada pihak Organisasi Apdesi kecamatan.
“setelah dana terkumpul maka barulah pihak organisasi kecamatan memberikan dana kepada pihak Apdesi Kabupaten, sehingga setelah itu barulah dana diberikan kepada Oknum Korup Dinas PMDP”paparnya.

Masih kata sumber, setoran tersebut bervariasi, karena dilihat dari besaran DD yang diterima pihak Desa masing-masing. “ ternyata kepala Desa bersedia mengikuti aturan main tersebut didasari adanya suatu tekanan juga, kalau ada yang tidak mau mengikuti aturan maka pasti akan dipersulit dalam urusan adminitrasi”,.

Lebih parah, Kata sumber, korupsi DD bukan hanya ada ditingkat Kabupaten setempat, Dugaan tingkat kecamatan diyakini melakukan hal yang serupa, walau nominalnya tidak sebesar untuk Jatah Di Kabupaten. “kalau bahasa beken para koruptor bagi-bagi jatah”

Terlihat dari stateman, Camat Jabung, ketika dipertanyakan adanya Dugaan aliran yang masuk kekantong pribadi dirinya, camat dengan jawaban yang kurang pas dia menumbalkan Kasi PMD yang ada di Kecamatan setempat.

“ya nanti saya minta kasi PMD cek dilapangan, nantikan ada laporan, saya kan manusia biasa, masak saya harus turun”,ujarnya ketika dihubungi Via telpon.

Hingga berita ini dilansir Kepala Dinas PMDP Lamtim belum Bisa Dihubungi.

Bagaimana tanggapan Pejabat instansi terkait serta Bupati Lampung Timur, Zaiful Bukhori atas pemberitaan ini. Tunggu berita selengkapnya edisi mendatang. (TIM)

Hari Anti Korupsi| Kejari Lamtim Libatkan Generasi Milenial

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Senin, 9 Desember 2019. Selain upacara, kegiatan diisi dengan pembagian pin dan stiker kepada masyarakat.

Plh Kajari Lamtim Isaak Karaeng mengatakan pihaknya juga melibatkan generasi milenial perwakilan dari SMAN 1 Sekampung dengan mensosialisasikan antikorupsi, dan pembagian stiker serta PIN kepada pegguna jalan yang melintas di perempatan lampu merah Sukadana.  (Lampost)

Tipikor News Chanel

M Fauzi: Sejak Didampingi Pak Junaidi, Aset Gapoktan Margo Rukun Meningkat

JABUNG, LAMPUNG TIMUR | Pada akhir tahun 2008 lalu, desa Mumbang Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur mendapatkan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Rp 100 juta.

Dalam laporan ketua Gapoktan Margo Rukun, Desa Mumbang Jaya, M Fauzi mengatakan, pada tahun tersebut umumnya petani meminjam pupuk dengan tengkulak, dengan perhitungan modal pinjaman Rp 1 Juta berupa pupuk dalam waktu 6 bulan menjadi Rp 1,6 juta.

BACA JUGA :

Lebih lanjut dikatakannya, dengan adanya dana PUAP yang dikelola oleh Gapoktan dan kelompok tani yang selalu didampingi Junaidi (Kades Mumbang Jaya periode 2007-2013), maka aktifitas tengkulak berhenti.

“Sehingga aset Gapoktan sampai dengan per November 2019, berupa dana di kelompok tani senilai Rp 243.319.350,” kata M Fauzi saat Musrembangdes tahun 2019/2020, di balai Desa Mumbang Jaya belum lama ini.

Para petani Desa di Desa Mumbang Jaya, Kecamatan Jabung saat menghadiri Musrembangdes tahun 2019/ 2020, di balai desa setempat belum lama ini.

Kemudian, sambungnya, diharapkan untuk kedepan, Gapoktan kita akan lebih baik lagi sehingga akan membantu para petani yang berada didesa Mumbang Jaya, harapnya.

Tampak hadir dalam rapat pengurus Gapoktan Margo Rukun tersebut, Kades Mumbang Jaya, Hj. Ratna Basuki, Ketua Gapoktan M Fauzi, Ketua Kelompok Tani serta para petani setempat. (TIM)

VIDEO PILIHAN

Junaidi Ahdah Ungkap Perjuangan Masyarakat Desa Mumbang Jaya Menuju Kemakmuran

JABUNG, LAMPUNG TIMUR | Pada tahun 1982 Pemerintah Pusat membuka hutan Rawa Prumpung dijadikan sawah yang saat ini diberi nama Rawasragi 1, 2 dan 3 dengan Luas Sragi 1 – 3 sekitar 3000 Ha. Untuk wilayah Rawasragi  1 yaitu Desa Belimbing Sari, dan Rawasragi 2 Desa Tanjung Sari, sedangkan wilayah Rawasragi 3 terdiri dari beberapa desa, yaitu: Kecamatan Jabung (Desa Mumbang Jaya, Asahan, Benteng Sari, Adiluhur) hingga Kecamatan Pasir Sakti (Desa Rejo Mulyo, Kedung Dingin, Labuhan Ratu dan Sumur Kucing).

Pada tahun 1984 sampai dengan tahun 2000, masyarakat sangat sulit mendapatkan hasil pertanian berupa padi, karena di waktu musim hujan selalu banjir dan musim kemarau tanah kering dan retak-retak. Sehingga masyarakat mencari singkong/ ngasak/ leles hasil panen dari kebun proyek Mitsugoro untuk dibuat oyek bahan pokok penganti nasi.

Ditahun 2000, Junaidi selaku Kepala Desa (Kades) Mumbang Jaya yang baru dilantik pada saat itu, melihat di desanya ada potensi sumber air yang cukup besar maka segera diadakan rapat dan mengajak masyarakat membentuk kelompok tani untuk swadaya membeli mesin dan aksial 10 inch guna memanfaatkan potensi sumber air, dengan cara menaikan air dari permukaan bawah sawah dengan cara membendung kali menggunakan batu dan terpal untuk mempermudah menaikan air kemudian didorong ke siring cacing.

“Alhamdulilah, awal tahun 2001 jerih payah petani terobati. Padi yang ditanam itu panen dengan kwalitas padi yang cukup baik 6-8 ton per Hektar dengan harga yang cukup tinggi,” ujar Junaidi Ahdah menceritakan sejarah Desa Mumbang Jaya saat awal mula dirinya menjalankan amanah masyarakat sebagai Kades Mumbang Jaya kepada Tipikornews Online dikediamannya, Minggu (3/11/2019).

Lebih lanjut, Junaidi Ahdah mengatakan, mengingat jadwal panen kami beda dengan sawah teknis dan panenan padi menjadi primadona pasarannya berasnya melalui swalaya karena beras baru tanam.

“Melihat keberhasilan ini masyarakat yang berada di Rawasragi 2 terutama dusun Dingin Sar Desa Asahan dan dusun Pasir Gedong Desa Benteng Sari, serta Rawasragi 3 mengadopsi penanaman padi irigasi tradisional dan tahun 2013 Desa Belimbing Sari dan Tanjung Sari turut menanam padi gadu dan kemakmuran mulai dirasakan masyarakat Rawasragi,” ungkapnya.

Terpisah, Edi Khaerudin (55) warga Mumbang Jaya, mengucapkan terima kasih kepada Junaidi Ahdah junaidi yang telah memperjuangkan pertanian padi hingga mencapai kemakmuran. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Junaidi yang telah memperjuangkan pertanian padi gadu ini, sehingga masyarakat selain desa Mumbang Jaya mencapai kemakmuran,” ujar Edi yang turut diamini Harmok (65) Warga dusun Ringin Sari Desa Asahan,  serta Sawab (52) warga dusun Pasir Gedong desa Benteng Sari kepada Wartawan. (red)

VIDEO PILIHAN

Bupati Lamtim Serahkan1140 KIS Kepada Warga Gunung Pelindung

LAMPUNG TIMUR – Bupati Lampung Timur Zaiful Bukhari serahkan 1140 Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada 975 KK warga kecamatan Gunung Pelindung.

Serta sosialisasikan program pelayanan pengobatan dan pelayanan ambulan gratis, bertempat di Balai Desa Pelindung Jaya kecamatan Gunung Pelindung, selasa sore (17/9/2019).

Hadir mendampingi Bupati, Putri Ernawati Zaiful Bokhari, Asisten 1 Tarmizi, Kepala Dinas dan Forkopimda Lampung Timur, Camat Gunung Pelindung Siswanto dan Forkopimcam setempat.

Program KIS merupakan program pemerintah pusat, yang berlaku untuk seluruh warga indonesia dan khususnya di Lampung Timur, Bupati Zaiful memprioritaskan dan mengutamakan program berobat gratis untuk seluruh masyarakat di Lampung timur tanpa terkecuali yang tak memiliki BPJS atau KIS, dengan cukup membawa foto copy e-KTP dan KK di UPTD Puskesmas setempat dan RSUD Sukadana.

“Bagi warga Lampung Timur yang tidak atau belum memiliki KIS, bahwasanya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki program terkait dengan kesehatan. Bahwa pemerintah memberikan jaminan kesehatan gratis bagi warga cukup dengan E KTP dan KK,serta rekomendasi dari kepala desa dan kita juga menyiapkan ambulan di 24 Kecamatan bagi warga yang membutuhkan,dan itu pun secara gratis” jelas Zaiful Bukhori.

Dengan adanya program ini, harapan pemerintah Lampung Timur seluruh masyarakat bisa merasakan kesejahteraan dan kesetaraan dalam pengobatan, baik yang mempunyai BPJS atau tidak. (Rls)

Tim Investigasi Dalami Kasus Dugaan Malpraktek Oknum Dokter RS Asy Sy

PANARAGAN — Tim Investigasi dugaan malapraktik oknum dokter RS Asy Syifa Medika, Tulangbawang Barat melakukan investigasi ke kediaman korban.

Tim mengumpulkan sejumlah informasi terkait dengan peristiwa ditemukannya kain kasa di dalam perut Septina (26) warga Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulangbawang Tengah pasca melakukan operasi ceasar di RS Asy Syfa Medika pada 27 Maret 2019 lalu.

Menurut suami korban, Ferdi Irwanda istrinya dicecar dengan sejumlah pertanyaan oleh tim investigasi. Mulai sejak awal kedatangan istrinya ke rumah sakit tersebut hingga ditemukannya kain kasa oleh Tim Medis Poned Panaraganjaya.

“Pertanyaan yang diajukan tim investigasi atau pak Karyawanto tadi itu, mulai dari awal kedatangan istri saya ke Rumah Sakit Asy Syfa sampai informasi bisa ditemukannya kain kasa di dalam mulut rahim,” kata Ferdi, kepada wartawan, Selasa (25/6/2019).

Dia berharap, tim investigasi dapat bekerja secara independen dan profesional. Sehingga informasi mengenai dugaan malpraktik atau kelalain oknum dokter dalam menangani operasi ceasar istrinya dapat terkuak, agar kedepan kejadian serupa tidak kembali terulang.

Menurutnya, pasca ditemukannya benda asing berupa kain kasa di mulut rahim sang istri pada 20 Juni 2019 lalu. Berdampak pada psikologis istrinya.

“Selain sering merasa demam, istri saya sekarang sering murung seperti orang ketakutan. Dia juga takut kalau diajak berobat. Takut ada efek samping sama kesehatannya pasca ditemukan kain kasa yang sudah berbau busuk di dalam mulut rahimnya. Jadi dia lebih milih berdiam diri,” ujar dia. (**)

Pasca Lebaran, Milyaran Anggaran BOS SMP Lampung Timur Diduga Ludes Dikorupsi

LAMPUNG TIMUR – Pasca Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriyah pada 5 dan 6 Juni 2019 lalu, milyaran anggaran pendidikan bantuan operasional sekolah (BOS) pada pencairan triwulan 2 sebesar 40 persen dari dana yang diterima disejumlah SMP Kabupaten Lampung Timur diduga Ludes di korupsi oknum kepala sekolah.

Menurut informasi yang diterima tipikornewsonline.net diduga kuat penggunaan bantuan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) itu banyak menyimpang.

Pasalnya, anggaran pendidikan tersebut bukan karena terpakai untuk kebutuhan operasional sekolah, melainkan karena terdesak berbagai kebutuhan persiapan lebaran yang tentunya perlu biaya banyak bagi sejumlah oknum Kepsek SMP di Lamtim.

Misalnya seperti, menyiapkan berbagai makanan untuk hidangan tamu yang datang bersilaturahmi, beli baju lebaran, kebutuhan untuk mudik, Belanja OLEH OLEH, kebutuhan hidup selama di kampung halaman, dan biaya jalan jalan serta menyiapkan uang THR untuk dibagi bagi yang memang sudah jadi tradisi setiap kali lebaran.

#PLAY VIDIO TERBARU

“Sehingga diduga menjadi faktor utama sejumlah oknum kepala SMP di Lamtim “Gelap Mata” untuk melakukan penyimpangan anggaran BOS,” ungkap Ketua LSM Gerakan Masyarakat Lampung Peduli Anggaran (Gemal-P@) Achmad Tri Johan kepada tipikornewsonline.net, di Bandar Lampung, Sabtu (15/6/2019) kemarin.

Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya berharap pengawasan ketat terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah yang dikucurkan pemerintah pusat harus lebih ditingkatkan. Sehingga Langkah ini bisa mengantisipasi agar dana bantuan itu tidak menjadi bancakan oknum pendidik.

“Harus diawasi ketat, mengingat besarnya kucuran dana bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah pusat maupun Pemprov Lampung rawan diselewengkan. Apalagi terdengar dana bantuan itu diduga banyak yang bocor,” tegas Achmad Tri Djohan.

Masih dikatakannya, adanya kebocoran terhadap dana BOS bisa saja terjadi. Dana BOS diberikan kepada sekolah untuk menunjang operasional pendidikan.

“Bagaimana pengawasannya. Apakah besaran dana BOS yang diberikan sesuai dengan apa yang digunakan?,” tanyanya.

Kemudian, sambungnya, apalagi pencairan dana BOS triwulan II tahun 2019 ini cair sebelum Lebaran dibarengi dengan libur akhir tahun pelajaran sekolah dan libur cuti bersama karena hari raya Idul Fitri.

“Karena Jadwal Libur dan Cuti Bersama yang panjang tersebut, tentunya mengurangi jadwal kegiatan belajar mengajar disekolah diperkirakan berkurang selama 30 hari. Sehingga pengeluaran kebutuhan biaya operasional sekolah tentu tidak terlalu besar,” katanya.

Ilustrasi

Sehingga, beberapa mekanisme pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana BOS 2019 tingkat SMP di Lampung Timur, beberapa diantaranya seperti : SMP NEGERI 2 PEKALONGAN, SMP NEGERI 1 PURBOLINGGO, SMP NEGERI 1 SEKAMPUNG UDIK, SMP NEGERI 1 WAY JEPARA, SMP NEGERI 1 KIBANG, SMP NEGERI 1 BANDAR SRIBHAWONO dan SMP NEGERI 1 LABUHAN RATU terindikasi banyak menyimpang dari juknis serta menjadi lahan korupsi berjamaah bagi oknum Kepsek.

Disejumlah sekolah tersebut, Mark up dan korupsi pada realisasi dana BOS  triwulan 1 dan 2 tahun 2019 rawan terjadi. Dana yang diperuntukkan bagi kepentingan peserta didik SMP tersebut diduga banyak terpakai oknum kepsek untuk keperluan biaya lebaran.

“Penggunaan dana BOS untuk keperluan operasional sekolah tersebut disinyalir tidak diyakini kebenarannya. Bahkan dalam laporan penggunaannya sangat rawan pembelanjaan fiktif,” bebernya.

Ia juga mengatakan, pasca lebaran ini diharapkan pengawasan dari instansi terkait dan masyarakat nampaknya perlu dilakukan lebih ketat lagi.

“Cek setiap masing masing sekolah itu untuk disesuaikan. Apakah setiap pengeluaran dana keperluan kegiatan operasional pendidikan disekolah itu benar benar ada?,” jelasnya.

Bagaimana tanggapan sejumlah kepala SMP di Lampung Timur terkait pemberitaan ini, dan mau tahun data penggunaan anggarannya secara rinci, tunggu edisi mendatang. (TIM)

#PLAY VIDIO PILIHAN

Kepala SMA se Lampung Timur Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1440 H