Oknum Ketua Gapoktan Karya Usaha BK2 Rumbia Gelapkan Bantuan Benih Padi 1380 Kg?

RUMBIA LAMTENG  ZL – Gencar Gencarnya Pemerintah Pusat Melalui Pemerintah Provinsi Lampung Menyalurkan Berbagai Macam Bantuan Khususnya di Bidang Pertanian Diantaranya : Bantuan Benih Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Kacang Kacangan, Pupuk Ponska, Urea, ZA, SP36 dan Pupuk Organik Agar Terwujudnya Indonesia Menjadi Salah Satu Penghasil Lumbung Pangan Dunia.

Gapoktan Kampung Bina Karya Putra BK2 Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Salah Satu Penerima Bantuan Benih Padi INPARI 32 Yaitu, Gapoktan Karya Usaha Yang di Ketuai Oleh Wardiman Dengan Membawahi 30 Kelompok Tani.

Berita Lainnya:

Seperti Yang di Ungkapkan Sumber Belum Lama ini Jum,at 24/01/2020 Yang Tak Ingin Namanya di Sebutkan Mengatakan, Dari 30 Kelompok Tani Gapoktan Bina Karya Putra Hanya 23 Kelompok Tani Saja Yang Menerima Bantuan Benih Padi Tersebut dan Setiap Kelompok Taninya Bantuannya di Potong Sebanyak 60 Kg Oleh Ketua Gapoktan Warniman Dengan Dalih Untuk Uang Kass Gapoktan.

Sehingga Setiap Kelompok Tani Yang Menerima Bantuan Benih Padi Kecewa dan Mengeluhkan Adanya Pengurangan Jumlah Bantuan Itu, Karena Saat Pembagian Bantuan Benih Kepada Para Anggota Kelompok Taninya Tidak Bisa Merata dan Mencukupi Karena Banyak Anggota Kelompok Tani Yang Tidak Mendapatkan Bantuannya.

Atas Kejadian Tersebut, Kami Mewakili 23 Kelompok Tani Gapoktan Karya Usaha Meminta Aparat Penegak Hukum Dapat Menindak Lanjuti Hal ini Karena Sangat Meresahkan dan Sangat Merugikan Para Petani Harapnya.

Terpisah, Ketua Gapoktan Karya Usaha Warniman Saat di Konfirmasi Melalui Telpon Selulernya 24/01/2020 Mengatakan, Benar Gapoktan Karya Usaha di Tahun 2019 Akhir Menerima Bantuan Benih Padi Inpari 32 Kemasan 5 Kg Dari Pemerintah Sebanyak 10 Ton Lebih.

Namun Tidak Semua Kelompok Tani Yang Mendapatkan Bantuan Benih Tersebut, Melainkan Hanya 23 Kelompok Tani Saja Yang Menerima Bantuannya dan Setiap Kelompok Tani Yang Menerima Bantuan Benih Tersebut Jumlahnya Pun Berfariasi Tergantung Luas Areal Persawahan Yang di Miliki Kelompoknya Masing Masing.

Benar Saat Pembagian Benih Padi Kesetiap Kelompok Taninya Saya Kuranggi Jumlah Bantuannya Sebanyak 60 Kg/Kelompok, Karena Selama ini Gapoktan Karya Usaha Tidak Pernah Memiliki Uang Kass, Jika Saya Mintanya Berupa Uang Kepada Para Kelompok Tani Pasti Mereka Tidak Mau Memberinya, Sehingga Saya Siasati Menguranggi Jumlah Bantuannya.

Memang Benar Pihak Dinas Pertanian dan TPH Kabupaten Lampung Tengah Sudah Melarang Setiap Gapoktan/Poktan Penerima Bantuan Untuk Memungut Biaya Kepada Para Anggota Kelompok Tani Dengan Alasan Apa Pun.

Namun Saat Menurunkan/Bongkar Benih Tersebut Dari Mobil Apa Tidak Make Biaya? Lagi Pula Saya Memotong Jumlah Bantuan Benih Untuk Para Kelompok Tani Gunanya Juga Untuk Kass Gapoktan Pungkas Warniman.

Bagaimana Tanggapan Kepala Dinas Pertanian dan TPH Kabupaten Lampung Tengah Terkait Pemberitaan ini. Baca Edisi Mendatang. (TIM)

VIDEO | Oknum Kades Bumi Mas Lampung Tengah Korupsi ADD Rp759.837.000?

SEPUTIH AGUNG – Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa di kampung bumi mas kecamatan seputih agung kabupaten lampung tengah yang menggunakan anggaran dana desa 2019, diduga dijadikan lahan korupsi oknum Kepala Kampung setempat sehingga terindikasi merugikan keuangan negara mencapai ratusan juta rupiah.

Diketahui dari beberapa jenis fisik pembangunan yang dikerjakan selama 2019, seluruh pembangunan infrastruktur di kampung bumi mas yang di biayai dari dana desa tersebut, realisasinya pekerjaan terkesan asal karena, banyak anggaran justru malah masuk kekantong pribadi oknum Kades.

Berita Lainnya:

Berdasarkan keterangan sumber Tipikornews mengatakan, Semua perangkat desa di kampung bumi mas kecamatan seputih agung banyak mengeluh karena merasa hanya di jadikan oknum kades sebagai tameng dan pelengkapnya saja, ungkap sumber saat ditemui wartawan dikediamannya, Jum’at 28 desemeber 2019.

Sumber juga mengungkapkan, adapun pembangunan infrastruktur yang diduga di mark up dan di korupsi oknum Kades setempat, di antaranya seperti: Pembangunan Jalan Telford dengan Panjang 700 Meter, Lebar 2,5 Meter dengan Nilai pagu 114.870.000 rupiah.

Kemudian,pembangunan Jalan Telford Panjang 700 Meter,Lebar 3 Meter dengan menghabiskan anggaran 146.730.000,Pembangunan Jalan Lapen Panjang 850 Meter,Lebar 2,5 Meter Dengan Nilai dana 192.647.000,dan masih banyak lagi Dari keseluruhan pekerjaan pembangunan yang menelan biaya mencapai 759.837.000,diduga kuat menjadi lahan korupsi oknum Kades Bumi Mas.

Daftar nama pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kampung Bumi Mas selama tahun 2019:

  1. Pembangunan Jalan Telford dengan Panjang 700 Meter, Lebar 2,5 Meter Rp114.870.000,
  2. Pembangunan Jalan Telford Panjang 700 Meter, Lebar 3 Meter dengan menghabiskan anggaran Rp146.730.000,
  3. Pembangunan Jalan Lapen Panjang 850 Meter, Lebar 2,5 Meter Dengan Nilai dana Rp192.647.000
  4. Pekerjaan Galian Siring Sepanjang 5.800 Meter Rp114.515.000,
  5. Pembangunan Jalan S/d Lapen, Panjang 242 Meter, Lebar 3 Meter Rp63.704.000,
  6. Pembangunan Drainase, Panjang 182 Meter/0,5 × 0,4 Meter Rp47.629.000,
  7. Pembangunan Drainase, Panjang 112 Meter/0,6 × 0,5 Meter Rp30.489.000,
  8. Pembangunan Tembok Penahan Tanah/Talud Sepanjang 18 Meter Rp8.786.000,
  9. Pembangunan 3 Unit Gorong Gorong Ukuran 0,5 × 0,5 × 5 Meter Rp22.979.000, dan
  10. Pembangunan Satu Unit Sumur Bor Rp 17.488.000.

Lebih parahnya lagi, semua anggaran pembangunan infrastruktur kampung bumi mas dikelola langsung dengan oknum kades sendiri,pihaknya tidak transparan dan kurang melibatkan peran masyarakat.

Tipikornews Chanel


Ratusan Juta Dana Desa Bumi Mas Lampung Tengah Dikorupsi Oknum Kades?

“Mulai dari semua pemesanan material bangunan hingga menentukan tenaga kerja dan jumlah upah tenaga kerja pembangunan, semua ditangani sendiri oleh pak kades. Sehingga  diduga semua ini hanya karena kades ingin mencari dan mendapat untung yang besar,” ujar sumber dengan nada kesal.

Untuk itu,sambung sumber,kami berharap kepada pihak terkait khususnya aparat penegak hukum agar dapat segera menindak lanjuti dugaan korupsi oknum kades ini,karena menurutnya sudah sangat meresahkan dan banyak merugikan uang negara.

Bagaimana tanggapan Kades Bumi mas dan pihak hukum setempat terkait pemberitaan ini, tunggu edisi mendatang. (TIM/Kholidi)

MUI Desak Pemkab Lamteng Segera Tertipkan Izin Ratu Karaoke

Lampung Tengah | Ahirnya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Tengah (Lamteng) H R. Mutawalli angkat bicara tekait tersiarnya kabar berita tentang hiburan malam berkedok Karaoke Keluarga yang ada di Bandar Jaya, atas nama Ratu Karaoke yang beralamatkan Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Lamteng, saat di temui di Ruang Kerjanya, kamis (15/11/19).

Seperti yang samapaikan H. R. Mutawalli kepada media ini. Sebelum bangunan ruko yang disewa oleh pengusaha tersebut (Ratu Karaoke red) dirinya sebagai Ketua MUI Lamteng sudah mengimbau dan meminta kepada pihak terkait agar lebih memeperhatikan dampak baik dan buruknya jika tempat hiburan tersebut hadir di bandar jaya yang tak jauh dari kediamannya, termasuk dengan mantan Kepala Satuan (Kasat) Intelkam Polres Lampung AKP Heru Sulistiyananto, SH pernah di bicarakan, “Saya sudah pernah bicarakan kepada beberapa pihak termasuk mantan kasat intel polres lamteng sebelum beliau pindah”, Ujarnya.

Kiranya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng) kususnya pihak yang berwenang dalam hal ini, agar segera memberikan sanksi yang berat kepada pemilik hiburan yang bernuansa maksiat tersebut, dalam hal ini Penegak Perdalah (Sat Pol PP) harus bergandeng tangan dengan instansi terkait lainnya yang memiliki wewenang untuk menertibkannya, bahkan sanksi berat berupa pencabutan Izinnya pun bisa di jatuhkan oleh pemkab. Agar Kabupaten yang berjuluk “Beguwai Jejamo Wawai” (BJW) tidak terkotori dengan hal yang bernuansa dan berdamak merugikan nilai- nilai agama, baik itu pemuda atau pemudi serta masyarakat pada umumnya mendapat kenyamanan serta dapat dijauhkan dari adab yang kurang baik, yang bersumber dari hiburan tersebut, Imbuhnya

Bukan hanya ratu karaoke saja, termasuk tempat hiburan karaoke keluarga ayu ting-ting pun ikut disindir orang nomor satu di MUI Lamteng ini, namun dirinya mengaku belakangan ini memang banyak yang telah bercerita atau laporan kepadanya, bahwa ratu karaoke yang tak jauh dari kediaman nya itulah yang paling parah dan tidak lagi seseuai dengan aturan yang ada, yang jelas masyarakat sekitar sangatlah resah dibuatnya, bahkan dirinya mengaku sudah pernah mengutus RT setempat, agar hiburan tersebut tidak melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan, namun hingga kini tidak ada respon, baik dari RT sendiri atau dari tempat hiburan yang dimaksud, tutupnya.

Selain menjabat sebagai Ketua MUI Lamteng H.R. Mutawalli juga adalah seorang Tokoh Agama yang cukup di kenal serta di hormati oleh masayarakat Lampung Tengah khususnya, apa lagi beberapa periode ini dirinya kembali dipercayai untuk mengemban tugas mulia sebagai Ketua MUI Lamteng, itu bukanlah hal yang mudah untuk memimpin sebuah Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam. Hal tersebut yang membuat dirinya dari awal sangat tidak setuju dengan adanya hiburan malam yang berkedok karaoke keluarga, namun pada ahirnya hiburan tersebut membuat praktik- praktik yang melanggar norma- norma Agama Islam, seperti salah satu diantara, hiburan buka hingga 24 jam, memamerkan wanita- wanita berpakaian seksi yang disebut- sebut PL (Pemandu Lagu) lalu menjual minuman yang beralkohol atau minuman keras (Miras).

Seperti yang di beritakan sebelumbmnya bahwa surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil dengan Nomor 503/07.02/PK/I/II/D.B.VI.18/2018 tertera di Perunntukan untuk Hiburan Keluarga atas nama pemilik Mellyana Gresella. Namun ironisnya berdasarkan fakta dilapanga, hiburan tersebut bukan lagi karaoke keluarga. Sementara itu yang bersangkutan sudah beberapa kali di hubungi melalui pesan WattsApp juga tidak ada jawaban. (TIM)

IKLAN | Selamat Memperingati Hari Sumpah Pemuda

SMKN 1 Seputih Agung Gelar Workshop Pengembangan SMK Berbasis Kawasan Industri

Pendidikan

LAMPUNG TENGAH – SMK Negeri 1 Seputih Agung Lampung Tengah menggelar Workshop Pengembangan SMK berbasis Kawasan Industri atau keunggulan wilayah, bertempat di Bandarjaya Bussines Convetion (BBC) Hotel Lampung Tengah, belum lama ini.

 

Mengacu pada Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 330/D.D5/KEP/KR/2017 tentang Kompetensi inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran muatan lokal (A), Muatan Kewilayahan (B) Dasar Bidang keahlian (C1), Dasar Program keahlian (C2) dan Kompetensi Keahlian (C3) kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang PSMK Dikmen Provinsi Lampung Drs. Teguh Irianto yang mengajak SMK sepakat melalui MoU untuk menjadikan siswa untuk bisa lulus dan siap bekerja.

 

“Selain mendukung pihak Dinas Pendidikan terus mendorong semua SMK untuk melakukan kerjasama (MoU) dengan dunia industri tidak hanya di wilayah lokal tapi hingga di luar negeri, sehingga siswa yang sudah lulus mempunyai peluang kerja yang jelas dan luas dengan hasil penyelarasan kurikulum dan kompetensi yang dibutuhkan dunia industri”.

Kepala SMK Negeri 1 Seputih Agung Lampung Tengah Drs. Edy Christanto, M.Pd menyampaikan harapannya dengan kegiatan ini lulusan dari SMK dapat lulus sesuai permintaan dunia industri.

 

Dari Program Otomotif Keahlian Teknis dan Bisnis Sepeda Motor kita sudah bersinergi dengan AHM.  Dari Program Teknik Komputer dan Informatika Keahlian Multimedia dan Teknik Komputer Jaringan dengan Axio.

 

Bisnis Daring dan Pemasaran juga sudah mengkolaborasi dengan pelaku usaha industri terutama Alfamart sehingga dapat menyelaraskan dengan bidang pendidikan dari SMK, harapan lebih lanjut pihak guru juga dapat belajar di perusahaan untuk penyesuaian dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia industri.

 

SMK Negeri 1 Seputih Agung juga terus berusaha melahirkan kreasi dan inovasi pembelajaran seperti bidang digital untuk penguasaan internet yang saat ini terus melaju pesat, kami mencoba mengembangkan metode pemanfaatan sosial media sebagai sarana pemasaran yang menghasilkan manfaat bisnis, yang meyakinkan bahwa SMK di Lampung Tengah tidak kalah potensinya  dengan sekolah yang ada di Provinsi Lampung.

 

Workshop diisi narasumber  Dr. Edison Ginting, M.M dari P4TK Bandung dan Drs. Jayani, M.Pd yang membedah paparan penyelarasan Kurikulum SMK dengan Du/Di. Acara Workshop dihadiri Ketua MKKS Lampung Tengah Yos Devera, S.Pd,M.M, Ketua Dewan Pendidikan Lampung Tengah Ir.Hi Saptono Rudianto, Ketua Komite SMK Negeri 1 Seputih Agung Hi.Marzuki dan juga jajaran Kepala SMK di Lampung Tengah.

Pihak Dunia Industri datang dari TDM Honda, PT GGP, PT Lambangjaya, PT.Asindo Tech, Primamedia, Putra Baru Toserba, AMRI Toserba, Chandra Superstore Bandarjaya.

 

Abri Gunarso  dari dunia industri PT.Daya Radar Utama (PT.DRU) yang berkantor Srangsem Panjang dan bergerak dibidang pembuatan Kapal ini mengaku baru akan membuka kerjasama dengan SMK Negeri 1 Seputih Agung dan SMK lainnya di Lampung Tengah”.

 

Kami siap membuka kerjasama dengan memulai dari Praktik Industri (PI) siswa untuk pengenalan seputar pekerjaan seperti pengelasan,kelistrikan dan mesin,dan penting untuk kerjasama dibidang kami juga mulai dari building, juga Doking dan reparasi.

 

Sementara M.Hanif Store Manager Chandra Superstore Bandarjaya yang senada dengan Mustofa perwakilan dari Putra Baru Toserba Group sudah lama melakukan kerjasama dengan pihak SMK dengan Praktik Industri (PI) siswa/i dengan hasil penilaian siswa yang berprestasi dan berminat untuk bekerja dibidang pemasaran.

 

“Kami merekrut siswa berprestasi tersebut untuk bekerja dan selama ini kami juga terbantu dengan siswa yang melakukan PI”. (Rls/ist)

Gubernur Arinal Ajak Masyarakat Semangat Kerja

LAMPUNG TENGAH – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak kepada seluruh masyarakat Lampung untuk menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT,  serta meningkatkan semangat kerja, menjaga persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan Provinsi Lampung Berjaya.

 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat memberikan sambutan pada saat Sholat Idul Adha 1440 H, di Masjid Istiqlal, Bandarjaya Barat, Lampung Tengah, Minggu (11/8/2019). Atas nama pribadi, masyarakat Lampung, dan Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Arinal menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Adha 1440 H.

 

“Semoga hari raya idul adha ini dapat kita jadikan sebagai momentum dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT,” ucap Gubernur Arinal.

 

Lanjut, Gubernur Arinal menyampaikan bahwa dirinya Sholat di masjid Istiqlal merupakan cita-citanya untuk sholat disetiap kabupaten/kota ketika terpilih menjadi Gubernur Lampung. “Saya ingin shalat di setiap kabupaten/kota, karena saya ingin hadir ditengah rakyat Lampung, dan saya hadir untuk sholat Idul Adha disini merupakan yang pertama kali sebagai Gubernur Lampung,” ujarnya.

 

Kedepan, Gubernur Arinal mengungkapkan bahwa dirinya akan memberikan perhatian kepada marbot masjid. “pada tahun ini saya memberikan bantuan kepada para guru ngaji dan penghapal al-qur’an 30 juz. Dan kedepan saya juga akan memberikan bantuan kepada marbot masijd. Hal ini saya lakukan karena membangun Lampung tanpa diiringi membangun agama, hal itu akan sia-sia,” ungkap Gubernur Arinal.

 

Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal menjelaskan dirinya akan menyerahkan bantuan dari Presiden Jokowi berupa sapi kurban yang beratnya hampir mencapai 1 Ton. (Humas Pemprov)

Nasri Kosasi: Komite Sekolah Bukan Hanya Menggalang Dana

LAMPUNG TENGAH – Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan itu, Komite Sekolah bisa melakukan penggalangan dana melalui upaya kreatif dan inovatif.

 

Namun, tugas Komite Sekolah bukan hanya menggalang dana. Komite Sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disekolah.

 

Tugas Komite Sekolah bukan hanya menggalang dana. Komite sekolah juga bisa sebagai penghubung dan sarana komunikasi antara sekolah, murid dan wali murid menjadi sangat penting.

 

“Keberadaannya bisa mendorong kreativitas guru untuk mengembangkan kurikulum menjadi terbantu. Dan jika wali murid ataupun murid ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar menjadi terbantu keberadaannya,” ujar Ketua Komite SMKN 1 Terbanggi Besar, Nasri Kosasi kepada tipikornewsonline, Senin (5/8/2019).

 

Lebih lanjut Nasri mengungkapkan, sebagai Ketua Komite harus disertai tanggungjawab dan konsekuensi mengetahui berbagai macam aktivitas di sekolah.

 

“Saya harus tidak hanya mengetahui, akan tetapi sebisanya mengikuti berbagai macam kegiatan sekolah, kecuali belajar mengajar dan ekstra kurikuler yang sudah pasti penanggung jawabnya guru kelas masing-masing,” katanya.

 

Kemudian, Nasri menambahkan, sebagai komite sekolah juga harus bisa mengawasi, memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan dan program Sekolah.

 

Misalnya, pada saat  perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS), kriteria kinerja Sekolah, kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah, serta kriteria kerja sama Sekolah dengan pihak lain.

 

“Selain melakukan pengawasan kinerja sekolah, Komite juga bisa menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat,” jelas Nasri.

 

Selain itu, Nasri juga mengatakan, sebagai Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan dengan masyarakat di sekolah guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dimaksud, pihaknya mengajak orang tua dan masyarakat untuk bersama dapat terus meningkatkan perhatian dan partisipasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan disekolah.

 

“Guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan sekolah,  perhatian, komitmen masyarakat dan pemerintah sangat diharapkan,” pungkasnya. (TIM)

 

 

Kementerian PUPR Rehab 5.500 Rumah MBR Tak Layak Huni di Lampung

LAMPUNG TENGAH – Program bedah rumah bagian dari upaya Kementerian PUPR meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Bantuan Stimulan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

 

Seperti pada 2019 ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merehabilitasi 5.500 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Lampung.

 

Kepala Satuan Kerja SNVT Propinsi Lampung, Zubaidi, ST. MT mengatakan, program BSPS ini sudah ada sejak tahun 2016 di Propinsi Lampung atas koordinasi yang baik dari Pemda Kabupaten Lampung Tengah setiap tahunnya selalu mendapatkan bantuan ini.

 

Ia menjelaskan, “BSPS ialah bantuan yang diberikan dari kementrian PUPR bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan memiliki Rumah Tidak Layak Huni, dengan tujuan agar masyarakat dapat memiliki rumah tinggal yang layak huni, rumah yang sehat dan kokoh,” katanya saat dikonfirmasi belum lama ini.

 

 

Sementara, PPK Rumas Swadaya Lampung M. Ridho Sahwidin, ST mengatakan, Tahun 2019 ini program BSPS untuk Lampung diberikan kepada 5500 Warga yang tersebar di 13 Kabupaten. Salah satunya seperti di Kabupaten Lampung Tengah, tahun ini bantuan diberikan kepada 550 warga yang tersebar di 7 Kecamatan dan 12 Desa, jelasnya.

 

Terpisah, Bambang Waluyo dan Sugini warga dusun 6 RT/RW 016/006 Rejosari Mataram, kecamatan seputih Mataram, Lamteng yang rumahnya mendapat bantuan program BSPS dari pemerintah, keluarga maupun warga sekitar merasa sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah peduli dengan warganya, terutama kepada kami masyarakat yang membutuhkan.

 

“Kami berharap program ini agar tetap berlanjut dan bisa membantu masyarakat Lampung tengah khususnya seluruh Indonesia yang membutuhkan,” harap Bambang.

 

Menanggapi hal ini, salah satu tim dari Konsultan Manajemen Propinsi Lampung, program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Firmansyah mengungkapkan, Pihaknya dan semua rekan-rekan sangat bangga dan bahagia ketika dapat membantu masyarakat melalui program BSPS  ini sesuai dengan tujuannya untuk peningkatan kualitas rumah”, ujarnya saat ditemui dikediamannya.

 

Lebih lanjut Firmansyah mengakui, Ia memiliki rasa terharu ketika melihat masyarakat yang sudah diperbaiki rumahnya mengeluarkan tangis yang bahagia. Semoga kami beserta tim SNVT Lampung yang mewakili Pemerintah dapat bekerja selalu untuk membantu masyarakat Lampung tengah,” harapnya. (Kholidi/Red)

 

Oknum Kepala Kordinator Gerbang Tol Gunung Sugih-Seputih Jaya Dilaporkan ke Polda

LAMPUNG TENGAH – Merasa dihalang-halangi saat melakukan tugas Pers, salah satu pemimpin Media Cetak dan Online di Lampung melaporkan Oknum Kepala Kordinator Gerbang Tol Gunung Sugih-Seputih Jaya, yang bekerja di perusahaan HK (BUMN) Dilaporkan ke Polda Lampung, Kamis, (11 Juli 2019).

 

Laporan resmi telah dilayangkan pemimpin Media Cetak dan Online Ryan Maulana Said SE ke Polda Lampung dan diterima langsung oleh kepala SPKT AKP. Pujiono, dan Ryan langsung memberikan penjelasan kepada Tim BAPK Mulya dan Bambang.

 

Kronologisnya, Pemimpin redaksi Media Cetak dan Online Ryan Maulana Said SE, ketika dirinya hendak melakukan  perjalanan dari Bandar Jaya menuju Bandar Lampung melalui jalan tol, Selasa (02/07/2019).

 

Sekira pukul 15.00 WIB masuk pintu tol Seputih Jaya Gunung Sugih Lampung Tengah menuju gerbang tol Kota Baru, tapi di tengah perjalanan ia hendak kembali lagi karena ada sesuatu yang tertinggal, maka harus kembali lagi menuju Bandar Jaya, saat hendak balik arah, dirinya melihat di tengah perjalanan terdapat ruang yang tidak tertutup oleh blok maupun rambu larangan putar balik, Ungkapnya

 

Dirinya langsung putar balik melalui jalan tersebut, dan sesampainya di tempat awal masuknya, yaitu gerbang tol Geputih Jaya Gunung Sugih Lampung Tengah ia langsung di kenakan denda, denda yang dimaksud menurut petugas gerbang tol mengatakan, bahwa dirinya (Ryan red) telah melanggar PP No 15 tahun 2005 tentang jalan tol yaitu larangan untuk putar balik di jalan tol.

 

Dikarenakan kartu e-toll tersebut saldo nya hanya Rp. 150.000,- (seratus Lima puluh ribu rupiah) ia langsung membayar dengan uang tunai sebesar Rp. 225.000. Selesai pembayaran, dirinya yang bertugas selaku pers (Media Ampera News) langsung menanyakan terkait peraturan tersebut, ujarnya.

Saat di konfirmasi oleh wartawan Ampera News SA selaku kepala kordinator gerbang tol gunung sugih seputih jaya, yang bekerja di perusahaan HK (BUMN) mengatakan “bahwa wartawan yang ingin meliput, mengambil gambar atau dokumen harus ada izin dari kantor tol kota baru”, ucapnya.

 

Ada pun rekan SA yang mengenakan baju HK ikut mengatakan bahwa setiap dokumen, pengambilan gambar, video dan peliputan harus ada izin nya. SA mengaku ada larangan yang di perintahkan ke mereka (petugas HK) “ada pak, karena kami memang diterapkan oleh kepala cabang kami masing-masing”, Pungkasnya.

 

Tidak berhenti sampai disitu, Rabu, 03 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB tim media Ampera News langsung mendatangi kantor HK yang berada di gerbang tol Kota Baru Bandar Lampung untuk menanyakan perihal tersebut kepada Kepala HK Cabang Lampung yaitu HH.

 

Ketika sesampainya disana, kami diminta tunggu karena HH selaku kepala cabang PT Hutam Kary Lampung sedang ada tamu, kurang lebih 3 jam, keluar lagi staf nya memberitahu bahwa HH tidak ada di kantor, tim coba menghubungi melalui telpon genggam yang di berikan staf HK yang bernama RD, tapi tidak ada jawaban dari HH.

 

Terpisah, Ketua Persatuan Wartawan Lampung Tenga h Ganda Hariyadi SH, mengatakan, hingga saat ini belum ada aturan yang melarang pet ugas Pers mencari berita, lebih garang lagi Ganda minta kejadian tersebut harus diusut dengan tuntas “Usut sampai dengan tuntas”, tegasnya dengan lantang.

 

Lebih lanjut Ganda menjelaskan, Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

 

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggung-jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

 

Bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28 f bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

 

Tercantum Dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 Ayat 1 disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda sebanyak Rp200 juta, pungkasnya. (rls)

 

Ini yang Harus Kamu Lakukan Jika Merasa Dirugikan Karena Berita