Ormas GARIS Gruduk Datangi Gedung DPRD Sukabumi

SUKABUMI – Ratusan massa ormas GARIS kota dan kabupaten sukabumi mendatangi Gedung (kantor ) DPRD kabupaten sukabumi, Rabu siang (19-12-2018) kemarin.

Mreka menuntut atas upaya serta langkah pemerintah dalam menindak lanjuti atas laporan adanya kegiatan serta aktifitas sekelompok orang digedung atau gereja yang tidak jelas ijinnya /ilegal di daerah cicurug kabupaten Sukabumi.

Menurut ketua Dpd Ormas GARIS Ustad Ade Saepuloh yang di dampingi Bah Uyok panglima Dpd GARIS mengatakan Aksi demo Damai ini mereka lakukan Agar Pemkab sukabumi juga Dprd menyingkapi permasalahan kasus Gedung / Gereja -Red,agar secepatnya masalah ini diselesaikan prosesnya sesuai prosedur Hukum.

Beberapa bulan yang lalu hmpir satu tahun malahan kami telah melaporkan dengan aksi protes dan tuntutan ini kepada DPRD kabupaten Sukabumi Namun sampai sekarang tidak ada realisasinya, sehingga kami melakukan kembali aksi demo ini serta mendatangi kantor DPRD kabupaten sukabumi yang berada di jalan palabuhan Ratu.

Selain Ormas GARIS ikut pula mengomentari masalah ini perwakilan dari DPP HAM yakni Apih Libra. Iapun mengecam keras atas adanya kegiatan digedung (Gereja-red) yang tidak jelas ijinnya “itukan semua harus jelas prosedurnya apalagi ini merupakan sarana tempat peribadatan, apakah selama ini aparat setempat yang berada dekat dengan lokasi ini hanya berdiam diri atau menutup mata? Ada apa Gerangan coba.

Harusnya dengan adanya kegiatan ataupun aktifitas yang dilakukan oleh beberapa orang terlebih dahulu hendaknya meminta ijin untuk melakukan kegiatan apalagi tempat peribadatan ada ketentuannya kan seperti ijin lingkungan.

Iapun meminta kepada pemkab sukabumi juga aparat yang berwenang agar secepatnya masalahnya ini ditindak lanjuti untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan.

Massa ormas Garis inipun selagi melakukan orasinya disambut baik oleh Kapolres Sukabumi AKBP. H NASRIADI SH,SIK,MH. Ia pun menyampaikan kepada ormas Garis yang melakukan aksi Damai ini agar menyingkapi masalah ini dengan kepala Dingin jangan terpancing emosi yang bisa menimbulkan anarkis serta hal-hal yang tidak diharapkan.

Pihaknya juga akan menindak lanjuti masalah ini dan akan melakukan rapat koordinasi dengan DPRD juga pemkab sukabumi setelah Hari Natal jadi intinya kita sebagai umat beragama harus saling menghargai sesamanya/Toleransi umat beragama.

Kemudian ia juga menghimbau serta meminta agar ormas Garis juga masyarakat bersabar dan menahan Diri sambil menutup acara di sela-sela acara aksi ini. Ormas Garispun membubarkan diri sambil bersalaman dengan kapolres juga yang lainnya sehingga aksi damai ini berjalan tertib juga kondusif. (Asep.H – Tim)

Kasus Gedung SMANSA Makin Kencang, Kepsek Suruh Orang Pilihan?

BOGOR – Kasus dan fakta hukum dalam kegiatan pembangunan gedung SMANSA Kota Bogor 4 lantai makin mengelinding liar.Bahkan bak bola panas,setelah kepsek seolah hilang keseimbangan rasional menyuruh orang-orang pilihanya yang terkesan intimidasi.

Peristiwa ini dialami wartawan saat pagi tadi ditelepon seseorang mengaku kuasa dari pihak sekolah?.Sekira jam 9.10 menit, Jumat (23/11) telepon berdering ke seluler dengan nomer tak dikenal,setelah diangkat dan terekam HP, seorang mengaku kuasa pihak SMANSA meminta wartawan untuk datang ke Mall Botani Square,selepas ibadah sholat Jumat.

“Saya kuasa dari pihak sekolah meminta bertemu dan agar datang selepas Jumat di Mall Botani Square” tegas pria yang mengaku berinisial D.

Lalu setelah dikonfirmasi pada pihak Kepsek dan humas via WA tentang kebenaran surat kuasa pada orang tersebut ,apa benar resmi sesuai aturan UU.No .17 tahun 2003 tentang aturan profesi dan Tupoksinya.

Ternyata pihak sekolah bungkam,hal ini membuat sinyal makin kuat bahwa langkah dan cara ini disetujui oleh inisiatif pihak sekolah.

Dilain tempat Ketua Forum GMCB ( Gema Media Center Bogor),Irianto meminta anggota Forum makin gencar dan full tenaga serta konsentrasi melakukan tahap formasi komunikasi massa.

“Saya nyatakan sinyal merah,kita siaga penuh pada setiap langkah dan upaya pihak luar turut campur pada masalah kasus ini. Kita nyatakan maju terus pantang mundur, walau benar informasi upaya intimidasi oleh orang- orang tertentu dialaminya juga. Bahkan tak tanggung petistiwa itu terjadi masih dilingkungan sekolah,dan ini dilakukan aparatur negara dilevel pangkat perwira tinggi.

Ada apa ini sampai makin luas dan melebar, kepsek mengembangkan wacana sendiri secara masif. Jangan- jangan benar dan mutlak akan kajian atudy kasus Forum bahwa selama ini siklus uang yang ada disekolah ini luar biasa dan tak teraudit oleh lembaga resmi pemerintah bahkan seolah bancakan kelompok tertentu. Ini bisa dirasakan dengan indikasi kuat menyuruh orang – orang pilihanya tentu mereka tidak gratisan bekerja dan perlu dicatat motif dan tujuan apa mereka diluar sekolah bahkan notabene diluar dinas pemerintahan ikut campur pada tugas wartawan dan LSM yang tentu bekerja dengan payung hukum undang- undang buka premanisme” tegas Iryanto.

Dijelaskan Iryanto,yang dikenal tokoh kritis dalam tiap kajian study kasus penyenggaraan pemeritah, kita berbicara hukum maka disini kita telah membuat kesimpulan dan pendapat hukum bahwa hasil kajian Forum GMCB pada kasus sumber dana gedung SMANSA sarat dengan Modus dan perencanaan sistemik dengan dalih memunggut siswa didik bulanan yang tentu aliranya luar biasa.

Semple rendom saja dengan sistem tabulasi rata-rata 1000 siswa didik kelas 10,11 dan 12 maka ditaksir cashflow keuangan yang ada di SMANSA sekira 42 Millyar 930 Juta Rupiah,dengan validasi 10 prosen siswa tidak mampu atau tidak membayar SPP bulanan.Ini kami telaah atau kaji dengan iuran bulanan kelas 10 =Rp. 750.000,- kelas 11 =Rp. 650.000,- kelas 12 =Rp. 625.000,-maka sangat tidak aneh rasanya sumber ini dapat mendanai atau dipakai membuat gedung baru.

Belum lagi uang sumbangan saat siswa dirapatkan oleh komite dan pihak sekolah dengan dalih RKAS ,diawal PPDB dengan dalih sumbangan.Dan tak kalah aneh,kemana DANA BOS selama ini.

Prinsip penyelenggara negara atau daerah yakni taat aturan dalam setiap kegiatan baik apapun,dilingkungan apapun kedinasanya.Ada aturan Perpres No.16 tahun 2018 ,tentang pengadaan barjas kenapa gedung itu tidak ditenderkan jika nilainya memenuhi ketentuan Perpres,ini yang janggal.

Masa ketentuan normatif dalam hukum positif dikangkangi dengan akal- akalan bahwa gedung ini sumber dananya dari masyarakat atau komite.Ini saja sudah terindikasi melawan hukum terlebih pemborong beralih dari pelaksan pertama disubkon pada yang lainya.

Kami tekankan bahwa Kegiatan gedung SMANSA harus melalui melalui kegiatan penganggaran pemerintah,tidak melalui mekanisme membiayaan komite sekolah dengan sumber punggutan siswa didik. Ingat dan baca Permendikbud No.75 tahun 2016 dan PP.No.48 tahun 2018 bahwa tidak boleh memungut dari siswa didik ,orang tua atau wali untuk investasi dan biaya personalia.

Sementara yang terjadi yakni sekolah itu memungut pada orang tua dengan iuran bulanan. Sistem ini telah baku dan saling menyetujui serta mengetahui antar jenjang dilevel lingkungan dinas pendidikan mereka tidak sadar bahwa telah diangkat sumpah selaku abdi negara atau ASN untuk tidak mencederai hukum dalam mencari keuntungan pribadi,kelompok atau golongan. Kenapa hukum seolah tumpul pada ranah ini, apa mereka menutup mata padahal didalam delik formil jelas,delik umum telah ada dalam hal ini informasi pada masyarakat lewat media.

Pengertian delik ini kuat yakni tidak harus ada yang melaporkan sudah timbul dimedia, penegak hukum harus memprosesnya semisal kewenangan penyidik Kepolisian UU. No. 2 tahun 2002, dan juga penyidik kejaksaan sudah harus menyikapinya, dengan memanggil dan memintai keterangan atas fakta itu,karena telah masuk delik umum, bahkan kaitan dengan delik khusus bisa juga diterapkan pada oknum abdi negara mulai, kepsek jajaran KCD karena didalam masalah ini mereka adalah aparatur negara atau daerah selaku penyelenggara negara, hingga hukuman nanti dapat maksimal 20 tahun penjara jika terpenuhi unsur sesuai UU.No.31 tahun 1999 jo.UU.No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi , papar Irianto pada wartawan.(Agusbagja)

Soal Sumber Dana Gedung SMANSA Ditenggarai Kental Modus Terencana?

BOGOR – Berdasarkan investigasi wartawan dan pantauan dilokasi pembangunan gedung baru 4 lantai di SMANSA Kota Bogor,tidak terlihat papan plang proyek atau pun informasi publik kaitan kegiatan itu.Indikasi ini menambah sinyal aneh dan ganjil menyeruak?.
Minggu lalu tampak, 4 orang pekerja dan satu mandor sedang bersiap membuat rangka besi kolom cor.Menurut pengakuan mandor,Yanto dia hanya sebagai kuli upah yang memiliki proyek Pak Yadi itupun subkon dari pelaksana awal.”Saya hanya mandor mas,yang punya proyek Pak Yadi dia tinggal di Jakarta.Dia pun bukan pelaksana langsung dari sekolah tapi tangan kedua,ya Subkon kontraktor” kata Yanto polos.Menurutnya ,dia tidak tahu sisa bangunan lama kemana,saya kesini sudah terima bangun.Dari statemen tersebut jelas ada hal prinsip kaitan prosedur pembangunan yang digagas komite sekolah itu.Kejelasan pelaksana atau pemborong yang ditunjuk pihak komite sekolah ,kenapa memberikan SPK pada pemborong kedua,jika memang memiliki kualifikasi jasa konstruksi pemborong pertama.Menurut salah satu anggota asosiasi jasa kontruksi Kota Bogor,hal ini janggal dan sarat permainan.” Masa ya,ketika kontrak awal pihak pemborong pertama sanggup bekerja sesuai RAB dan Spek juga nilai pekerjaan, bisa disubkon kepihak kedua.Ini sudah janggal biasanya komisi atau sukses fee itu 15 prosen diberikan ketika deal SPK dari pihak pertama ,nah kalo disubkon berapa nilai rasional gedung itu dan nanti bagaimana kualitasnya?.Saya berharap ini tidak terjadi jika gedung disubkon maka akan terjadi penurunan kualitasnya karena prinsip pemborong mencari untung,masa mau rugi” kata sumber minta tak ditulis.Komentar Ketua Forum GMCB Irianto, sangat mengkritisi fakta tersebut dan ini terindikasi kejanggalan bahkan kejahatan terencana atau sistemik”Kita berbicara hukum maka disini kita telah membuat kesimpulan dan pendapat hukum bahwa hasil kajian Forum GMCB pada kasus sumber dana gedung SMANSA sarat dengan Modus dan perencanaan sistemik dengan dalih memunggut siswa didik bulanan yang tentu aliranya luar biasa.Semple rendom saja dengan sistem tabulasi rata-rata 1000 siswa didik kelas 10,11 dan 12 maka ditaksir cashflow keuangan yang ada di SMANSA sekira 42 Millyar 930 Juta Rupiah,dengan validasi 10 prosen siswa tidak mampu atau tidak membayar SPP bulanan.Ini kami telaah atau kaji dengan iuran bulanan kelas 10 dan 11 Rp.700.000,- perbulan serta kelas 12 Rp.625.000,- maka sangat tidak aneh rasanya sumber ini dapat mendanai atau dipakai membuat gedung baru.Belum lagi uang sumbangan saat siswa dirapatkan oleh komite dan pihak sekolah dengan dalih RKAS ,diawal PPDB dengan dalih sumbangan.Prinsip penyelenggara negara atau daerah yakni taat aturan dalam setiap kegiatan baik apapun,dilinkungan apapun kedinasanya.Ada aturan Perpres No.16 tahun 2018 ,tentang pengadaan barjas kenapa gedung itu tidak ditenderkan jika nilainya memenuhi ketentuan Perpres,ini yang janggal.Masa ketentuan normatif dalam hukum positif dikangkangi dengan akal- akalan bahwa gedung ini sumber dananya dari mssyarakat atau komite.Ini saja sudah terindikasi melawan hukum terlebih pemborong beralih dari pelaksan pertama disubkon pada yang lainya.Kami tekankan bahwa Kegiatan gedung SMANSA harus melalui melalui kegiatan penganggaran pemerintah,tidak melalui mekanisme membiayaan komite sekolah dengan sumber punggutan siswa didik. Ingat dan baca Permendikbud No.75 tahun 2016 dan PP.No.48 tahun 2018 bahwa tidak boleh memungut dari siswa didik ,orang tua atau wali untuk investasi dan biaya personalia.Sementara yang terjadi yakni sekolah itu memungut pada orang tua dengan iuran bulanan.Sistem ini telah baku dan saling menyetujui serta mengetahui antar jenjang dilevel lingkungan dinas pendidikan mereka tidak sadar bahwa telah diangkat sumpah selaku abdi negara atau ASN untuk tidak mencederai hukum dalam mencari keuntungan pribadi,kelompok atau golongan.Kenapa hukum seolah tumpul pada ranah ini,apa mereka menutup mata padahal didalam delik formil jelas,delik umum telah ada dalam hal ini informasi pada masyarakat lewat media.Pengertian delik ini kuat yakni tidak harus ada yang melaporkan sudah timbul dimedia, penegak hukum harus memprosesnya semisal kewenangan penyidik Kepolisian UU. No.2 tahun 2002 ,dan juga penyidik kejaksaan sudah harus menyikapinya,dengan memanggil dan memintai keterangan atas fakta itu,karena telah masuk delik umum,bahkan kaitan dengan delik khusus bisa juga diterapkan pada oknum abdi negara mulai,kepsek jajaran KCD karena didalam masalah ini mereka adalah aparatur negara atau daerah selaku penyelenggara negara,hingga hukuman nanti dapat maksimal 20 tahun penjara” tegas Irianto pada wartawan.(Agusbagja)

Penderita Tumor Desa Wanaherang Butuh Bantuan Pemkab Bogor

 

BOGOR – Kasus penyakit yang diderita warga Desa Wanaherang, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat ini tergolong berat dan bahaya, walau memiliiki kartu yang digagas Orang Nomor satu RI ternyata dianggap angin lalu oleh aparat Desa setempat.

Benarkah program kartu ini dapat menyentuh level permukaan bumi tidak melangit? Salah satu relawan yang mengunjungi Bapak penderita yakni Maman Suracman, menyatakan keprihatinanya karena kondisi pasein ekonominya kurang beruntung bahkan aparat desa dinilai lalai dan terkesan tidak peduli.

“Lokasi pasein ini di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri, dimana Kades setempat dan para stafnya tidak ada yang perduli mohon untuk pembenahannya. Harusnya  Fasilitas mobil siaga desa serta pelayanan lainnya cepat tanggap agar pihak pemerintahan lebih sigap pelayanan untuk pasien yang tidak mampu seperti ini,” kata Abdul Hanipah alias Ucok.

Dengan fakta tersebut Dinas Kesehatan agar segera merespon dengan mencek lokasi pasein, bahkan tentu bantuan dan uluran tangan dermawan yang masih memiliki lembutnya iman untuk turut meringankan beban Bapak satu ini. (Agusbagja)

Kasus Rehab Gedung dan Sumber Dana SMANSA Bogor, GMCB Minta Polda Dan Kejati Turun Tangan

BOGOR – Setelah muat 3 edisi dimedia ini,kembali pihak sekolah menelpon wartawan bahkan dari bukti SMS, kuat dugaan upaya loby dilakukan agar mau menemuinya.

Fakta kejadian dan perbuatan atas telah di eksekusi gedung 2 lantai dengan dirobohkan tanpa dasar yang jelas sesuai mekanisme prosedur Aset Daerah Propinsi Jabar,menjadi pertanyaan disamping sisa bangunan yang raib entah kemana?

Sumber dari pihak KCD ( Kantor Cabang Dinas) Propinsi Jawa Barat dan pihak sekolah menyatakan mengetahui dan menyetujui aset daerah propinsi itu dieksekusi dengan dirobohkan untuk dibangun kembali.

Menurut Kepsek SMANSA,Bambang Soekisno, gedung tidak dirobohkan begitu saja tapi merupakan kebijakan sekolah yang diprakarsai komite dalam rangka maksimalisasi layanan pendidikan.

“Info bangunan itu bukan 5 lantai ,salah kalo tanya pelaksana mandor.Saya sudah katakan kemarin bangunan tersebut bukan dirobohkan tapi untuk maksimalkan layanan karena tidak lapangan siswa untuk berolahraga dan untuk sarana ibadah karena mushola lama tidak cukup dan tidak nyaman,karena jumat saja sholat sampai keluar,” tegasnya.

Ditambahkan Bambang, bangunan lama itu eks atau bekas LAB yang kurang aman dalam penyimpanan bahan dan alat praktek,selain itu menunggu respon bantuan pemerintah tidak mungkin untuk  kebutuhan sarana Hall olahraga dan Masjid, karena itu dasarnya kami pihak sekolah merobohkan gedung lama untuk gedung baru yang representatip.Sementara KCD Wilayah 2, Propinsi Jabar,Dadang Ruchiat mengatakan pembangunan itu diketahuinya.

“Sekolah sudah mengurus itu ke Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat  dan  saya mengetahuinya” tulis Dadang.

Dilain hal, kepsek SMANSA Kota Bogor,Bambang Soekisno mengatakan bahwa pihaknya hanya sebagai pengagas atau berinisasi terhadap kebutuhan sekolah dan terkait besaran dana terkumpul dan pelaksanaan tanggungjawab penuh komite.

“Itu program komite,berapa dananya dan juga pelaksanaan gedung 4 lantai itu.Komite masib bu Berlian, beliau mengetahui penuh bagaimana rencana dan pelaksanaan proyek. Intinya dua bangunan lama akan dibangun 4 lantai dimana dibawahnya Halll untuk olahraga dan diatas Musholla Ikhwan dan Akhwat.Nah itu kebutuhan penting siswa untuk berolahraga,disini mana tempat yang layak ,didepan berbagi dengan SMPN 1. Ini sudah ditempuh IMB bahkan sudah keluar dari Pemkot,lalu ijin Asset bangunan juga sudah dari propinsi Jabar,” tegasnya.

Dilain tempat ketua Forum gabungan Media Cetak dan Online serta LSM GMCB (Media Center Bogor), Irianto, SH, MH meminta penyidik untuk turun tangan mengungkap kasus itu dan agar semua anggota Forum merapatkan barisan tidak takut diintervensi siapapun.

“Saya minta penyidik Polda dan Kejati segera turun tangan terhadap kasus ini yang tentu berpotensi adanya kejanggalan dalam sumber dana  juga besaran serta dasar atau landasan hukum dari bangunan aset itu, baik dalam kewenangan perundangan Otonomi daerah, aspek pengelolaan aset dan kewenangan pendanaan sekolah serta peran komite sekolah. Ini kasus tidak kecil akan menarik dalam study kasus dan pendalaman adanya unsur pidana atau kriminal tentunya,baik lex generalis maupun lex specialis.

Gedung pemerintah itu baik sarana pendidikan terutama gedung menjadi kewenangan daerah artinya jangan karena perencanaan, penggangaran dan sumber dana yang tidak taat azas dan prinsip pengelolaan atas Aset daerah,sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 maka sumber keuangan yang dihimpun sekira Milyaran Rupiah di sekolah akan menjadi temuan indikasi  mendasar atau motif tertentu, ini karena ketika gedung lama saja  dirubah peruntukanya harus jelas sesuai fungsi  awal.

Dimana LAB itu adalah sarana dan prasarana penunjang pendidikan artinya jika diganti  menjadi fungsi lain apa tepat,walau itu dinilai untuk mencukupi kebutuhan sekolah, tegas dia.Dijelaskan Irianto,bahwa komite itu dibentuk dan diberikan kewenangan tertentu dengan batasan aturan yakni Permendikbud No. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Ada tidak dipasal itu yang menjadi dasar penanggungjawab atas kebutuhan sekolah semisal gedung adalah tugas dan wewenang Komite, termasuk menyimpan uang dalam rekening yang jumlahnya Milyaran Rupiah dengan  rekening bersama atau bisa tidak ketua komite lebih dari 3 tahun bercokol.

Hal lain untuk pendanaan sekolah ada aturan PP No.48 Tahun 2008,ini harus jelas ada dan diperbolehkan diaturannya,jika tidak ada maka unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi dan pasti menjerat secara hukum,” tegas dia. (Agusbagja)

Robohkan Aset Gedung Daerah, Oknum Kepsek dan Komite Bisa Pidana

BOGOR – Aturan dan kewenangan daerah atas investasi gedung pendidikan sesuai, undang- undang otonomi daerah yakni UU. No 23 tahun 2014, telah dikankangi oknum kepsek satu ini, terlebih terbit permendagri No.17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, pasal 7, 8, 9 dan 10 yang nyata dan tegas mengaturnya.

Entah atas dasar dan alasan apa hal ini terjadi. Berbagai elemen masyarakat mulai memberi komentar. Padahal jelas dalam aturan otonomi daerah, bahwa investasi gedung atau sarana pendidikan menjadi kewenangan pemerintah dan itu menjadi urusan wajib, tidak dibebankan pada masyarakat atau orang tua siswa walau berdalih sumbangan.

Ketua Forum GMCB (Gema Media Center Bogor),Irianto SH,MH meminta pihak terkait yakni inspektorat Jabar dan BPKP serta BPKRI, melakukan audit keuangan disemua sekolah terutama dijenjang Sekolah Menengah Atas atau SMA sederajat.

“Azas dan prinsip penyelenggara negara itu harus taat tertib hukum dan kepastian hukum, mereka para kepsek itu terikat Disiplin pegawai negeri atau ASN maka harus tahu dan sadar adanya azas dan prinsip selain transparan, efektif dan akuntabilitas publik, pertanyaan awal jika keuangan yang masuk dan diterima sekolah,kenapa tidak bisa dibuka pada publik berapa besar dan untuk apa penggunaanya.

Kami Forum GMCB yang terdiri dari gabungan wartawan cetak dan elektronik serta Online dan LSM telah melakukan kajian study kasus atas indikasi praktek perbuatan maupun modus tertentu yang ada disekolah-sekolah tersebut. Kita menerapkan metodologi keilmuan dan standar investigasi.

Ini dasar ilmiah dan akan mampu mengungkap pelaku praktek pungli dan memperdaya hukum dengan memutar balikan informasi sesat atau membohongi para orang tua siswa didik,” tegas Irianto.

Berawal informasi dan fakta bahwa aset negara atau pemerintah dirobohkan untuk dibangun kembali, maka jelas itu ada mekanisme prosedur dan aturanya, berbeda dengan merobohkan dan membuat gedung pribadi. Gedung pemerintah itu baik sarana pendidikan terutama gedung menjadi kewenangan daerah artinya jangan karena perencanaan, penggangaran dan sumber dana yang tidak taat azas dan prinsip pengelolaan atas Aset daerah, sesuai Permendagri No.17 Tahun 2007 maka sumber keuangan yang dihimpun sekira Milyaran Rupiah di sekolah akan menjadi temuan indikasi mendasar atau motif tertentu, ini karena ketika gedung lama saja dirubah peruntukanya harus jelas sesuai fungsi awal. Dimana LAB itu adalah sarana dan prasarana penunjang pendidikan artinya jika diganti menjadi fungsi lain apa tepat, walau itu dinilai untuk mencukupi kebutuhan sekolah, tegas dia.

Dijelaskan Irianto, bahwa komite itu dibentuk dan diberikan kewenangan tertentu dengan batasan aturan yakni Permendikbud No. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, dijelaskan Tupoksi dan kewenangan terbatas, dimana pasal 10, terkait penggalangan dana harus mutlak sumbangan bukan pungutan.

Lalu kedudukan komite dipasal 9, harus berkoordinasi dan konsultasi dengan Dewan pendidikan dan kepala sekolah, dan yang paling mendasar yakni pasal penetapan komite oleh kepsek dipasal 7 dan 8 artinya rentan konflik of interest komite sebagai boneka saja, karena dasar penanggungjawab atas kebutuhan sekolah semisal gedung adalah tugas dan wewenang Kepsek atas SK kepala daerah yang dimandatkan.

Yang paling penting diawasi yakni arus masuk keuangan dalam menyimpan uang dalam rekening yang jumlahnya Milyaran dengan rekening khusus bukan rekening bersama sesuai aturan.

Hal lain yakni indikasi komite abadi yang tentu aturannya tidak boleh lebih dari 3 tahun bertugas. Untuk pendanaan sekolah ada aturan PP No. 48 Tahun 2008, ini harus jelas ada dan diperbolehkan diaturannya, jika tidak ada maka unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi dan pasti menjerat mereka,” tandasnya. (Agusbagja)

Kepala SMANSA Kota Bogor Komplain Judul Berita

BOGOR – Adanya fakta dan bukti terkait gedung dua lantai yang dirobohkan pihak sekolah,untuk dibangun gedung baru 4 lantai yang telah diberitakan tipikornewsonline.com dikomplain Kepsek SMANSA, Bambang Soekisno menurutnya gedung tidak dirobohkan begitu saja tapi merupakan kebijakan sekolah yang disetujui komite dalam rangka maksimalisasi layanan pendidikan.

“Info bangunan itu bukan 5 lantai, salah kalo tanya pelaksana mandor. Saya sudah katakan kemarin bangunan tersebut bukan dirobohkan tapi untuk maksimalkan layanan karena tidak lapangan siswa untuk berolahraga dan untuk sarana ibadah karena mushola lama tidak cukup dan tidak nyaman, karena jumat saja sholat sampai keluar,” tegasnya.

Ditambahkan Bambang, bangunan lama itu eks atau bekas LAB yang kurang aman dalam penyimpanan bahan dan alat praktek, selain itu menunggu respon bantuan pemerintah tidak mungkin untuk kebutuhan sarana Hall olahraga dan Masjid, karena itu dasarnya kami pihak sekolah merobohkan gedung lama untuk gedung baru yang representatip.

Sementara itu, pihak KCD ( Kantor Cabang Dinas) wilayah 2, Jabar Dadang Ruchiyat saat ditanya soal aturan dan kewenangan daerah atas investasi gedung pendidikan sesuai. undang- undang otonomi daerah belum memberi komentar. Padahal jelas dalam aturan otonomi daerah, bahwa investasi gedung atau sarana pendidikan menjadi kewenangan pemerintah tidak dibebankan pada masyarakat atau orang tua siswa berdalih sumbangan.

Sementara itu divisi Investigasi Forum GMCB (Gema Media Center Bogor), Agung Kurniawan meminta pihak terkait yakni inspektorat dan BPKP serta BPKRI ,melakukan audit keuangan sekolah itu dan investigasi.

Agung Kurniawan

“Mekanisme aturan dan pengelolaan barang milik daerah atau aset ada dasar hukum dan pijakanya, merobohkan gedung milik daerah harus taat perundangan yakni UU. No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, juga turunan penjelas yakni PP. No. 6 tahun tahun 2006 tentang mekanisme Aset daerah dan diperinci lagi dalam pedoman pengelolaan Aset atau barang milik daerah yakni Permendagri No.17 tahun 2007 dimana pasal 4, dimana harus taat azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, efektif juga nilai atas aset itu.

Disini titik terang makin jelas saat ada pihak memberitakan sesuai fakta bahwa aset negara atau pemerintah dirobohkan untuk dibangun kembali, maka jelas itu ada mekanisme prosedur dan aturanya, berbeda dengan merobohkan dan membuat gedung pribadi.

Gedung pemerintah itu baik sarana penddidikan terutama gedung menjadi kewenangan daerah artinya jangan karena rencana yang tidak taat azas dan tata pengelolaan sumber keuangan akan menjadi temuan, ini karena ketika gedung lama saja dirubah peruntukanya harus jelas sesuai fungsi.

Dimana LAB itu adalah sarana dan prasarana penunjang pendidikan artinya jika diganti menjadi fungsi lain apa tepat, walau itu dinilai untuk mencukupi kebutuhan sekolah, tegas dia. (Agusbagja)

Gedung SMA Negeri 1 Kota Bogor yang Masih Layak Dirobohkan

BOGOR – Beredar informasi belum lama ini, bangunan gedung dua lantai SMA Negeri 1 Kota Bogor yang masih layak dirobohkan dan berdasarkan hasil pantauan Tipikornewsonline.com disana 4 orang pekerja dan satu mandor sedang bersiap membuat rangka besi kolom cor.

Menurut pengakuan mandor, Yanto dia hanya sebagai kuli upah yang memiliki proyek Pak Yadi itupun subkon dari pelaksana awal dan dia tidak tahu sisa bangunan lama kemana, saya kesini sudah terima bangun.

“Saya hanya mandor mas,yang punya proyek Pak Yadi dia tinggal di Jakarta. Dia pun bukan pelaksana langsung dari sekolah tapi tangan kedua. ya Subkon kontraktor” kata Yanto polos.

 

 

Menurut Divisi Investigasi GMCB (Gema Media Center Bogor), Kurniawan harus ada laporan dulu ke pemilik aset sekolah itu sebelum menjual apapun sisa bangunan.

“Kepsek rentan saat ada audit atas aset bangunan yang telah dijual walau hanya genting atau kayu dan sisa besi lama. Ada aturan pengelolaan barang milik daerah, jika ini tidak jelas atau tanpa persetujuan pengelola aset daerah, jelas masuk unsur perbuatan melawan hukum, apalagi bila ada praktek dijual” tegasnya.

Sementara KCD Wilayah 2 Provinsi Jabar, Dadang Ruchiat yang mengerahui soal pembangunan itu mengatakan, “Sekolah sudah mengurus itu ke Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dan  saya mengetahuinya,” kata Dadang.

Dilain hal, kepsek SMA Negeri 1 Kota Bogor, R Bambang Aryan Soekisno mengatakan, bahwa pihaknya hanya sebagai penggagas atau berinisasi terhadap kebutuhan sekolah dan terkait besaran dana terkumpul dan pelaksanaan tanggungjawab penuh komite.

“Itu program komite, berapa dananya dan juga pelaksanaan gedung 5 lantai itu. Komite masib bu Berlian, beliau mengetahui penuh bagaimana rencana dan pelaksanaan proyek,” ujar Bambang.

Lebih lanjut dijelaskannya, Intinya dua bangunan lama akan dibangun 5 lantai dimana dibawahnya Hall  olahraga dan diatas Musholla Ikhwan dan Akhwat.

“Nah itu kebutuhan penting siswa untuk berolahraga. Disini mana tempat yang layak didepan berbagi dengan SMPN 1. Ini sudah ditempuh IMB bahkan sudah keluar dari Pemkot, lalu ijin Asset bangunan juga sudah dari propinsi Jabar,” tegasnya. (Agusbagja)

Gema Zikir dan Sholawat Bersama Caleg DPR RI Mustofa Al Habsi

BOGOR – Sukses dan berkesan bagi para jamaah saat datang di acara dzikir dan solawat bersama habib Mustofa Al Habsi, kemarin (13/11). Dimana beliau juga akan turut mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI.

Hadir dikegiatan itu ribuan jamaah juga pimpinan ormas GARIS (Gerakan Reformis Islam), DPC GARIS, Cisaat ustadz wahab sebagai dewan suro dan Aji Hurairoh selaku ketua DPC. Bahkan dengan mantap dinyatakan dukungan ketua DPC Garis Cisaat mendukung habib Mustofa.

“Kami sangat mendukung pencalonan beliau,dan diawal tadi habib pun menyambut baik kita dan ikhwan semua.Beliau paling suka ngajak pemuda berhijrah pada jalan kebaikan dan mengajak para pemuda untuk selalu berzikir dan bersolawat,” ujar Aji pada wartawan.

Ditambahkannya dia, para pemuda itu adalah masa depan agama, negara dan bangsa ini. Beliau calon DPRRI dari partai gerindra,dan ini sangat terbuka dalam jalur dakwah islam melalui parlemen. Dari pantauan tim,acara terbagi dua yakni,jamaah Ikhwan dan Akhwat.

Diadakan acara dzikir solawatan di majlis solawat habib Mustofa al Habsi, ini beralamat jalur lingkar selatan, Sukabumi. (Tiha Wahab)