Anggaran Pelayanan Adm di Setdakab Tuba Rp21 Miliar Dimark up?

MENGGALA – Mark up dan penyalahgunaan anggaran diduga menjadi modus korupsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang,

Diketahui, besarnya alokasi APBD 2019 lalu sebesar Rp60,361 miliar untuk 393 paket pengadaan barang dan jasa di Setdakab Tulang Bawang Provinsi Lampung. Banyak ditemukan anggaran janggal, salah satunya seperti Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun dianggarkan sebanyak Rp21.052.251.575 dengan rincian:

Berita Lainnya

Belanja Swakelola Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp10.775.450.000, Swakelola Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Belanja Pegawai, Materai, Telepon, Listrik, BBM Genset, BBM, Perjalanan Dinas, Bimtek & Kursus dan Sewa Gedung) Rp10.053.401.575, dan Swakelola Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Kearsipan Lingkup Sekretariat Daerah (Belanja Pegawai, Materai, Perjalanan Dinas dan Kursus) Rp223.400.000.

Menanggapi hal ini, sumber Tipikor News mengatakan, bahwa merujuk pada Perpres 54 tahun 2010 diatur mengenai etika pengadaan dimana pada pasal 6 disebutkan, salah satunya adalah menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa. Etika pengadaan tersebut menegaskan bahwa rekanan maupun pengelola pengadaan secara tegas dilarang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dapat mengakibatkan pemborosan keuangan negara.

Namun, semua peristiwa tindak pidana pengadaan barang dan jasa di Setdakab Tuba hampir selalu mengakibatkan pemborosan. Praktek penggelembungan harga ini diawali dari penentuan HPS yang terlalu tinggi karena penawaran harga peserta lelang/seleksi tidak boleh melebihi HPS sebagaimana diatur pada pasal 66 Perepres 54 tahun 2010.

“Seharusnya, pihak Sekretariat dalam mengalokasikan anggaran program kegiatannya mengacu pada HPS. Karena dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya. (TIM)

Hukum Diminta Segera Bertindak, Usut Mafia Anggaran di Setdakab Tuba

MENGGALA – Banyaknya kejanggalan pada APBD Pemkab Tulang Bawang (Tuba) sejak 2 sampai 3 tahun terakhir ini, khususnya ditahun 2019 pihak sekretariat merealisasikan 393 paket dengan menelan anggaran Rp60.361 miliar, diduga berawal dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sarat dengan kepentingan percaloan proyek oleh sejumlah oknum pejabat daerah setempat bersama kroni kroninya.

Karena itu, pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Provinsi Lampung diminta segera melakukan tindakan pemberantasan Mafia Anggaran yang disinyalir bermain lewat salah satu pihak pejabat daerah setempat sebagai pintu masuk penyusunan khususnya APBD 2018, 2019 dan 2020.

Sejumlah pejabat daerah Kabupaten Tulang Bawang diduga melakukan pengaturan dan mark up anggaran pengadaan mengunakan dana APBD, yang melibatkan sejumlah pihak sebagai pendukung. Sehingga sangat diharapkan semua Mafia Anggaran itu harus dibongkar.

Berita Lainnya

Kemudian, adapun modus yang dilakukan Mafia Anggaran antara lain dengan cara memasuki pembahasan dana optimalisasi yang alokasinya diduga sarat akan praktek mafia anggaran yang sedang diatu- atur oleh salah satu pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembahasan terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS dalam penyusunan anggaran.

Modus lain, mafia anggaran juga kerap menggandeng pengusaha dengan imbalan mendapat proyek di daerahnya. Caranya, persyaratan tender diatur agar hanya bisa dimenangi perusahaan milik pengusaha tersebut.

Permainan diatur melibatkan banyak pihak. Pengusaha memasukkan kepentingannya melalui tahap perencanaan. Disinilah perlu semacam sinergi dengan orang dalam di lembaga pemerintahan agar proyek itu masuk rencana prioritas.  Di sini, anggaran juga dibengkakkan. Ini perlu dilakukan untuk mengganti pengeluaran yang telah digelontorkan pengusaha guna memperoleh proyek melalui pintu belakang.

Diketahui, kejanggalan pada APBD 2019 dari 393 Paket pengadaan barang dan jasa yang menelan anggaran Rp60.361 miliar dengan rincian: 334 paket penyedia dengan jumlah pagu Rp24.909 miliar dan 59 paket kegiatan swakelola Rp35.451 miliar, terkesan banyak ditemukan duplikasi program disejumlah paket pengadaan dan kegiatan Setdakab Tuba pada APBD 2018 maupun pada APBD tahun 2020 ini. (Rincian terlampir)      

Diberitakan sebelumnya (21/1/2020), Bupati kabupaten Tulang Bawang Winarti diharapkan segera mengusut siapa mafia anggaran di sekretariat daerah kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Dimana,ada kejanggalan pada APBD Tahun 2020 yang berkaitan dengan alokasi anggaran di Sekdakab Tuba ditemukan, adanya duplikasi program kegiatan untuk sejumlah paket pengadaan yang ternyata sudah dianggarkan ditahun sebelumnya.

Misalnya, seperti salah satunya pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Berikut rinciannya: APBD tahun 2020 ini dianggarkan pengadaan 180 unit motor bebek Rp. 3,364.200.000,- Pengadaan Kendaraan 3 Unit Mobil Minibus, 1 Unit Mobil Tamu dan 1 Unit Mobil Hilux Rp. 2.035.616.000, pengadaan 1 unit mobil jeep Rp. 672.050.000, dan Pengadaan 5 unit Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Motor Bebek) Rp. 100 Juta.

Lalu sebelumnya, pada APBD 2019 pihak setdakab Tuba juga telah dianggarkan untuk Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan spesifikasi pekerjaan Motor Metic, Motor Bebek dan Motor Besar dengan nilai pagu Rp2.978.500.000, Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 4 Unit Rp. 1.525.000.000, Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1 unit Rp700 Juta, Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9 unit (Mobil Jeep, Innova Type V, Innova Type G Pull Tamu Sekretariat) Rp. 3,4 Miliar, 5 Unit Motor Trail Rp. 175 Juta, dan 5 unit motor Beber Rp. 89 Juta. Selanjutnya, di APBD 2018 Setdakab Tuba juga menganggarkan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 6 unit (Mobil Jeep, Minibus, Pick Up dan Double Cabin) Rp. 2.550.000.000, dan 2 Unit Motor Bebek Rp. 40 Juta.

“Bupati Winarti diharapkan dapat segera tanggap terhadap kelompok kekuatan jahat yang ingin merusak pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang. hal Ini akan berdampak buruk bagi pembangunan “Sai Bumi Nengah Nyappur” jika masih di obok-obok oleh mafia anggaran tersebut,” kata Joko Waluyo, Ketua Lembaga pemantau investigasi tipikor provinsi lampung saat berkunjung ke kantor redaksi tipikornews grup, senin 20 januari 2020 di Bandar Lampung.

Lebih lanjut joko mengatakan,dirinya berharap agar seluruh warga di tulang bawang untuk terlibat aktif mengawasi bentuk kejahatan yang akan merugikan bagi pembangunan daerahnya.

“Praktik mafia anggaran banyak kedok dan modus yang diperankan oleh para makelar anggaran ini. Mereka pasti tidak mau kehilangan jatah dari kebiasaan yang sudah lama mengakar,” bebernya.

Sehingga, sambung Joko, kita harus hati hati dan teliti serta masyarakat harus diberikan akses untuk mengontrol karena sering sekali masyarakat terbatas informasi atau data tentang hal ini.

“Untuk itu, diharapkan praktik calo mafia anggaran ini harus mampu dituntaskan melalui alat penegakan hukum dan budaya penegakan hukum yang bersih dan tegas,” pungkasnya.

Sementara, menanggapi pemberitaan ini selaku pengguna anggaran, Sekdakab Tulang Bawang, Ir. Anthoni, M.M, hanya menyarankan kepada wartawan untuk kordinasi dengan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab setempat.

Ia mengatakan, “Kordinasi saja dengan kabag umum dan perlengkapan biar jelas bung infonya,” elaknya saat ditanya Wartawan, Sabtu (20/1/2020) kemarin. (red)

Pemkab, Lembaga Terbesar Merugikan Negara Hingga Rp 6,1 Triliun

Indonesia Corruption Watch (ICW) memeringkatkan 10 besar lembaga dengan temuan kasus korupsi terbanyak pada 2019. Pemerintah kabupaten adalah lembaga terbanyak dengan 95 temuan kasus korupsi.

Korupsi di lembaga ini telah merugikan negara hingga Rp 6,1 triliun. Pemerintah desa menyusul dengan 48 temuan kasus. Negara merugi sekitar Rp 32,7 miliar akibat korupsi yang dilakukan lembaga tersebut.

Beberapa lembaga lain juga terlibat, seperti pemerintah kota, kementerian, Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah. Bahkan penegak hukum pun tak luput dari temuan kasus korupsi.

Penegak hukum yang dimaksud adalah kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Setidaknya terdapat enam temuan kasus korupsi yang dilakukan penegak hukum selama 2019.

Sumber: databoks.katadata.co.id

Transportasi | Sektor Paling Merugi akibat Korupsi

Negara merugi Rp 8,4 triliun akibat korupsi sepanjang 2019. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengklasifikasikan kerugian akibat korupsi ini dalam beberapa sektor. Ada 14 sektor yang paling merugi Rp 884,3 miliar.

Transportasi merupakan sektor yang mengalami kerugian terbesar tahun lalu. Negara merugi sekitar Rp 434,3 miliar akibat korupsi di sektor tersebut. Sebanyak 31 kasus berhasil ditangani di sektor transportasi.

Sektor pemerintahan tak luput dari jeratan korupsi. Sektor tersebut merugikan negara sebesar Rp 135,1 miliar dengan 30 temuan kasus.

Sumber: databoks.katadata.co.id

9 Paket Pengadaan di DLH Way Kanan Rp1,311 M Terindikasi Mark up dan Korupsi

WAY KANAN – Sebanyak 9 paket pengadaan barang dan jasa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan yang dianggarkan melalui APBD tahun 2019 sebesar Rp1,311 miliar, diduga menjadi “lahan basah” oknum pejabat setempat melaksanakan tindakan korupsi berjamaah.

Oknum pejabat Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan disinyalir sering memainkan sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa dengan cara menggelembungkan (mark up) anggaran.

Menurut informasi dari berbagai sumber mengungkapkan, banyak cara untuk mengakali APBD, khususnya anggaran pengadaan barang dan jasa yang mengalir di DLH Way Kanan.

Modus penyelewengan pengelolaan anggaran yang diduga terjadi di DLH tersebut seperti, penggunaan dana tidak didukung bukti memadai serta pembelian kebutuhan tidak diyakini kebenarannya, sehingga potensi kerugian negara setiap tahunnya mencapai ratusan juta.

Diantaranya seperti, Pengadaan Waste Test Kit (alat uji atau alat untuk monitoring kualitas air limbah) Rp300 Juta, Pengadaan Waste Water Treatment Plant/ Instalasi pengolahan air limbah) Rp100 Juta (Juli-Agustus 2019), Pembuatan IKPLHD Rp100 juta (Juni 2019), Pengadaan 1 unit alat angkut sampah Dump Truck Rp420 Juta (Juni-Juli 2019), dan Pengadaan Tempat sampah 5 pilah Rp135.000.000 (MEI-JUNI 2019).

Berita Lainnya:

Kemudian pada akhir tahun 2018, pihak DLH Way Kanan telah merealisasikan 24 unit tempat sampah portable Rp204 Juta,19 unit tempat sampah 5 pilah Rp72.200.000, Pengadaan 1 Unit Kendaraan Jenis Truck Hino Dutro 300 Rp339.846.000, pengadaan 10 unit angkutan darat  bermotor sepeda motor Kaisar 250vx Rp340 Juta (APBD Juli 2018), belanja Alat kebersihan 2 unit Mesin Pencacah Sampah Plastik Rp 62.000.000, dan 2 unit Mesin Pencacah Sampah Organik Rp 50.000.000, dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3( penyimpanan sementara Limbah B3) Rp70 Juta (APBDP Nov – Des 2018).

“Kerugian negara ini terjadi akibat dari kelebihan pada saat penganggaran dan duplikasi paket pengadaan barang. Selain itu, pengelolaannya terkesan pihak dinas terkait tidak transparan. Sehingga peluang penyelewengan APBD tersebut menjadi sangat terbuka. Hampir semua kasus penyelewengan uang negara disebabkan oleh pengelolaan APBD yang tidak transparan,” kata sumber kepada Wartawan, baru baru ini.

Ia menambahkan, perilaku korup oknum pejabat daerah ini sejak awal sama sekali tidak memikirkan masyarakat. Pihaknya hanya mengedepankan kebutuhan dan keuntungan pribadi.

Bagaimana tanggapan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waykanan, Dwi Handoyo Retno, SE. MM atas pemberitaan ini, baca berita selengkapnya edisi mendatang. (TIM)

LAPOR BUPATI ! Oknum Kadis Pertanian Tuba Korupsi?

LAPOR BUPATI !!! Anggaran belasan paket kegiatan swakelola dengan pagu Rp5,988 miliar (APBD 2019) di Dinas Pertanian Tuba, terkuras habis hanya untuk belanja kantor dan ASN dinas setempat.

MENGGALA – Berdasarkan analisa data yang masuk dimeja redaksi tipikornews dari berbagai sumber, kucuran APBD di Tahun anggaran 2019 di dinas pertanian tulang bawang tersebut, ditemukan belasan paket kegiatan swakelola terkesan banyak kejanggalan dan tidak masuk akal.

Karena, paket program kegiatan yang mengatasnamakan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan pertanian/ perkebunan/ peternakan dan penyuluhan untuk kemakmuran rakyat di dinas terkait, diduga hanya menjadi akal-akalan atau modus oknum Kadis Pertanian Tuba melancarkan tindakan korupsi anggaran hingga miliaran rupiah.


“Jangan ada fitnah ya, berita anda tidak benar. Itu data ngarang dari mana?,” kata Sumarno.


Pasalnya, dalam rincian disejumlah paket tersebut justru terkesan tidak sesuai dengan kebutuhan tujuan program kegiatan yang sebenarnya. Justru hampir dari keseluruhan paket kegiatan swakelola tersebut, ternyata hanya dihabiskan untuk membiayai belanja kebuuhan  kantor dan ASN Dinas Pertanian Tuba.

Berita Lainnya:

Sehingga, banyak kalangan masyarakat menilai, pihaknya lebih mengedepankan kebutuhan internalnya, bukan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para petani setempat.

Hal itu sangat nampak jelas,  bahwa oknum Kadis Pertanian Tuba diduga kuat hanya ingin mencari keuntungan pribadi untuk memperkaya diri sendiri dari anggaran yang seharusnya untuk kesejahteraan petani. Sejumlah paket kegiatan swakelola tahun 2019 tersebut, diantaranya:

  1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp1.461.904.235 dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Listrik, Belanja Surat Kabar dan Majalah, Belanja surat kawat/Faximili/Internet/Tv Kabel/Tv satelit, Belanja Jasa Publikasi, Belanja Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Belanja perjalanan dinas dalam daerah, Belanja perjalanan dinas luar daerah, dan Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan.
  2. Kegiatan Penyusunan metode Informasi penyuluhan dan Sistem Latihan dan Kunjungan  Rp190.590.000, dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
  3. Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pendataan Potensi Pengembangan Tanaman Pangan Rp181.679.400, dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Jasa Publikasi, Belanja Transportasi/Akomodasi, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Transport Lokal/Uang Saku, Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli (PNS).
  4. Kegiatan Pelaksanaan Program IPDMIP (Integrated Participatory Development Management Of Irrigation Project) dengan rincian Rp141.600.000, dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Jasa Publikasi, Belanja Transportasi/Akomodasi, Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli (PNS).
  5. Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Rp137.950.000 dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Transportasi/Akomodasi, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli (PNS).
  6. Kegiatan optimalisasi program upsus siwab, hasil usaha peternakan dan pendataan ternak Rp136.000.000, dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Prangko, Matrai,dan benda pos lainya, belanja trasportasi/akomodasi, Belanja perjalanan dinas dalam daerah, Belanja perjalanan dinas Luar daerah, Belanja jasa instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli.
  7. Kegiatan Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM) dan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Rp76.245.500,- dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Transportasi/Akomodasi, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
  8. Kegiatan perencanaan monitoring dan Pelaporan program Pembangunan Pertanian dan perkebunan Rp90.120.000,- dengan rincian: Belanja Pegawai,Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Transportasi/Akomodasi,Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
  9. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian (pendukung dak) Rp62.570.000,- dengan rincian: Belanja pegawai, belanja perangko, matrai dan benda pos lainnya, belanja perjalanan dinas dalam daerah.
  10. Kegiatan Optimalisasi sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan Rp61.100.000,- dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Transport lokal/akomodasi, Belanja Perjalanan Dinas.
  11. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat/ Pembinaan Lingkungan Sosial (DBH – CHT) Rp60.205.000,- dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Transportasi/ Akomodasi, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Tenaga Kerja/Buruh Non Pegawai, Belanja Jasa Instruktur/ Narasumber/ Tenaga Ahli (PNS).
  12. Kegiatan Produksi dan Produktifitas Hortikultura Rp 43.535.000,- dengan rincian: Belanja Pegawai, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
  13. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan Rp40.500.000,- dengan rincian:  Belanja Pegawai, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
  14. Kegiatan peningkatan produksi usaha peternakan dan kualitas bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) Rp 36.555.000,- dengan rincian: belanja pegawai,belanja prangko,matrai dan benda pos lainnya, belanja transportasi/ akomodasi, belanja perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, dan Swakelola kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian (DAK) Rp3.252.233.000.

Sementara, menanggapi pemberitaan dugaan korupsi ini Kepala Dinas Pertanian Tulangbawang Ir. Sumarno.MP mengatakan, “Silahkan datang ke kantor dan bawa data tersebut. Jangan ada fitnah ya, berita anda tidak benar. Itu data ngarang dari mana? Silahkan datang temui saya,” jawabnya kepada Tipikor News, Minggu (9/2/2020) kemarin.

Bagaimana kelanjutan berita ini selengkapnya, dan mau tahu tanggapan Bupati Tulang Bawang, Hj. Winarti, SE.,M.H atas pemberitaan ini. Tunggu edisi mendatang. (TIM)


Jerat Pidana Bagi Penyebar Berita Bohong. (Baca sampai habis biar gak Gagal Paham)

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(“UU 19/2016”) menyatakan: Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”.

Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”.

Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong.

Berita Lainnya:



Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menurut hemat kami, penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong.

Menurut hemat kami, kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/keliru.

Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu: 

  1. Setiap orang.
  2. dengan sengaja dan tanpa hak. Terkait unsur ini, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. dalam artikel Danrivanto Budhijanto, “UU ITE Produk Hukum Monumental” diunduh dari www.unpad.ac.id) menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati (unsur, ed) ’perbuatan dengan sengaja’ itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Periksa juga apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak? Menurutnya, kalau pers yang melakukannya tentu mereka punya hak. Namun, bila ada sengketa dengan pers, UU Pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Persed) yang jadi acuannya.
  3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru).[1] Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka menurut hemat kami tidak dapat dilakukan pemidanaan.

  1. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Contoh KasusSebagai contoh dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 36/Pid.Sus/2018/PT.DKI, putusan tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1116/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, dalam putusan tingkat pertama tersebut terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan dengan sarana Transaksi Elektronik dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penipuan tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengenai investasi yang mengakibatkan kerugian konsumen. Perbuatan terdakwa tersebut, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dijatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 500 ribu dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 Putusan:Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 36/Pid.Sus/2018/PT.DKI. Referensi:

  1. Danrivanto Budhijanto, “UU ITE Produk Hukum Monumental”, diakses pada 21 Agustus 2018, pukul 15.25 WIB;
  2. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991;
  3. Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 25 September 2018 pukul 11.37 WIB.

[1] Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana yang kami akses dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .

Sumber: Hukumonline.com

Ratusan Juta Dana BOS Dikorupsi? Gedung SMAN 1 Sendang Agung Terbengkalai

LAMPUNG TENGAH – Gedung SMA Negeri 1 sendang agung kabupaten lampung tengah kondisinya saat ini kian memprihatinkan karena tidak terawat.

Berdasarkan penelusuran wartawan di lokasi sekolah tersebut terlihat bangunan gedung khususnya disejumlah ruang kelas sudah banyak yang mengalami kerusakan karena kurang perawatan dan pemeliharaan oleh pihak SMA Negeri 1 Sendang Agung.

Berita Lainnya:

Kerusakan tersebut diantaranya seperti, lantai semen yang sudah banyak retak, kayu kusen maupun atap yang sudah rapuh karena dimakan usia, serta plapon yang sudah jebol. Bahkan mobiler juga banyak yang sudah rusak.

Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun tim investigasi dilapangan, sumber mengungkap kan, “Padahal, pihak SMA Negeri 1 Sendang Agung pada tahun 2018 – 2019, dalam penggunaan dana BOS setiap per triwulan melaporkan pengeluaran biaya dari dana bos untuk perawatan atau pemeliharaan sekolah mencapai jutaan rupiah.

Berikut rinciannya: Pada tahun 2018 untuk Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah triwulan 1 Rp. 53.126.000, triwulan 2 Rp. 2.545.000, triwulan 3 Rp. 7.160.000 dan triwulan 4 Rp. 27.464.000.

Sedangkan ditahun 2019, triwulan 1 Rp. 28.403.000, triwulan 2 Rp. 1.820.000, triwulan 3 Rp. 32.200.000 dan triwulan 4 Rp. 25.544.000.
Sehingga dampak kondisi Bangunan SMA Negeri 1 sendang agung yang kini sudah tidak layak dan tidak terawat itu banyak kalangan masyarakat menduga, bahwa biaya yang digunakan pihak sekolah untuk perawatan tersebut yang bersumber dari dana BOS disinyalir laporannya fiktif.

“Kucuran anggaran pendidikan tersebut banyak masuk ke kantong pribadi oknum Kepsek,” ungkap seorang warga setempat dengan wartawan belum lama ini.

Bagaimana tanggapan kepala SMA Negeri 1 sendang Agung Lampung Tengah terkait pemberitaan ini. Tunggu edisi mendatang. (TIM)


🎥 Video:

Ratusan Juta Dana BOS SMAN 1 Sendang Agung Dikorusi?

Oknum Ketua Gapoktan Karya Usaha BK2 Rumbia Gelapkan Bantuan Benih Padi 1380 Kg?

RUMBIA LAMTENG  ZL – Gencar Gencarnya Pemerintah Pusat Melalui Pemerintah Provinsi Lampung Menyalurkan Berbagai Macam Bantuan Khususnya di Bidang Pertanian Diantaranya : Bantuan Benih Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Kacang Kacangan, Pupuk Ponska, Urea, ZA, SP36 dan Pupuk Organik Agar Terwujudnya Indonesia Menjadi Salah Satu Penghasil Lumbung Pangan Dunia.

Gapoktan Kampung Bina Karya Putra BK2 Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Salah Satu Penerima Bantuan Benih Padi INPARI 32 Yaitu, Gapoktan Karya Usaha Yang di Ketuai Oleh Wardiman Dengan Membawahi 30 Kelompok Tani.

Berita Lainnya:

Seperti Yang di Ungkapkan Sumber Belum Lama ini Jum,at 24/01/2020 Yang Tak Ingin Namanya di Sebutkan Mengatakan, Dari 30 Kelompok Tani Gapoktan Bina Karya Putra Hanya 23 Kelompok Tani Saja Yang Menerima Bantuan Benih Padi Tersebut dan Setiap Kelompok Taninya Bantuannya di Potong Sebanyak 60 Kg Oleh Ketua Gapoktan Warniman Dengan Dalih Untuk Uang Kass Gapoktan.

Sehingga Setiap Kelompok Tani Yang Menerima Bantuan Benih Padi Kecewa dan Mengeluhkan Adanya Pengurangan Jumlah Bantuan Itu, Karena Saat Pembagian Bantuan Benih Kepada Para Anggota Kelompok Taninya Tidak Bisa Merata dan Mencukupi Karena Banyak Anggota Kelompok Tani Yang Tidak Mendapatkan Bantuannya.

Atas Kejadian Tersebut, Kami Mewakili 23 Kelompok Tani Gapoktan Karya Usaha Meminta Aparat Penegak Hukum Dapat Menindak Lanjuti Hal ini Karena Sangat Meresahkan dan Sangat Merugikan Para Petani Harapnya.

Terpisah, Ketua Gapoktan Karya Usaha Warniman Saat di Konfirmasi Melalui Telpon Selulernya 24/01/2020 Mengatakan, Benar Gapoktan Karya Usaha di Tahun 2019 Akhir Menerima Bantuan Benih Padi Inpari 32 Kemasan 5 Kg Dari Pemerintah Sebanyak 10 Ton Lebih.

Namun Tidak Semua Kelompok Tani Yang Mendapatkan Bantuan Benih Tersebut, Melainkan Hanya 23 Kelompok Tani Saja Yang Menerima Bantuannya dan Setiap Kelompok Tani Yang Menerima Bantuan Benih Tersebut Jumlahnya Pun Berfariasi Tergantung Luas Areal Persawahan Yang di Miliki Kelompoknya Masing Masing.

Benar Saat Pembagian Benih Padi Kesetiap Kelompok Taninya Saya Kuranggi Jumlah Bantuannya Sebanyak 60 Kg/Kelompok, Karena Selama ini Gapoktan Karya Usaha Tidak Pernah Memiliki Uang Kass, Jika Saya Mintanya Berupa Uang Kepada Para Kelompok Tani Pasti Mereka Tidak Mau Memberinya, Sehingga Saya Siasati Menguranggi Jumlah Bantuannya.

Memang Benar Pihak Dinas Pertanian dan TPH Kabupaten Lampung Tengah Sudah Melarang Setiap Gapoktan/Poktan Penerima Bantuan Untuk Memungut Biaya Kepada Para Anggota Kelompok Tani Dengan Alasan Apa Pun.

Namun Saat Menurunkan/Bongkar Benih Tersebut Dari Mobil Apa Tidak Make Biaya? Lagi Pula Saya Memotong Jumlah Bantuan Benih Untuk Para Kelompok Tani Gunanya Juga Untuk Kass Gapoktan Pungkas Warniman.

Bagaimana Tanggapan Kepala Dinas Pertanian dan TPH Kabupaten Lampung Tengah Terkait Pemberitaan ini. Baca Edisi Mendatang. (TIM)