Anggaran Pelayanan Adm di Setdakab Tuba Rp21 Miliar Dimark up?

MENGGALA – Mark up dan penyalahgunaan anggaran diduga menjadi modus korupsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang,

Diketahui, besarnya alokasi APBD 2019 lalu sebesar Rp60,361 miliar untuk 393 paket pengadaan barang dan jasa di Setdakab Tulang Bawang Provinsi Lampung. Banyak ditemukan anggaran janggal, salah satunya seperti Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun dianggarkan sebanyak Rp21.052.251.575 dengan rincian:

Berita Lainnya

Belanja Swakelola Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp10.775.450.000, Swakelola Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Belanja Pegawai, Materai, Telepon, Listrik, BBM Genset, BBM, Perjalanan Dinas, Bimtek & Kursus dan Sewa Gedung) Rp10.053.401.575, dan Swakelola Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Kearsipan Lingkup Sekretariat Daerah (Belanja Pegawai, Materai, Perjalanan Dinas dan Kursus) Rp223.400.000.

Menanggapi hal ini, sumber Tipikor News mengatakan, bahwa merujuk pada Perpres 54 tahun 2010 diatur mengenai etika pengadaan dimana pada pasal 6 disebutkan, salah satunya adalah menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa. Etika pengadaan tersebut menegaskan bahwa rekanan maupun pengelola pengadaan secara tegas dilarang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dapat mengakibatkan pemborosan keuangan negara.

Namun, semua peristiwa tindak pidana pengadaan barang dan jasa di Setdakab Tuba hampir selalu mengakibatkan pemborosan. Praktek penggelembungan harga ini diawali dari penentuan HPS yang terlalu tinggi karena penawaran harga peserta lelang/seleksi tidak boleh melebihi HPS sebagaimana diatur pada pasal 66 Perepres 54 tahun 2010.

“Seharusnya, pihak Sekretariat dalam mengalokasikan anggaran program kegiatannya mengacu pada HPS. Karena dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya. (TIM)

Hukum Diminta Segera Bertindak, Usut Mafia Anggaran di Setdakab Tuba

MENGGALA – Banyaknya kejanggalan pada APBD Pemkab Tulang Bawang (Tuba) sejak 2 sampai 3 tahun terakhir ini, khususnya ditahun 2019 pihak sekretariat merealisasikan 393 paket dengan menelan anggaran Rp60.361 miliar, diduga berawal dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sarat dengan kepentingan percaloan proyek oleh sejumlah oknum pejabat daerah setempat bersama kroni kroninya.

Karena itu, pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Provinsi Lampung diminta segera melakukan tindakan pemberantasan Mafia Anggaran yang disinyalir bermain lewat salah satu pihak pejabat daerah setempat sebagai pintu masuk penyusunan khususnya APBD 2018, 2019 dan 2020.

Sejumlah pejabat daerah Kabupaten Tulang Bawang diduga melakukan pengaturan dan mark up anggaran pengadaan mengunakan dana APBD, yang melibatkan sejumlah pihak sebagai pendukung. Sehingga sangat diharapkan semua Mafia Anggaran itu harus dibongkar.

Berita Lainnya

Kemudian, adapun modus yang dilakukan Mafia Anggaran antara lain dengan cara memasuki pembahasan dana optimalisasi yang alokasinya diduga sarat akan praktek mafia anggaran yang sedang diatu- atur oleh salah satu pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembahasan terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS dalam penyusunan anggaran.

Modus lain, mafia anggaran juga kerap menggandeng pengusaha dengan imbalan mendapat proyek di daerahnya. Caranya, persyaratan tender diatur agar hanya bisa dimenangi perusahaan milik pengusaha tersebut.

Permainan diatur melibatkan banyak pihak. Pengusaha memasukkan kepentingannya melalui tahap perencanaan. Disinilah perlu semacam sinergi dengan orang dalam di lembaga pemerintahan agar proyek itu masuk rencana prioritas.  Di sini, anggaran juga dibengkakkan. Ini perlu dilakukan untuk mengganti pengeluaran yang telah digelontorkan pengusaha guna memperoleh proyek melalui pintu belakang.

Diketahui, kejanggalan pada APBD 2019 dari 393 Paket pengadaan barang dan jasa yang menelan anggaran Rp60.361 miliar dengan rincian: 334 paket penyedia dengan jumlah pagu Rp24.909 miliar dan 59 paket kegiatan swakelola Rp35.451 miliar, terkesan banyak ditemukan duplikasi program disejumlah paket pengadaan dan kegiatan Setdakab Tuba pada APBD 2018 maupun pada APBD tahun 2020 ini. (Rincian terlampir)      

Diberitakan sebelumnya (21/1/2020), Bupati kabupaten Tulang Bawang Winarti diharapkan segera mengusut siapa mafia anggaran di sekretariat daerah kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Dimana,ada kejanggalan pada APBD Tahun 2020 yang berkaitan dengan alokasi anggaran di Sekdakab Tuba ditemukan, adanya duplikasi program kegiatan untuk sejumlah paket pengadaan yang ternyata sudah dianggarkan ditahun sebelumnya.

Misalnya, seperti salah satunya pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Berikut rinciannya: APBD tahun 2020 ini dianggarkan pengadaan 180 unit motor bebek Rp. 3,364.200.000,- Pengadaan Kendaraan 3 Unit Mobil Minibus, 1 Unit Mobil Tamu dan 1 Unit Mobil Hilux Rp. 2.035.616.000, pengadaan 1 unit mobil jeep Rp. 672.050.000, dan Pengadaan 5 unit Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Motor Bebek) Rp. 100 Juta.

Lalu sebelumnya, pada APBD 2019 pihak setdakab Tuba juga telah dianggarkan untuk Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan spesifikasi pekerjaan Motor Metic, Motor Bebek dan Motor Besar dengan nilai pagu Rp2.978.500.000, Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 4 Unit Rp. 1.525.000.000, Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1 unit Rp700 Juta, Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9 unit (Mobil Jeep, Innova Type V, Innova Type G Pull Tamu Sekretariat) Rp. 3,4 Miliar, 5 Unit Motor Trail Rp. 175 Juta, dan 5 unit motor Beber Rp. 89 Juta. Selanjutnya, di APBD 2018 Setdakab Tuba juga menganggarkan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 6 unit (Mobil Jeep, Minibus, Pick Up dan Double Cabin) Rp. 2.550.000.000, dan 2 Unit Motor Bebek Rp. 40 Juta.

“Bupati Winarti diharapkan dapat segera tanggap terhadap kelompok kekuatan jahat yang ingin merusak pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang. hal Ini akan berdampak buruk bagi pembangunan “Sai Bumi Nengah Nyappur” jika masih di obok-obok oleh mafia anggaran tersebut,” kata Joko Waluyo, Ketua Lembaga pemantau investigasi tipikor provinsi lampung saat berkunjung ke kantor redaksi tipikornews grup, senin 20 januari 2020 di Bandar Lampung.

Lebih lanjut joko mengatakan,dirinya berharap agar seluruh warga di tulang bawang untuk terlibat aktif mengawasi bentuk kejahatan yang akan merugikan bagi pembangunan daerahnya.

“Praktik mafia anggaran banyak kedok dan modus yang diperankan oleh para makelar anggaran ini. Mereka pasti tidak mau kehilangan jatah dari kebiasaan yang sudah lama mengakar,” bebernya.

Sehingga, sambung Joko, kita harus hati hati dan teliti serta masyarakat harus diberikan akses untuk mengontrol karena sering sekali masyarakat terbatas informasi atau data tentang hal ini.

“Untuk itu, diharapkan praktik calo mafia anggaran ini harus mampu dituntaskan melalui alat penegakan hukum dan budaya penegakan hukum yang bersih dan tegas,” pungkasnya.

Sementara, menanggapi pemberitaan ini selaku pengguna anggaran, Sekdakab Tulang Bawang, Ir. Anthoni, M.M, hanya menyarankan kepada wartawan untuk kordinasi dengan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab setempat.

Ia mengatakan, “Kordinasi saja dengan kabag umum dan perlengkapan biar jelas bung infonya,” elaknya saat ditanya Wartawan, Sabtu (20/1/2020) kemarin. (red)

Atal: Pemerintah Tidak Berwenang Mencampuri UU Tentang Pers

Pemerintah pemerintah (PP) tidak berwenang dalam mencampuri UU tentang Pers. “Silakan sanksi diatur pada Pasal 18 ayat (3) UU Pers saja seperti sekarang ini. Namun bila nominalnya mau dinaikkan silakan, PWI setuju, asal tidak membunuh kemerdekaan pers.”

Hal itu disampaikan Ketua Umum PWI Atal S Depari usai diskusi terbatas tentang RUU di Jakarta, Kamis (20-2-2020).

Pasalnya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak beberapa pasal dalam rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.  PWI menilai ada pasal-pasal dalam RUU tersebut yang berpotensi menghalangi kemerdekaan pers, seperti yang tercantum dalam UU nomor 40 tahun 1999.

Kami menolak adanya Pasal 18 ayat empat yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat peraturan guna mengatur sanksi administrasi terkait pelanggaran pasal 9 ayat dua dan pasal 12 UU pers,” tegas Atal.

Menurut Atal, pemerintah pemerintah (PP) tidak berwenang dalam mencampuri UU tentang Pers. “Silakan sanksi diatur pada Pasal 18 ayat (3) UU Pers saja seperti sekarang ini. Namun bila nominalnya mau dinaikkan silakan, PWI setuju, asal tidak membunuh kemerdekaan pers,” jelasnya.

Meski demikian, ada beberapa pasal yang membuat PWI setuju. “Inikan bentuk kesetaraan dihadapan hukum, baik untuk orang yang menghalangi kerja jurnalistik maupun perusahaan pers pelanggar Pasal 5 ayat satu UU Pers,” terangnya.. 

Naiknya sanksi itu diharapkan bisa menjadi pengingat baik kepada masyarakat atau pers itu sendiri. Sanksi pidana pers yang semula dendanya Rp500 juta naik menjadi Rp2 miliar.

“Setidaknya ada dalam penjelasan yang dimaksud pers nasional adalah perusahaan pers dan atau wartawan,” ujarnya.

Selain itu, Atal mendukung uji kompetensi wartawan dan verifikasi perusahaan pers hadir dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. “PWI akan usulkan agar UKW dan Verifikasi Perusahaan Pers diatur langsung dalam UU, tidak seperti sekarang ini,” jelasnya.

Pasal 7 UU Pers yang selama ini hanya dua ayat, perlu ditambah. PWI usulkan Pasal 7 ayat satu wartawan Indonesia wajib mengikuti pelatihan khusus dan uji kompetensi wartawan.

Kemudian, pasal 7 ayat dua Wartawan Indonesia wajib masuk dalam organisasi profesi kewartawanan. “Lalu, pasal 7 ayat (3) Wartawan Indonesia wajib memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik,” ujarnya.

Atal juga meminta verifikasi perusahaan pers masuk menjadi syarat yang diatur pada Pasal 9 UU Pers. “Jadi selain berbadan hukum wajib terverifikasi namun verifikasinya tidak mengarah kepada pers industri. Verifikasinya lebih untuk melihat apakah badan hukumnya sudah sesuai,” tegasnya. (Ist)

UKW XXII | PWI Gratiskan Kuota 50 Persen

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung kembali menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 27-28 Maret 2020.

UKW angkatan XXII itu akan diselenggarakan di Balai Wartawan Ahmad Solfian, Jalan Ahmad Yani, Tanjungkarang Pusat.

Ketua Pelaksana kegiatan Andi Panjaitan mengatakan, UKW kali ini akan menentang terhadap wartawan yang meliput di lingkungan pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung.

“Kebetulan PWI ada kerjasama dengan Pemprov, jadi kami fokuskan UKW kali ini untuk menerbitkan yang kesehariannya ganti di sana,” ujar Andi, usai rapat di kantor PWI, Selasa (18-2-2020).

Membantu kedepan, menerbitkan yang meliput di Lingkungan pemprov dapat meningkatkan kualitas tulisannya sebagai mitra kerja pemerintah daerah.

Kali ini, PWI merencakanan UKWikuti 30 peserta yang terbagi untuk kelas Muda, Madya maupun Utama. Menariknya, sekitar lima puluh persen dari pembicaraan yang ikut digratiskan.

“Insya Allah, sekitar lima belas peserta akan digratiskan,” kata Kepala Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) PWI Lampung itu.

Menurut Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian, UKW merupakan program rutin guna meningkatkan profesionalitas di Bumi Ruwa Jurai.

Hal itu juga bertentangan dengan program PWI Pusat yang mengutamakan pendidikan bagi penggemar.

Kendati demikian, Supriyadi berpesan kepada seluruh panitia UKW agar lebih selektif dalam memilih peserta. Setelah lulus.

“Siapapun yang mau ikut. Dengan catatan, dia harus aktif liputan di Pemprov Lampung selama ini, ”jelas Bang Yadi — sapaan akrab Supriyadi Alfian.

Menurut dia, program gratis biaya UKW itu untuk memfasilitasi berita yang ingin berkompeten, namun terbentur dengan biaya pendaftaran.

”Jadi, ini wujud kepedulian PWI agar jumlah di Lampung yang berkompeten terus bertambah,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Lampung Wirahadikusumah mengatakan, persiapan jelang kegiatan sudah dilakukan. Untuk jumlah peserta, kuota yang disediakan adalah 30 orang. Karenanya, 15 peserta akan digratiskan biaya pendaftarannya.

”Namun tidak menutup kuota ditambah menjadi 60 peserta terbagi menjadi dua angkatan. Bergantung jumlah pendaftarnya nanti, ”jelasnya.

UKW sendiri, terus dia, akan dibuka menjadi tiga kategori. Yakni Muda dengan biaya pendaftaran sebesar Rp1.250.000, Madya (Rp1,5 juta), dan Utama (Rp2.250 juta).

”Sama seperti tahun lalu, UKW akan digelar selama tiga hari. Hari pertama digelar Pra UKW, kemudian dua hari berikutnya pelaksanaan ujian, ”pungkasnya. (ap)

Polres Tuba Gelar Kegiatan Wellcome And Farewell Parade

TUBA – Polres Tulang Bawang dan jajarannya menggelar rangkaian kegiatan Wellcome and Farewell Parade, hari Kamis (20/02/2020), sekira pukul 16.38 WIB, yang dilaksanakan di halaman Mapolres setempat.

Kegiatan diawali dengan penyambutan pejabat baru Kapolres Tulang Bawang AKBP Andy Siswantoro, SIK beserta ibu di depan pintu gerbang Mapolres. Disana mereka telah dinanti oleh dua pasang pocil (polisi cilik) yang akan mengalungkan kain tapis untuk Kapolres dan memberikan buket bunga untuk ibu.

Selanjutnya, regu Satuan Sabhara (Satsabhara) melakukan jarmat (jajar hormat) kepada AKBP Andy Siswantoro, SIK yang mengatakan situasi Mapolres dalam keadaan kondusif.

Berita Lainnya

Kapolres beserta ibu kemudian disambut dengan tari sembah dan tradisi pedang pora oleh regu Pama (perwira pertama) polres dan dilanjutkan dengan salam-salaman dengan seluruh personel sampai di depan gedung utama.

Di dalam gedung utama, pejabat lama AKBP Syaiful Wahyudi, SIK, MH dengan pejabat baru AKBP Andy Siswantoro, SIK melakukan penandatangan memori serah terima yang telah disiapkan, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan apel bersama dengan seluruh personel Polres dan Polsek di halaman apel.

Kapolres Tulang Bawang AKBP Andy Siswantoro, SIK pada kesempatan tersebut mengatakan ucapan terima kasih atas penyambutan yang luar biasa untuk dirinya.

“Saya sangat berkesan sekali atas penyambutan ini, mudah-mudahan ini menjadi awal yang sangat baik untuk kita semua di dalam memajukan organisasi Polri yang kita cintai ini. Mohon dukungan dan kerjasamanya, pada prinsipnya kita bekerja itu berat sama dipikul ringan sama dijinjing,” ujar AKBP Andy.

Ditempat yang sama, AKBP Syaiful Wahyudi, SIK, MH mengatakan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya kepada seluruh personel selama 1,2 tahun menjabat di Polres Tulang Bawang.

“Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama ini, mudah-mudahan kami dapat lebih amanah di dalam melaksanakan tugas di tempat yang baru nantinya sebagai Wakil Direktur (Wadir) Krimsus (Kriminal Khusus) Polda Kaltim (Kalimatan Timur) dan saya juga meminta maaf apabila selama berdinas disini ada kata-kata atau perbuatan yang tanpa disadari telah membuat rekan-rekan tersinggung atau sakit hati,” ujar AKBP Syaiful.

Kepada pejabat baru, saya titipkan program-program inovatif yang telah dilaksanakan guna mendukung Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Usai pelaksanaan apel, AKBP Syaiful Wahyudi, SIK, MH memaparkan situasi dan kondisi di wilayah hukum Polres Tulang Bawang kepada AKBP Andy Siswantor, SIK, di Rupattama Wira Satya yang diikuti oleh PJU Polres dan Kapolsek jajaran.

Diakhir rangkaian kegiatan, AKBP Syaiful Wahyudi, SIK, MH beserta ibu dihantarkan dengan tradisi pedang pora oleh regu Pama (perwira pertama) polres, lalu bersalam-salaman dengan seluruh personel sampai menuju keluar pintu gerbang Mapolres Tulang Bawang.(*)

Pemkab, Lembaga Terbesar Merugikan Negara Hingga Rp 6,1 Triliun

Indonesia Corruption Watch (ICW) memeringkatkan 10 besar lembaga dengan temuan kasus korupsi terbanyak pada 2019. Pemerintah kabupaten adalah lembaga terbanyak dengan 95 temuan kasus korupsi.

Korupsi di lembaga ini telah merugikan negara hingga Rp 6,1 triliun. Pemerintah desa menyusul dengan 48 temuan kasus. Negara merugi sekitar Rp 32,7 miliar akibat korupsi yang dilakukan lembaga tersebut.

Beberapa lembaga lain juga terlibat, seperti pemerintah kota, kementerian, Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah. Bahkan penegak hukum pun tak luput dari temuan kasus korupsi.

Penegak hukum yang dimaksud adalah kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Setidaknya terdapat enam temuan kasus korupsi yang dilakukan penegak hukum selama 2019.

Sumber: databoks.katadata.co.id

Transportasi | Sektor Paling Merugi akibat Korupsi

Negara merugi Rp 8,4 triliun akibat korupsi sepanjang 2019. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengklasifikasikan kerugian akibat korupsi ini dalam beberapa sektor. Ada 14 sektor yang paling merugi Rp 884,3 miliar.

Transportasi merupakan sektor yang mengalami kerugian terbesar tahun lalu. Negara merugi sekitar Rp 434,3 miliar akibat korupsi di sektor tersebut. Sebanyak 31 kasus berhasil ditangani di sektor transportasi.

Sektor pemerintahan tak luput dari jeratan korupsi. Sektor tersebut merugikan negara sebesar Rp 135,1 miliar dengan 30 temuan kasus.

Sumber: databoks.katadata.co.id

9 Paket Pengadaan di DLH Way Kanan Rp1,311 M Terindikasi Mark up dan Korupsi

WAY KANAN – Sebanyak 9 paket pengadaan barang dan jasa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan yang dianggarkan melalui APBD tahun 2019 sebesar Rp1,311 miliar, diduga menjadi “lahan basah” oknum pejabat setempat melaksanakan tindakan korupsi berjamaah.

Oknum pejabat Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan disinyalir sering memainkan sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa dengan cara menggelembungkan (mark up) anggaran.

Menurut informasi dari berbagai sumber mengungkapkan, banyak cara untuk mengakali APBD, khususnya anggaran pengadaan barang dan jasa yang mengalir di DLH Way Kanan.

Modus penyelewengan pengelolaan anggaran yang diduga terjadi di DLH tersebut seperti, penggunaan dana tidak didukung bukti memadai serta pembelian kebutuhan tidak diyakini kebenarannya, sehingga potensi kerugian negara setiap tahunnya mencapai ratusan juta.

Diantaranya seperti, Pengadaan Waste Test Kit (alat uji atau alat untuk monitoring kualitas air limbah) Rp300 Juta, Pengadaan Waste Water Treatment Plant/ Instalasi pengolahan air limbah) Rp100 Juta (Juli-Agustus 2019), Pembuatan IKPLHD Rp100 juta (Juni 2019), Pengadaan 1 unit alat angkut sampah Dump Truck Rp420 Juta (Juni-Juli 2019), dan Pengadaan Tempat sampah 5 pilah Rp135.000.000 (MEI-JUNI 2019).

Berita Lainnya:

Kemudian pada akhir tahun 2018, pihak DLH Way Kanan telah merealisasikan 24 unit tempat sampah portable Rp204 Juta,19 unit tempat sampah 5 pilah Rp72.200.000, Pengadaan 1 Unit Kendaraan Jenis Truck Hino Dutro 300 Rp339.846.000, pengadaan 10 unit angkutan darat  bermotor sepeda motor Kaisar 250vx Rp340 Juta (APBD Juli 2018), belanja Alat kebersihan 2 unit Mesin Pencacah Sampah Plastik Rp 62.000.000, dan 2 unit Mesin Pencacah Sampah Organik Rp 50.000.000, dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3( penyimpanan sementara Limbah B3) Rp70 Juta (APBDP Nov – Des 2018).

“Kerugian negara ini terjadi akibat dari kelebihan pada saat penganggaran dan duplikasi paket pengadaan barang. Selain itu, pengelolaannya terkesan pihak dinas terkait tidak transparan. Sehingga peluang penyelewengan APBD tersebut menjadi sangat terbuka. Hampir semua kasus penyelewengan uang negara disebabkan oleh pengelolaan APBD yang tidak transparan,” kata sumber kepada Wartawan, baru baru ini.

Ia menambahkan, perilaku korup oknum pejabat daerah ini sejak awal sama sekali tidak memikirkan masyarakat. Pihaknya hanya mengedepankan kebutuhan dan keuntungan pribadi.

Bagaimana tanggapan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waykanan, Dwi Handoyo Retno, SE. MM atas pemberitaan ini, baca berita selengkapnya edisi mendatang. (TIM)

Mengenal Lebih Dekat Sosok Hj. Eva Dwiana, SE.,M.Si

Bunda Eva, sapaan akrabnya, merupakan politisi populis yang saat ini duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan selama 2 periode.

Pada pemilihan umum (Pemilu) 2019 kemarin, ia mendapatkan suara terbanyak dari anggota-anggota legislatif yang lain dengan 86.258 suara yang tersebar di 20 kecamatan Kota Tapis Berseri ini.

Istri Wali Kota Bandar Lampung, Drs. Hi. Herman HN.,M.M ini salah satu bakal calon yang populis di kalangan ibu-ibu pengajian karena aktif sebagai ketua Majelis Taklim Rachmat Hidayat.

Sosok politisi perempuan ini mewarnai kancah pertarungan panggung demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dan merupakan salah satu kandidat kuat yang maju sebagai bakal calon wali kota Bandar Lampung.

Berita Lainnya

Kemudian dikenal baik di kalangan milenial karena supel dan mudah bergaul. Dia juga aktif di bidang olahraga karena menjabat sebagai ketua KONI Bandar Lampung. “Insya Allah mohon doa dan dukungannya,” kata Bunda Eva yang dilansir Lampost belum lama ini.

Tim pendukung, sukarelawan, dan simpatisannya pun sudah terbentuk sampai tingkat akar rumput paling bawah. Hal tesebut tampak karena hampir di setiap titik sudut kota bertabur spanduk dan baliho yang mempromosikan personal branding Eva Dwiana. Untuk partai politik, dia terus membangun komunikasi yang baik kepada seluruh parpol yang ada.

Tagline “Lanjutkan pengabdian untuk masyarakat Kota Bandar Lampung” tampak terlihat pada bahan sosialisasi tersebut dengan menyampaikan program-program, seperti pembangunan jalan dan jembatan berlanjut, dan pelayanan terhadap masyarakat akan lebih ditingkatkan.

Kemudian pendidikan gratis, operasional guru honor tiap tahun ditingkatkan, kesehatan gratis, bantuan keagamaan, serta bantuan guru mengaji dan marbot dilanjutkan. Selain itu, peningkatan ekonomi kerakyatan, santunan uang duka dilanjutkan serta rekening listrik seluruh masjid dibantu setiap bulan Rp1 juta. (Ist)