Kunjungan Perdana Ketua PDI Perjuangan Muslahuddin Daut Bersama Wakil Ketua di Simeulue

Simeulue. Tipikor Newsonline – Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh, Muslahuddin Daud dan Wakil Ketua Saladin Sangat seng atas penyambutan yang dilakukan oleh Ketua DPC PDI.P Rahmad Minggu (8/12) Dalam melakukan kunjungan kerja perdana ke Simeulue. Sesampai di sini pada season makan siang mereka di jamu dengan gulai gurita.

“Kalau ada yang bertanya kesan kunjungan kerja pertama Ketua DPD PDI Perjuangan ke Simeulue, dua kali enak. Pertama suasananya. Kedua menu dan makanannya,” sebut Muslahuddin Daud yang menggantikan posisi “ayah” Karimun Usman belum lama ini.

Muslahuddin Daud yang sebelum terjun ke Politik dikenal sebagai profesional mapan, terakhir menjadi konsultan world bank (red-Bank Dunia) mengatakan tertarik bergabung dengan PDI Perjuangan karena konsisten dan memiliki optimisme yang besar.

Dia yakin dengan melalui jalur politik akan bisa berbuat lebih banyak. “Ini sudah saya buktikan selama ini. Tanpa kekuasaan kita pegang semua bisa menjadi zero bila yang mengendalikan politik di daerah kita orang yang tidak faham,” jelas dia.

Berita Lainnya:

Disisi lain Muslahuddin Daud menyatakan meski saat ini di Aceh khususnya Simeulue PDI Perjuangan tidak memiliki kursi namun diharapkannya tidak menyurutkan semangat para pengurus dan kader Banteng untuk terus berbuat bagi kemaslahatan masyarakat banyak.

Dia juga memesankan kepada Pengurus DPC, PAC dan semua Kader PDI Perjuangan di Simeulue harus sadar dan bangga, PDI Perjuangan di Tingkat Nasional adalah partai pemenang. “Kita tidak boleh minder. Kita saat ini secara nasional partai berkuasa,” jelas dia.

Dengan modal semangat Gotong Royong yang menjadi roh PDI Perjuangan, Muslahuddin hakkul yakin PDI Perjuanganakan Aceh dan Simeulue 2024 mampu merebut kemenangan.

Cuman kemenangan itu bisa diraih dengan sistem yang matang. Salah satunya dengan mempersiapkan semua struktur dari tingkat DPC, PAC, Ranting dan Anak Rating kemudian pengurus sayap sayap Partai.

“Insya Allah bila kepengurusan sudah terbentuk 100 persen pada semua tingkatan maka kemenangan sudah di tangan kita 75 persen. Sisanya faktor lain,” jelas dia.

Pada kesempatan itu dia juga memberikan masukan kepada seluruh pengurus untuk menjadi politisi Abu-abu. “Kita (red-PDI Perjuangan) tidak punya trek record berpolitik plin plan. Itu harus tanamkan pada diri kita semua,” jelas dia.

Muslahuddin Daud menegaskan kalau mau menjadi Partai Pendukung Pemerintah Kabupaten maka dukunglah sepenuhnya jika tapi kalau mau oposisi sikat habis. “Jangan abu abu,” tegas dia.

Ketua DPC PDI Perjuangan Simeulue Rahmad, SH dan seluruh pengurus sangat senang dan bahagia atas kehadiran Muslahuddin Daud dan Saladdin ke Simeulue mereka untuk yang pertama dan terakhir akan tetapi berkesinambungan. **

Dugaan Proyek Fiktif yang Dikerjakan CV Mutia Ananda

DANA APBK Tahun 2017 DIDUGA FIKTIF OLEH CV. MUTIA ANANDA . JALAN SAMPING KANTOR CAMAT SIMTENG & JALAN PASAR KAMPUNG AIE

Bedasarkan pantauan LPK Provinsi Aceh di temukan adanya indikasi korupsi pada sejumlah kegiatan tahun 2017, seperti pembangunan Jalan samping kantor camat simeulue tengah dan jalan pasar kampung AIE yang menelan anggaran sebesar Rp 168.900.000 yang di kerjakan CV. Mutia Ananda sesuai SP2D no Urut 25. Tanggal 22 Desember 2017. no bukti 10502

hal – hal sebagai berikut :

Jalan tersebut tidak ada bekas di pengerjaan karena Permukaan jalan ( material penutup ) jalan masih tampak putih dengan material pasir laut yang di duga swadaya masyarakat.

Keterangan mantan ketua BPD Desa Kampung Aie ( Ajrian Bahar ) Jalan tersebut tidak pernah ada Penanganan
Karna itu Pekerjaan pada intem tersebut di duga fiktif dengan kerugian negara Rp 168.900.000

Tim pengurus (LPK) Provinsi Aceh Temuan Kembali yang diduga dikerjakan oleh CV.MUTIA ANANDA

Jalan Pasar Kampung Aie . Yaitu kegiatan tahun 2017 yang menelan anggaran sebesar Rp 88.000.000. Yang dikerjakan oleh CV. MUTIA ANANDA Sesuai SP2D No Urut 4. Tanggal 24 Mei 2017. No Bukti 02009.
Bedasarkan pengamatan kami Pengurus (LPK) Provinsi Aceh ditemukan hal-hal sebagai berikut

Jalan tersebut telah dilakukan pengaspalan
Keterangan dari Sekdes
Kampung Aie ( Yardiman ) jalan tersebut dikerjakan pada tahun 2018
Sebelum di Aspal
Jalan tersebut sudah di buat dengan menggunakan dana Desa
Dengan demikian diduga kegiatan pada tahun 2017 tersebut tidak di kerjakan atau fiktif
Kerugian Negara sebesar Rp.88.000.000. (RIVI MARDANI)

PT Vanesha Mandiri Utama dan PT. Milik Aleng Diduga Beroperasi Secara Ilegal

SINABANG, Kamis, 10-11-2019 |

Sangat terharu apa yang disaksikan awak media yang didampingi oleh ketua LPK Provinsi Rivi Hamdani saat menjumpai seorang petani di Kuala Makmur yang lagi membuat jalan yang hancur karena ulah Operasional Crusher dan AMP PT. Vanesha Mandiri Utama dan PT. Kepunyaan Aleng yang diduga beroperasi secara ilegal kurang lebih dua tahun belakangan ini.

Saat di tanyai media mengapa jalan nya rusak pak kepada seorang petani yang bernama Agusman ini akibatkan oleh Pabrik Aleng dan pak zainal tutur petani tersebut yang bernama Agusman.

Agusman, salah satu petani Kuala Makmur saat sedang memperbaiki jalan yang rusak akibat ulah Operasional Crusher dan AMP PT. Vanesha Mandiri Utama dan PT. Kepunyaan Aleng. Diduga beroperasi secara ilegal kurang lebih dua tahun.

Petani tersebut sangat berharap kepada pemerintah simeulue agar membuat jalan mereka supaya kami tidak kesulitan dalam beraktifitas sehari hari sebagai petani, tuturnya.

Saat media yang di dampingi oleh Ketua LPK Provinsi Aceh mau menjumpai pengawas PT. Kepunyaan Aleng tersebut Keburu hujan turun sangat lebat dan langdung menuju PT. Vanesta Mandiri Utama.

Selain jalan para petani yang rusak juga kondisi  hutan lindung tempat pengambilan material diduga yang merupakan hutan lindung untuk kebutuhan  Aspalt Mixing Plant PT. Vanesha Mandiri Utama  juga hancur.

“Kok jalannya sangat hancur padahal ini pabrik semua material ada di sini semua kok engak dibuat,” dan R menjawab, “Itu diluar wewenang saya  semua urusan pemimpin perusahan,” tuturnya.

Pekerja pabrik inisial R

Lebih lanjut R juga mengatakan, pabrik tersebut milik Irsadi. “Irsadinya  saat ini sedang diluar Simeulue cuma kalau pengawasnya ada dua orang, yaitu , Sulaiman dan pak Mursal,” jelasnya.

Adapun saat ini posisi Crushe dan AMP PT. Vanesha Mandiri Utama sedang dalam sengketa antara komisaris Ramlan Tanjung  dan salah satu Direkturnya bernama Teuku Irsadi. Tapi entah dasar dan kekuatan apa Crusher dan AMP sebelunya di segel kini bisa beroperasi bahkan di duga tampa izin operasional dari Pemerinta Kabupaten Simeulie

Jumat tanggal 08-11-2018 Ketua LPK Provinsi Aceh mendatangi Kantor LH Simeulue ketemu dengan pegawai inisial O  Ketua LPK Rivi  menanyakan soal izin Pabrik AMP yang ada di lokasi Kuala Makmur tersebut, dia menjawab, dulu ada masa di pegang oleh pak zainal husin tapi sekarang tidak ada tutur O.

Ketua LPK Provinsi Aceh Rivi Hamdani menegaskan kepada Seorang pegawai Lingkungan Hidup Simeulue “O” Agar semua Pabrik yang ada di Simeulue ini agar  secepatnya mengurus Izin Galian C dan AMP sesuai dengan UUD SK MENTERI Terbaru 2015 No 103 Tentang Peta Kawasan Hutan.

(RIVI MARDANI)

Kehadiran Direktur BUMN Kunjungi Pengolahan Rotan di Pulau Simeulue

SIMEULUE | Kunjungan Direktur (BUMN) Yaniarsyah Hasan, (PPI) Persero di dampingi oleh (KADIN) Simeulue Yusuf Daud beserta wakil organisasi (KADIN) Simeulue Julfian Agoes meninjau lokasi pengolahan Rotan sebagai bahan baku mebel sekaligus meninjau Sumber Daya Alam (SDA) di pulau Simeulue, kamis (31/10/2019)

Dalam kunjungan nya ke lokasi pengolahan Rotan Direktur (BUMN) Yaniarsyah Hasan (PPI) Persero Juga menyempatkan diri menyambangi ” beberapa tempat Wisata yang ada di Pulau Simeulue.

Direktur (BUMN) dalam jumpa pers nya mengatakan, Pulau Simeulue sangat bagus dan Indah dari segi Pariwisata dimana pemandangan Sumber Daya Alam(SDA) yang menjanjikan, apalagi kontiner tol Lautnya sekarang sudah ada, harapan Saya Di Simeulue ini bisa dibuat pengembangan usaha – usaha industri lain, untuk menunjang Perekonomian Masyarakat yang lebih baik lagi,” tutup nya.

Dalam kesempatan ini juga wakil Ketua Organisasi (KADIN) Simeulue Julfian Agoes berkomentar mengungkapkan, ” kekecewaan nya, mengapa selama ini di Simeulue Ekonomi Masyarakat tidak bisa bangkit dikarenakan antara Penguasa dengan Pengusaha tidak bersinergi, Berkesan pengusaha tidak diberi kesempatan oleh Penguasa, liat saja suda dua hari pak Direktur berada disini tapi tak satupun Utusan dari Pemda Daerah Simeulue yang tampak mendampingi nya.

Masih Julfian Agoes, Ketua (KADIN) Simeulue Yusuf Daud patut kita acungkan jempol walaupun selama ini beliau eksis di Jakarta namun beliau tetap fokus memikirkan untuk membuat dan membuka lapangan pekerjaan bagi Masyarakat yang ada di Simeulue. ( Rivi )

Satlantas Polres Simeulue Gelar Operasi Zebra Rencong 2019

SIMEULUE, ACEH | Satuan Lalu Lintas Polres Simeulue kembali menggelar razia kenderaan dalam rangka Operasi Zebra Rencong tahun 2019. Razia Kenderaan tersebut dilaksanakan didepan Mako Polres Simeulue dijalan lintas Teungku di Ujung – Sinabang, Jum’at (01/11/2019) Pagi

Kapolres Simeulue AKBP Ardanto Nugroho, S.I.K., S.H., M.H., melalui Kasat Lantas IPTU Adam Sugiarto mengatakan,” Hari ini jum’at sudah berjalan Ops Zebra ke 10 hari ,selama pelaksanaan Operasi Zebra Rencong 2019 berjalan razia akan terus dilaksanakan.

Harapannya masyarakat pengguna kenderaan akan semakin tertib dan patuh terhadap peraturan dalam berlalu lintas.

Seperti menggunakan Helm SNI, melengkapi STNK, mengendarai kenderaan yang standar, tidak melawan arus, tidak menerobos lampu merah dan menggunakan seat belt bagi pengemudi mobil.

Berbagai kegiatan sudah kita lakukakan guna mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas dilakukan, seperti mengajak para Siswa santri dengan cara Sosialisasi disekolah “Diperkantoran dan tempat tempat lain guna untuk Keselamatan pengendara serta tertip dalam berlalu lintas dan patuhi aturan, Dan kegiatan seperti ini akan terus kami laksanakan,

IPTU Adam berharap masyarakat Simeulue dapat menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas.

Dengan membudayakan keselamatan sebagai kebutuhan, artinya tidak ada lagi pengendara yang melanggar segala ketentuan dan aturan hukum lalu lintas yang berlaku. (RIVI MARDANI)

Banda Aceh Gempari Oleh Kasus Amoral di Duga dari Simeulue Kec.Simeulue Barat

Kamis 24/10/2019 Tipikor News Masyarakat Kelurahan Palanggahan Banda Aceh menangkap sepasang kekasi yang di duga lagi mesum di tempat tinggal penjaga mesjid

Masyarakat sangat kecewa atas amanah yang di berikan kepada inisial AA yang berasal di duga dari kec.simeulue barat
Yang mengotori tempat lingkungan solat mereka
Inisial RM teman wanita AA di duga berasal dari kec.Simeulue barat juga

ZAKWAN.SHI Sebagai kepala Seksi Wh saat di tanyai oleh pihak media lewat telp seluler mengatakan bahwa sappol pp yang menjeput dari polsek setempat pada hari senin 21/10/ sore
Sedangkan kejadian di duga mesum tersebut pada malam senin sekitar jam 12 malam

Pihak media berkata kapan di lakukan hukuman Cambuk kepada inisial AA dan RM yang di duga berasal dari Simbar tersebut

Zakwan shi sebagai kepala penyidik mengatakan
Kita tanyai dulu kepada saksi 3 orang sebagai perwakilan dari masyarakat Palanggahan dan dua (2) alat bukti tersebut
Maka pihak wh menahan selama 20 hari kedepan untuk Pemberkasan Perkara baru di limpahkan ke kejaksaan. (RIVI)

Warga Minta Pabrik PT. Raja Marga Segera Ditutup

Banda Aceh, Minggu (13/10/2019), Tipikor News:

Begitu anjloknya harga sawit di Simeulue membuat masyarakat kecewa, Kehadiran PT. Raja Marga sebagai Pabrik Kelapa Sawit (PKS) bukan harapan yang menjanjikan masyarakat Ekonomi yang makmur akan tetapi fakta bertolak belakang dan petani menuding keadaan ini sejak adanya perusahaan Pt.Raja Marga di simeulue

Beberapa masyarakat yang dikonfirmasi awak media mengaku pernah menjual sawit mereka hingga Rp.1200/kg sebelum ada PKS yang ada di Lauke tersebut, sekarang bukannya naik malahan turun hingga Rp.650/kg, kalau begini lebih baik pemerintah tutup saja perusahaan itu ucap warga di Teluk Dalam beberapa saat yang lalu.

Menanggapi keluhan masyarakat itu Komisi B DPRK Simeulue bidang ekonomi Jul Akmal merespon cepat dan langsung lakukan pembicaraan dengan pihak PT.Raja Maerga, bahwa saat ini harga sawit di pasaran memang sedang turun karena faktor ekspor sawit nasional yang juga turun menurut keterangan dari pihak PT.Raja Marga, namun saya akan lakukan pertemuan lanjutan untuk kita cari solusi bersama karena ini menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat secara langsung, tuturnya (12/10)

Dr.Ir.Amir Husin, M.Sc selaku Wakil ketua Apkasindo pusat untuk Bidang Internasional menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue, DPRK, PT.Raja Marga dan Apkasindo DPD Kabupaten Simeulue untuk membentuk Tim verifikasi harga dan hal ini sesuai dengan surat edaran Gubernur, tuturnya.

Apabila semua pihak diatas bisa lakukan kesepakatan-kesepakatan maka masyarakat akan sangat terbantu, saya sendiri siap untuk datang ke Simeulue lakukan pengkajian terkait pengembangan usaha kebun sawit serta tata kelola baik hasil maupun lainnya yang berkaitan dengan teknis, tambahnya.

Sementara pihak Apkasindo Kabupaten Simeulue pimpinan Hasdian mengatakan bahwa pihak DPD Kabupaten sedang merintis upaya yang sama dengan arahan Dr.Ir.Tgk.H Amir Husin, M.Sc yang juga merupakan Ketua Apkasindo Provinsi Aceh, yaitu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkai untuk bisa mencari solusi bagi kesejahteraan masyarakat petani sawit ini, ucapnya. (Rivi)

Saat Petani Merasa Kecewa, Begini Tindakan Dinas PUPR Simeulue

ACEH – Saat petani desa kampung aie merasa kecewa dengan hasil pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi yang menghabiskan anggaran Rp. 1.333.199.900 tersebut, pihak dinas PUPR kabupaten Simuelue, Provinsi Aceh langsung melakukan tindakan.

Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Simeulue, Idris Saldi,ST mengatakan, saluran yang tidak ada pembuangan itu karena sudah kesepakatan dengan petani pada saat dikonfirmasi oleh dinas sebelum pembuatan, menyikapi informasi tersebut pihaknya akan langsung lakukan tindakan dan turun kelapangan, Sabtu (12/10) dini hari.

Terpisah, menanggapi hal ini Ketua Komisi C DPRK Simeulue Ihya Ulumuddin, SP mengatakan, “Iya saluran irigasikan salah satu sarana pendukung untuk memenuhi ketersediaan air di persawahan/ perkebunan petani untuk meningkatkan produksi mereka. Jadi kalau pembangunan saluran asal-asalan kan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Pihaknya mengimbau, kepada pihak pelaksana agar dapat membenahi kembali pembangunan nya sehingga dapat dimanfaatkan oleh petani kita.

“Kepada dinas terkait juga harap meninjau ke lapangan atau mengawasi pekerjaan itu. Jika memang tidak sesuai bestek suruh bongkar saja,” tegas Ihya. (Rivi/Tim)

Petani Desa Aie Kecewa, Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1,3 M Asal?

ACEH – Berdasarkan laporan masyarakat yang merasa kecewa dengan hasil pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi yang menelan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 1.333.199.900 terkesan asal, Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) dan Lembaga Pengawasan Lelang Aceh melakukan kunjungan kelokasi irigasi sereta di desa kampung aie.

Diantara keluhan petani yaitu air tidak terkendalinya air, tidak adanya pembuangan dan hanya sampai ditengah-tengah sawah, air sering menerjang merusak padi petani dan yang paling mengecewakan disaat kami perlukan air justru tidak kami dapatkan karena air tidak sampai ke ujung, ucap Bapak M Dona.

Adapun temuan-temuan lembaga antara lain tampak secara fisik adanya badan saluran irigasi yang patah, elevasi lantai saluran yang terjal, bocor, air tidak terkonsentrasi, sulitnya pengendalian, kurangnya debit air pada sumber.

CV. Mekanika Group yang dikonfirmasi sebagai pengawas pekerjaan oleh juru bicara LPLA mengaku sudah memberi teguran tertulis kepada pelaksana hingga tiga kali, terkait patahan itu disebabkan adanya banjir baru-baru ini.

LPK : Ada kejanggalan?

Sekretaris LPK Handri Salmi, S.T merasa ada kejanggalan bahwa patahan tidak seharusnya disebabkan luapan air atau banjir karena irigasi atau saluran/tali air itu memang dibuat untuk menampung air dan kalau memang air berlebih yah meluap, satu hal yang terpenting saluran itu harus ada pembuangannya kalau tidak akan jadi petaka bagi petani itu.

Juru Bicara LPLA Kabupaten Simeulue Fansu Hendri, SE ini juga menegaskan, semestinya Komisi C harus meninjau langsung karena kegiatan itu menelan anggaran besar hingga Rp 1.333.199.900. (Rivi/Tim)

 

BERITA TERKAIT